Bandung -

Narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar), diberdayakan menjadi kru dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG baru saja dibuka di Sukamiskin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Adita Irawati, mengatakan pemberdayaan napi lapas merupakan salah satu contoh nyata dampak positif dari pelaksanaan program MBG.

"Lapas Sukamiskin sudah menerapkan pemberdayaan, sesuai tujuan dari program MBG. Warga binaan mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi untuk bisa terlibat dalam Program MBG. Jadi, semua sesuai standar yang sudah Badan Gizi Nasional tetapkan," kata Adita dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025) dilansir dari detikFinance.

Hal ini, ungkap Adita, menjadi bukti program MBG dapat memberdayakan seluruh unsur masyarakat sehingga tercipta efek berganda atau multiplier effect. Napi di Lapas Sukamiskin dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Bukan hanya napi, koperasi lapas juga mendapat keuntungan secara ekonomis. Sebab, lembaga usaha itu diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku memasak. "Koperasi di lapas juga diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku," sebut Adita.

Pendirian dapur MBG di Lapas Sukamiskin mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah.

"Sekarang hari-hari saya makin cepat berlalu karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG," kata Rijatono Lakka salah satu warga binaan yang ikut menjadi kru Dapur MBG.

Sebelum berada di Lapas, Tono mengaku dirinya pernah punya usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG memercayakan Tono menjadi juru masak.

"Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian. Dengan keahlian, warga binaan jadi punya tempat di masyarakat, punya kesempatan untuk bekerja ketika nanti sudah kembali ke masyarakat," ujar Tono.

Selain Tono, ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari. Mulai dari menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

(hsa/iws)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah isu anggaran belanja yang belum cair menjadi salah satu alasan Hasan Nasbi sempat mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO).

Seperti diketahui, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi kembali bekerja di Kantor PCO, Gedung Kwartir Nasional Lantai 14, Jakarta, pada Selasa (6/5) setelah pada 29 April 2025 mengumumkan pengunduran dirinya.

"Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Apa tadi yang disampaikan itu, alhamdulillah semua sudah selesai. Bahkan sebelum adanya surat pengunduran diri itu pun sudah terselesaikan. Jadi bukan, tidak ada kaitannya dengan masalah ini," kata Prasetyo saat memberikan keterangan kepada media di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Prasetyo menjelaskan bahwa secara prosedur, Hasan Nasbi memang mengirimkan surat pengunduran dirinya yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, melalui Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Namun, Presiden kemudian mempelajari dan mempertimbangkan keputusan Hasan mengundurkan diri.

"Kemudian Bapak Presiden memberikan keputusan dan mempertimbangkan untuk kemudian meminta beliau tetap lanjut menjalankan tugasnya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan," kata Prasetyo.

Saat ditanya lebih lanjut soal alasan Presiden meminta Hasan kembali memimpin lembaga itu, Prasetyo hanya menjawab alasan tersebut rahasia.

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo tentu memiliki penilaian tersendiri terhadap sosok Hasan Nasbi, yang sudah mengemban jabatan itu sejak Agustus 2024.

"Ketika beliau merasa bahwa beliau memutuskan, memerintahkan (Hasan Nasbi) untuk tetap memimpin Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, saya kira itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Hak beliau secara prerogatif," kata Prasetyo.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengaku telah bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan diminta untuk melanjutkan perannya memimpin lembaga tersebut.

"Saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesneg, bertemu juga dengan Bapak Seskab, dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi, kira-kira begitu keadaannya," kata Hasan Nasbi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/5).

Hasan Nasbi tidak menjawab secara gamblang mengenai surat pengunduran dirinya apakah diterima atau ditolak oleh Presiden. Namun, dia telah mendapat perintah untuk meneruskan tugas sebagai Kepala PCO.

Adapun Hasan Nasbi dilantik oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada 19 Agustus 2024 melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, iNewsDepok.id - Hasan Nasbi dipastikan masih menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Ia bahkan terlihat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (5/5) kemarin.

“Kemarin saya diundang rapat kabinet. Sejauh ini saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO,” kata Hasan kepada awak media, Selasa (6/5/2025).

Meskipun sempat mengajukan surat pengunduran diri pada 21 April 2025, Hasan Nasbi mengonfirmasi akan kembali berkantor sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) hari ini.

Namun, ia enggan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan surat pengunduran dirinya belum ditandatangani oleh Presiden Prabowo.

“Mungkin lebih baik Mensesneg yang jawab ya,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi telah menyatakan bahwa surat tersebut memang belum diputuskan oleh Presiden

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menyatakan, kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) berikutnya tidak boleh hanya andal dalam mengelola komunikasi Istana.

Andreas berpandangan, sosok yang akan menggantikan Hasan Nasbi itu juga harus memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu-isu hak asasi manusia (HAM).

"Posisi ini harus diisi oleh orang yang memiliki kepekaan tinggi terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh," kata Andreas Hugo Pareira kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

Andreas menilai, kepala PCO yang baru harus memiliki pandangan yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap HAM.

Sebagai pemimpin juru bicara Istana, kata Andreas, PCO harus menjadi representasi presiden untuk mengkomunikasikan kepada publik informasi yang dikehendaki oleh kepala negara.

Ia juga meminta agar pengganti Hasan bisa berkomunikasi merespons berbagai isu yang berkembang di luar secara elegan.

"Untuk itu, jubir harus memahami persis hal-hal apa yang dikehendaki oleh Presiden untuk dikomunikasikan dan apa yang tidak untuk dikomunikasikan. Maka, kantor komunikasi harus benar-benar memahami berbagai arus informasi di dalam dan isu yang berkembang di luar," kata Andreas.

Politikus PDI-P menyakini Presiden Prabowo bisa memilih pengganti Hasan yang tepat.

"Presiden Prabowo sangat tahu siapa yang tepat untuk posisi ini. Saya percaya beliau akan memilih sosok yang tidak hanya sambung pikirannya, tetapi juga satu napas dalam memahami misi besar pemerintahan ini," ujar Andreas.

Sebagaimana diketahui, Hasan telah mundur dari jabatannya sebagai Kepala PCO.

Hasan mengungkap sudah mengirim surat pengunduran diri ke Presiden RI Prabowo Subianto sejak 21 April 2025.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip Selasa (29/4/2025).

Hasan menjelaskan, keputusan ini sudah diputuskan secara matang dan tidak mendadak.

Dia mengaku telah menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan," ujar Hasan.

JAKARTA - Hasan Nasbi mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office ( PCO ). Sebelum pengunduran Hasan Nasbi itu diumumkan, Presiden Prabowo Subianto menetapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara (jubir) presiden.

Lalu, masih perlukah mencari pengganti Hasan Nasbi setelah Mensesneg jadi jubir presiden?

?Secara institusional tetap perlu,? kata Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro kepada SindoNews, Rabu (30/4/2025).



Alasan yang pertama, kata Agung, menimbang kabinet gemuk sehingga fungsi kejubiran perlu dioptimalkan agar semakin baik. ?Sehingga lebih fokus merespons cepat segala dinamika kebangsaan termasuk soal-soal kebijakan dengan eksesnya,? katanya.

Kemudian alasan yang kedua, Agung mengatakan bahwa tumbuh suburnya media dengan segala platform membutuhkan manajemen dan pengawalan isu yang baik. ?Bila dilakukan secara serampangan dan ala kadarnya dikhawatirkan akan mengulang kesalahan yang sudah-sudah,? imbuhnya.

?Ketiga, pun bila dilekatkan ke sesneg, maka jubir mesti mampu mengayomi semua, mampu berkomunikasi secara sederhana, mudah diakses, dan serba hadir bersama presiden dan rakyat saat dibutuhkan,? pungkasnya.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga juga menilai masih perlu mencari pengganti Hasan Nasbi sebagai kepala PCO. ?PCO itu tugasnya tidak hanya menjadi jubir, tapi juga menyiapkan komunikasi strategis. Karena itu, jubir itu hanya salah satu tugas dan fungsi PCO,? kata Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.

Pengamat Politik Adi Prayitno menuturkan bahwa PCO itu lembaga yang sudah dibuat yang ada regulasinya. ?Tentu harus ada kepala PCO baru setelah Hasan mundur. Sekalipun sudah ada Mensesneg juga jubir istana,? ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik ini.

Namun, Adi menilai secara kelembagaan PCO harus diperkuat dengan jubir baru yang juga sangat melekat dengan presiden.

Analis Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo juga menilai pengganti Hasan Nasbi masih diperlukan. Dia menuturkan, PCO merupakan sebuah fungsi yang salah satunya sebagai koordinator juru bicara.

?Walaupun Bapak Presiden sudah menunjuk Pak Mensesneg sebagai jubir tapi kan tetap butuh fungsi yang mengoordinasikan jubir, lalu fungsi untuk kemudian selalu berdiskusi dan menyerahkan hasil monitoring atau hasil analisis informasi ke presiden dan yang bisa mendukung aktivitas komunikasi presiden secara lebih efektif,? katanya.

Dia menduga keputusan Hasan Nasbi mundur dari jabatan Kepala PCO karena susah untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo dalam kesehariannya. ?jadi, agak susah bagi koordinator jubir untuk bekerja terpisah dari presiden,? ucapnya.

Dia menjelaskan, seorang jubir tidak boleh pakai asumsi dan kepentingan pribadi. ?Dia harus tahu luar dalam presiden sebenarnya mau ngomong apa, memahami kehendak yang mau disampaikan presiden,? katanya.

Maka itu, menurut dia, sosok pengganti Hasan harus seseorang yang bisa membuat Presiden Prabowo nyaman sehari-sehari. ?Tidak kemudian hanya ditunjuk berdasarkan fungsinya tapi kemudian tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal,? pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Hasan Nasbi menyatakan mundur dari jabatannya. Pernyataan itu disampaikan dalam rekaman video yang diunggah akun Instagram Total Politik.

"Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan," ujar Hasan dalam video tersebut, dilihat Selasa (29/4/2025).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden RI Prabowo Subianto belum meneken surat pengunduran diri Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

Ia menyebut Prabowo masih akan mempelajari terlebih dulu isi surat yang disampaikan Hasan tersebut.

"Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya. Jadi, belum sampai kepada tahap sudah diteken, apalagi sampai tahap mencari penggantinya," kata Pras lewat pesan singkat, Selasa (29/4).

Pada hari ini, Selasa (29/4) Hasan mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala PCO.

Dalam video pengumumannya, ia menyatakan telah menyerahkan surat pengunduran dirinya pada 21 April 2025 lalu.

Hasan menyebut surat pengunduran diri itu diserahkan ke Presiden Prabowo melalui Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Letkol Teddy Indrawijaya.

Hasan menyampaikan keputusan itu bukanlah sesuatu yang diambil secara mendadak serta emosional. Ia merasa keputusan itu merupakan yang terbaik.

Ia juga menyatakan bahwa keputusan itu diambil secara matang.

Hasan menyebut alasannya ia mundur ialah karena ada persoalan yang sudah tak bisa lagi teratasi ataupun adanya persoalan yang di luar kemampuannya.

Ia pun memberikan kesempatan bagi figur lain yang dirasa lebih pantas menggantikan posisinya itu.

Hasan menyebut keputusan ini merupakan jalan terbaik demi kelancaran komunikasi pemerintahan di masa yang akan datang.

Ia pun mengucapkan terima kasih ke Presiden RI Prabowo Subianto yang sudah memberikan kepercayaan kepadanya.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatannya.

Dia mengatakan surat pengunduran dirinya sudah dikirimkan ke Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Letkol TNI Teddy Indra Wijaya. Hasan Nasbi pun mengaku terakhir berkantor di Kantor Komunikasi Kepresidenan pada Senin (21/4) lalu.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujarnya dalam pernyataan yang dikutip dari akun Instagram Total Politik, Selasa (29/4).

Hasan Nasbi telah mengizinkan CNNIndonesia.com untuk mengutip pernyataannya dalam akun tersebut.

"Saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional," tutur Hasan Nasbi.

Sebelumnya Hasan Nasbi sempat pula dirumorkan mundur dari Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Hal itu diduga terjadi usai komentarnya yang nyeleneh sebagai Kepala PCO hingga penunjukan Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai juru bicara presiden.

Pada Rabu (16/4) lalu, Seskab Teddy Indra Wijaya membantah rumor yang beredar di kalangan wartawan pada hari tersebut.  Teddy tidak menjelaskan lebih lanjut agenda rapat yang dihadiri dirinya bersama Hasan.

"Wah isu dari mana? Ini masih ngantor seperti biasa, baru saja selesai rapat bareng," kata Seskab Teddy menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, pada Rabu tersebut.

[Gambas:Instagram]

hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto terkait pengunduran diri Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, yang berarti masih proses atau dipelajari.

Prasetyo, di Jakarta, Selasa, menyebut bahwa Presiden telah menerima laporan mengenai permohonan pengunduran diri tersebut, namun masih mempelajarinya secara mendalam sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

"Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami lapori dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya. Jadi belum sampai kepada tahap sudah diteken, apalagi sampai tahap mencari penggantinya," ujar Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan.

Hasan Nasbi, resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala PCO. Keputusan itu disampaikan Hasan melalui unggahan video berdurasi lebih dari empat menit di akun Instagram @totalpolitikcom pada Selasa.

Dalam video tersebut, Hasan menyebut bahwa Senin (21/4) merupakan hari terakhirnya menjabat sebagai pimpinan PCO.

“Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan,” ujar Hasan dalam video tersebut.

Hasan menjelaskan bahwa pengunduran dirinya didasarkan pada evaluasi pribadi yang matang. Ia merasa bahwa jika ada persoalan yang tak lagi bisa diatasi dan berada di luar kapasitasnya, maka lebih baik menepi secara tenang dan memberi ruang bagi figur lain yang lebih tepat.

“Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan diambil secara tiba-tiba atau emosional, melainkan merupakan jalan terbaik demi perbaikan komunikasi pemerintah ke depan.

Hasan mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Hasan Nasbi sebelumnya ditunjuk sebagai Kepala PCO oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024, setelah sebelumnya dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Agustus 2024 lewat Perpres Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Lembaga ini dibentuk untuk mewujudkan efektivitas komunikasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

Hingga saat ini, belum ada nama yang disebut sebagai calon pengganti Hasan Nasbi. Pemerintah akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah Presiden menuntaskan kajiannya terhadap pengunduran diri tersebut.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) menjadi perbincangan publik lantaran digugat ke Mahkamah Agung (MA).

Advokat Windu Wijaya yang merupakan pemohon uji materi mempunyai pertimbangan yuridis dan tata kelola pemerintahan untuk menggugat itu.

Khususnya terkait keabsahan struktur kelembagaan negara karena terdapat ketidaksesuaian antara 'tugas' dan 'fungsi' institusi pemerintahan.

"Saya meminta kepada MA untuk menyatakan Perpres itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan menyatakan lembaga Kantor Komunikasi Kepresidenan tidak sah menjalankan tugas dan fungsi," ujarnya, kepada wartawan, Selasa (22/4).

Windu menilai Perpres 82/2024 secara eksplisit mengalihkan fungsi komunikasi politik dari Kantor Staf Presiden (KSP) ke Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sementara Pasal 2 Perpres 83/2019 yang menetapkan tugas komunikasi politik masih melekat pada KSP tidak dicabut ataupun disesuaikan.

Lantas, apa beda tugas antara KSP dengan PCO?

Pada 2019 lalu, tepatnya pada 18 Desember 2019, Presiden RI ke-7 Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 (Perpres 83/2019) tentang Kantor Staf Presiden.

Perpres tersebut dibuat dalam rangka peningkatan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan serta pengelolaan isu strategis.

Kantor Staf Presiden adalah lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Kantor Staf Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, Kantor Staf Presiden menyelenggarakan 10 fungsi.

Yakni pengendalian program prioritas nasional untuk memastikan program-program dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden; pemberian dukungan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis; monitor dan evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis; penyelesaian masalah secara komprehensif program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan; pengelolaan isu strategis.

Selanjutnya pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan Lembaga Kepresidenan; pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi; penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan; pelaksanaan administrasi Kantor Staf Presiden; dan pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden.

Kantor Staf Presiden terdiri dari Kepala Staf Kepresidenan; Wakil Kepala Staf Kepresidenan; Deputi; dan Tenaga Profesional.

Pada 15 Agustus 2024, Presiden RI ke-7 Joko Widodo juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 (Perpres 82/2024) tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan. Perpres ini dikenal dengan Perpres PCO.

Perpres 82/2024 dibuat dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah lembaga non-struktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Dipimpin oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan enam fungsi.

Yakni pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Kemudian pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian atau lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kantor Komunikasi Kepresidenan terdiri atas Kepala; Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi; Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi; Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi; dan Juru Bicara Presiden.

Jakarta -

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro diusulkan menjadi juru bicara (jubir) Presiden Prabowo Subianto. Keduanya diusulkan menjadi 'corong' Presiden karena pengalamannya.

"Tadi saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan, Senin (21/4/2025).

Hal itu disampaikan Prasetyo berkaitan dengan dirinya yang baru-baru ini diminta aktif menjadi jubir Presiden. Di sisi lain, Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai jubir Presiden untuk menggantikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

"Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa," kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan dia diminta Prabowo aktif membantu menyampaikan program-program pemerintah. Program yang disampaikan mulai dari rencana hingga capaian yang didapat.

"Saya selaku Mensesneg, diminta oleh Bapak Presiden untuk ikut aktif membantu, itu termasuk menteri-menteri teknis lainnya, untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan-keberhasilan dari program-program tersebut," katanya.

Prasetyo menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan PCO dalam penyampaian informasi media dan publik. Politikus Gerindra itu juga akan berbagi tugas dengan PCO terkait isu-isu yang akan disampaikan.

"Pasti kita saling berkoordinasi. Dengan PCO kami berkoordinasi, kemudian dengan kementerian-kementerian teknis terkait isu atau bidang atau program, itu pasti kita berkoordinasi. Nggak ada masalah itu. Kita lihat isunya. Kita lihat masing-masing nanti dimana harus menyampaikan. Kita bagi-bagi aja tugasnya, nggak apa-apa," ujarnya.

(fca/rfs)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut Hasan Nasbi telah dicopot atau di-reshuffle dari posisinya di Presidential Communication Office (PCO).

Menurutnya, tidak ada perubahan dalam struktur kepemimpinan PCO, terutama status Hasan Nasbi di Kabinet Prabowo Subianto.

Isu reshuffle muncul seiring penunjukan sejumlah tokoh untuk membantu fungsi komunikasi kepresidenan, termasuk peran aktif Mensesneg sendiri dalam menyampaikan informasi kinerja pemerintah.

“Enggak, sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ini diminta untuk ikut aktif membantu. Di kantor komunikasi kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa dirinya bersama para menteri teknis lainnya diberi mandat langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk turut menyampaikan capaian dan program-program yang dijalankan pemerintah.

Dengan pernyataan ini, Prasetyo menegaskan bahwa tidak ada pergeseran posisi maupun reshuffle di tubuh PCO yang melibatkan Hasan Nasbi, dan tugas komunikasi pemerintahan tetap berjalan seperti biasa di penghujung masa jabatan Presiden Jokowi.

“Saya selaku Mensesneg, diminta oleh Bapak Presiden untuk ikut aktif membantu, termasuk menteri-Menteri teknis lainnya, untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan-keberhasilan dari program-program tersebut,” pungkas Prasetyo Hadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah anggapan yang menyebut tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) tumpang tindih dengan lembaga lain, termasuk Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Prasetyo menyebutkan, Peraturan Presiden (Perpres) tentang PCO sudah didesain sedemikian rupa agar tugas dan fungsinya tidak tumpang tindih dengan KSP dan lembaga lain.

"Karena Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa, bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Prasetyo pun mengaku akan mempelajari gugatan di Mahkamah Agung yang mempersoalkan Pepres PCO karena dianggap tumpang tindih dengan KSP.

"Saya belum terima copy-an gugatan tersebut. Tapi apapun nanti coba kita pelajari," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Prasetyo melanjutkan, PCO juga tetap menjalankan tugasnya seperti biasa setelah ia ditunjuk menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Bahkan, ia mengaku diminta Prabowo untuk membantu pekerjaan PCO.

"Itu termasuk menteri-menteri teknis lainnya, untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan-keberhasilan dari program-program tersebut," kata dia.

Sebelumnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 17 April 2025.

Permohonan diajukan seorang warga bernama Windu Wijaya.

Dia mengajukan uji materiil terhadap beberapa pasal di Peraturan Presiden RI No 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Permohonan keberatan itu diajukan oleh Windu yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Ardin Firanata.

Mahkamah Agung telah menerima berkas dari Ardin, yang telah ditandatangani oleh Pranata Peradilan Hak Uji Materiil.

"Berkas permohonan dan bukti sebanyak tiga rangkap, serta softcopy permohonan hak uji materiil dalam bentuk dua flashdisk," tulis salinan penerimaan berkas perkara hak uji materiil dikutip, Minggu (20/4/2025).

Dalam salinan tersebut, Windu melakukan uji materiil terhadap empat pasal dalam Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

"Objek hak uji materiil, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 52," tulis salinan tersebut.