JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P, Rapidin Simbolon, menyoroti dampak pemangkasan anggaran BNPT terhadap keamanan nasional.

Dia menilai, anggaran BNPT seharusnya tetap berada di angka Rp 600 miliar untuk memastikan kesiapan menghadapi ancaman terorisme.

“Ini di dalam relaksasi anggaran, yang saya lihat tadi BNPT. Ini masalah kedaulatan negara. Saya berpendapat, dari Rp 600 miliar, diefisiensi hampir Rp 200, jadi Rp 400 miliar lebih. Saya berpendapat ini harus tetap 600 miliar,” ujar Rapidin, dalam rapat bersama mitra kerja Komisi XIII, pada Kamis (13/2/2025).

Dia mengingatkan agar pemerintah tidak terlambat bertindak dalam menghadapi ancaman terorisme karena keterbatasan anggaran yang diterapkan.

“Karena ini menjaga kedaulatan negara. Jangan nanti sudah terjadi serangan bom dan sebagainya, kita kalang kabut,” kata Rapidin.

Diberitakan sebelumnya, BNPT mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 153,41 miliar dari pagu awal Rp 626,39 miliar.

Kepala BNPT, Eddy Hartono, menyampaikan bahwa setelah rekonstruksi, anggaran efektif lembaganya menjadi Rp 472,98 miliar.

Anggaran BNPT bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 428,56 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 197,83 miliar.

Meski demikian, BNPT tetap berkomitmen menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Kami mohon dukungan Komisi III agar tetap bisa melaksanakan tugas dalam kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, deradikalisasi, koordinasi penegakan hukum, pemulihan korban, kerja sama internasional, serta analisis dan pengendalian krisis," kata Eddy.

JAKARTA - Peneliti Forum Indonesia Sejahtera (FIS), Eko Prasetyo, mengingatkan pemerintah agar lebih serius dalam menjamin kenyamanan bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kepastian hukum dan prosedur yang sederhana menjadi faktor utama dalam menarik investasi. Tanpa kedua hal tersebut, daya saing investasi Indonesia bisa semakin tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN,? katanya, Selasa (4/2/2025).

Eko menegaskan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara sahabat untuk bertemu dengan kepala negara dan pemimpin pemerintahan akan menjadi sia-sia jika tata kelola investasi di dalam negeri tidak diperbaiki.

"Investor asing tidak hanya mempertimbangkan faktor keamanan, tetapi juga kepastian hukum dan stabilitas politik sebagai syarat utama dalam menanamkan modalnya,? ujarnya.

Menurut dia, pemerintah harus menyadari investor tidak akan mengambil risiko di negara yang tidak memberikan kepastian hukum. "Jika regulasi terus berubah dan kebijakan tidak konsisten, mereka akan lebih memilih negara lain yang memberikan jaminan lebih baik," ujarnya.

Dia mencontohkan, negara di kawasan ASEAN yang paling menjanjikan dibidang investasi dengan berikan jaminan kemudahan dan komitmen pemerintahnya kepada para pengusaha seperti Vietnam, semakin menarik bagi pengusaha dan para investor. Vietnam juga dinilai lebih unggul dalam memberikan kepastian hukum serta stabilitas politik yang lebih baik dibandingkan Indonesia.

"Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah investasi asing dan pengusaha lokalnya lebih nyaman mengembangkan investasinya, sehingga investasi yang masuk ke negara-negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat,? tandasnya.

Selain itu, Eko juga menyoroti masih adanya kendala birokrasi yang rumit di Indonesia. Menurutnya, meskipun pemerintah telah berupaya melakukan reformasi regulasi, pelaksanaan di lapangan masih sering menghadapi hambatan. Hal ini menyebabkan para investor merasa enggan karena proses perizinan yang panjang dan sering berubah.

?Prosedur yang berbelit-belit dan perizinan yang tidak transparan juga menjadi faktor penghambat utama. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka sulit bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain dalam menarik investasi,? tambahnya.

Eko menekankan stabilitas politik juga menjadi perhatian utama investor. ?Ketidakpastian dalam transisi pemerintahan, konflik regulasi, serta kebijakan ekonomi yang tidak konsisten bisa menjadi faktor yang membuat investor ragu menanamkan modalnya di Indonesia,? ujarnya.

Eko meminta, pemerintah segera melakukan perbaikan dalam tata kelola investasi dengan memastikan adanya kepastian hukum yang jelas dan prosedur yang lebih sederhana. Dengan begitu, daya tarik Indonesia di mata investor asing bisa meningkat dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Presiden Prabowo harus memastikan diplomasi ekonomi yang dilakukan ke luar negeri sejalan dengan perbaikan kebijakan di dalam negeri. Jika tidak, maka kita hanya akan kehilangan momentum dan semakin tertinggal dari negara-negara tetangga," katanya.

Banda Aceh -

Dua warga negara (WN) Pakistan, MO (30) dan NH (32) dideportasi usai kepergok berjualan kaligrafi di Banda Aceh. Keduanya dianggap menyalahi izin tinggal.

"Deportasi dilakukan karena keduanya melanggar Pasal 122 huruf a Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain itu, keduanya dikenakan tindakan administratif keimigrasian sesuai Pasal 75 ayat (2) huruf a dan f, yang meliputi pendeportasian dan penangkalan masuk kembali ke wilayah Indonesia," kata Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh Gindo Ginting, dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).

Menurutnya, keduanya dideportasi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta pada Kamis (23/1) sore. Keduanya dipulangkan menggunakan pesawat Batik Air Malaysia.

"Kami berkomitmen memastikan setiap pelanggaran keimigrasian ditindak secara profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini juga dilakukan dengan mengedepankan aspek keamanan dan kelancaran," jelas Gindo.

Gindo menjelaskan, pihaknya terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Aceh. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa langkah-langkah tersebut akan terus dilakukan guna menjaga ketertiban keimigrasian di wilayah Indonesia.

"Kami mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan aktivitas orang asing yang mencurigakan. Pengawasan keimigrasian adalah tanggung jawab bersama demi menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah kita," ujar Gindo.

(astj/astj)

JAKARTA - Research Center for Security and Violent Extremism (ReCURE) bersama Program Studi Kajian Terorisme SKSG Universitas Indonesia (UI) di Hotel Bidakara, Jakarta. Dengan peluncuran WTI ini, ReCURE berharap dapat memperkuat pemahaman global terhadap ancaman terorisme . Termasuk menjadi referensi strategis untuk berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan dunia yang lebih aman.

Acara yang dihadiri berbagai elemen masyarakat ini menampilkan laporan komprehensif terkait indeks terorisme global yang disusun berdasarkan lima indikator utama. Informasi lebih lanjut mengenai WTI dapat diakses melalui worldterrorismindex.com.

Keynote speech dalam acara itu yakni Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto dan Staf Khusus Menko Politik dan Keamanan Bidang Hubungan Antar Lembaga Letjen TNI (Purn) Muhammad Munir. ?World Terrorism Index dapat menjadi referensi strategis bagi pembuat kebijakan, akademisi, lembaga keamanan, media, dan masyarakat luas dalam memahami serta merespons isu-isu terorisme,? kata Ketua ReCURE Ganardi Walanda, Senin (13/1/2025).

Hasil Penelitian Selama Empat Tahun WTI merupakan hasil penelitian dan pengembangan ReCURE sejak 2021. Tim ini melibatkan peneliti muda dari Program Studi Kajian Terorisme SKSG UI serta para peneliti senior, termasuk Muhamad Syauqillah, Ali Abdullah Wibisono, Chandra Yudistira, Teguh Pramono, Puspitasari dan Sri Yunanto. Laporan ini mencerminkan komitmen ReCURE dalam memberantas terorisme baik di tingkat nasional maupun global.

Acara ini dihadiri berbagai lembaga penting. Mulai dari Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri (Densus 88 AT), PPATK RI, Mahkamah Agung, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Badan Intelijen Negara. Perwakilan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Australia juga turut hadir, menunjukkan dukungan internasional terhadap inisiatif ini.

Dalam segmen Selayang Pandang WTI membahas tren terbaru dalam terorisme dan menghadirkan tiga narasumber. Mereka yakni Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartanto, Direktur Intelijen Densus 88 AT Polri Brigjen Pol Tb Ami Prindani, dan anggota dewan kehormatan KADIN Adi Putra Darmawan Tahir.

Menurut World Terrorism Index 2024, Indonesia berada di peringkat ke-51 dengan skor 18, yang termasuk kategori low-impact. Prestasi ini mencerminkan efektivitas upaya penanganan terorisme, ditunjukkan dengan nihilnya serangan teroris (zero terrorist attack) selama dua tahun terakhir. Analisis lebih mendalam disampaikan oleh I Made Wisnu Wardhana, dalam laporan khusus.

Laporan khusus WTI juga memuat refleksi dan analisis dari sejumlah kontributor. Zora A Sukabdi dan Sapto Priyanto menyoroti deradikalisasi dan rehabilitasi. Sedangkan Amanah Nurish mengulas peran jaringan terorisme perempuan.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum pada hari Selasa (31/12) yang menjadi sorotan, mulai dari 1.611 kasus judi online (daring) dari 4.926 kasus perjudian yang diungkap selama tahun 2024 hingga narapidana yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan amnesti akan diberikan pendidikan HAM.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

1. Polri ungkap 1.611 kasus judi "online" selama 2024

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bahwa Korps Bhayangkara berhasil mengungkap 1.611 kasus judi online (daring) dari 4.926 kasus perjudian yang diungkap selama tahun 2024.

"Sebanyak 1.611 perkara di antaranya merupakan tindak pidana perjudian online yang melibatkan 1.918 tersangka yang berperan sebagai bandar, admin, operator, telemarketing, endorse, pengepul, hingga pemain," ucapnya dalam acara Rilis Akhir Tahun 2024 yang digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

2. Menteri Pigai sebut napi yang dapat amnesti akan diberi pendidikan HAM

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut narapidana yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto akan diberikan pendidikan HAM terlebih dahulu.

Pigai saat ditemui di Graha Pengayoman, Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pendidikan HAM tersebut untuk membangun kesadaran HAM dan mengubah pola pikir para narapidana dari kriminal menjadi humanis.

"Pelatihan mereka terkait dengan nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, perdamaian, supaya yang paling penting ‘kan perubahan mindset. Mindset kriminal, (diubah menjadi) mindset human," ujarnya.

Selengkapnya klik di sini.

3. Pakar nilai Polri berhasil jaga stabilitas keamanan nasional pada 2024

Pakar intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai bahwa Polri berhasil menjaga stabilitas keamanan nasional pada 2024 karena mampu menangani berbagai kasus yang menjadi perhatian masyarakat di tengah tahun politik.

"Kita lihat, misalnya, ada judi online yang banyak merugikan masyarakat dapat diberantas. Ini menunjukkan bahwa Polri mendengar dan memperhatikan aspirasi masyarakat," kata Simon, demikian dia akrab dipanggil, dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

4. Polri mulai gelar sidang etik oknum polisi di kasus DWP

Divisi Propam Polri mulai menggelar sidang pelanggaran etik terhadap oknum polisi yang terlibat dalam kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia dalam gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP).

“Benar, sesuai pada komitmen pimpinan Polri melalui Divisi Propam Polri yang sudah disampaikan telah menindak tegas, dan hari ini dimulai di sidang etik,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko kepada awak media di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

5. Kapolri: pastikan personel bersiaga sampai pergantian tahun 2025

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memastikan sejumlah personel untuk terus bersiaga sampai acara perayaan tahun baru 2025 selesai demi mendukung masyarakat merayakan tahun baru dengan aman.

"Pastikan semua personel terus bersiaga sampai dengan seluruh rangkaian perayaan pergantian tahun baru 2025 betul-betul tuntas, " katanya saat ditemui di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Medan -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Medan. Hal ini ia lakukan saat kunker di Medan.

Agenda utama kunjungan ini adalah memantau langsung pelaksanaan prosedur pemeriksaan imigrasi di Bandara Kualanamu, Selasa (17/12/2024) sebagai salah satu titik strategis dalam pengawasan arus keluar masuknya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

Agus juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, di antaranya melalui peningkatan efisiensi dan keamanan dalam proses pemeriksaan dokumen perjalanan.

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memegang peranan yang sangat penting, mengingat posisinya sebagai salah satu pintu gerbang internasional di Sumatera Utara. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, dan aman," ungkap Agus.

Agus juga memberikan arahan terkait penerapan teknologi digital dalam layanan imigrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

"Diharapkan dapat memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat, serta meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hukum," ujarnya.

Selain itu, Agus juga melakukan inspeksi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, termasuk ruang pelayanan paspor, ruang pemeriksaan imigrasi, dan area lainnya yang berhubungan langsung dengan layanan Keimigrasian.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran petugas imigrasi di TPI Medan yang telah bekerja keras dan profesional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami berharap agar semangat kerja ini terus ditingkatkan, dan kami akan terus mendukung upaya-upaya perbaikan di setiap unit pelayanan," ucapnya.

Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan imigrasi, terutama di titik-titik pemeriksaan utama, serta memperkuat koordinasi antara instansi terkait dalam pengawasan keimigrasian dan keamanan nasional.

Dalam kunjungannya ini, Menteri Agus Andrianto didampingi oleh pejabat tinggi Pratama, dan disambut oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Wahyu Hidayat dan seluruh jajaran.

(nkm/nkm)

Medan -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Medan. Hal ini ia lakukan saat kunker di Medan.

Agenda utama kunjungan ini adalah memantau langsung pelaksanaan prosedur pemeriksaan imigrasi di Bandara Kualanamu, Selasa (17/12/2024) sebagai salah satu titik strategis dalam pengawasan arus keluar masuknya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

Agus juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, di antaranya melalui peningkatan efisiensi dan keamanan dalam proses pemeriksaan dokumen perjalanan.

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memegang peranan yang sangat penting, mengingat posisinya sebagai salah satu pintu gerbang internasional di Sumatera Utara. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, dan aman," ungkap Agus.

Agus juga memberikan arahan terkait penerapan teknologi digital dalam layanan imigrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

"Diharapkan dapat memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat, serta meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hukum," ujarnya.

Selain itu, Agus juga melakukan inspeksi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, termasuk ruang pelayanan paspor, ruang pemeriksaan imigrasi, dan area lainnya yang berhubungan langsung dengan layanan Keimigrasian.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran petugas imigrasi di TPI Medan yang telah bekerja keras dan profesional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami berharap agar semangat kerja ini terus ditingkatkan, dan kami akan terus mendukung upaya-upaya perbaikan di setiap unit pelayanan," ucapnya.

Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan imigrasi, terutama di titik-titik pemeriksaan utama, serta memperkuat koordinasi antara instansi terkait dalam pengawasan keimigrasian dan keamanan nasional.

Dalam kunjungannya ini, Menteri Agus Andrianto didampingi oleh pejabat tinggi Pratama, dan disambut oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Wahyu Hidayat dan seluruh jajaran.

(nkm/nkm)