Semarang, iNewsSoloraya.id - Lapas Kelas I Semarang terus berupaya menangani masalah over kapasitas blok hunian napi guna meminimalisir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib). Terbaru, 14 napi dipindah ke Lapas Nusakambangan. 

Mereka yang dipindah mayoritas kasus Narkoba. Ini merupakan langkah tegas dalam mendukung pemerintah dalam mengatasi gangguan kamtib dan overkapasitas di lapas sebagai instruksi langsung dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menargetkan para warga binaan resiko tinggi untuk menjalani hukuman dengan fasilitas keamanan maksimum di Nusakambangan.

Kepala Lapas Kelas I Semarang, Usman Madjid, menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung upaya pemerintah dalam menindak napi yang melanggar tata tertib dan berpotensi mengancam keamanan serta ketertiban di lingkungan Lapas.

“Pemindahan ini merupakan langkah nyata kami untuk memperkuat pengawasan yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari Program Percepatan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dalam menangani over kapasitas di Rutan/Lapas. Pemindahan 16 napi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dengan memastikan para pelaku tindak kejahatan yang beresiko tinggi mendapatkan pembinaan lebih lanjut di Nusakambangan,” tegasnya, Minggu (1/12). 

Program pemindahan napi ini juga merupakan salah satu langkah strategis yang tepat guna menciptakan kondisi pembinaan yang optimal. Dengan adanya pemindahan para napi ke Lapas IIA Ngaseman Nusakambangan dan Lapas Kelas IIA Gladakan Nusakambangan, tidak hanya menjadi solusi administratif tetapi juga memaksimalkan pembinaan yang berdampak positif bagi mereka.

Usman Madjid menjelaskan bahwa pemindahan dilakukan sesuai dengan SOP Pemindahan, diawali dengan pemeriksaan badan dan pemasangan rantai dan borgol. Proses pemindahan turut dikawal oleh enam petugas Lapas Kelas I semarang dan dua anggota Polda Jawa Tengah.

Editor : zainal arifin

Mantan Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK, Hengki, mengungkap kode sidak ke para tahanan. Hengki mengatakan gambar sapi juga menjadi kode sidak di Rutan KPK.

Hal itu disampaikan oleh Hengki, yang juga terdakwa kasus dugaan pungli Rutan KPK, saat diperiksa dalam kapasistasnya sebagai saksi untuk terdakwa Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadhan Ubaidillah.

"Apa ada kode khusus?" tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

"Baik, untuk kode khusus kalau dari Pak Sopian Hadi ke Pak Deden saya pernah di informasikan oleh Pak Deden, dan dikasih tunjuk chatting-annya. Itu kodenya gambar sapi, setelah gambar sapi kemudian berubah lagi Pak Deden menginformasikan itu hujan, kemudian berubah lagi menginformasikan itu banjir," jawab Hengki.

"Itu kepada seluruh Rutan?" tanya jaksa.

"Iya," jawab Hengki.

Hengki mengatakan informasi sidak sering bocor ke para tahanan. Hasilnya, menurut Hengki, tak ada barang yang ditemukan saat sidak.

"Ketika informasi bocor dilakukan sidak, akibatnya apa?" tanya jaksa.

"Nihil temuan," jawab Hengki.

Selain itu, dia mengatakan penunjukan 'lurah' dilakukan berdasarkan senioritas. Istilah 'lurah' digunakan untuk petugas Rutan yang bertugas mengumpulkan pungli dari para tahanan melalui 'korting'.

"Saudara yang menunjuk mereka jadi lurah siapa?" tanya jaksa.

"Mereka sendiri berdasarkan senioritas Pak Jaksa," jawab jaksa.

"Mereka sendiri itu siapa?" tanya jaksa.

"Orang pegawai petugas Rutan khususnya pengamanan," jawab Hengki.

"Itu yang menunjuk pegawai? Bukan pimpinan?" tanya jaksa.

"Tidak ada, mereka memilih yang sejalan dengan mereka, makanya bisa bertahan dengan lama," jawab Hengki.

Hengki mengatakan 'korting' juga ditunjuk oleh para tahanan bukan petugas Rutan. Istilah 'korting' merupakan tahanan yang dianggap dituakan dan bertugas mengumpulkan pungli para tahanan untuk kemudian diserahkan ke 'lurah'.

"Siapa yang menunjuk korting?" tanya jaksa.

"Para tahanan sendiri, Pak Jaksa," jawab Hengki.

Jaksa juga mendalami jatah Karutan, Kamtib, hingga koordinator terkait pungli tersebut. Hengki menyakini jatah yang diterima 'lurah' juga bernilai besar.

"Di BAP (berita acara pemeriksaan) nomor 22 Saudara menerangkan bahwa untuk Deden Rochendi sebagai Kepala Rutan dapat Rp 10 juta, kemudian Sopian Hadi sebagai Koordinator Kamtib Rp 5 juta, Eri Angga Permana sebagai Koordinator Yantas juga Rp 5 juta, kemudian Ristanta sebagai Kepala Rutan Rp 10 juta, Agung Nugroho sebagai Kamtib Rp 7 juta, Ari Rahman Hakim sebagai Kamtib juga dapat Rp 5 juta. Kalau untuk lurahnya berapa jatahnya?" tanya jaksa.

"Kalau untuk lurah sendiri, Pak Jaksa, ini kalau sepengetahuan saya kalau untuk spesifiknya saya tidak tahu, tapi yang jelas harusnya karena dia yang mengetahui bonggolnya, totalnya, harusnya dia mendapat besar juga," jawab Hengki.

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019-Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Lihat juga video: KPK Vs Paman Birin, Bukti Lunglainya KPK

[Gambas:Video 20detik]