Sebanyak 166 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Karangasem diusulkan dapat remisi Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025. Dari ratusan narapidana yang diusulkan dapat remisi, empat di antaranya merupakan narapidana kasus korupsi.

Kalapas Kelas IIB Karangasem, I Wayan Bondan Wahyu Kusuma Dusak, merinci remisi Nyepi total yang diusulkan 86 warga binaan pemasyarakatan (WBP). Yakni 57 orang kasus pidana umum, 27 orang pidana narkotika, dan 4 orang pidana korupsi.

Sedangkan remisi Idul Fitri diusulkan sebanyak 79 narapidana. Rinciannya 35 orang kasus pidana umum, 43 orang pidana narkotika, dan 1 orang pidana korupsi.

"Jadi totalnya ada sebanyak 166 orang narapidana yang kami usulkan untuk mendapatkan remisi hari Raya Nyepi dan Idul Fitri tahun ini," kata Bondan, Kamis (20/3/2025).

Ia menyebut ratusan narapidana yang diusulkan mendapat remisi tersebut karena telah memenuhi persyaratan. Seperti menjalani hukuman selama enam bulan, berkelakuan baik selama berada di Lapas, selalu mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Lapas.

Lapas Kelas IIB Karangasem masih menunggu surat keputusan (SK) dari Kemenkumham RI. SK biasanya akan turun sekitar H-2 hari raya.

Untuk diketahui hingga saat ini, Lapas Kelas IIB Karangasem dihuni oleh 241 narapidana dari berbagai kasus kejahatan, Baik pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, dan yang lainnya.

Video: Berkah Ramadan! Presiden Prabowo Bagi-bagi 'Kado' Jelang Lebaran

Video: Berkah Ramadan! Presiden Prabowo Bagi-bagi 'Kado' Jelang Lebaran

Petugas gabungan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Karangasem bersama tentara, polisi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karangasem menggeledah sel tahanan para narapidana, Kamis (20/3/2025). Petugas menyita senjata tajam (sajam) hingga peralatan elektronik dalam penggeledahan itu.

Kalapas Kelas IIB Karangasem, I Wayan Bondan Wahyu Kusuma Dusak, mengatakan penggeledahan bersama tim gabungan dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Harapannya supaya tidak ada barang-barang yang berbahaya masuk ke lapas.

"Penggeledahan kali ini sebenarnya kami fokus terhadap barang-barang terlarang, seperti narkoba dan alat komunikasi. Tetapi, dari hasil penggeledahan kami tidak ada menemukan barang tersebut," kata Bondan, Kamis (20/3/2025).

Meskipun tidak menemukan narkoba maupun alat komunikasi, petugas masih banyak mendapatkan benda-benda terlarang, seperti pisau, paku, alat cukur, kaca, besi, gelas hingga barang elektronik berupa kipas angin, charger, serta powerbank. Petugas masih menelusuri terkait penemuan charger dan power bank.

Bondan menegaskan akan menggeledah sel narapidana secara berkala. Hal tersebut dilakukan supaya tidak ada barang-barang terlarang masuk ke dalam lapas. Bondan akan menyelidiki lebih lanjut bersama instansi lain jika ditemukan barang terlarang di sel narapidana.

"Untuk barang-barang yang kami amankan hari ini, baik sajam maupun peralatan elektronik, rencananya akan segera dimusnahkan semuanya," ucap Bondan.

Sebagai informasi, Lapas Kelas IIB Karangasem kini dihuni sebanyak 241 narapidana dari berbagai kasus kejahatan, baik pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, narkoba dan sebagainya.

Video: Penampakan Kebakaran Pabrik Air Minum di Karangasem Bali

Video: Penampakan Kebakaran Pabrik Air Minum di Karangasem Bali

KARANGASEM, KOMPAS.com - Seorang warga negara asing (WNA) asal Turkiye berinisial AK (26) dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja.

Warga asing tersebut dideportasi karena overstay atau melebihi izin tinggal.

Kepala Kantor Imigrasi Singaraja, Hendra Setiawan, mengatakan bahwa AK telah melebihi izin tinggal yang dimiliki selama 40 hari.

AK diketahui overstay ketika mendatangi Kantor Imigrasi Singaraja di Kabupaten Buleleng, Bali, pada 27 Februari 2025.

Saat itu, AK datang ke Kantor Imigrasi bersama istrinya yang merupakan warga negara Indonesia (WNI).

"WNA tersebut datang bersama dengan istrinya dan menyampaikan kepada petugas layanan jika visa yang dimiliki sudah kedaluwarsa," ungkapnya dalam keterangannya, Selasa (4/3/2025).

Oleh petugas imigrasi, AK diarahkan ke seksi penindakan untuk diperiksa.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa AK masuk ke Indonesia menggunakan izin tinggal visa on arrival (VOA) pada tanggal 20 November 2024.

Selama berada di Indonesia, AK tinggal bersama istrinya di Kabupaten Karangasem, Bali.

Pada bulan Desember 2024, AK mengajukan perpanjangan izin tinggal ke Kantor Imigrasi Singaraja dan mendapatkan visa dengan masa berlaku hingga 18 Januari 2025.

Saat itu, petugas memberitahu istri AK bahwa visa saat ini adalah perpanjangan yang terakhir dan tidak bisa diperpanjang lagi.

"Yang bersangkutan berdalih bahwa dirinya tetap tinggal di Indonesia walaupun visanya telah kedaluwarsa lantaran menunggu sang istri ikut kembali ke Turkiye," kata dia.

Kata Hendra, AK mengaku tidak berani pergi sendiri dan tidak mengerti Bahasa Inggris ataupun Bahasa Indonesia, serta khawatir istrinya tidak ikut menyusulnya kembali ke Turkiye.

Sehingga, AK tinggal di Karangasem, Bali, hingga melebihi batas izin tinggalnya.

"Terhadap AK dikenakan tindakan berupa pendeportasian dan penangkalan karena overstay selama 40 hari sampai dengan tanggal 28 Februari 2025, namun tidak mampu membayar biaya beban," jelasnya.

Hal itu sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Adapun AK dideportasi melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan penerbangan Qatar Airways nomor QR963 (Denpasar – Istanbul) dengan tujuan akhir Sabiha Gokcen Airport, Istanbul, Turkiye.

"Kami lakukan pengawalan terhadap pendeportasian yang bersangkutan," tutup Hendra.

Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II TPI Singaraja membentuk dua desa binaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dua desa binaan keimigrasian tersebut, yakni Desa Tamblang (Kabupaten Buleleng) dan Desa Pergung (Kabupaten Jembrana).

Kepala Kanim Singaraja, Hendra Setiawan, mengungkapkan pembentukan desa binaan keimigrasian juga bertujuan untuk melindungi warga yang ingin bekerja ke luar negeri agar terhindar dari TPPO. Program ini melibatkan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) yang bertugas untuk memberikan sosialisasi terkait bahaya TPPO kepada masyarakat.

"Kami berikan edukasi langsung dan akses imigrasi semakin dekat di situ karena kami menempatkan Pimpasa," ujar Hendra saat konferensi pers akhir tahun di kantornya, Selasa (31/12/2024).

Wilayah hukum Kanim Singaraja meliputi Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. Menurut Hendra, pemerintah desa di dua desa binaan tersebut juga bisa berkoordinasi langsung dengan Pimpasa jika ingin menanyakan informasi tentang prosedur pengiriman PMI ke luar negeri.

"Jadi, perbekel-perbekel tidak harus jauh-jauh ke (kantor) imigrasi. Cukup koordinasi dengan Pimpasa," imbuhnya.

Imigrasi Singaraja, dia berujar, akan kembali menambah desa binaan pada 2025. Menurutnya, Pimpasa yang ditempatkan di desa-desa binaan itu merupakan pegawai Kanim Singaraja.

"Dia harus pasang mata pasang telinga untuk membaca situasi TPPO di daerahnya. Ke depan, saya akan menugaskan seluruh pegawai Imigrasi Singaraja sebagai Pimpasa, yang berperan seperti halnya Babinsa atau Bhabinkamtibmas," pungkasnya.

Sensasi Melompat Bebas dari Atas Jumping Spot Air Terjun Lemukih, Bali

Sensasi Melompat Bebas dari Atas Jumping Spot Air Terjun Lemukih, Bali

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni akan menggunakan hukum adat untuk memberikan sanksi bagi para pelaku perusakan hutan. Menurutnya, hukuman penjara tidak memberikan efek jera terhadap pelaku perusakan hutan.

"Masing-masing desa pasti punya aturan adat yang dapat mengatur masyarakat yang ada di wilayah tersebut, apa saja yang boleh dilakukan dan tidak," kata Raja Juli di Samsara Living Museum, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Karangasem, Bali, Jumat (6/12/2024).

Raja Juli mengatakan aturan adat berbeda dengan hukum legal formal dari negara. Sebab, masing-masing aturan adat berangkat dari kesepakatan warga yang ada di wilayah masing-masing. Sehingga, sanksi bagi pelanggar aturan itu juga berbeda-beda.

"Jadi jika ada masyarakat yang melakukan perusakan hutan, maka akan mendapat sanksi sosial. Saya rasa hal tersebut sangat efektif karena masyarakat biasanya sangat patuh dengan aturan adat," imbuh politikus PSI itu.

Raja Juli meyakini masyarakat akan lebih patuh untuk menjaga hutan dan lingkungan jika diatur menggunakan hukum adat. Dengan begitu, dia melanjutkan, upaya untuk mencapai FOLU Net Sink 2030 lebih mudah dicapai.

Untuk diketahui, FOLU Net Sink 2030 merupakan kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan. Target dari kondisi tersebut adalah menjadikan tingkat serapan lebih tinggi dari tingkat emisi pada 2030.

Video: Raja Juli Nilai Transformasi Digital Jadi Kunci Penataan Kawasan Sawit

Video: Raja Juli Nilai Transformasi Digital Jadi Kunci Penataan Kawasan Sawit