Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memimpin rapat koordinasi percepatan penyediaan sarana dan prasarana (sarpras) dalam rangka percepatan persiapan Sekolah Rakyat. Rapat tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Prasetyo mengungkapkan terdapat 53 lokasi Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Sebanyak 53 cikal Sekolah Rakyat tersebut merupakan aset dari Kementerian Sosial (Kemensos), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

"53 ini yang sudah bangunan sudah ada, yang existing. Ada aset-aset yang punya Kemensos, kemudian ada yang punya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota yang mau kita optimalkan," ujar Prasetyo dalam keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

Dia mengatakan penyediaan fasilitas pendidikan berkualitas yang bisa diakses oleh masyarakat miskin ekstrem maupun miskin merupakan upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Karenanya, meski mengoptimalkan bangunan yang sudah ada, namun tetap membutuhkan beberapa penyesuaian seperti perbaikan dan renovasi.

"Tapi tentunya di situ butuh perbaikan, butuh renovasi, butuh penambahan fasilitas supaya bisa dipakai untuk kegiatan belajar-belajar," ujar Prasetyo.

Pada tahun 2025, kata dia, rencananya akan dibangun 200 Sekolah Rakyat. Selain 53 cikal Sekolah Rakyat yang menggunakan bangunan existing, 147 Sekolah Rakyat akan dibangun bangunan baru.

"Untuk tahun ini direncanakan yang baru kurang lebih di paling tidak mencapai 200 titik. Jadi yang dibangun baru kurang lebih di 140-an," katanya.

Seperti diketahui, nantinya Sekolah Rakyat akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan mengacu kepada data sebaran kantong kemiskinan. Mempertimbangkan hal tersebut, maka program Sekolah Rakyat akan diprioritaskan pada area berpenduduk besar dengan angka kemiskinan ekstrem yang tinggi.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) mendorong perubahan paradigma hukum untuk menghadapi bencana. Perubahan paradigma hukum diperlukan untuk merespons krisis ekologis secara efektif serta tetap mengutamakan perlindungan ekosistem alam.

Hal itu diungkapkan CEO IOJI Mas Achmad Santosa dalam sambutannya saat diskusi Nilai dan Praktik Hukum Adat untuk Penyelamatan Ekosistem dan Kedaulatan Pangan di IOJI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

"Keinginan kita untuk mengembangkan paradigma hukum baru di era anthropocene, karena terbukti, paradigma hukum yang currently saat ini, yang kita sebut hukum lingkungan, hukum sumber daya alam, itu terasa sekali tidak efektif," kata Mas Achmad Santosa.

Menurut dia, perubahan paradigma hukum diperlukan untuk menempatkan manusia tidak lagi menjadi satu-satunya subjek hukum. Melainkan turut menempatkan makhluk hidup lain seperti ekosistem alam, fauna, dan flora juga sebagai subjek hukum.

"Hukum saat ini masih menempatkan manusia sebagai pusat dan subjek utama dari sistem hukum tersebut atau disebut human centered, dengan kata lain, sifat antroposentrisme yang tertanam atau embedded dalam hukum memperlakukan semua sistem kehidupan lainnya, hewan, tumbuhan, ekosistem sebagai objek untuk melayani manusia tanpa mengakui hak intrinsik non-living being," ucapnya.

"Non manusia telah direduksi menjadi objek yang semata ada untuk memenuhi kebutuhan subjek manusianya, dengan kerangka berpikir ini dibutuhkan sistem hukum yang menggunakan cara pandang tentang hubungan manusia dengan alam dan mampu mengubah pendekatan, kepada pendekatan yang inklusif untuk all living being," jelasnya.

Perubahan paradigma hukum itu diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi manusia di era antroposen. Menurutnya, era antroposen atau era di mana kerusakan ekosistem alam disebabkan sepenuhnya oleh manusia itu, telah mencapai batas-batas kritis planet.

"Para ilmuwan menyimpulkan bahwa kita sudah masuk ke era anthropocene, anthropocene ditandai dengan disrupsi anthropogenic, manusia telah merusak sistem alam dalam skala global yang mengancam kehidupan flora fauna secara keseluruhan," ujarnya.

Bahkan menurutnya, sejumlah studi menunjukkan kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas manusia telah melampaui sejumlah batas kritis planet. Mulai dari perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati hingga polusi kimia.

"Para ilmuwan mencoba mengidentifikasi melalui model planetary boundaries, sembilan batas-batas kritis, sembilan batas-batas kritis ini meliputi perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan siklus nitrogen dan fosfor, alih fungsi lahan, polusi kimia, perubahan air tawar, lalu partikel aerosol di atmosfer, penipisan lapisan ozon dan pengasaman laut," katanya.

"Berdasarkan penelitian tahun 2024, bumi telah melampaui 6 dari 9 batas planet, jadi 6 dari 9 batas planet sudah terlalui, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan siklus nitrogen dan fosfor, perubahan alih fungsi lahan, polusi kimia dan perubahan air tawar, terdapat satu batas planet yang sudah mendekati titik kritis atau tipping point yaitu pengasaman laut atau ocean acidification," ucapnya.

Karena kondisi itu, dia menilai pentingnya perubahan paradigma hukum agar manusia dapat merespons krisis ekologis secara efektif demi kelangsungan hidup umat manusia serta keseimbangan ekosistem alam dapat terus terjaga.

"Hukum di era ini harus mampu merespon krisis ekologis dengan efektif dan mengedepankan perlindungan plantery secara utuh, dan reformasi hukum lebih adaptif dan tidak hanya mementingkan manusia tetapi juga alam, dengan mempertimbangkan batas-batas planet untuk kelangsungan hidup jangka panjang umat manusia dan alam di bumi ini," ucapnya.

Lihat juga Video 'Missouri Luluh Lantak Disapu Tornado':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) menindaklanjuti kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di wilayah Malaysia. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan pihaknya sedang melakukan penyelidikan kasus tersebut.

"Kami tengah melakukan penyelidikan," kata Anis kepada wartawan, Minggu (2/2/2025).

"Masih meminta keterangan sejumlah pihak," imbuhnya.

Komnas HAM, menurut Anis, telah berkoordinasi dengan Komisi HAM Malaysia (Suhakam). Dia mendorong Suhakam menyelidiki kasus ini.

"Kami mendorong Suhakam untuk melakukan penyelidikan. Kami akan koordinasikan dengan Suhakam," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan dia turut membicarakan soal kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) saat bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim beberapa waktu lalu. Tidak disebut secara terperinci, Prabowo menyebutkan pembahasan kasus itu secara garis besar.

"Itu secara garis besar kita bicarakan," kata Prabowo di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).

Prabowo mendorong kasus ini diinvestigasi. Prabowo mengingatkan para pekerja migran Indonesia untuk tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Menurutnya, negara asing akan bertindak jika memaksa melakukan penyelundupan.

"Ya itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi ya kan," kata Prabowo.

Simak Video: Prabowo Minta Kasus Penembakan 5 WNI oleh Aparat Malaysia Diinvestigasi

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Pemuda Pancasila (PP), Rifkyman meminta maaf terkait tindakannya kepada warga yang membuat konten video di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Rifkyman meminta warga untuk meminta izin terlebih dahulu ke ormas PP jika ingin membuat konten.

"Saya dari Pemuda Pancasila meminta maaf sebesar-besarnya atas video yang telah viral, ramai di media sosial berkaitan dengan konten di Taman Literasi Blok M," ungkap Rifkyman dalam video yang dibagikan Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad (12/1/2025).

Dalam video yang sebelumnya beredar, Rifkyman menyebutkan, apabila pengunjung ingin membuat konten di Taman Literasi di Kawasan Blok M harus memperoleh izin dari Pemuda Pancasila. Kemudian dalam video klarifikasinya, Rifkyman mengaku, pihak yang berwenang memberikan izin, adalah pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu.

"Seharusnya yang berhak memberi izin apabila ingin mengadakan kegiatan tersebut adalah pihak taman literasi, bukan kepada Pemuda Pancasila," kata Rifkyman yang di dalam video tersebut didampingi petugas kepolisian.

Sebelumnya, dalam video viral yang diunggah oleh akun media sosial, sejumlah warga pada Rabu (8/1/2025) hendak membuat konten promosi di area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan. Seorang pria berbaju putih dalam video tersebut menggendong papan iklan portabel. Sedangkan temannya yang lain berada di balik kamera.

Saat sedang membuat video, seorang anggota PP menghampiri mereka. Dia mendesak warga pembuat konten itu untuk meminta izin terlebih dahulu kepada PP. Pria itu mengeklaim, PP mengurus area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan Blok M.

Sempat terlibat tanya-jawab, para pembuat konten itu akhirnya meninggalkan lokasi untuk menghindari perdebatan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan menegaskan, tidak perlu ada izin dari PP bagi warga yang ingin beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.