Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat saat ini sedang menaruh perhatian terhadap kasus-kasus besar di Jabar. Dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, kasus yang terjadi itu berpotensi terjadi pelanggaran HAM yang perlu diselesaikan.

Beberapa di antaranya adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen PPDS Unpad di RSHS Bandung, kasus pelecehan yang dilakukan dokter kandungan di Garut dan kasus-kasus lainnya. Kanwil HAM pun berkomitmen mengawal hak-hak korban maupun hak pelaku yang tetap harus mendapat perlindungan.

"Dinamika HAM di Jabar saat ini sedang menjadi barometer nasional, karena kasus-kasus besar ini hampir semua terjadi di Jawa Barat," kata Kakanwil Kementerian HAM Jabar Hasbullah dalam kunjungannya ke kantor detikJabar, Senin (28/4/2025) kemarin.

Hasbullah mengatakan, dalam menangani kasus-kasus HAM, pihaknya bisa punya dua peran. Peran pertama, yaitu sebagai mediator yang menengahi masalah itu yang biasanya terjadi dalam kasus-kasus keluarga seperti hak asuh anak.

Lalu peran kedua, Kanwil Kementerian HAM akan turun tangan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Hasilnya nanti bisa dikeluarkan melalui rekomendasi secara terbuka maupun tertutup demi memenuhi hak asasi dari pihak yang terseret kasus tersebut.

"Tapi karena di Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang HAM itu tidak memberi wewenang yang besar terhadap kementerian ini. Jadi rekomendasinya ya mau diterima atau tidak, terserah, karena tidak mengikat. Makanya kita berharapa ke depan bisa mengikat rekomendasinya," ucap Hasbullah.

Terlepas apapun itu, Hasbullah pun mendorong supaya masyarakat lebih berani melapor jika ada kejadian yang berpotensi terjadi pelanggaran HAM. Kanwil Kementerian HAM pun sudah membuka kanal aduan yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat Jabar.

"Kita ingin masyarakat bisa aware terhadap HAM. Hak terhadap dirinya, kelompoknya, masyarakatnya, ada HAM yang dimiliki dan itu melekat. Itu yang harus dihormati dan harus dijunjung tinggi, harus dijaga," tegasnya.

Selain itu, Hasbullah juga berharap kolaborasi dengan media massa bisa semakin menambah kesadaran masyarakat secara luas mengenai HAM. "Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada detikJabar yang sudah menerima kami silaturahmi. Tentu ini langkah strategis untuk kami berkolaborasi di masa depan, bahwa peran media sangat dibutuhkan," pungkasnya.

Video: KemenHAM Tindaklanjuti Laporan Eks Pemain Sirkus Korban Eksploitasi

Video: KemenHAM Tindaklanjuti Laporan Eks Pemain Sirkus Korban Eksploitasi

Komisi XIII DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) perdana dengan Menteri HAM, Natalius Pigai, Kamis (31/10).

Komisi XIII merupakan komisi yang ditambah menyusul penambahan jumlah kementerian dan lembaga pemerintah. Begitu pula dengan Kementerian HAM yang menjadi pecahan dari Kemenkumham di periode sebelumnya.

Gelaran rapat Komisi XIII dengan Kemen HAM sempat menjadi sorotan, setelah Pigai sebelumnya meminta alokasi anggaran Rp20 triliun untuk lembaganya. Pigai mengaku memiliki lebih dari 200 program dan ingin membuktikan HAM di Nusantara.

"Untuk mencapai Rp 20 triliun saya mempunyai lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut," kata Pigai dalam rapat.

Menurut Pigai, dengan usul anggaran Rp20 triliun dia membutuhkan total 2.544 staf kementerian. Saat ini, dia menyebut, Kementerian HAM hanya memiliki 188 staf.

"Kalau saya punya staf 2.544 maka hanya untuk gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp1 triliun," kata dia.

Pigai mengatakan jumlah itu belum termasuk untuk program dan kebutuhan operasional maupun non operasional yang lain. Dia mengaku tak perlu menyebut rinci program dan usulannya dengan mengusulkan Rp20 triliun, selain rencananya untuk membangun kampus HAM pertama di dunia.

"Saya kira adapun satu program saja yang saya ingin sampaikan selain yang lain sudah dibaca di media tentang universitas itu tidak perlu saya jelaskan Bapak/Ibu sekalian dan pimpinan Komisi XIII sudah tahu lah," katanya.

Pigai juga memastikan seluruh kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto berjalan di atas koridor HAM.

Dia menekankan lembaganya akan fokus dalam pelaksanaan pembangunan HAM di Indonesia. Menurutnya, hal itu berbeda dengan tugas pokok dan fungsi yang dipegang Komnas HAM selaku pengawas penegakan HAM di Indonesia.

"Kami harus ikut turut serta agar kebijakan-kebijakan pemerintah secara keseluruhan tidak menabrak atau berjalan di atas koridor HAM," kata Pigai.

Pigai mengungkap bahwa dirinya ingin membentuk kantor wilayah (kanwil) kementerian di hampir seluruh provinsi se-Indonesia. Menurut dia, kepala kanwil di daerah akan setara dengan PNS eselon dua.

Ia pun meminta Komisi XIII selaku mitra kerja untuk ikut mengawasi kanwil-kanwil di daerah nantinya.

"Jadi kalau Bapak, Ibu turun ke daerah, pasukan saya sudah siap, maksudnya siap melayani sebagai mitra," ucapnya.

Namun, Ketua Komisi XIII Willy Aditya memberikan catatan. Dia menilai tak perlu ada penambahan struktur, tapi yang penting adalah semangat penegakan HAM.

Ia mempertanyakan kapan penambahan kanwil itu akan rampung dan mulai bisa bekerja secara efektif.

"Sementara HRD, human rights defender, pasukan kakak wamen ini ada di mana-mana, kenapa tidak berdayakan itu sebagai sebuah networking. Artinya, social capital human rights itu, itu yang kemudian harus kita lihat," ujar dia.

Pigai juga mengaku tak punya program 100 hari kerja pertama setelah dilantik menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih. Dia menyebut programnya akan berjalan jangka panjang selama lima tahun ke depan.

Menurut Pigai, program 100 harinya akan selesai dalam tujuh hari. Sebab, hal itu hanya terkait tata laksana, revitalisasi organisasi, pembangunan organisasi, dan pengisian staf.

"Kami tidak punya program 100 hari, kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," kata Pigai.