Cirebon -

Kuasa hukum keluarga Vina menyambut baik putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) para terpidana kasus pembunuhan terhadap gadis asal Cirebon itu. Putusan MA tersebut menguatkan keyakinan pihak korban bahwa kasus ini memang adalah pembunuhan.

Salah satu tim kuasa hukum keluarga Vina, Reza Pramadia mengaku telah memprediksi MA akan menolak PK yang diajukan para terpidana kasus Vina.

"Saya mewakili keluarga almarhumah Vina, menghormati putusan dari Mahkamah Agung yang menolak PK seluruh terpidana. Dari awal kita sudah berkeyakinan bahwa ini memang ada unsur pidana pembunuhan dan pemerkosaan," kata Reza di Kota Cirebon, Selasa (17/12/2024).

Menanggapi adanya upaya hukum yang akan ditempuh para terpidana, Reza mengatakan hal itu hak bagi setiap warga negara, termasuk bagi para terpidana kasus Vina.

"Jika nanti ada upaya hukum lanjutan dari pihak para terpidana, itu adalah hak bagi setiap warga negara. Kita akan terus mengikuti dan menghormati apapun nanti hasil akhirnya. Walaupun kita berkeyakinan ini sudah akhir, sudah final," kata Reza.

Sekadar diketahui, Mahkamah Agung (MA) telah memutus Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh para terpidana kasus Vina Cirebon. Termasuk PK yang diajukan mantan terpidana, Saka Tatal. Dalam putusannya, MA menolak PK yang diajukan oleh para pemohon.

"Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119/KMA/SK/7/2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin 16 Desember 2024, dengan putusan yang pada pokoknya menolak Peninjauan Kembali para terpidana," kata Juru Bicara MA, Yanto.

Yanto mengatakan, adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menolak PK tersebut antara lain tidak terdapat kekhilafan judex facti dan judex juris dalam mengadili para terpidana.

"Dan bukti baru atau novum yang diajukan para terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP," kata Yanto.

Para terpidana yang menjadi pemohon PK ini antara lain adalah Rivaldi Aditya, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Eka Sandy, Jaya, Supriyanto dan Sudirman. Termasuk mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal.

(orb/orb)

KOMPAS.com - Salah satu kuasa hukum dari delapan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat, Jutek Bongso, menyebut putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali (PK) sebagai sebuah tragedi bagi keadilan di Indonesia.

“Putusan ini bukan kiamat, tetapi menurut kami, ini adalah tragedi buat Indonesia," ujar Jutek Bongso saat diwawancarai media di salah satu hotel di Jalan Wahidin, Kota Cirebon, Senin (16/12/2024).

Jutek menjelaskan bahwa pihaknya telah menghadirkan fakta-fakta baru yang sebelumnya belum pernah diungkap dalam persidangan.

Namun, hakim memutuskan untuk tidak menganggap fakta-fakta tersebut sebagai novum

Ia merujuk pada tiga fakta penting yang diajukan dalam sidang PK, yaitu ekstraksi percakapan dari ponsel Widi, kesaksian yang menyebut bahwa peristiwa tersebut merupakan kecelakaan, bukan pembunuhan, serta pencabutan pengakuan dari salah satu saksi, Dede, yang mengaku telah diarahkan oleh seseorang untuk memberikan kesaksian palsu.

“Ekstraksi handphone Widi kami lakukan hingga dua minggu dengan izin majelis hakim, tetapi mengapa ini tidak dianggap sebagai novum? Kami juga membawa kesaksian yang menyebutkan bahwa peristiwa ini adalah kecelakaan, bukan pembunuhan, dan pengakuan Dede yang mencabut kesaksian palsunya. Apakah semua ini tidak cukup?" ujar Jutek.

Meski demikian, ia menegaskan tetap menghormati putusan MA.

Jutek mengatakan, beberapa langkah hukum yang masih bisa dilakukan, seperti grasi, abolisi, amnesti, hingga PK kedua.

Ia juga menyerukan agar masyarakat tetap mendukung perjuangan keadilan bagi para terpidana.

“Kami kuasa hukum sudah maksimal melakukan pembelaan dan pendampingan. Tuhan belum berpihak kepada kita, tetapi kami tidak akan berhenti berjuang untuk menegakkan keadilan,” ujarnya.

MA Tolak PK 8 Terpidana Kasus Vina

Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak delapan permohonan peninjauan kembali (PK) delapan terpidana dalam kasus pembunuhan berencana Vina dan Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon.

Juru Bicara MA Yanto menyampaikan, alasan adanya bukti baru atau novum dan kekhilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan.

“Pertimbangan majelis dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekhilafan judex facti dan judex juris dalam mengadili para terpidana,” kata Yanto dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Yanto mengatakan, bukti baru yang diajukan oleh para terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP.

Dalam kasus ini, total ada delapan orang terpidana. Tujuh di antaranya divonis penjara seumur hidup.

Sementara satu terpidana lainnya, Saka Tatal dihukum delapan tahun penjara. Saka Tatal kini sudah bebas murni.

CATATAN Berita ini telah mendapat update pukul 16.46 WIB.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Tanggapi Penolakan PK 7 Terpidana Kasus Vina, Jutek Bongso: Putusan MA adalah Tragedi, Bukan Kiamat

Cirebon -

Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan para terpidana kasus Vina. Tim kuasa hukum para terpidana angkat bicara menanggapi putusan tersebut. Tim kuasa hukum menyatakan putusan MA tersebut bukan akhir dari segalanya.

Salah satu tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina, Jutek Bongso menyatakan tidak puas dengan putusan MA yang menolak PK para terpidana.

"Secara kuasa hukum, menurut kami ini tragedi hukum buat Indonesia," kata Jutek Bongso di Cirebon, Senin (16/12/2024).

Jutek menyatakan masih akan menempuh upaya hukum untuk para terpidana. Menurutnya, ada beberapa langkah hukum yang masih bisa ditempuh oleh para terpidana.

Namun demikian, sebelum memutuskan mengambil langkah hukum, Jutek mengatakan pihaknya akan menunggu salinan resmi dari putusan Mahkamah Agung.

"Langkah hukum ini masih banyak terbuka. Yang dimungkinkan secara resmi langkah-langkah hukum ke depan yang kami lakukan, kami akan menunggu salinan resmi dari putusan Mahkamah Agung. Kita akan lihat pertimbangan-pertimbangannya apa yang membuat PK kami ditolak. Dari situ kami akan mengambil langkah," ucap Jutek.

"Masih banyak langkah hukum. Ada grasi, ada abolisi, ada asimilasi, ada amnesti, ada PK kedua, ketiga dan upaya hukum lain," kata dia menambahkan.

Jutek menegaskan putusan MA yang menolak PK para terpidana kasus Vina bukan akhir dari segalanya. Ia pun menyatakan akan mengambil langkah hukum bagi para terpidana.

"Masih banyak yang bisa kita lakukan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ini bukan kiamat," tegas Jutek.

Sekadar diketahui, Mahkamah Agung (MA) telah memutus Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh para terpidana kasus Vina Cirebon. Dalam putusannya, MA menolak permohonan PK yang diajukan para terpidana.

PK tujuh terpidana dibagi dalam tiga perkara. Pertama, PK nomor 198 PK/PID/2024 dengan pemohon Rivaldi Aditya dan Eko Ramadhani. PK kedua nomor 199 PK/PID/2024 dengan pemohon Hadi Saputra, Eka Sandy, Jaya, Supriyanto dan Sudirman.

"Kemudian PK nomor 1688 PK/PID.Sus/2024 atas nama terpidana anak," kata Juru Bicara MA, Yanto dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui akun Instagram Mahkamah Agung.

PK pertama diadili oleh majelis hakim yang diketuai Burhan Dahlan dengan anggota Yohanes Priyana dan Sigid Triyono. Sementara PK kedua dengan nomor 199 PK/PID/2024 diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari Burhan Dahlan sebagai ketua serta Jupriyadi dan Sigid Triyono sebagai anggota.

"Sedangkan perkara nomor 1688 PK/PID.Sus/2024 dengan terpidana anak diperiksa oleh hakim tunggal, Dr Prim Haryadi," kata Yanto.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak PK yang diajukan oleh para terpidana kasus pembunuhan Vina dan teman lelakinya, Muhammad Rizky atau Eky.

"Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119/KMA/SK/7/2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin 16 Desember 2024, dengan putusan yang pada pokoknya menolak Peninjauan Kembali para terpidana," kaya Yanto.

Yanto mengatakan, adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menolak PK tersebut antara lain tidak terdapat kekhilafan judex facti dan judex juris dalam mengadili para terpidana.

"Dan bukti baru atau novum yang diajukan para terpidana bukan merupakan bukti baru," kata Yanto.

(sud/sud)

..., yang bersangkutan ini dari intelegensinya cukup rendah sehingga berpotensi mendapatkan tekanan.

Cirebon (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan satu terpidana kasus kematian Vina dan Eky atas nama Sudirman sudah kembali ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cirebon, Jawa Barat, dengan kondisi aman.

"Secara fisik Sudirman kondisinya sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya," kata Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati di Cirebon, Kamis.

Sebelumnya, kata dia, terpidana ini sempat ditempatkan di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung karena dipinjam oleh Polda Jabar untuk dimintai keterangan terkait dengan pengembangan daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus tersebut.

Suparyati menjelaskan bahwa LPSK sudah memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada ketujuh terpidana. Namun, khusus Sudirman, diberikan perlindungan tambahan berupa dukungan rehabilitasi psikologis.

LPSK menilai perlindungan tambahan ini sangat penting, mengingat terpidana tersebut memiliki tingkat intelegensi yang rendah dan dikhawatirkan akan mendapatkan tekanan saat memberikan keterangan yang tidak sesuai.

Ia menekankan bahwa perlindungan kepada para terpidana berdasarkan hasil penelitian dan asesmen forensik oleh LPSK.

Selain itu, pihaknya juga meyakini ada ketidaksesuaian prosedur dalam proses peradilan terhadap para terpidana yang terjadi pada tahun 2016.

Atas dasar tersebut, lanjut dia, LPSK bekerja sama dengan pihak lapas untuk memastikan keselamatan para terpidana, termasuk Sudirman yang saat ini sedang mengajukan upaya peninjauan kembali (PK) atas kasus kematian Vina dan Eky.

"Berhubungan Sudirman juga nanti sebagai pemohon yang mengajukan PK, kami memberikan pengawalan dalam persidangan. Namun, kami menghargai proses hukum ini," tuturnya.

Sementara itu, Jan Sangapan Hutabarat, kuasa hukum Sudirman, mengatakan bahwa sidang PK perdana kliennya itu rencananya pada tanggal 25 September 2024 di PN Cirebon.

Dikatakan pula bahwa tim kuasa hukum akan berupaya agar persidangan Sudirman dapat disatukan dengan keenam terpidana lainnya yang kini sedang menjalani proses tersebut.

"Kami akan mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk menyatukan PK Sudirman dengan enam terpidana lainnya," kata dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Dede, salah satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon -Eki, mendatangi Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta Timur, Selasa (23/7/2024). Dede ditemani kuasa hukumnya, Titus Tampubolon bersama politikus Dedi Mulyadi pada pukul 08.30 WIB. Serta Ketua PBH Peradi, Suhendra Asido Hutabarat.

Selain dedek juga hadir tim lawyer dari 6 terpidana yakni Roely Panggabean dan Jutek Bongso. Kemudian Dedi keluar terlebih dahulu pukul 09.51 WIB. Dedi mengatakan dirinya juga akan mendampingi Dede memberikan kesaksian di Bareskrim Polri.

"Meminta perlindungan dari LPSK karena dedek adalah saksi yang memiliki peran yang sangat kunci dari lahirnya delapan terpidana saya bukan pengamat hukum hanya menyampaikan fakta dan data yang saya temui bahwa terpidana. Sebanyak delapan orang itu kan alat-alat buktinya sampai saat ini tidak ada tetapi mereka hanya memiliki kesaksian,"kata dia.

Dedi mengatakan, Dede merupakan salah satu saksi dari tiga orang lainnya yaitu Aep dan Liga Akbar. Liga Akbar sudah cabut kemudian sekarang Dede datang menyampaikan peristiwa yang sebenarnya.

"Bahwa malam itu betul dede dan Aep beli rokok ke warung jarak dari gang tempat nongkrong anak-anak itu keluar tongkrongan itu kurang lebih 150 meter malam hari," kata dia.

Dedi mengatakan bahkan Dede dan Aep pun beli rokok pakai motor setelah itu dede pulang lagi ke tempat pencucian mobil mengantar Aep. Setelah itu dede pulang yang menyatakan bahwa tidak ada rombongan anak nongkrong, pelemparan dan pengejaran.

"Dede mengatakan selama peristiwa beli rokok bolak-balik tidak ada anak-anak nongkrong apalagi pelemparan pengejaran itu tidak ada itu berdasarkan keterangan dede," katanya.

Adapun hingga kini, Dede masih dimintai keterangan oleh LPSK untuk menyelesaikan berbagai penjelasan latar belakang kesaksiannya. "Sehingga nanti mudah-mudahan segera mendapatkan perlindungan dari LPSK," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan perlindungan yang diajukan sembilan orang terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat.

Ketua LPSK Achmadi menjelaskan bahwa tujuh orang di antaranya adalah AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR. Mereka adalah pihak keluarga korban dan pelaku, serta warga yang dijadikan saksi.

“Tujuh orang itu ada dari pihak keluarga, ada juga pihak warga yang karena tidak ada status hukumnya,” ujar Achmadi saat konferensi pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin (22/7/2024).

Menurut Achmadi, LPSK menolak memberikan perlindungan karena para pemohon tidak konsisten dalam memberikan keterangan.

Selain itu, ketujuh pemohon juga dianggap memiliki kecenderungan menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa pembunuh Vina dan Eki.

“Para Pemohon dalam memberikan keterangan atau Informasi tidak konsisten, berubah-ubah, bersifat normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa,” kata Achmadi.

Achmadi menambahkan, dua pemohon lain yang juga tidak mendapat perlindungan LPSK adalah saksi LA dan terpidana SD. Keduanya mengajukan perlindungan karena hendak menjalani pemeriksaan untuk proses penyidikan Pegi Setiawan.

Namun, proses penyidikan untuk Pegi Setiawan saat ini telah dihentikan seiring dengan disetujuinya gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung.

“Dalam hal terdapat pemeriksaan kembali sebagai saksi dalam proses peradilan pidana, LA dan SD dapat mengajukan kembali permohonan ke LPSK,” kata Achmadi.

Meski begitu, Achmadi menegaskan bahwa LPSK memberikan memberikan catatan untuk kepolisian agar menjamin keselamatan SD apabila hendak digali keterangannya.

“Dalam pemeriksaan terhadap Saudara SD, agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Vina dan Eki tewas karena kebrutalan geng motor di Cirebon delapan tahun silam. Saat itu, Vina masih berusia 16 tahun.

Peristiwa maut itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016.

Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena kecelakaan.

Saat itu, polisi menyatakan 11 orang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi, tiga di antaranya masih buron.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan untuk memberikan perlindungan terhadap enam orang terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat.

Ketua LPSK Achmadi menjelaskan, lima orang di antaranya adalah anggota keluarga korban Vina. Para terlindung LPSK itu akan mendapatkan bantuan rehabilitasi psikologis.

“Menerima permohonan perlindungan dari keluarga V, 5 orang, apakah itu Inisial VO, MR, SA, SK, maupun SL, berupa program bantuan rehabilitasi psikologis,” ujar Achmadi saat konferensi pers di Kantor LPSK, Senin (22/7/2024).

Sedangkan untuk 1 orang lain yang mendapatkan perlindungan LPSK adalah Saka Tatal, eks terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki.

“Terkait Permohonan ST, LPSK memutuskan menerima permohonan pemenuhan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis,” kata Achmadi.

Untuk proses rehabilitasi psikologis, lanjut Achmadi, LPSK akan bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat.

“Ini kita kerja samakan dengan Pemprov Provinsi Jawa Barat melalui UPTD-PPA Provinsi Jawa Barat,” jelas Achmadi.

Sebagai informasi, Vina dan Eki tewas karena kebrutalan geng motor di Cirebon delapan tahun silam. Saat itu, Vina masih berusia 16 tahun.

Peristiwa maut itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016.

Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena kecelakaan.

Saat itu, polisi menyatakan 11 orang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi, tiga di antaranya masih buron.

Dari delapan orang yang sudah divonis, tujuh di antaranya berusia dewasa. Mereka divonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana.

Adapun satu pelaku lainnya divonis delapan tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak.

Delapan orang terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina telah divonis Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017 lalu.

Pada 21 Mei 2024, salah satu buron kasus pembunuhan Vina dan Eki ditangkap yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong.

Namun, Pegi Setiawan kembali bebas setelah mengajukan sidang praperadilan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah.

Jakarta -

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebut bertambah jumlah saksi kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eky di Cirebon, yang mengajukan perlindungan. Mereka pun sedang menindaklanjuti permohonan perlindungan tersebut.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan saat ini ada 10 orang yang tengah dikaji dengan metode dialog. Pihaknya juga masih melakukan asesmen terkait pengajuan tersebut.

"Ya, kesepuluh orang ini tentunya karena tadi ya metode kita kan mengajak bicara dan juga berdialog gitu ya dengan keluarganya, ya tentunya kedua belah pihak dan juga beberapa tadi ya," kata Sri di kantornya, Selasa (11/6/2024).

"Pihak yang mengetahui terkait lainnya dan semuanya sedang dalam proses asesmen. Dan tentunya ini yang akan menjadi bahan penelaahan lagi," lanjutnya.

Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah memberikan rasa aman terhadap saksi dan korban kasus tersebut. Termasuk kepada pihak keluarga.

"Itu perlu, siapa itu tergantung subjeknya, tapi rasa aman bagi saksi siapa saja dalam proses peradilan sehingga dia bisa mengungkapkan secara benar secara jujur apa adanya, itu menjadi hal yang sangat penting," tuturnya.

LPSK menyediakan berbagai perlindungan sesuai aturan, mulai perlindungan fisik, psikis, hingga perlindungan medis.

"Kalau berbasis dalam bentuk perlindungan, itu kembali pada tupoksinya LPSK ya, bahwa kami memang memiliki beberapa perlindungan dari hak prosedur kemudian perlindungan fisik, kemudian perlindungan medis maupun psikologis, itu dari beberapa bentuk perlindungan," tuturnya.

Sebelumnya, pada Sabtu (8/6), LPSK menyebut saksi yang mengajukan perlindungan ke LPSK di kasus Vina berjumlah empat orang.

Simak Video: Penyidikan Kasus Vina Ditunda, Hotman Serahkan ke Tim Pencari Fakta Jokowi

[Gambas:Video 20detik]

(rdh/aik)

JAKARTA, KOMPAS.com - Para saksi dan anggota keluarga korban pembunuhan kasus Vina dan Muhammad Rizky alias Eki diduga mendapatkan ancaman serta tekanan dari pihak lain.

Hal tersebut menjadi salah satu alasan mereka mengajukan permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Terkait dengan adanya ancaman, sampai dengan hari ini ada beberapa dari mereka (yang merasakan), tapi kami masih mendalami,” ujar Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati di Gedung LPSK, Selasa (11/6/2024).

Nurherawati mengaku bahwa pihaknya belum mengetahui secara rinci pihak-pihak yang memberikan ancaman.

Namun, dia menegaskan bahwa pemohon dari pihak saksi dan juga anggota keluarga korban mengaku mendapatkan tindakan tersebut

“Belum diberitahukan lebih detail ya. Karena itu mungkin privasinya daripada mereka. Saksi juga, keluarga korban juga merasa. Ada rasa takut juga,” kata Sri.

Sri menambahkan, LPSK sampai saat ini masih mendalami lagi keterangan para pemohon yang mengaku mendapatkan ancaman.

Sebab, pihaknya menemukan adanya inkonsistensi dalam keterangan yang disampai. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian keterangan antar saksi mengenai perkara pembunuhan Vina dan Eki.

“Mereka memang masih merasakan, tapi kami masih mendalami lagi. Karena itu tadi, keterangan mereka juga masih ada yang tidak bersesuaian. Jadi kami juga lebih hati-hati untuk memberikan perlindungan,” pungkas Sri.

Diberitakan sebelumnya, LPSK menerima 10 permohonan perlindungan dari pihak terkait dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki.

Ketua LPSK Achmadi menjelaskan bahwa para pemohon itu terdiri 7 anggota keluarga Vina dan juga Eki. Sedangkan 3 orang lainnya berstatus saksi yang mengetahui peristiwa pada 2016 silam.

Sebagai informasi, Vina dan Eki tewas karena kebrutalan geng motor di Cirebon delapan tahun silam.

Saat itu, Vina masih berusia 16 tahun. Peristiwa maut itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016.

Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena kecelakaan.

Kala itu, polisi menyatakan 11 orang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi, tiga di antaranya masih buron.

Bandung (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan ada sejumlah permohonan perlindungan baru terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat, khususnya dari para saksi.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan bahwa permohonan tersebut sudah masuk. Namun, belum diputuskan untuk dilakukan pendampingan karena masih dalam pendalaman dan harus diputuskan dalam sidang mahkamah LPSK.

"Sudah ada pengajuan, tiga sampai empat pemohon, tetapi kami masih melakukan penelaahan jadi belum bisa menyampaikan," kata Sri Suparyati di Bandung, Sabtu.

Dikatakan pula bahwa penentuan disetujuinya permohonan untuk pendampingan LPSK memang butuh waktu karena perlu asesmen psikologis dan melihat lebih detail terkait dengan keterangan yang disampaikan.

Pada prinsipnya, Sri menekankan bahwa semua masyarakat memiliki hak untuk mengajukan pendampingan kepada LPSK, termasuk Pegi Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, sejumlah proses perlu sesuai dengan standardisasi LPSK sebelum diputuskan mendapatkan pendampingan.

"Semua punya hak, tetapi lagi-lagi kami akan tetap melakukan proses sesuai dengan standardisasi LPSK sesuai prosedur. Kalau tersangka mengajukan, kami harus lihat sifat keterangannya sejauh mana, apalagi dia misalnya sebagai pelaku utama itu kami mesti lihatnya lebih detail lagi," kata dia.

Pendetailan keterangan dan posisi pemohon itu, kata Sri, juga berlaku bagi delapan tersangka yang tengah dan sudah menjalani hukuman atas kasus yang terjadi 8 tahun lalu, pada tahun 2016.

"Walaupun mereka mau meminta perlindungan, ya nanti kami cek lagi statusnya sebagai apa posisinya," tutur Sri.

Sejauh ini, dalam kasus tersebut, LPSK telah menawarkan perlindungan kepada Suroto (50), salah satu saksi penting yang melakukan evakuasi korban Vina dan Eky di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada tahun 2016.

Tawaran tersebut dilakukan LPSK dengan menemui Suroto pada hari Jumat (7/6) sekitar pukul 14.00 WIB di Cirebon.

Perbincangan antara Suroto dan dua orang perwakilan LPSK tersebut berjalan selama kurang lebih 15 menit.

Dalam obrolan singkat tersebut, Suroto diberikan kesempatan mempertimbangkan tawaran perlindungan yang diajukan.

Setelah berpikir matang, Suroto akhirnya memutuskan menerima tawaran tersebut.

Suroto juga mengaku siap jika dibutuhkan memberikan kesaksian ulang dalam kasus ini.

Dalam pertemuan tersebut, Suroto juga menerima amanat khusus dari LPSK agar segera melapor jika mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan seperti menerima telepon atau teror yang berkelanjutan.

"Saya diberi amanat khusus, yaitu apabila saya mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan, seperti ada orang telpon terus-menerus, neror langsung hubungi saya gitu," kata Suroto pada hari Jumat (7/6).

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Lembaga Perlidungan Saksi dan Korban ( LPSK ) menerima permohonan perlindungan saksi terkait kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan pacarnya, Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon, Jawa Barat. Permohonan saat ini sedang ditelaah LPSK.

"Belum diberikan perlindungan oleh LPSK, masih kami telaah (pengajuan itu)," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (23/5/2024).

Susilaningtias tidak bisa menjelaskan secara detail identitas saksi yang mengajukan perlindungan tersebut. Namun, karena masih mendalami keterangan dari saksi tersebut. Meski demikian, Susilaningtias memastikan bahwa saksi tersebug bukan dari pihak keluarga korban Vina maupun Eky.



"Ini saksi fakta bukan dari kedua keluarga korban," ujarnya.

Saksi fakta yang dimaksudkannya adalah, saksi yang mengetahui fakta atau kejadian tindak pidana dimaksud.

"Intinya saksi yang tau fakta atau kejadiannya," kata Susi.

Kasus Vina Cirebon kembali ramai diperbincangkan masyarakat setelah film berjudul Vina: Sebelum 7 Hari yang didasarkan kisah nyata kasus pembunuhan tersebut diputar di bioskop. Pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina terjadi Agustus 2016. Remaja Cirebon itu dibunuh bersama kekasihnya, Muhammad Rizky.

Total ada 11 pelaku yang terlibat dalam peristiwa tragis tersebut. Delapan orang telah ditangkap tak lama setelah kejadian, satu orang bernama Pegi alias Perong ditangkap, Rabu (22/5/2024) kemarin, dan dua orang yakni Andi dan Dani masih buron.

Jakarta -

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap ada seorang saksi kasus pembunuhan Vina dan pacarnya, Rizky atau Eky, di Cirebon yang mengajukan perlindungan. LPSK bakal menelaah lebih lanjut permohonan perlindungan saksi tersebut.

"Kami melakukan proaktif dan berkoordinasi terkait kasus Vina dan akan lanjutkan untuk telaah lebih lanjut terkait kasus ini. Sudah ada satu saksi yang mengajukan (permohonan) ke LPSK," ujar Wakil Ketua LPSK Susilaningtias di Auditorium LPSK, Jakarta Timur, Rabu (22/5/2024).

Sementara itu, kata Susi, LPSK belum menerima permohonan perlindungan dari keluarga korban. Permohonan perlindungan ke LPSK baru sebatas dari saksi.

"Keluarga korban belum laporan ke LPSK, hanya saksi saja. Sejauh ini mengajukan masih soal pendampingan, kami masih melakukan telaah lebih lanjut," kata Susi.

LPSK terus berkoordinasi dengan pengacara terkait kondisi keluarga korban. Susi mengatakan siap menindaklanjuti jika pihak keluarga korban mengajukan permohonan.

"Kalau keluarga korban sebenarnya kita sudah melakukan kontak-kontak dengan kuasa hukumnya. Kami tindak lanjuti segera jika memang keluarga korban ingin mengajukan perlindungan," ungkap Susi.

"Kuasa hukum keluarga korban merespons positif, tinggal tunggu waktu saja. Saat ini baru satu saksi (yang mengajukan)," sambung Susi.

Terkait mantan narapidana dari kasus Vina yang baru bebas, LPSK menyebutkan masih mendalami lebih lanjut. LPSK tidak menutup siapa saja yang mengajukan perlindungan ke lembaga ini.

"Kita telaah lebih lanjut apakah dia mempunyai informasi penting berkaitan dengan kejahatan ini. Kalau ada ancaman, intimidasi terhadap saksi dan korban, itu bisa diajukan," ucap Susi.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Sri Nurherawati mengatakan pihaknya sangat terbuka untuk keluarga atau saksi yang ingin mengajukan perlindungan. Setiap permohonan akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Belum, ada hanya saksi saja. Kami sangat terbuka tentunya dengan melalui prosedur yang ada," imbuh dia.

Saksikan Live DetikSore:

Lihat Video: Penjelasan Polisi soal Penangkapan 1 Buron di Kasus Pembunuhan Vina

[Gambas:Video 20detik]

(knv/knv)