Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaku saat ini tengah menyelidiki satu kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh. Total sudah empat kasus yang diselidiki dan tiga di antaranya sudah diakui pemerintah sebagai pelanggaran HAM berat.

"Masih ada satu penyelidikan lagi yang masih dilakukan Komnas HAM untuk kasus yang terjadi di Aceh. Kasus bumi flora," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro kepada wartawan di Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Kamis (10/4/2025).

Atnike menyebutkan, kasus itu masih berproses namun dia enggan membeberkan sejauh mana sudah penyelidikan yang dilakukan. "Kalau penyelidikan biasanya kami tidak bisa menyampaikan," jelasnya.

Sementara tiga kasus pelanggaran HAM yang sudah diakui pemerintah adalah peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh pada tahun 1998. Lokasi Rumoh Geudong berada di desa Bili, Kemukiman Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.

Kedua Peristiwa Simpang KAA di Aceh pada tahun 1999. Simpang KKA adalah sebuah persimpangan jalan dekat pabrik PT Kertas Kraft Aceh di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara.

Peristiwa ketiga yakni tragedi Jambo Keupok Aceh pada tahun 2003. Peristiwa ini terjadi di Desa Jambo Keupok, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan.

Sementara satu kasus lagi yang sudah selesai penyelidikan yakni peristiwa di Timang Gajah, Bener Meriah. Kasus itu disebut sudah diserahkan ke kejaksaan.

"Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan terhadap beberapa kasus pelanggaran HAM yang kemudian ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat ya. Tiga di antaranya sudah pernah diakui oleh presiden Jokowi sebagai pelanggaran HAM berat yang akan mendapatkan pemulihan melalui mekanisme non-judisial," jelas Atnike.

Diketahui, Bumi Flora merupakan nama perusahaan sawit yang berlokasi di Julok, Aceh Timur. Di lokasi tersebut, terjadi pembantaian yang menyebabkan 31 orang tewas, 7 luka-luka dan 1 hilang.

Insiden itu terjadi pada 9 Agustus 2021. Dikutip dari situs museumham.kontrasaceh.or.id, penembakan terhadap puluhan warga sipil itu diduga dilakukan pasukan TNI. Para korban disebut dikumpulkan di Afdeling IV PT Bumi Flora kemudian diberondong tembakan.

Video Temuan Komnas HAM Seusai Kaji Revisi UU TNI: Risiko Dwifungsi TNI

Video Temuan Komnas HAM Seusai Kaji Revisi UU TNI: Risiko Dwifungsi TNI

Aksi Indonesia Gelap masih berlanjut di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan tiga tuntutan pada demonstrasi yang digelar di bawah jembatan flyover Jalan AP Pettarani, Senin (24/2).

Dalam aksinya mahasiswa menuntut agar Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dan mengevaluasi seluruh program yang dijalankan pemerintah saat ini. Selain itu, mereka juga menuntut penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM.

Koordinator aksi, Yuwen mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran tidak fokus pada penyelesaian berbagai macam kasus pelanggaran HAM terjadi selama ini.

"Prabowo Subianto justru mengeluarkan kebijakan yang menginstruksikan pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden 1 Nomor Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025," kata Yuwen, Senin (24/2).

Mahasiswa menilai kebijakan pemangkasan anggaran akan berdampak langsung pada sektor pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan.

"Di dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN atau APBD, tetapi dengan hadirnya instruksi presiden ini, dana pendidikan untuk tahun 2025 tersisa 18 persen atau sekitar Rp 651,61 triliun," jelasnya.

Hal ini, kata Yuwen, menggambarkan kebijakan ini tidak hanya bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga telah bertentangan dengan tujuan bernegara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Mahasiswa pun menuntut agar segera mencabut Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

"Cabut Inpres Nomor 1 tahun 2025, kemudian evaluasi seluruh program pemerintah dengan melibatkan partisipasi rakyat secara penuh dan bermakna dan menghentikan segala praktik perampasan ruang hidup serta perusakan lingkungan," katanya.

Aksi ini berdampak pada arus lalu lintas dari dan mengarah Jalan Tol Reformasi Makassar terhambat, akibat mahasiswa menutup seluruh ruas Jalan AP Pettarani dan Urip Sumohardjo.

Massa kemudian mengakhiri aksi unjuk rasa itu pada sore hari, sekitar pukul 17.00 WITA. Lalu lintas di lokasi terpantau mulai lancar kembali.

Aksi mahasiswa di Makassar itu melanjutkan demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap' yang digelar secara maraton pekan lalu di sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta dan Yogyakarta.

Di Jakarta misalnya, dalam aksi pada Jumat (21/2) lalu, gabungan massa koalisi sipil dan mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan di antaranya terkait inpres efisiensi anggaran, tolak mutifungsi ABRI (TNI-Polri), cabut revisi UU Minerba, hingga menuntut reforma agraria.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menkokumham-imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengungkap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan penyusunan kembali rancangan undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Dia mengatakan UU ini akan menjadi dasar penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu.

"Pemerintahan baru, di bawah kepempimpinan Presiden Prabowo Subianto akan meneruskan upaya untuk menyusun kembali Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, tanpa mengenal batas waktu surut ke belakang," ujar Yusril saat sambutan di acara puncak peringatan hari HAM sedunia Kemenham di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/12/2024).

Yusril menjelaskan rencana penyusunan UU untuk pembentukan KKR sudah sempat dilakukan. Namun pada perjalanannya, UU tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menerangkan KKR ini merupakan hasil adopsi dari lawatannya saat itu ke Afrika Selatan. Di sana, kata dia, KKR berfungsi untuk menangani kasus-kasus HAM yang tidak dapat lagi direkonstruksi karena para pelaku dan korbannya maupun saksi sudah tidak ada lagi.

"Maka kita mencoba, untuk menyelesaikan kasus-kasus itu dengan pembentukan sebuah komisi dengan sebuah undang-undang, yang pada waktu itu kita sebut dengan undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Walaupun dalam perjalanan belakangan, seluruh undang-undang itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi," ujar Yusril.

Yusril menyebut pembatalan oleh MK ini akhirnya menimbulkan cukup banyak hal-hal yang tidak dapat diselesaikan. Hingga pada akhirnya, di era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perpres nomor 72 tahun 2023 tentang penyelesaian Nonyustisial terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu.

"Kita berpendirian, setiap kejahatan adalah pelanggaran HAM. Tapi tidak seluruh kejahatan, terkategorikan sebagai gross violation of human rights, sebagai pelanggaran HAM yang berat, yang menjadi concern bagi kita bersama," tuturnya.

Dia pun mengakui tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus HAM cukup berat. Dia menganggap saat ini juga dibutuhkan langkah-langkah pencegahan terhadap peluang terjadi pelanggaran HAM di Indonesia.

"Ini merupakan suatu tantangan yang berat, bagi kita semua. Kita harus menyelesaikan banyak persoalan-persoalan HAM yang kita hadapi bersama. Baik terjadi di masa yang lalu, masa sekarang, walaupun kita harus mencegah hal-hal yang seperti itu agar tidak terulang di masa-masa yang akan datang," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi institusi yang banyak diadukan terkait dugaan pelanggaran HAM.

Hal itu berdasarkan catatan akhir tahun yang dibacakan Komisioner Komnas HAM bidang pengaduan, Hari Kurniawan dalam momen peringatan hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2024.

"Pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM adalah Polri, yang saat ini mencapai 663 aduan,” kata Hari di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Kemudian, pemerintah daerah dan pemerintah pusat/kementerian sebanyak 433 aduan dan korporasi sebanyak 321 aduan.

Selanjutnya, Hari mengungkapkan, dugaan pelanggaran HAM yang paling banyak diadukan terkait hak atas kesejahteraan dengan jumlah 813 aduan.
Kemudian, hak memperoleh keadilan sebanyak 758 aduan dan hak atas rasa aman sebanyak 212 aduan.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa Jakarta menjadi provinsi terbanyak yang diduga terjadi pelanggaran HAM, yakni ada 337 kasus.

Kemudian, disusul Provinsi Jawa Barat (Jabar), dengan jumlah 232 kasus. Lalu, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan 227 kasus.

“Tiga provinsi ini yang kemudian jarang digeser dengan provinsi lain, terutama DKI Jakarta karena dari tahun ke tahun DKI Jakarta menjadi provinsi yang sangat banyak dugaan pengaduan pelanggaran HAM-nya,” ujar Hari.

Sebelumnya, Hari memaparkan bahwa Komnas HAM menerima dan menangani sebanyak 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM terjadi di dalam dan luar negeri sepanjang tahun 2024.

Menurut Hari, jumlah pengaduan tersebut menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 2.500 kasus.

Kemudian, dia menyebut, 709 aduan tersebut didistribusikan ke pemantauan, mediasi sejumlah 213, diberikan saran atau upaya lain sejumlah 682, dan 701 aduan bersifat tembusan.

Dalam kesempatan tersebut, Hari juga mengungkapkan bahwa Komnas HAM sudah mengeluarkan enam surat respons cepat atau perlindungan sepanjang tahun 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi institusi yang banyak diadukan terkait dugaan pelanggaran HAM.

Hal itu berdasarkan catatan akhir tahun yang dibacakan Komisioner Komnas HAM bidang pengaduan, Hari Kurniawan dalam momen peringatan hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2024.

"Pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM adalah Polri, yang saat ini mencapai 663 aduan,” kata Hari di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Kemudian, pemerintah daerah dan pemerintah pusat/kementerian sebanyak 433 aduan dan korporasi sebanyak 321 aduan.

Selanjutnya, Hari mengungkapkan, dugaan pelanggaran HAM yang paling banyak diadukan terkait hak atas kesejahteraan dengan jumlah 813 aduan.
Kemudian, hak memperoleh keadilan sebanyak 758 aduan dan hak atas rasa aman sebanyak 212 aduan.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa Jakarta menjadi provinsi terbanyak yang diduga terjadi pelanggaran HAM, yakni ada 337 kasus.

Kemudian, disusul Provinsi Jawa Barat (Jabar), dengan jumlah 232 kasus. Lalu, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan 227 kasus.

“Tiga provinsi ini yang kemudian jarang digeser dengan provinsi lain, terutama DKI Jakarta karena dari tahun ke tahun DKI Jakarta menjadi provinsi yang sangat banyak dugaan pengaduan pelanggaran HAM-nya,” ujar Hari.

Sebelumnya, Hari memaparkan bahwa Komnas HAM menerima dan menangani sebanyak 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM terjadi di dalam dan luar negeri sepanjang tahun 2024.

Menurut Hari, jumlah pengaduan tersebut menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 2.500 kasus.

Kemudian, dia menyebut, 709 aduan tersebut didistribusikan ke pemantauan, mediasi sejumlah 213, diberikan saran atau upaya lain sejumlah 682, dan 701 aduan bersifat tembusan.

Dalam kesempatan tersebut, Hari juga mengungkapkan bahwa Komnas HAM sudah mengeluarkan enam surat respons cepat atau perlindungan sepanjang tahun 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut bahwa Jakarta menjadi provinsi terbanyak yang diduga terjadi pelanggaran HAM sepanjang 2024.

Hal itu berdasarkan catatan akhir tahun yang dibacakan Komisioner Komnas HAM bidang pengaduan, Hari Kurniawan dalam momen peringatan hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2024.

Hari menjabarkan bahwa sebanyak 337 kasus dugaan pelanggaran HAM dilaporkan terjadi di Jakarta.

"Wilayah terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran HAM terbanyak terjadi di DKI Jakarta sebanyak 337 (kasus)," kata Hari di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024), dikutip dari YouTube Komnas HAM.

Kemudian, disusul Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan jumlah 232 kasus. Lalu, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan 227 kasus.

“Tiga provinsi ini yang kemudian jarang digeser dengan provinsi lain, terutama DKI Jakarta karena dari tahun ke tahun, DKI Jakarta menjadi provinsi yang sangat banyak dugaan pengaduan pelanggaran HAM-nya,” ujar Hari,

Lebih lanjut, Hari mengungkapkan, pihak yang paling banyak diadukan kepada Komnas HAM adalah Polri dengan 663 aduan. Lalu, pemerintah daerah dan pemerintah pusat/kementerian sebanyak 433 aduan dan korporasi sebanyak 321 aduan.

Selanjutnya, Hari mengungkapkan, dugaan pelanggaran HAM yang paling banyak diadukan terkait hak atas kesejahteraan dengan jumlah 813 aduan.

Kemudian, hak memperoleh keadilan sebanyak 758 aduan dan hak atas rasa aman sebanyak 212 aduan.

Sebelumnya, Hari mengatakan, Komnas HAM menerima dan menangani sebanyak 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di dalam dan luar negeri sepanjang tahun 2024.

Menurut Hari, jumlah pengaduan tersebut menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 2.500 kasus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan telah menerima dan menangani sebanyak 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM terjadi di dalam dan luar negeri sepanjang tahun 2024.

Data itu diungkapkan Komisioner Komnas HAM bidang pengaduan, Hari Kurniawan saat menyampaikan catatan akhir tahun dalam peringatan hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2024.

Menurut Hari, jumlah pengaduan tersebut menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 2.500 kasus.

"Sebanyak 2.050 kasus diterima oleh Komnas HAM melalui Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Jakarta," kata Hari di kantor Komnas HAM, Selasa (10/12/2024), dikutip dari YouTuber Komnas HAM.

Kemudian, dia menyebut, sebanyak 255 kasus lainnya diterima oleh enam Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua.

"Setelah itu, didistribusikan ke pemantauan sejumlah 709, mediasi sejumlah 213, diberikan saran atau upaya lain sejumlah 682, dan 701 aduan bersifat tembusan,” ujar Hari.

Hari menjelaskan bahwa, dalam penanganan aduan tersebut, juga ditembuskan ke lembaga terkait, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa Jakarta menjadi provinsi terbanyak yang diduga terjadi pelanggaran HAM, yakni ada 337 kasus.

Kemudian, disusul Provinsi Jawa Barat (Jabar), dengan jumlah 232 kasus. Lalu, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan 227 kasus.

“Tiga provinsi ini yang kemudian jarang digeser dengan provinsi lain, terutama DKI Jakarta karena dari tahun ke tahun DKI Jakarta menjadi provinsi yang sangat banyak dugaan pengaduan pelanggaran HAM-nya,” kata Hari.

Sementara itu, pihak yang paling banyak diadukan kepada Komnas HAM adalah Polri dengan 663 aduan. Lalu, pemerintah daerah dan pemerintah pusat/kementerian sebanyak 433 aduan dan korporasi sebanyak 321 aduan.

Selanjutnya, Hari mengungkapkan, dugaan pelanggaran HAM yang paling banyak diadukan terkait hak atas kesejahteraan dengan jumlah 813 aduan.
Kemudian, hak memperoleh keadilan sebanyak 758 aduan dan hak atas rasa aman sebanyak 212 aduan.

Terakhir, Hari menjelaskan bahwa Komnas HAM melakukan respons cepat terkait aduan dengan mengeluarkan surat respons cepat atau surat perlindungan

Hal itu dilakukan berdasarkan berita atau informasi di media massa yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran HAM dan/atau sumber lain yang dapat diverifikasi.

Selain itu, menurut Hari, respons cepat dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap peristiwa yang memenuhi kriteria seperti berdampak dan berpotensi meluas, serta diduga atau telah menimbulkan korban luka berat, korban jiwa maupun kerugian materi.

Hari mengungkapkan, Komnas HAM sudah mengeluarkan enam surat respons cepat atau perlindungan sepanjang tahun 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah aktivis mengenakan topeng tokoh HAM Munir Said Thalib dalam peringatan Hari HAM Sedunia saat hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad (8/12/2024).

Mereka meminta pemerintah untuk segera menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran berat HAM setelah 20 tahun berjalan tanpa keadilan, sekaligus meminta penyelesaian masalah pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya secara adil dan transparan.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya terkait tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Yusril mengaku tak tahu jelas maksud yang ditanyakan wartawan.

"Ya semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM kepada Pemerintah. Karena kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya," kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Yusril menangkap pertanyaan wartawan yakni mengenai genosida dan ethnic cleansing. Ia menyebut dua poin itu memang tidak terjadi pada 1998.

"Apakah terkait masalah genocide ataukah ethnic cleansing? Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," ujarnya.

Yusril memahami pengadilan HAM sehingga dirinya tahu kategori pelanggaran HAM berat. Ke depan, kata dia, Pemerintah akan melakukan pengkajian mendalam terkait dugaan pelanggaran HAM.

"Saya cukup paham terhadap pengadilan HAM karena saya sendiri pada waktu itu yang mengajukan UU Pengadilan HAM itu ke DPR dan tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan HAM kita sendiri," ujarnya.

"Tentu Pemerintah akan mengkaji semua itu termasuk apa-apa yang telah diserahkan oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah pada waktu-waktu yang lalu, juga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM," lanjut Yusril.

Yusril juga akan berkoordinasi dengan Menteri HAM Natalius Pigai untuk menelaah lebih lanjut soal pelanggaran HAM dan menentukan sikap. Ia menekankan Pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk melaksanakan hukum yang berkeadilan.

"Itu sesuatu yang perlu kita bahas dan kita koordinasikan bersama-sama, tapi tentu kita memiliki suatu keyakinan yang teguh bahwa Pemerintah ini, Pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ini, mempunyai komitmen yang teguh dalam melaksanakan hukum dan keadilan," ujarnya.

Pernyataan Yusril soal Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM

Sebelumnya, Yusril menilai selama beberapa dekade terakhir tidak ada kasus pelanggaran HAM berat. Yusril membandingkan dengan pengalamannya mengusut kasus menjalani komisi sidang PBB.

"Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat. Waktu saya jadi Menteri Hakim dan HAM saya 3 tahun menjalani sidang komisi HAM PBB di Jenewa dan kita ditantang menyelesaikan soal-soal besar," kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10).

"Di zaman saya pada waktu itu ya banyak sekali anggapan terjadi pelanggaran HAM yang berat dan pada waktu itu saya sudah membentuk Pengadilan HAM, Ad Hoc, maupun Pengadilan HAM konvensional," lanjut Yusril.

Berdasarkan pengalamannya itu, ia menilai tidak ada pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia. Di sisi lain, banyak kritik terhadap pelanggaran HAM berat di zaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia kembali menekankan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam beberapa dekade terakhir.

"Kalau pelanggaran HAM sih setiap kejahatan itu adalah pelanggaran HAM, tapi tidak semua kejahatan adalah pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat itu kan genocide, ethnic cleansing, tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir," ujarnya.

Yusril lantas menilai pelanggaran HAM berarti terjadi di zaman kolonial di tahun 1960-an. "Mungkin terjadi justru pada masa kolonial ya pada waktu awal peran kemerdekaan kita 1960-an. Tapi dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat," ujarnya.

Lantas bagaimana dengan tragedi '98 yang selama ini disebut pelanggaran HAM berat? Yusril menepis hal itu.

"Enggak," ujarnya singkat. Ia tidak melanjutkan kembali alasan kenapa tidak menyebut tragedi '98 sebagai pelanggaran HAM berat.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusrli Ihza Mahendra, mengatakan selama beberapa dekade terakhir tidak ada kasus pelanggaran HAM berat. Yusril menceritakan pengalamannya menangani kasus HAM.

"Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat. Waktu saya jadi Menteri Hakim dan HAM, saya 3 tahun menjalani sidang komisi HAM PBB di Jenewa dan kita ditantang menyelesaikan soal-soal besar," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Di zaman saya pada waktu itu ya banyak sekali anggapan terjadi pelanggaran HAM yang berat dan pada waktu itu saya sudah membentuk pengadilan HAM, ad hoc, maupun pengadilan HAM konvensional," lanjut Yusril.

Dia mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam beberapa tahun terakhir. Yusril mengingatkan tidak semua kejahatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

"Jadi sebenarnya kita tidak menghadapi persoalan pelanggaran HAM yang berat dalam beberapa tahun terakhir," ujarnya.

Dia kemudian menjelaskan sejumlah kejahatan yang masuk kategori pelanggaran HAM berat. Contohnya, kata Yusril, genosida.

"Kalau pelanggaran HAM sih setiap kejahatan itu adalah pelanggaran HAM, tapi tidak semua kejahatan adalah pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat itu kan genocide, ethnic cleansing, tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir," ujarnya.

Yusril menilai dugaan pelanggaran HAM berat terjadi di zaman kolonial. Dia kembali mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam beberapa dekade terakhir.

"Mungkin terjadi justru pada masa kolonial ya pada waktu awal perang kemerdekaan kita 1960-an. Tapi dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat," ujarnya.

Lantas bagaimana dengan tragedi 1998?

"Nggak," ujarnya singkat.

Simak Video: Yusril Ngaku Ditugaskan Prabowo Jadi Menko Hukum dan HAM

[Gambas:Video 20detik]

Yusril Ihza Mahendra akan dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan hari ini. Dia menyebut akan berkantor di Gedung Kementerian Hukum dan HAM yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan.

"Iya nanti berkantor di Rasuna Said di Kemenkumham," kata Yusril di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Yusri kemudian bicara soal masalah hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Menurutnya, tidak semua kejahatan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

"Kalau pelanggaran HAM sih setiap kejahatan itu adalah pelanggaran HAM, tapi tidak semua kejahatan adalah pelanggaran HAM yang berat," katanya.

"Pelanggaran HAM yang berat itu kan genoside, ethnic cleansing, (itu) tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir," sambungnya.

Dia menambahkan, jenis-jenis pelanggaran HAM berat itu kini tidak lagi terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

"Mungkin terjadi justru pada masa kolonial ya pada waktu awal peran kemerdekaan kita 1960-an. Tapi dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat," katanya.

Yusril menjadi satu dari total 48 menteri yang akan dilantik Prabowo hari ini. Pelantikan menteri Kabinet Merah Putih ini akan berlangsung di Istana Negara mulai pukul 10.00 WIB.

Simak Video 'Sederet Menteri Jokowi yang Masuk Kabinet Merah Putih Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]