Bandung -

Mimpi 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon 2016 silam bisa menghirup udara bebas pupus sudah. Upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang mereka ajukan telah ditolak Mahkamah Agung (MA) pada Senin (16/12/2024).

Ketujuh terpidana itu adalah Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya yang teregister di PK nomor 198 PK/PID/2024. Kemudian Eka Sandy, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman dan Supriyanto yang teregister dengan nomor 199 PK/PID/2024.

Putusan MA yang menolak PK ke-7 terpidana kasus Vina membuat keluarga begitu terpukul. Mereka tadinya berharap PK itu dikabulkan setelah kasus Vina berulang kali memunculkan dinamika yang mengejutkan

Namun, bagi tim kuasa hukum ketujuh terpidana, putusan PK itu bukan akhir dari segalanya. Tim akan menempuh upaya hukum lain untuk terus membuka harapan bagi para terpidana supaya bisa dibebaskan.

"Langkah hukum ini masih banyak terbuka. Yang dimungkinkan secara resmi langkah-langkah hukum ke depan yang kami lakukan, kami akan menunggu salinan resmi dari putusan Mahkamah Agung. Kita akan lihat pertimbangan-pertimbangannya apa yang membuat PK kami ditolak. Dari situ kami akan mengambil langkah," ucap Salah satu tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina, Jutek Bongso.

"Masih banyak langkah hukum. Ada grasi, ada abolisi, ada asimilasi, ada amnesti, ada PK kedua, ketiga dan upaya hukum lain," kata dia menambahkan.

Namun, di antara beberapa langkah hukum yang bisa ditempuh, para terpidana kasus Vina Cirebon secara tegas menyatakan tidak akan menempuh langkah hukum grasi. Mereka enggan jika harus mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan.

Pernyataan ini disampaikan Jutek Bongso usai mendatangi para terpidana di Lapas Kelas 1 Cirebon. Para terpidana menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan grasi.

"Mereka menolak kalau dengan memakai jalur grasi. Oleh karena (jika menempuh jalur grasi) mereka harus mengakui pembunuhan itu. Mereka menyatakan lebih bagus mereka ada di dalam lapas dan membusuk di dalam penjara," kata Jutek.

"Dua kali kami tanyakan kepada mereka. Mereka mengatakan karena mereka bukan pelaku pembunuhan, jadi mereka tidak mau menempuh jalur grasi," tambahnya.

Ditolaknya PK terpidana kasus Vina juga memantik perhatian Calon Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi. Di tengah situasi itu, dia meminta kepada keluarga tidak putus asa. Selama ini, Dedi Mulyadi terus mengikuti perjalanan kasus tersebut hingga pengajuan PK ini pupus di MA.

"Masih banyak langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh. Kita tidak boleh putus asa dalam memperjuangkan kebenaran. Semoga PK yang ditolak ini menjadi jalan untuk kita terus berjuang agar pada akhirnya kita bisa membuktikan bahwa 7 terpidana tidak bersalah," kata Dedi Mulyadi.

(ral/mso)

Cirebon -

Kuasa hukum keluarga Vina menyambut baik putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) para terpidana kasus pembunuhan terhadap gadis asal Cirebon itu. Putusan MA tersebut menguatkan keyakinan pihak korban bahwa kasus ini memang adalah pembunuhan.

Salah satu tim kuasa hukum keluarga Vina, Reza Pramadia mengaku telah memprediksi MA akan menolak PK yang diajukan para terpidana kasus Vina.

"Saya mewakili keluarga almarhumah Vina, menghormati putusan dari Mahkamah Agung yang menolak PK seluruh terpidana. Dari awal kita sudah berkeyakinan bahwa ini memang ada unsur pidana pembunuhan dan pemerkosaan," kata Reza di Kota Cirebon, Selasa (17/12/2024).

Menanggapi adanya upaya hukum yang akan ditempuh para terpidana, Reza mengatakan hal itu hak bagi setiap warga negara, termasuk bagi para terpidana kasus Vina.

"Jika nanti ada upaya hukum lanjutan dari pihak para terpidana, itu adalah hak bagi setiap warga negara. Kita akan terus mengikuti dan menghormati apapun nanti hasil akhirnya. Walaupun kita berkeyakinan ini sudah akhir, sudah final," kata Reza.

Sekadar diketahui, Mahkamah Agung (MA) telah memutus Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh para terpidana kasus Vina Cirebon. Termasuk PK yang diajukan mantan terpidana, Saka Tatal. Dalam putusannya, MA menolak PK yang diajukan oleh para pemohon.

"Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119/KMA/SK/7/2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin 16 Desember 2024, dengan putusan yang pada pokoknya menolak Peninjauan Kembali para terpidana," kata Juru Bicara MA, Yanto.

Yanto mengatakan, adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menolak PK tersebut antara lain tidak terdapat kekhilafan judex facti dan judex juris dalam mengadili para terpidana.

"Dan bukti baru atau novum yang diajukan para terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP," kata Yanto.

Para terpidana yang menjadi pemohon PK ini antara lain adalah Rivaldi Aditya, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Eka Sandy, Jaya, Supriyanto dan Sudirman. Termasuk mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal.

(orb/orb)

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) kasus pembunuhan Vina dan Eky, yang diajukan para terpidana, menimbulkan kekecewaan pada tim kuasa hukum dan keluarga terpidana.

Salah satu tim kuasa hukum tujuh terpidana, Jutek Bongso, mengatakan, pihaknya bersama para terpidana dan keluarga mereka selama ini sudah berjuang maksimal untuk memperoleh keadilan melalui PK.

"Tapi keadilan rupanya belum berpihak," ujar Jutek, saat ditemui usai menggelar nonton bareng (nobar) konferensi pers yang disampaikan oleh juru bicara MA, bersama keluarga para terpidana. Nobar itu digelar di salah satu hotel di Kota Cirebon, Senin (16/12/2024).

Jutek mengatakan, usai mendengar putusan MA, pihaknya berusaha menenangkan para keluarga terpidana yang sangat kecewa dan bersedih dengan putusan tersebut. Dia mengatakan, penolakan PK oleh MA bukan akhir dari perjuangan mereka.

"Ini bukan kiamat. Tapi ini tragedi hukum buat Indonesia," ujar Jutek.

Jutek menjelaskan, seluruh fakta dan saksi yang dihadirkan tim kuasa hukum di sidang PK sudah sangat terang benderang. Bahkan, masyarakat awam pun bisa mencernanya dengan mudah.

"Kami menghadirkan fakta yang belum pernah diungkap," jelas Jutek.

Jutek mencontohkan, salah satu fakta mengenai ekstraksi handphone milik Widhi, yang merupakan sahabat Vina. Ekstraksi itu dilakukan oleh saksi ahli atas izin majelis, hingga yang bersangkutan rela dua pekan tinggal di Cirebon.

Hasil ekstraksi itu membuktikan ada percakapan antara Vina dan Widhi di rentang waktu yang dituduhkan saat terjadinya dugaan pembunuhan, yakni pukul 22.14 WIB. Hal tersebut menunjukkan Vina masih hidup pada jam tersebut.

"Ini sungguh aneh kalau katanya itu (hasil ekstraksi) bukan novum," kata Jutek.

Jutek menambahkan, pihaknya juga telah menghadirkan saksi yang melihat kejadian kecelakaan yang menimpa Vina dan Eky, sehingga menunjukkan kematian mereka bukan karena pembunuhan.

"Apakah itu bukan novum? Itu belum pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya, belum pernah diungkap," kata Jutek.

Tak hanya itu, lanjut Jutek, adapula pengakuan dari Dede dan Liga Akbar, yang mencabut kesaksian mereka dalam kasus Vina. Dede sudah menyatakan bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah tidak benar dan bohong atas arahan seseorang.

‘’Apakah itu bukan novum? Ini yang patut kita bertanya. Mau tiga hal itu saja yang kita mau bertanya,’’ ucap Jutek.

Jutek mengatakan, meski kecewa, namun pihaknya menghormati putusan MA. Pihaknya pun akan mengambil langkah hukum lain untuk memperjuangkan nasib para terpidana kasus Vina.

"Pertama, kami akan menunggu salinan resmi dari putusan MA. Kami akan lihat pertimbangan-pertimbangan apa yang membuat PK kami ditolak. Dari situ kami akan ambil langkah. Masih banyak langkah, ada grasi, abolisi, asimilasi, amnesti, PK kedua, PK ketiga. Upaya hukum lain masih banyak yang bisa kita lakukan," ujar Jutek.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON--Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) kasus pembunuhan Vina dan Eky, yang diajukan para terpidana, menimbulkan kekecewaan pada tim kuasa hukum dan keluarga terpidana.

Salah satu tim kuasa hukum tujuh terpidana, Jutek Bongso mengatakan, pihaknya bersama para terpidana dan keluarga mereka selama ini sudah berjuang maksimal untuk memperoleh keadilan melalui PK.

‘’Tapi keadilan rupaya belum berpihak,’’ ujar Jutek, saat ditemui usai menggelar nonton bareng (nobar) konferensi pers yang disampaikan oleh juru bicara MA, bersama keluarga para terpidana. Nobar itu digelar di salah satu hotel di Kota Cirebon, Senin (16/12/2024).

Jutek mengatakan, usai mendengar putusan MA, pihaknya berusaha menenangkan para keluarga terpidana yang sangat kecewa dan bersedih dengan putusan tersebut. Dia mengatakan, penolakan PK oleh MA bukan akhir dari perjuangan mereka. ‘’Ini bukan kiamat. Tapi ini tragedi hukum buat Indonesia,’’ kata Jutek.

Jutek menjelaskan, seluruh fakta dan saksi yang dihadirkan tim kuasa hukum di sidang PK sudah sangat terang benderang. Bahkan, masyarakat awam pun bisa mencernanya dengan mudah. ‘’Kami menghadirkan fakta yang belum pernah diungkap,’’ katanya.

Jutek mencontohkan, salah satu fakta mengenai ekstraksi handphone milik Widhi, yang merupakan sahabat Vina. Ekstraksi itu dilakukan oleh saksi ahli atas izin majelis, hingga yang bersangkutan rela dua pekan tinggal di Cirebon.

Hasil ekstraksi itu membuktikan ada percakapan antara Vina dan Widhi di rentang waktu yang dituduhkan saat terjadinya dugaan pembunuhan, yakni pukul 22.14 WIB. Hal tersebut menunjukkan Vina masih hidup pada jam tersebut. ‘’Ini sungguh aneh kalau katanya itu (hasil ekstraksi) bukan novum,’’ kata Jutek.

Jutek menambahkan, pihaknya juga telah menghadirkan saksi yang melihat kejadian kecelakaan yang menimpa Vina dan Eky, sehingga menunjukkan kematian mereka bukan karena pembunuhan. ‘’Apakah itu bukan novum? Itu belum pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya, belum pernah diungkap,’’ kata Jutek.

Tak hanya itu, kata Jutek, adapula pengakuan dari Dede dan Liga Akbar, yang mencabut kesaksian mereka dalam kasus Vina. Dede sudah menyatakan bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah tidak benar dan bohong atas arahan seseorang. ‘’Apakah itu bukan novum? Ini yang patut kita bertanya. Mau tiga hal itu saja yang kita mau bertanya,’’ kata Jutek.

Jutek mengatakan, meski kecewa, namun pihaknya menghormati putusan MA. Pihaknya pun akan mengambil langkah hukum lain untuk memperjuangkan nasib para terpidana kasus Vina.

‘’Pertama, kami akan menunggu salinan resmi dari putusan MA. Kami akan lihat pertimbangan-pertimbangan apa yang membuat PK kami ditolak. Dari situ kami akan ambil langkah. Masih banyak langkah, ada grasi, abolisi, asimilasi, amnesti, PK kedua, PK ketiga. Upaya hukum lain masih banyak yang bisa kita lakukan,’’ papar Jutek.

Cirebon -

Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan para terpidana kasus Vina. Tim kuasa hukum para terpidana angkat bicara menanggapi putusan tersebut. Tim kuasa hukum menyatakan putusan MA tersebut bukan akhir dari segalanya.

Salah satu tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina, Jutek Bongso menyatakan tidak puas dengan putusan MA yang menolak PK para terpidana.

"Secara kuasa hukum, menurut kami ini tragedi hukum buat Indonesia," kata Jutek Bongso di Cirebon, Senin (16/12/2024).

Jutek menyatakan masih akan menempuh upaya hukum untuk para terpidana. Menurutnya, ada beberapa langkah hukum yang masih bisa ditempuh oleh para terpidana.

Namun demikian, sebelum memutuskan mengambil langkah hukum, Jutek mengatakan pihaknya akan menunggu salinan resmi dari putusan Mahkamah Agung.

"Langkah hukum ini masih banyak terbuka. Yang dimungkinkan secara resmi langkah-langkah hukum ke depan yang kami lakukan, kami akan menunggu salinan resmi dari putusan Mahkamah Agung. Kita akan lihat pertimbangan-pertimbangannya apa yang membuat PK kami ditolak. Dari situ kami akan mengambil langkah," ucap Jutek.

"Masih banyak langkah hukum. Ada grasi, ada abolisi, ada asimilasi, ada amnesti, ada PK kedua, ketiga dan upaya hukum lain," kata dia menambahkan.

Jutek menegaskan putusan MA yang menolak PK para terpidana kasus Vina bukan akhir dari segalanya. Ia pun menyatakan akan mengambil langkah hukum bagi para terpidana.

"Masih banyak yang bisa kita lakukan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ini bukan kiamat," tegas Jutek.

Sekadar diketahui, Mahkamah Agung (MA) telah memutus Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh para terpidana kasus Vina Cirebon. Dalam putusannya, MA menolak permohonan PK yang diajukan para terpidana.

PK tujuh terpidana dibagi dalam tiga perkara. Pertama, PK nomor 198 PK/PID/2024 dengan pemohon Rivaldi Aditya dan Eko Ramadhani. PK kedua nomor 199 PK/PID/2024 dengan pemohon Hadi Saputra, Eka Sandy, Jaya, Supriyanto dan Sudirman.

"Kemudian PK nomor 1688 PK/PID.Sus/2024 atas nama terpidana anak," kata Juru Bicara MA, Yanto dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui akun Instagram Mahkamah Agung.

PK pertama diadili oleh majelis hakim yang diketuai Burhan Dahlan dengan anggota Yohanes Priyana dan Sigid Triyono. Sementara PK kedua dengan nomor 199 PK/PID/2024 diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari Burhan Dahlan sebagai ketua serta Jupriyadi dan Sigid Triyono sebagai anggota.

"Sedangkan perkara nomor 1688 PK/PID.Sus/2024 dengan terpidana anak diperiksa oleh hakim tunggal, Dr Prim Haryadi," kata Yanto.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak PK yang diajukan oleh para terpidana kasus pembunuhan Vina dan teman lelakinya, Muhammad Rizky atau Eky.

"Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119/KMA/SK/7/2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin 16 Desember 2024, dengan putusan yang pada pokoknya menolak Peninjauan Kembali para terpidana," kaya Yanto.

Yanto mengatakan, adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menolak PK tersebut antara lain tidak terdapat kekhilafan judex facti dan judex juris dalam mengadili para terpidana.

"Dan bukti baru atau novum yang diajukan para terpidana bukan merupakan bukti baru," kata Yanto.

(sud/sud)

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON--Penantian para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016, mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai Peninjauan Kembali (PK) yang mereka ajukan, akhirnya tiba. MA akan mengumumkan putusan tersebut pada Senin (16/12/2024) siang.

Rangkaian sidang PK yang diajukan tujuh terpidana sebelumnya telah selesai digelar di Pengadilan Negeri (PN) Cirebon, pada awal Oktober 2024. Adapun ketujuh terpidana itu adalah Hadi, Jaya, Supriyadi, Eka, Eko Ramadhani, Rifaldi dan Sudirman.

Selain ketujuh terpidana yang masih mendekam di penjara, seorang mantan terpidana kasus Vina yang telah bebas, yakni Saka Tatal, juga telah mengajukan PK dalam kasus itu. Rangkaian sidang PK yang diajukan Saka Tatal bahkan telah selesai pada 1 Agustus 2024 dan hingga kini belum ada putusannya.

Salah satu tim kuasa hukum para terpidana, Titin Prialianti, menyambut antusias pemberitahuan mengenai akan diumumkannya putusan MA mengenai pengajuan PK yang disampaikan para terpidana kasus Vina. ‘’Ini yang ditunggu-tunggu,’’ ujar Titin, Senin (16/12/2024).

Titin berharap MA akan membebaskan para terpidana kasus Vina. Ia pun yakin putusan bebas terhadap para terpidana bukan karena kasus itu sudah viral. Namun, karena bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam sidang PK.

‘’Dari kesaksian di persidangan PK bahwa pada pukul 22.14 WIB masih ada komunikasi antara Vina dengan kedua sahabatnya. Jadi keyakinan yang sangat memperkuat itu. Kemudian ada saksi mata seperti Pak Adi, Pak Purnomo, Pak Ismail, memperkuat MA untuk membebaskan delapan terpidana,’’ katanya.

Titin berharap, dengan dikabulkannya pengajuan PK oleh MA, maka akan membuat delapan terpidana mempunyai masa depan yang lebih baik. ‘’Saka Tatal walau sudah bebas, tapi punya predikat mantan terpidana, harus direhabilatsi nama baiknya. Insya Allah ini akan memberi pengharapan dan masa depan yang lebih baik terhadap kedelapan terpidana,’’ katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Putusan mengenai peninjauan kembali (PK) kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016, yang diajukan oleh tujuh terpidana kasus tersebut, akan disampaikan oleh Mahkamah Agung hari ini, Senin (16/12/2024).

Rangkaian sidang PK yang diajukan ketujuh terpidana itu sebelumnya telah selesai digelar di Pengadilan Negeri (PN) Cirebon, pada awal Oktober 2024. Adapun ketujuh terpidana itu adalah Hadi, Jaya, Supriyadi, Eka, Eko Ramadhani, Rifaldi dan Sudirman.

Menanggapi putusan MA yang akan diumumkan tersebut, kuasa hukum keluarga almarhumah Vina, Raden Reza Pramadia, yakin pengajuan PK para terpidana itu akan ditolak oleh MA. ‘’Ya karena semua itu kan dari awal sudah memenuhi persyaratan dan melalui tahapan-tahapan persidangan,’’ ujar Reza, Senin (16/12/2024).

Meski demikian, Reza mengatakan, pihak keluarga almarhumah Vina akan menerima apapun putusan MA dalam kasus tersebut. ‘’Andaipun PK itu diterima, kita mewakili pihak keluarga akan menerima dengan legowo. Tapi saya sih masih berpedoman pada putusan pengadilan, PK itu akan ditolak,’’ kata Reza.

Reza menambahkan, jika seandainya MA mengabulkan PK para terpidana kasus Vina, maka harus ada penjelasan mengapa kesalahan itu bisa terjadi dalam kasus Vina. Dengan demikian, pihak keluarga akan merasa tenang dan tidak banyak timbul lagi pertanyaan mengenai carut marut dan berlarutnya kasus tersebut.

Seperti diketahui, dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Cirebon telah menetapkan delapan orang yang bersalah. Dari delapan orang itu, satu orang divonis delapan tahun dan tujuh lainnya dihukum seumur hidup.

Satu orang terpidana yang dihukum delapan tahun, yakni Saka Tatal, telah bebas sejak 2020 silam. Kini, ia juga telah mengajukan PK untuk membuktikan ketidakterlibatannya dibalik kematian Vina dan Eky. Begitu pula tujuh terpidana lainnya yang dihukum seumur hidup dan hingga kini masih mendekam di penjara. Mereka juga mengajukan PK untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dalam kasus tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON--Para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon turut serta menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11/2024). Mereka pun mengaku sudah memiliki pilihan pasangan calon (paslon) kepala daerah yang sesuai dengan hati nurani.

Para terpidana itu adalah Jaya, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadani, Supriyanto dan Rivalvi Aditya Wardhana. Mereka mencoblos di TPS yang disediakan khusus di lingkungan Lapas Kelas 1 Cirebon.

Berdasarkan pantauan, para terpidana kasus Vina itu ikut antri bersama para warga binaan lainnya untuk memasuki area TPS. Mereka antusias menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon wali kota Cirebon dan wakilnya serta calon gubernur Jabar dan wakilnya.

Salah seorang terpidana kasus Vina, Hadi Saputra, mengaku senang bisa ikut memberikan suaranya dalam pesta demokrasi untuk memilih calon pemimpin di Kota Cirebon dan Provinsi Jabar. Hadi pun mengaku selalu mengikuti pencoblosan dalam setiap momen pemilihan umum selama delapan tahun mendekam di penjara.

‘’Senang, bisa memberikan hak pilih masing-masing,’’ ujar Hadi, saat ditemui usai mencoblos di TPS khusus tersebut.

Hadi berharap, pemimpin yang akan terpilih dalam momen Pilkada Serentak ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain itu, para kepala daerah yang terpilih juga diharapkan bisa memberikan keadilan dan mengayomi masyarakat kecil.

Hadi pun mengaku sudah memiliki pilihan calon kepala daerah yang diyakininya bisa memenuhi harapannya. "Sudah mantap,’’ kata Hadi.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Cirebon, Yan Rusmanto, menjelaskan, ada 651 warga binaan di Lapas Kelas I Cirebon yang amsuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Dari jumlah itu, sebagian besar hanya mengikuti Pilgub Jabar saja. Sedangkan yang juga mengikuti Pilwalkot Cirebon, hanya 50 orang.

Di Lapas Cirebon itu disediakan dua TPS bagi para warga binaan. Yakni, TPS 902 dan TPS 903. ‘’Antusiasme warga binaan dalam pesta demokrasi tinggi. Sejak awal sosialisasi bersama KPU pun, keingintahuan mereka sangat besar. banyak pertanyaan,’’ kata Yan.

..., yang bersangkutan ini dari intelegensinya cukup rendah sehingga berpotensi mendapatkan tekanan.

Cirebon (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan satu terpidana kasus kematian Vina dan Eky atas nama Sudirman sudah kembali ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cirebon, Jawa Barat, dengan kondisi aman.

"Secara fisik Sudirman kondisinya sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya," kata Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati di Cirebon, Kamis.

Sebelumnya, kata dia, terpidana ini sempat ditempatkan di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung karena dipinjam oleh Polda Jabar untuk dimintai keterangan terkait dengan pengembangan daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus tersebut.

Suparyati menjelaskan bahwa LPSK sudah memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada ketujuh terpidana. Namun, khusus Sudirman, diberikan perlindungan tambahan berupa dukungan rehabilitasi psikologis.

LPSK menilai perlindungan tambahan ini sangat penting, mengingat terpidana tersebut memiliki tingkat intelegensi yang rendah dan dikhawatirkan akan mendapatkan tekanan saat memberikan keterangan yang tidak sesuai.

Ia menekankan bahwa perlindungan kepada para terpidana berdasarkan hasil penelitian dan asesmen forensik oleh LPSK.

Selain itu, pihaknya juga meyakini ada ketidaksesuaian prosedur dalam proses peradilan terhadap para terpidana yang terjadi pada tahun 2016.

Atas dasar tersebut, lanjut dia, LPSK bekerja sama dengan pihak lapas untuk memastikan keselamatan para terpidana, termasuk Sudirman yang saat ini sedang mengajukan upaya peninjauan kembali (PK) atas kasus kematian Vina dan Eky.

"Berhubungan Sudirman juga nanti sebagai pemohon yang mengajukan PK, kami memberikan pengawalan dalam persidangan. Namun, kami menghargai proses hukum ini," tuturnya.

Sementara itu, Jan Sangapan Hutabarat, kuasa hukum Sudirman, mengatakan bahwa sidang PK perdana kliennya itu rencananya pada tanggal 25 September 2024 di PN Cirebon.

Dikatakan pula bahwa tim kuasa hukum akan berupaya agar persidangan Sudirman dapat disatukan dengan keenam terpidana lainnya yang kini sedang menjalani proses tersebut.

"Kami akan mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk menyatukan PK Sudirman dengan enam terpidana lainnya," kata dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 6 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita (16) dan Muhammad Rizki atau Eky (16) mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kuasa Hukum 6 terpidana, Jutek Bongso menjelaskan, permohonan perlindungan itu sudah diajukan ke LPSK pada Selasa (23/7/2024).

“Tadi pukul 09.00 WIB kami ke LPSK dan diterima oleh tiga komisioner LPSK. Kami sudah menyerahkan permohonan untuk perlindungan kepada enam terpidana sekaligus keluarganya,” ujar Jutek di Bareskrim Polri, Selasa (23/7/2024).

Selain 6 terpidana, Jutek mengeklaim bahwa Dede, saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki juga turut mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK.

“Terkait dengan Dede tadi kuasa hukumnya Asido Hutabarat sudah menyampaikan, permohonan untuk perlindungan," kata Jutek.

Jutek menambahkan, permohonan perlindungan ini diajukan untuk memastikan Dede serta 6 terpidana lebih leluasa memberikan keterangan, dalam perkara dugaan kesaksian palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki.

“Supaya mereka dengan tenang bisa menyampaikan apa yang mereka ketahui secara benar. Tidak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa akan terjadi sesuatu kepada yang bersangkutan ketika berbicara itu tujuannya,” pungkasnya.

Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati membenarkan adanya permohonan perlindungan oleh pihak-pihak tersebut.

“Iya, ada permohonan atas nama Dede dan enam terpidana beserta keluarganya," kata Sri saat dikonfirmasi.

Saat ini, lanjut Sri, LPSK akan terlebih dahulu menelaah permohonan yang diajukan Dede, 6 terpidana dan pihak keluarganya.

"Perlu dipenuhi formilnya, setelah itu dilakukan asesmen dan penelaahan untuk mengecek apakah syarat perlindungan terpenuhi," kata Sri.

Diberitakan sebelumnya, tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky (16) melaporkan saksi Aep dan Dede karena diduga memberikan keterangan palsu, Rabu (10/7/2024).

Laporan tujuh terpidana itu diwakili oleh kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Roely Panggabean dan politikus Dedi Mulyadi.

Saat ini, laporan tersebut telah teregistrasi dengan nomor LP/B/227/VII/2024/SPKT/Bareskrim Polri.

Direktur Jenderal Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Djuhandhani Raharjo mengatakan, penyidik saat ini sedang melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan terkait dugaan kesaksian palsu itu.

JAKARTA - Dede, salah satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon -Eki, mendatangi Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta Timur, Selasa (23/7/2024). Dede ditemani kuasa hukumnya, Titus Tampubolon bersama politikus Dedi Mulyadi pada pukul 08.30 WIB. Serta Ketua PBH Peradi, Suhendra Asido Hutabarat.

Selain dedek juga hadir tim lawyer dari 6 terpidana yakni Roely Panggabean dan Jutek Bongso. Kemudian Dedi keluar terlebih dahulu pukul 09.51 WIB. Dedi mengatakan dirinya juga akan mendampingi Dede memberikan kesaksian di Bareskrim Polri.

"Meminta perlindungan dari LPSK karena dedek adalah saksi yang memiliki peran yang sangat kunci dari lahirnya delapan terpidana saya bukan pengamat hukum hanya menyampaikan fakta dan data yang saya temui bahwa terpidana. Sebanyak delapan orang itu kan alat-alat buktinya sampai saat ini tidak ada tetapi mereka hanya memiliki kesaksian,"kata dia.

Dedi mengatakan, Dede merupakan salah satu saksi dari tiga orang lainnya yaitu Aep dan Liga Akbar. Liga Akbar sudah cabut kemudian sekarang Dede datang menyampaikan peristiwa yang sebenarnya.

"Bahwa malam itu betul dede dan Aep beli rokok ke warung jarak dari gang tempat nongkrong anak-anak itu keluar tongkrongan itu kurang lebih 150 meter malam hari," kata dia.

Dedi mengatakan bahkan Dede dan Aep pun beli rokok pakai motor setelah itu dede pulang lagi ke tempat pencucian mobil mengantar Aep. Setelah itu dede pulang yang menyatakan bahwa tidak ada rombongan anak nongkrong, pelemparan dan pengejaran.

"Dede mengatakan selama peristiwa beli rokok bolak-balik tidak ada anak-anak nongkrong apalagi pelemparan pengejaran itu tidak ada itu berdasarkan keterangan dede," katanya.

Adapun hingga kini, Dede masih dimintai keterangan oleh LPSK untuk menyelesaikan berbagai penjelasan latar belakang kesaksiannya. "Sehingga nanti mudah-mudahan segera mendapatkan perlindungan dari LPSK," tuturnya.

Jakarta -

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebut bertambah jumlah saksi kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eky di Cirebon, yang mengajukan perlindungan. Mereka pun sedang menindaklanjuti permohonan perlindungan tersebut.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan saat ini ada 10 orang yang tengah dikaji dengan metode dialog. Pihaknya juga masih melakukan asesmen terkait pengajuan tersebut.

"Ya, kesepuluh orang ini tentunya karena tadi ya metode kita kan mengajak bicara dan juga berdialog gitu ya dengan keluarganya, ya tentunya kedua belah pihak dan juga beberapa tadi ya," kata Sri di kantornya, Selasa (11/6/2024).

"Pihak yang mengetahui terkait lainnya dan semuanya sedang dalam proses asesmen. Dan tentunya ini yang akan menjadi bahan penelaahan lagi," lanjutnya.

Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah memberikan rasa aman terhadap saksi dan korban kasus tersebut. Termasuk kepada pihak keluarga.

"Itu perlu, siapa itu tergantung subjeknya, tapi rasa aman bagi saksi siapa saja dalam proses peradilan sehingga dia bisa mengungkapkan secara benar secara jujur apa adanya, itu menjadi hal yang sangat penting," tuturnya.

LPSK menyediakan berbagai perlindungan sesuai aturan, mulai perlindungan fisik, psikis, hingga perlindungan medis.

"Kalau berbasis dalam bentuk perlindungan, itu kembali pada tupoksinya LPSK ya, bahwa kami memang memiliki beberapa perlindungan dari hak prosedur kemudian perlindungan fisik, kemudian perlindungan medis maupun psikologis, itu dari beberapa bentuk perlindungan," tuturnya.

Sebelumnya, pada Sabtu (8/6), LPSK menyebut saksi yang mengajukan perlindungan ke LPSK di kasus Vina berjumlah empat orang.

Simak Video: Penyidikan Kasus Vina Ditunda, Hotman Serahkan ke Tim Pencari Fakta Jokowi

[Gambas:Video 20detik]

(rdh/aik)