Tiga oknum polisi di Polresta Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) diamankan usai kedapatan menyelundupkan sabu ke dalam rutan. Dalam aksinya, polisi nakal tersebut diam-diam memasukkan 7 poket sabu melalui kotak makanan kepada salah satu tahanan berinisial NA (30).

Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yuliyanto membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan penyelundupan sabu dilakukan 3 anggota jaga Satuan Samapta Polresta Samarinda yakni Bripda FDS dan AADS, serta Aipda EP pada Minggu (30/3).

"Iya jadi memang betul ada (tiga polisi penjaga) oknum personel dari Polresta Samarinda yang bersangkutan tidak menjalankan SOP penjagaan tahanan. Anggota ini meloloskan atau tidak melakukan pemeriksaan sehingga dimasukkan di kotak makanan atau di makanan adanya narkoba," jelas Yuliyanto kepada detikKalimantan, Jumat (25/4/2025).

Yuliyanto menyebut aksi ketiga pelaku terungkap usai salah satu personel mendapati penyelundupan tersebut, dan melaporkan ketiganya ke pimpinan. "Untungnya di antara personel penjagaan itu, ada yang integritasnya bagus, sehingga dia menemukan barang itu dan dilaporkan kepimpinan," terangnya.

Ia menerangkan hasil pemeriksaan sementara, ketiga oknum tersebut membantu NA memasukkan 7 poket sabu dengan imbalan Rp 1 juta. "Ada 7 poket, masing-masing berisi sabu 0,5 gram, di mana mereka mendapatkan imbalan Rp 1 juta dari tahanan yang menerima barang tersebut," ungkapnya.

Saat ini, tiga oknum polisi tersebut telah dilakukan Patsus (Penempatan Khusus) di Propam Polda Kaltim guna di proses. Apakah mereka akan terjerat pidana umum?

"Prosesnya dilihat dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan, mulai dari saksi, barang bukti, dan lainnya. Apakah disiplin saja atau etika, atau pidana umum ini akan terus berkembang," pungkasnya.

Video: Viral Mobil Tabrak 24 Motor di Samarinda, Ternyata Dikejar Polisi

Video: Viral Mobil Tabrak 24 Motor di Samarinda, Ternyata Dikejar Polisi

SAMARINDA, KOMPAS.com – Sejumlah warga dari Kecamatan Samarinda Utara mendatangi Mapolresta Samarinda pada Senin (21/4/2025), untuk mempertanyakan perkembangan penanganan kasus dugaan persetubuhan terhadap siswi SMP yang diduga melibatkan seorang Ketua RT.

Mereka menilai proses hukum yang telah dilaporkan sejak 30 Januari 2025 itu belum menunjukkan kejelasan.

Kasus ini sebelumnya sempat dilaporkan juga pada November 2024 oleh keluarga korban, namun saat itu belum dapat ditindaklanjuti karena kondisi psikologis korban yang masih labil.

“Pihak kepolisian saat itu meminta kami untuk menyiapkan saksi dan pendamping psikolog karena korban saat itu belum stabil. Sekarang korban sudah berada di rumah aman dan kondisinya membaik,” ujar perwakilan warga, La Anti Anggara (47), kepada Kompas.com, Senin (21/4/2025).

Menurut La Anti, dalam laporan kedua yang dilayangkan oleh pihak keluarga, bukti pendukung seperti visum hingga keterangan saksi sudah dilengkapi. Namun hingga kini, belum ada kepastian hukum terhadap terlapor.

“Kami berharap polisi segera mengambil tindakan. Bukti-bukti sudah ada, keterangan juga sudah disinkronkan. Jangan sampai ada korban lainnya,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa dugaan persetubuhan terjadi pada Januari 2024. Saat itu, korban yang masih berusia 13 tahun diduga dibujuk oleh pelaku untuk masuk ke kebun dengan alasan mencari mangga, lalu dibawa ke sebuah pondok dan terjadi pencabulan hingga persetubuhan yang berlangsung lebih dari satu kali.

Kasus ini baru terungkap pada November 2024 setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada teman sekolah, yang kemudian disampaikan kepada orang tua teman tersebut dan diteruskan ke keluarga korban.

Terpisah, Pejabat Sementara (PS) Kasi Humas Polresta Samarinda, Ipda Ramli P Sianturi, membenarkan bahwa penyelidikan sempat terhambat karena adanya ketidaksesuaian keterangan antara korban dan saksi.

“Keterangan itu berubah-ubah, sehingga tidak sinkron. Makanya penyelidikan sempat terkendala. Tapi saat ini penyidik masih terus mendalami kasus ini dan akan diusut tuntas,” ujar Ramli.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kalimantan Timur, Hernowo Sugiastanto telah menyerahkan secara simbolis surat keputusan (SK) remisi kepada perwakilan warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Samarinda pada Jumat, 28 Maret 2025.

Dia menyebutkan bahwa dari total 12.839 penghuni di rutan, lapas, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di wilayah Kaltimtara, sebanyak 7 orang menerima Remisi Khusus Hari Raya Nyepi dan 8.856 orang menerima Remisi Khusus Idul Fitri. Dari jumlah tersebut, pengurangan hukumannya beragam. Bahkan ada yang langsung bebas.

"Remisi Khusus Idul Fitri diberikan kepada 8.815 WBP dalam bentuk pengurangan masa hukuman sebagian (Remisi Khusus I), sedangkan 41 orang langsung bebas (Remisi Khusus II)," ujarnya pada Ahad, (30/3/2025).

Sedangkan untuk Remisi Nyepi, lanjutnya, enam orang mendapat pengurangan masa hukuman sebagian dan satu orang langsung bebas.

Hernowo menjelaskan bahwa pemberian remisi ini dilakukan berdasarkan persyaratan substantif dan administratif sesuai dengan UU No 22/2022 tentang Pemasyarakatan.

"Penghargaan tersebut merupakan hasil seleksi ketat dan wujud apresiasi negara kepada warga binaan yang menunjukkan perubahan positif selama menjalani masa hukuman," imbuhnya.

Selain itu, Hernowo berharap remisi ini dapat menjadi motivasi bagi para narapidana untuk terus aktif dalam program pembinaan, meningkatkan kualitas diri, dan mempersiapkan diri menjadi warga negara yang taat hukum setelah bebas.

"Penyerahan remisi dilakukan serentak di berbagai lapas, rutan, dan LPKA di wilayah Kaltim-Kaltara, termasuk Lapas Narkotika Samarinda," pungkasnya.

8.906 Napi di Jakarta Dapat Remisi Idul Fitri, 158 Langsung Bebas

8.906 Napi di Jakarta Dapat Remisi Idul Fitri, 158 Langsung Bebas

Sebanyak 720 narapidana di Rutan Kelas IIA Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) mendapatkan remisi Idulfitri 1466 Hijriah. Sebanyak 4 orang di antaranya bebas langsung setelah melaksanakan salat Id.

Kepala Rutan Balikpapan Agus Salim mengatakan dari 1.188 narapidana yang diusulkan, 720 dinyatakan layak menerima remisi usai memenuhi syarat administratif dan substantif.

"Hari ini SK (Surat Keputusan) sudah turun dari kementerian, jadi dari 1.188 narapidana yang diusulkan 720 dengan rincian Rutan Kelas I 712 dan Rutan Kelas II 6 napi telah memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi lebaran," ucap Kepala Rutan Balikpapan Agus Salim kepada detikKalimantan, Jumat (28/3/2025).

Mereka yang mendapat remisi rata-rata dari 15 hari hingga 2 bulan, tergantung lama masa menjalani tahanan.

"Ya kalau dia sudah menjalani 6 bulan itu dapat remisinya 15 hari, kalau 1 tahun dapat 1 bulan, dan seterusnya hingga maksimal 2 bulan," ungkapnya.

Agus juga menerangkan dari 720 narapidana yang mendapatkan remisi Idulfitri tahun ini. Sebanyak 4 orang langsung bisa keluar penjara dan menghirup udara bebas. Dua orang lagi yang sejatinya bisa bebas masih harus menjalani masa kurungan pengganti denda.

"Sebenarnya ada enam yang bisa langsung bebas di remisi lebaran ini, akan tetapi dua di antaranya harus membayar denda atau diganti masa kurungan (subsider)," terangnya.

Dia menambahkan kasus dari sejumlah napi yang mendapat remisi hingga langsung bebas ini. Rata-rata merupakan narapidana kasus pencurian.

"Untuk empat napi yang langsung bebas ini sendiri merupakan narapidana dengan kasus pidana umum seperti pencurian dan penadah," imbuhnya.

Selain pemberian remisi setelah salat Id, pihaknya juga akan membuka kunjungan bagi keluarga napi selama 3 hari selama Idulfitri nanti.

"Nanti kami juga di hari lebaran akan membuka kunjungan tatap muka. Kami berharap di Idulfitri ini jadi momentum para napi agar bisa lebih baik lagi," pungkasnya.

Video Buntut Viral Main HP di Rutan Salemba, 300 Napi Dipindahkan dalam Semalam

Video Buntut Viral Main HP di Rutan Salemba, 300 Napi Dipindahkan dalam Semalam

Polres Samarinda, Kalimantan Timur membongkar sabu 5,1 kilogram yang dikendalikan seorang napi di Lapas Nunukan. Dua orang yang bertugas sebagai kurir, yakni BN (56) dan NN (27), ditangkap polisi.

"Sabu 5,1 kg tersebut berasal dari Nunukan, di mana kedua tersangka mendapatkan perintah dari H yang merupakan narapidana di Lapas Nunukan untuk dibawa ke Samarinda," ucap Kapolda Kaltim Brigjen Endar Priantoro, dilansir detikKalimantan, Jumat (20/3/2025).

Sabu seberat 5,1 kilogram tersebut rencananya diedarkan di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Satu orang inisial R yang berperan sebagai perantara masih diburu polisi.

"Saat ini tersangka R telah ditetapkan sebagai DPO. R ini memiliki peran sebagai perantara jaringan tersebut," ucapnya.

BN dan NN ditangkap jajaran Polresta Samarinda di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, pada Senin (10/3). Awalnya polisi meringkus BN dan menyita 2 bungkus teh cina merek Guanyiwang warna kuning, yang berisi sabu dengan berat 2.042 gram.

"Dari keterangan tersangka BN, diketahui sabu diambil dari tersangka NN dan setelah dilakukan penangkapan terhadap NN, ditemukan sabu lainnya, yakni 3 bungkus narkotika dengan berat 2.851 gram dan 4 bungkus dengan berat 208,9 gram," ungkapnya.

Kapolda Kaltim yang didampingi oleh Kapolres Samarinda Kombes Hendri Umar menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya menekan peredaran narkotika di wilayah Kalimantan Timur.

"Kami akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberantas jaringan narkotika hingga ke akar-akarnya," tegas Brigjen Endar.

Baca selengkapnyadi sini.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jajaran Polresta Samarinda berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan napi berinisial SM (36) di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam pengungkapan itu, polisi menyita barang bukti sabu seberat 193,55 gram.

"Dari hasil pengungkapan ini anggota jajaran Polresta Samarinda berhasil menyita 31 bungkus narkotika jenis sabu dengan total berat 193,55 gram," jelas Kapolda Kaltim Brigjen Pol Endar Priantoro, Jumat (20/3/2025).

Kapolda Kaltim mengungkapkan dalam menjalankan aksinya, SM di bantu rekannya berinisial A yang telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk mengedarkan sabu di luar penjara.

Pengungkapan berawal saat polisi mengamankan MH (46) warga Samarinda di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Sungai Pinang pada Kamis (6/2). Dari tangan tersangka didapati 26 bungkus berisi sabu seberat 15,08 gram.

"Keterangan MH sabu tersebut didapat dari SZ (44) dengan cara membeli dan untuk dijual kembali," terangnya.

Selanjutnya dari keterangan MH, polisi melakukan penangkapan terhadap SZ. SZ ditangkap di Dusun Sumber Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kukar.

"Saat penangkapan anggota kembali mengamankan 5 bungkus sabu 178,47 gram," sebutnya.

Dari hasil interogasi SZ, polisi pun mengetahui sabu tersebut berasal dari SM yang merupakan napi di Lapas Narkotika dengan bantuan A yang berada di luar penjara.

"Sabu dipesan melalui SM, kemudian oleh SM diteruskan kepada A, lalu A menyuruh rekanya untuk menyerahkan sabu kepada SZ di ruko Palaran City," ungkapnya.

Selain barang bukti sabu, polisi juga menyita dua handphone milik SM yang digunakan untuk mengatur transaksi narkotika dari dalam penjara. Saat ini MH dan SZ telah diamankan guna proses lebih lanjut.

Pasal yang disangkakan kepada para pelaku pasal 114 Ayat (2) subsider pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Video: Bak Film Action! Penangkapan Kurir Sabu di Tol Lampung

Video: Bak Film Action! Penangkapan Kurir Sabu di Tol Lampung

BONTANG, KOMPAS.com – Seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bontang berinisial AFF (25) meninggal dunia setelah menerima perawatan di rumah sakit.

Kematian AFF memicu dugaan adanya kekerasan, setelah pihak keluarga menemukan sejumlah luka memar di tubuhnya.

Kepala Lapas Kelas IIA Bontang, Suranto, membenarkan adanya luka di tubuh AFF.

Namun, ia menekankan bahwa pihaknya masih menyelidiki penyebab pasti luka tersebut.

"Kami tidak menutup mata atas temuan ini. Saat ini, kami tengah menelusuri apakah ada unsur kekerasan, baik dari sesama warga binaan maupun petugas," kata Suranto saat dikonfirmasi pada Rabu (12/3/2025).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, AFF mulai menjalani hukuman isolasi di Lapas Bontang sejak 22 Februari 2025 karena melanggar aturan internal lapas.

Selama masa isolasi, AFF dalam kondisi sehat.

Namun, pada Minggu (9/3/2025) malam, kondisinya memburuk.

Petugas lapas segera memindahkannya ke klinik lapas untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.

"Ketika kesehatannya memburuk, kami segera membawanya ke klinik lapas agar bisa mendapat penanganan lebih cepat," ujar Suranto.

Karena kondisi AFF tidak kunjung membaik, ia dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang pada Senin (10/3/2025) dini hari.

Sayangnya, upaya medis tidak berhasil menyelamatkan nyawanya, dan AFF dinyatakan meninggal dunia pada pukul 06.30 WITA.

"Kami sudah berusaha memberikan perawatan, tapi kondisinya terus menurun. Akhirnya, kami putuskan untuk merujuknya ke rumah sakit," tambah Suranto.

Ditemukan luka memar pada tubuhnya

Kematian AFF menjadi sorotan publik setelah pihak keluarga menemukan luka memar di tubuhnya, termasuk di bagian punggung dan kepala.

Mereka pun mempertanyakan apakah ada dugaan kekerasan yang dialami AFF sebelum meninggal dunia.

Namun, hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa AFF mengidap tiga penyakit yang diduga menjadi penyebab kematiannya, yaitu tuberkulosis (TBC), gangguan hati, dan penyakit ginjal.

Pihak lapas telah menyampaikan hasil pemeriksaan ini kepada keluarga.

"Kami sudah menjelaskan kepada keluarga mengenai kondisi kesehatannya. Jika keluarga ingin dilakukan otopsi, kami siap memfasilitasi, tetapi mereka menolak," ungkap Suranto.

Penyelidikan lebih lanjut

Kasus ini kini dalam penyelidikan lebih lanjut.

Polres Bontang telah meminta keterangan dari dua petugas lapas serta seorang petugas poliklinik yang menangani AFF.

Pihak lapas menegaskan bahwa mereka tidak akan menghalangi jika keluarga AFF ingin membawa kasus ini ke jalur hukum. "Jika keluarga ingin menempuh langkah hukum, kami akan menghormati proses tersebut," tegas Suranto.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mengumpulkan bukti dan keterangan untuk memastikan penyebab pasti kematian AFF.

BONTANG, KOMPAS.com – Seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bontang berinisial AFF (25) meninggal dunia setelah menerima perawatan di rumah sakit.

Kematian AFF memicu dugaan adanya kekerasan, setelah pihak keluarga menemukan sejumlah luka memar di tubuhnya.

Kepala Lapas Kelas IIA Bontang, Suranto, membenarkan adanya luka di tubuh AFF.

Namun, ia menekankan bahwa pihaknya masih menyelidiki penyebab pasti luka tersebut.

"Kami tidak menutup mata atas temuan ini. Saat ini, kami tengah menelusuri apakah ada unsur kekerasan, baik dari sesama warga binaan maupun petugas," kata Suranto saat dikonfirmasi pada Rabu (12/3/2025).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, AFF mulai menjalani hukuman isolasi di Lapas Bontang sejak 22 Februari 2025 karena melanggar aturan internal lapas.

Selama masa isolasi, AFF dalam kondisi sehat.

Namun, pada Minggu (9/3/2025) malam, kondisinya memburuk.

Petugas lapas segera memindahkannya ke klinik lapas untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.

"Ketika kesehatannya memburuk, kami segera membawanya ke klinik lapas agar bisa mendapat penanganan lebih cepat," ujar Suranto.

Karena kondisi AFF tidak kunjung membaik, ia dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang pada Senin (10/3/2025) dini hari.

Sayangnya, upaya medis tidak berhasil menyelamatkan nyawanya, dan AFF dinyatakan meninggal dunia pada pukul 06.30 WITA.

"Kami sudah berusaha memberikan perawatan, tapi kondisinya terus menurun. Akhirnya, kami putuskan untuk merujuknya ke rumah sakit," tambah Suranto.

Ditemukan luka memar pada tubuhnya

Kematian AFF menjadi sorotan publik setelah pihak keluarga menemukan luka memar di tubuhnya, termasuk di bagian punggung dan kepala.

Mereka pun mempertanyakan apakah ada dugaan kekerasan yang dialami AFF sebelum meninggal dunia.

Narapidana kasus narkoba berinisial AF (25) di Lapas Kelas IIA Bontang, Kalimantan Timur ( Kaltim) tewas dengan sejumlah luka-luka di bagian tubuh. Keluarga napi itu pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang.

"Saat kami terima (laporan), itu korban meninggal dunia di RSUD Bontang," ucap Kasat Reskrim Polres Bontang Iptu Hari Supranoto kepada detikcom, Selasa (11/3/2025).

AF dilaporkan meninggal di RSUD Bontang pada Senin (10/3). AF sempat dibawa petugas Lapas Bontang menjalani perawatan karena mengeluh sakit.

"Iya memang ada luka-luka di beberapa titik, namun dari luka-luka itu ada yang luka lama dan ada yang baru," terangnya.

Hari mengatakan penyidik masih mengusut perkara ini. Pihaknya akan memeriksa saksi-saksi termasuk petugas lapas.

"Masih kami dalami dengan memeriksa saksi-saksi, karena dari hasil visum kami belum bisa menyimpulkan penyebab kematian, soalnya waktu kita meminta untuk diautopsi pihak keluarga menolak," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Bontang Suranto menyebut AF merupakan napi pindahan dari Rutan Samarinda. AF divonis 17 tahun lantaran terlibat kasus penyalahgunaan narkotika.

"Yang bersangkutan ini pindahan dari Rutan Samarinda," sebut Suranto.

Sebelum meninggal, AF sempat mendapatkan hukuman kurungan sel isolasi lantaran melakukan pelanggaran disiplin. Dia pun diasingkan dari blok kamarnya.

"Yang bersangkutan ini dalam proses diasingkan karena melakukan pelanggaran disiplin menyelundupkan handphone dan diduga terlibat penyelundupan narkoba," kata Suranto.

AF kemudian dilarikan ke klinik lapas usai mengeluh sakit pada Minggu (9/3) dini hari. Namun kondisinya yang semakin memburuk membuat AF dirujuk ke RSUD Bontang.

"Kita bawa ke RSUD itu pukul 02.00 Wita dan yang bersangkutan meninggal pada pukul 06.30 Wita dengan diagnosa dokter akibat asma dan paru-paru," bebernya.

Suranto pun tidak mempermasalahkan laporan keluarga AF ke polisi. Dia menegaskan pihaknya akan kooperatif mengikuti proses hukum yang dilakukan Satreskrim Polres Bontang.

"Jadi pada intinya kita sudah memberikan pelayanan kesehatan yang sudah standar. Bila memang ada pelayanan kami ada ketidakpuasan dari pihak keluarga kita terima," pungkasnya.

Video Gubernur Kaltim Tepis IKN Mangkrak: Hari Ini Sudah Luar Biasa

Video Gubernur Kaltim Tepis IKN Mangkrak: Hari Ini Sudah Luar Biasa

Bareskrim Polri menangkap Direktur klub sepak bola Persiba Balikpapan, Catur Adi. Polisi menyebut Catur Adi adalah bandar narkoba jaringan lapas di Kalimantan Timur.

"C adalah sebagai bandar narkoba," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa, kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

Mukti menjelaskan penangkapan terhadap Catur Adi itu berawal dari razia narkoba di Lapas Kelas IIA Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (27/2/2025). Razia dilakukan karena adanya informasi terkait indikasi peredaran narkoba jenis sabu.

Razia dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Timur dan pihak Lapas. Hasilnya, kata dia, didapati peredaran narkotika sebanyak 3 kilogram di dalam lapas.

"Betul, didapatkan peredaran narkoba di sana. Didapatkan yang semulanya infonya ada 3 kilo (narkoba) terus sekarang tinggal 69 gram yang diamankan," kata Mukti kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

Mukti menjelaskan dari barang bukti 3 kilogram sabu itu tersisa 69 gram setelah sebagian dijual dan dikonsumsi oleh beberapa napi. Dari hasil penggeledahan itu, Mukti menyebut pihaknya berhasil menemukan total 9 orang kaki tangan Catur yang ada di dalam lapas.

"Mereka adalah E sebagai pengendali di dalam Lapas. Kemudian S, J, S, A, A, B, F, dan E sebagai penjual di Lapas," tuturnya.

Dari keterangan salah satu pelaku diketahui peran Catur dalam peredaran narkoba tersebut sebagai bandar.

Kemudian, Mukti menuturkan, dari hasil pemeriksaan, diketahui tersangka E selaku pengendali Lapas berperan sebagai bendahara. Dia menyetorkan uang hasil penjualan kepada sosok D.

Adapun uang dari pelaku D itu yang kemudian dikirim kepada rekening milik tersangka R dan K yang dikuasai oleh Candra.

"Pengendali ini memberikan, mentransfer uangnya kepada rekening D. Pelaku D ini masih kita dalami, kemudian dari pelaku D disalurkan kepada tersangka K dan R," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Komisi XIII DPR rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Komisi XIII DPR mendukung tunjangan untuk petugas imigrasi yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia.

Hal itu disampaikan sebagai hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI pada Senin (24/2/2025). Rapat tersebut membahas pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi khususnya dalam pengawasan orang asing dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, awalnya menjelaskan terkait masih terdapat beberapa tantangan dalam menjaga kedaulatan negara di bidang keimigrasian yang harus diselesaikan.

"Setiap wilayah kerja imigrasi memiliki tantangannya masing-masing. Di Kepulauan Riau, misalnya, 96% wilayah kerja didominasi laut. Untuk melakukan pengawasan orang asing, petugas kami harus menempuh perjalanan dengan waktu tempuh yang bisa mencapai 33 jam dengan menggunakan kapal patroli yang kondisinya kurang prima," tutur Plt Dirjen Imigrasi dalam keterangannya.

Di Kalimantan, lanjut Godam, petugas harus menempuh perjalanan darat hingga 18 jam dengan anggaran operasional terbatas. Sementara di Aceh, isu penolakan masyarakat terhadap pengungsi memerlukan solusi regulasi yang lebih tegas dan praktis.

Kemudian, sedikit berbeda dari kawasan barat, tantangan pada Kantor Imigrasi di wilayah Indonesia Tengah dan Timur adalah dalam pengawasan kedatangan orang asing serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Wilayah ini memiliki banyak pintu masuk dan keluar tidak resmi sehingga menimbulkan kerawanan di wilayah perbatasan, meningkatkan risiko pelanggaran keimigrasian serta ancaman terhadap ketertiban umum.

Konsentrasi tinggi warga negara asing di Bali, resistensi masyarakat terhadap tenaga kerja asing di proyek strategis nasional di Sulawesi dan Maluku Utara, serta keberadaan pengungsi jangka panjang di Sulawesi Selatan menjadi isu yang mengemuka. Selain itu, juga terdapat permasalahan terkait dengan keberadaan undocumented persons di Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, serta kerawanan di wilayah perbatasan seperti NTT, Maluku, dan Papua akibat banyaknya jalur tidak resmi.

"Dengan wilayah kerja yang mencakup garis pantai sepanjang 108.000 kilometer dan lebih dari 17.000 pulau, kami menyadari betapa menantangnya tugas dan fungsi keimigrasian yang kami emban. Oleh karena itu, kami memohon perhatian dari anggota dewan yang terhormat untuk memfasilitasi kebijakan pemberian tunjangan khusus kepada petugas kami, terutama mereka yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia," ujar Godam.

Tidak hanya itu, Godam mengemukakan kondisi lainnya, di antaranya adalah keterbatasan administratif, teknologi informasi, serta koordinasi antarinstansi dalam pengawasan keimigrasian. Beberapa kantor wilayah di wilayah timur masih membawahi lebih dari satu provinsi, seperti di Kalimantan Timur dan Papua, yang memperumit efektivitas pengawasan.

Selain itu, ancaman keamanan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya turut menghambat operasional kantor imigrasi di wilayah tersebut.

Menanggapi Ditjen Imigrasi, Pimpinan RDP dari Komisi XIII DPR, Dewi Asmara, menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari para anggota komisi yang mendukung optimalisasi kinerja petugas Imigrasi. Dia mendukung adanya tunjangan kinerja bagi para petugas imigrasi di wilayah terluar RI.

"Komisi XIII DPR RI mendorong Imigrasi agar melayani dengan baik namun tetap tegas, meningkatkan pengawasan di wilayah wisata, industri dan pertambangan agar tidak ada penyalahgunaan visa. Ditjen Imigrasi juga harus memberikan perhatian khusus terhadap satuan kerja di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) dalam pemenuhan administrasi, sarana prasarana, sumber daya manusia serta pemberian tunjangan kinerja," tutur Dewi.

Dewi juga meminta agar Ditjen Imigrasi meningkatkan koordinasi intelijen dan pengawasan untuk memastikan orang asing yang masuk, tinggal, dan bekerja di Indonesia sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Kami berharap setelah RDP ini, Ditjen Imigrasi dapat diberikan ruang untuk menyejahterakan petugas di wilayah terluar Indonesia yang risiko kerjanya tinggi. Selain itu keperluan operasional untuk bekerja di medan yang sulit juga dapat terpenuhi dengan baik," pungkasnya.

Tonton juga Video: Walkot Semarang Jadi Tersangka Suap Proyek Kursi SD-Sunat Tunjangan ASN

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com – Kantor Wilayah Imigrasi Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkapkan bahwa masih ada kelompok Suku Bajo di wilayah perbatasan Indonesia yang tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless.

Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kalimantan Timur, Syahrioma Delavino, menjelaskan bahwa kelompok masyarakat itu menetap di perairan Kabupaten Berau, tepatnya di Kecamatan Tanjung Batu.

Namun, hingga kini kelompok Suku Bajo tersebut belum memiliki status kewarganegaraan yang jelas.

Malaysia dan Filipina pun tidak mengakui mereka sebagai warga negaranya.

“Masih adanya Manusia Perahu (Suku Bajo) yang menetap di perairan Kabupaten Berau (Kecamatan Tanjung Batu),” ujar Syahrioma dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (25/2/2025).

“Dari data yang kami miliki, mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Pemerintah Malaysia juga tidak mengakui, dan Filipina juga tidak mengakui kewarganegaraan mereka. Saat ini, belum ditemukan solusi," sambungnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, pun mempertanyakan penyebab utama tidak adanya status kewarganegaraan kelompok Suku Bajo tersebut.

"Kalau Suku Bajo, kan, artinya jelas kita ini orang Indonesia. Tapi mereka tidak diakui negara Filipina dan juga warga negara Malaysia. Itu gimana ceritanya? Kok bisa? Saya kira ini perlu menjadi perhatian juga. Jangan sampai orang Indonesia tidak diakui di Indonesia, tidak diakui di mana-mana," ujarnya.

Andreas bahkan menyoroti aspek hak politik kelompok tersebut, terutama terkait partisipasi mereka dalam pemilu.

"Waktu pemilu, mereka nyoblos apa enggak?" tanya Hugo.

Meski begitu, Hugo mengakui minimnya infrastruktur serta isu mengenai kewarganegaraan masih menjadi tantangan di wilayah perbatasan.

"Terasa betul daerah ini tidak mudah. Dengan keterbatasan, kita tahu ini tidak mudah, tapi infrastruktur pendukungnya sangat minim, Pak Dirjen," kata Andreas.

Dia pun meminta Imigrasi agar tetap berupaya mencari solusi, dan kemudian memberikan penjelasan lebih perinci mengenai status kelompok ini dalam laporan tertulis.

“Saya kira Kakanwil perlu penjelasan tertulis itu, dan saya kira perlu perhatian kita juga. Jangan sampai ada saudara kita tidak berkewarganegaraan, kasihan juga,” pungkasnya.