Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar diberi kewenangan eksekutorial dalam penegakan hukum di sektor pertanahan. Rifqi mengusulkan adanya revisi UU Pertanahan untuk memudahkan Kementerian ATR/BPN melakukan eksekusi pelanggaran.

Hal itu disampaikan Rifqi dalam rapat Komisi II bersama Kementerian ATR/BPN dan para kakanwil se-Indonesia, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025). Rifqi menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha perkebunan (IUP) dan hak guna usaha (HGU).

"Dari 537 perusahaan perkebunan yang memiliki IUP tapi belum mengantongi HGU, 66 di antaranya berada di Kalimantan Barat," ujar Rifqi.

Dia lalu mencontohkan perusahaan dengan IUP seluas 20.000 hektare. Namun hanya mengajukan permohonan HGU seluas 2.293 hektare. Rifqi pun menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan ketidaksesuaian antara izin, kenyataan di lapangan, dan upaya pengurusan legalitas.

Politikus NasDem itu menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh. Termasuk, kata dia, opsi untuk merevisi Undang-Undang Pertanahan agar ATR/BPN memiliki kewenangan untuk mengeksekusi pelanggaran.

"Kita tahu itu salah, tapi kita tidak bisa menegakkan karena ATR/BPN tidak punya kewenangan untuk itu. Kalau perlu, kita hadirkan Direktorat Jenderal baru untuk penegakan hukum di sektor pertanahan," tegasnya.

Dia juga meminta agar Kementerian ATR/BPN bersinergi dengan aparat penegak hukum. Dia berharap Kementerian ATR/BPN dapat memberantas mafia tanah.

"Saya minta aparat jangan cuma punya tongkat komando sebagai simbol, tapi juga harus bisa digunakan untuk memberantas mafia tanah," sindir Rifqi.

Rifqi menyebut upaya ini sejalan dengan arahan Presiden yang menginginkan peningkatan penerimaan negara dari sektor pertanahan. Dia berharap penguatan kelembagaan ATR/BPN ke depan bisa menjawab tantangan tersebut.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

SINGKAWANG, KOMPAS.com – Kasus penyiraman air keras terhadap Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kalimantan Barat di Kota Singkawang memasuki babak baru.

Aparat kepolisian mengungkap bahwa serangan keji tersebut didalangi oleh seorang narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIB Singkawang.

Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Singkawang, AKP Deddi Sitepu.

"Hasil interogasi, pelaku H melakukan aksinya atas perintah seseorang berinisial W, yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang," kata Deddi dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (1/5/2025).

Polisi telah menangkap tiga orang tersangka yang terlibat dalam aksi ini.

Mereka adalah H (35), A (27), dan B (37), yang ditangkap di lokasi berbeda pada Rabu (30/4/2025). Sejumlah barang bukti juga telah diamankan dalam proses penyelidikan.

Meski telah menangkap para eksekutor, polisi masih mendalami motif di balik perintah W, sang narapidana yang diduga sebagai dalang utama.

“Kami berkomitmen menuntaskan kasus ini secara profesional dan transparan, serta memastikan seluruh pihak yang terlibat bertanggung jawab secara hukum,” tegas Deddi.

Aksi penyiraman itu terjadi di Jalan Sebakuan, Kecamatan Singkawang Timur, pada Senin (21/4/2025) pukul 16.12 WIB. Korban mengalami luka bakar serius di bagian wajah, leher, dada, dan lengan kanan.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, juga angkat bicara. Ia mendesak polisi untuk segera mengusut tuntas kasus ini.

“Saya minta kepada Polres Kota Singkawang, segera mengungkap pelaku penyiraman air keras ini. Ini tindakan kriminal serius dan tidak boleh dibiarkan,” kata Norsan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "3 PelakuPenyiraman Air Keras ke Pejabat RSJ Singkawang Ditangkap, Aksi Diperintah Napi"

Status Bandara Supadio Pontianak di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) rencananya akan kembali menjadi bandara internasional. Banyak otoritas yang mendukung percepatan kembalinya status bandara ini. Salah satunya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak Sam Fernando menyampaikan pihaknya telah melakukan beberapa hal seperti penyampaian data-data tentang perlintasan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi yang akan diteruskan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Hal ini untuk mendukung percepatan pengembalian status internasional bandara tersebut.

"Ya, kita berharap hal ini menjadi perhatian khusus pimpinan di tingkat kementerian agar Bandara Supadio Pontianak segera kembali statusnya menjadi internasional," ujarnya, Rabu (23/4/2025).

Sam mengatakan Imigrasi Pontianak yang merupakan pemangku kepentingan keimigrasian wilayah Bandara Supadio sudah menyiapkan sarana dan prasarana agar memenuhi standar pelayanan bandara internasional. Imigrasi Pontianak juga telah melakukan penyampaian langsung kepada Komisi XIII DPR saat melakukan kunjungan ke wilayah kerja Kalbar.

"Sisi dari SDM juga sudah kami siapkan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang punya tusi (tugas dan fungsi) beririsan terkait dengan rencana Bandara Supadio diaktifkan kembali menjadi bandara internasional," kata dia.

Menurut Sam, status internasional penting karena bandara merupakan salah satu gerbang masuk utama bagi wisatawan mancanegara ke wilayah Kalbar yang memiliki potensi keindahan alam, budaya lokal yang multietnis, serta posisi geografis strategis. Dengan banyaknya jumlah kunjungan, otomatis pendapatan daerah serta devisa dapat bertambah.

"Kalbar memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang pariwisata, ekonomi dan lainnya. Maka dari itu status Bandara Supadio Pontianak harus kembali menjadi bandara internasional untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Sementara itu, Head of Safety Risk and Quality Control Bandara Supadio Idham Rahadian menilai secara garis besar Bandara Supadio Pontianak siap dan mampu melayani kembali penerbangan internasional apabila pemerintah menaikkan kembali status menjadi bandara internasional.

"Karena sebelumnya pernah menjadi bandara internasional, sarana dan prasarana sudah tersedia, tinggal kita aktifkan saja. Termasuk tingkat keamanan, keselamatan dan pelayanan," ujarnya.

Menurut catatan, sambung Idham, penumpang internasional yang datang dan pergi di Bandara Supadio mencapai 220 ribu orang dalam setahun.

"Jadi tidak menutup kemungkinan angka ini kembali lagi jika status bandara menjadi internasional," kata dia.

Video: Sambut Lebaran, Warga Pontianak Siap Gelar Tradisi Meriam Karbit

Video: Sambut Lebaran, Warga Pontianak Siap Gelar Tradisi Meriam Karbit

Status Bandara Supadio Pontianak di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) rencananya akan kembali menjadi bandara internasional. Banyak otoritas yang mendukung percepatan kembalinya status bandara ini. Salah satunya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak Sam Fernando menyampaikan pihaknya telah melakukan beberapa hal seperti penyampaian data-data tentang perlintasan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi yang akan diteruskan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Hal ini untuk mendukung percepatan pengembalian status internasional bandara tersebut.

"Ya, kita berharap hal ini menjadi perhatian khusus pimpinan di tingkat kementerian agar Bandara Supadio Pontianak segera kembali statusnya menjadi internasional," ujarnya, Rabu (23/4/2025).

Sam mengatakan Imigrasi Pontianak yang merupakan pemangku kepentingan keimigrasian wilayah Bandara Supadio sudah menyiapkan sarana dan prasarana agar memenuhi standar pelayanan bandara internasional. Imigrasi Pontianak juga telah melakukan penyampaian langsung kepada Komisi XIII DPR saat melakukan kunjungan ke wilayah kerja Kalbar.

"Sisi dari SDM juga sudah kami siapkan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang punya tusi (tugas dan fungsi) beririsan terkait dengan rencana Bandara Supadio diaktifkan kembali menjadi bandara internasional," kata dia.

Menurut Sam, status internasional penting karena bandara merupakan salah satu gerbang masuk utama bagi wisatawan mancanegara ke wilayah Kalbar yang memiliki potensi keindahan alam, budaya lokal yang multietnis, serta posisi geografis strategis. Dengan banyaknya jumlah kunjungan, otomatis pendapatan daerah serta devisa dapat bertambah.

"Kalbar memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang pariwisata, ekonomi dan lainnya. Maka dari itu status Bandara Supadio Pontianak harus kembali menjadi bandara internasional untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Sementara itu, Head of Safety Risk and Quality Control Bandara Supadio Idham Rahadian menilai secara garis besar Bandara Supadio Pontianak siap dan mampu melayani kembali penerbangan internasional apabila pemerintah menaikkan kembali status menjadi bandara internasional.

"Karena sebelumnya pernah menjadi bandara internasional, sarana dan prasarana sudah tersedia, tinggal kita aktifkan saja. Termasuk tingkat keamanan, keselamatan dan pelayanan," ujarnya.

Menurut catatan, sambung Idham, penumpang internasional yang datang dan pergi di Bandara Supadio mencapai 220 ribu orang dalam setahun.

"Jadi tidak menutup kemungkinan angka ini kembali lagi jika status bandara menjadi internasional," kata dia.

Video: Sambut Lebaran, Warga Pontianak Siap Gelar Tradisi Meriam Karbit

Video: Sambut Lebaran, Warga Pontianak Siap Gelar Tradisi Meriam Karbit

Jumat (11/4/2025), seorang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), KA memutuskan memeluk agama Islam. Dengan khidmat, KA mantap mengucapkan syahadat sebagai bentuk persaksian atas keimanan.

Proses KA memeluk agama Islam atau menjadi seorang mualaf berlangsung di Masjid Miftahul Jannah Lapas Kelas IIA Pontianak pukul 10.00 WIB. Prosesnya dipimpin langsung H. Kartono, Penyuluh Agama Islam di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalbar, dan disaksikan Kepala Lapas Kelas IIA Pontianak Mut Zaini, para pengurus Masjid Miftahul Jannah, serta beberapa WBP.

"Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah," ucap KA.

KA pun berubah nama menjadi Muhammad Hidayat. Mut Zaini mengatakan pihaknya akan terus mendukung proses pembinaan rohani. Menurutnya, keputusan untuk memeluk suatu agama harus benar-benar datang dari hati nurani, dan bukan atas paksaan dari pihak manapun.

"Agama bukan suatu hal untuk main-main, melainkan garis hidup yang meski dijalani dengan penuh kesungguhan yang datang dari hati dan niat mendalam," ucap Zaini.

Setelah memeluk Islam, Zaini berharap Muhammad Hidayat dapat mendalami ilmu agama yang dianutnya. Mulai tentang tata cara salat, membaca Al-Qur'an, serta mendalami ilmu agama di bidang lainnya.

Video: Viral Preman Raup Rp 1,3 Juta Palak Pengendara saat Banjir di Kalbar

Video: Viral Preman Raup Rp 1,3 Juta Palak Pengendara saat Banjir di Kalbar

Sebanyak 2.973 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Kalimantan Barat (Kalbar) diusulkan mendapatkan remisi khusus pada Hari Raya Idulfitri 1446 H/2025 M ini. Dari jumlah tersebut, 36 warga binaan berkesempatan langsung bebas dari tahanan.

Warga binaan yang bebas ini paling banyak berasal dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 2A Pontianak. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjen PAS) Kalbar Teguh Wibowo mengatakan, saat ini jumlah warga binaan di wilayahnya melebihi 7.500 orang.

Maka dari itu, pengajuan remisi diberlakukan untuk hampir 3 ribu warga binaan. Teguh memastikan pengajuan ini telah melalui seleksi ketat sesuai persyaratan yang berlaku.

"Warga binaan yang bisa diusulkan harus memenuhi syarat administratif dan substantif," kata Teguh kepada wartawan, Rabu (26/3/2025)

Teguh melanjutkan warga binaan yang diusulkan mendapat remisi wajib mengikuti program pembinaan-pembinaan yang ada di rutan maupun lembaga pemasyarakatan (lapas), tidak masuk dalam register F serta tidak melakukan pelanggaran selama menjalani masa pidana.

"Jika terbukti melanggar aturan dalam tahun berjalan, mereka tidak akan mendapatkan remisi," tegasnya.

Teguh juga mengingatkan agar warga binaan yang bebas setelah menerima remisi dapat segera menyesuaikan diri di tengah masyarakat.

"Memang butuh waktu agar masyarakat kembali percaya. Wajar jika masih ada yang ragu, tapi harapan kami mereka bisa menunjukkan perubahan positif dan berperilaku baik. Sehingga bisa diterima kembali dengan baik oleh lingkungan sekitar," harapnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Rutan Kelas 2A Pontianak Irwan menerangkan sebanyak 343 warga binaan telah diusulkan pihaknya untuk mendapat remisi khusus Idulfitri. Warga binaan yang mendapat remisi langsung bebas sebanyak 34 orang.

"Mudah-mudahan pada saat Idulfitri nanti, SK remisi ini sudah dapat diterima warga binaan," ucap Irwan.

Irwan berharap warga binaan yang mendapat remisi pengurangan masa tahanan dan khusus yang mendapat remisi langsung bebas dapat kembali dan diterima masyarakat.

"Yang paling penting tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya," tutupnya.

8.906 Napi di Jakarta Dapat Remisi Idul Fitri, 158 Langsung Bebas

8.906 Napi di Jakarta Dapat Remisi Idul Fitri, 158 Langsung Bebas

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kini diklaim menjadi tahanan politik dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) Harun Masiku.

Sebab, Koordinator Pengacara Hasto, Todung Mulya Lubis, mengklaim kliennya telah menjadi korban kriminalisasi politik jelang sidang perdana pada 14 Maret nanti.

"Kami dari tim penasihat hukum dan keluarga besar PDI Perjuangan dengan tekad yang yakin menyimpulkan perkara ini adalah kasus politik dan Hasto Kristiyanto adalah korban politik, tahanan politik," kata Todung dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (12/3).

Todung mengklaim kriminalisasi politik itu dilakukan KPK dengan menyeret Hasto ke persidangan tanpa bukti dan alasan yang jelas.

Ia menyebut KPK justru membawa Hasto ke kursi pesakitan dengan dasar niat jahat tanpa disertai argumen dan bukti yang kuat.

"Saya sebutkan dipersekusi dan diadili dengan malicious hatred atau intention," jelas dia.

Di sisi lain, Todung berharap KPK dapat menjalankan tugas sesuai dengan aturan undang-undang dan tidak menjadi alat politik kekuasaan. Lebih lanjut, ia berharap majelis hakim yang mengadili kasus Hasto dapat mengambil keputusan yang adil tanpa pandang bulu.

"Saya berharap bahwa majelis hakim yang akan mengadili perkara ini bisa menangkap jeritan keadilan dari banyak orang bukan hanya dari Hasto Kristiyanto," tutur dia.

Hasto bersama advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin.

Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto sudah dilakukan penahanan, sedangkan Donny belum. Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari. Hasto juga diproses hukum atas sangkaan menghalang-halangi proses penyidikan atau obstruction of justice.

Berkas perkara kasus tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada 7 Maret 2025. Adapun sidang perdana pokok perkara tersebut akan digelar pada 14 Maret 2025.

Menko Hukum dan Imipas Yusril Ihza Mahendra meminta publik menghormati proses hukum yang berjalan atas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di KPK.

Ia menyatakan pemerintah tak akan mengintervensi proses hukum yang berjalan di KPK.

"Ya kita enggak bisa mengintervensi apa yang dilakukan oleh KPK dan kita menghormati KPK itu sebagai suatu lembaga negara penegak hukum yang secara independen menegakkan hukum," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

Yusril menyatakan akan menghormati keputusan yang diambil oleh KPK tersebut.

Ia pun mempersilakan Hasto untuk menggunakan hak membela diri dalam proses hukum itu.

"Para lawyer yang ditunjuk oleh orang yang ditahan itu juga harus punya kesempatan yang sama untuk melakukan pembelaan," ucapnya.

Pada hari ini, KPK resmi menahan Hasto. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah pada akhir tahun kemarin.

Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Selain Harun, Hasto disebut juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari. Selain suap, Hasto juga dikenakan Pasal Perintangan Penyidikan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi merayakan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-75 dengan konsep sederhana. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, peringatan yang jatuh pada Jumat (31/1) ini difokuskan pada efisiensi anggaran dan penguatan program-program prioritas.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar penghematan, tetapi juga strategi untuk mengalihkan anggaran ke program yang lebih berdampak bagi masyarakat.

"Penyederhanaan dalam kegiatan seremonial ini adalah bentuk nyata untuk mendukung efisiensi anggaran negara. Anggaran yang berhasil dihemat dari penyelenggaraan acara ini akan dialokasikan untuk program-program lain yang lebih mendesak dan berdampak kepada masyarakat, sejalan dengan arahan Bapak Presiden," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (31/1).

Dengan tema 'Melayani, Mengabdi, dan Berinovasi', peringatan HBI ke-75 tetap berlangsung khidmat meski lebih bersahaja. Acara yang diadakan serentak di kantor pusat, kantor wilayah, kantor imigrasi, dan rumah detensi se-Indonesia ini hanya mencakup pemotongan tumpeng, doa bersama, serta pemutaran video sejarah keimigrasian.

Penyelenggaraan di tingkat wilayah, unit pelaksana teknis (UPT), dan perwakilan RI pun dibatasi hanya 15 peserta guna menjaga efisiensi serta memastikan esensi peringatan tetap terjaga. Sebagai bagian dari perayaan, Ditjen Imigrasi juga menggelar program 'Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Menyapa' secara virtual.

Pada kesempatan ini, Agus berdialog dengan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Barat serta berbagai pemangku kepentingan, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bengkayang, Satgas Pengamanan Perbatasan (PAMTAS), dan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kesempatan tersebut akan membahas distribusi bantuan sosial bagi masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat dan corporate social responsibility (CSR) untuk UMKM.

Distribusi akan dilakukan dalam dua tahap, sebanyak 310 paket didistribusikan pada 31 Januari 2025 di PLBN Jagoi Babang dan 1.800 paket akan selesai distribusi sebelum 7 Februari 2025 ke desa-desa yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Siding dan Jagoi.

Selain itu, ia juga berinteraksi dengan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Tengah membahas rencana pembentukan kantor imigrasi di Blora, sebagai salah satu program perluasan layanan keimigrasian di seluruh Indonesia.

Perwakilan petugas imigrasi penjaga perbatasan negara juga akan dilibatkan pada kegiatan ini. Petugas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Papua, Oliver Marsel Ferre, mendapatkan kesempatan menyapa Menteri Imipas dan berbagi cerita kesehariannya dalam bertugas.

Agus menegaskan bahwa efisiensi ini tidak hanya diterapkan di tingkat pusat, tetapi juga hingga kantor wilayah dan kantor imigrasi serta rumah detensi di seluruh Indonesia. Hal ini mencerminkan semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama dalam mendukung keberlanjutan pembangunan bangsa.

Sebagai informasi, syukuran HBI ke-75 merupakan acara puncak dari rangkaian peringatan hari jadi Imigrasi yang dilaksanakan sepanjang Januari 2025. Acara-acara yang sebelumnya digelar dalam rangka HBI antara lain layanan Paspor Simpatik, donor darah, bakti sosial di semua satuan kerja Imigrasi se-Indonesia, serta Immigration Run, Layanan 1.075 Paspor dan Festival Imigrasi yang bertempat di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

"Momentum ini bukan sekadar peringatan hari jadi, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab kita untuk terus berinovasi dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Kami percaya, efisiensi dan kebersahajaan dalam pelaksanaan acara justru akan memperkuat makna peringatan ini," tutup Agus.

Langkah ini menunjukkan komitmen Ditjen Imigrasi untuk tidak hanya melayani administrasi keimigrasian, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan sektor-sektor strategis, termasuk ekonomi daerah dan keamanan perbatasan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan sebanyak 1.000 jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dipulangkan dalam kurun waktu 2019-2024.

"Tercatat selama lima tahun terakhir ini, hampir 1.000 jenazah PMI yang dipulangkan ke NTT, tetapi sebagian besar kasusnya sama sekali tidak terungkap," ujar Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah di Kupang, NTT, Selasa (19/11/2024).

Dalam kasus TPPO, jelas Anis, para korban mengalami eksploitasi, kekerasan, hilangnya nyawa, dan tidak mendapatkan keadilan atau delay in justice, khususnya terkait proses penegakan hukum atas kejadian yang dialami. Walhasil, kasus TPPO di NTT mengalami suatu tantangan yang luar biasa.

Anis mengungkapkan hasil kajian Komnas HAM dalam kasus TPPO 2023 yang baru dilaunching tahun ini. Kajian menyoroti pemerintah dalam penanganan dan pencegahan TPPO di NTT dan Kalimantan Barat (Kalbar).

"Kalau untuk TPPO di NTT, itu ada pada situasi darurat yang mana pencegahan dari pemerintah masih sangat minim," beber Anis.

Kemudian, Anis berujar, setiap pihak berbicara menaruh atensi untuk memberantas TPPO, tetapi yang dilakukan belum kelihatan secara serius dalam penanganan lanjutan. "Ini memang belum serius dalam penanganan kasus TPPO," jelas Anis.

Kisah PMI di Saudi: Tiba Tak Berbekal Bahasa Arab hingga Akhirnya Dapat Jodoh

Kisah PMI di Saudi: Tiba Tak Berbekal Bahasa Arab hingga Akhirnya Dapat Jodoh