Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar diberi kewenangan eksekutorial dalam penegakan hukum di sektor pertanahan. Rifqi mengusulkan adanya revisi UU Pertanahan untuk memudahkan Kementerian ATR/BPN melakukan eksekusi pelanggaran.

Hal itu disampaikan Rifqi dalam rapat Komisi II bersama Kementerian ATR/BPN dan para kakanwil se-Indonesia, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025). Rifqi menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha perkebunan (IUP) dan hak guna usaha (HGU).

"Dari 537 perusahaan perkebunan yang memiliki IUP tapi belum mengantongi HGU, 66 di antaranya berada di Kalimantan Barat," ujar Rifqi.

Dia lalu mencontohkan perusahaan dengan IUP seluas 20.000 hektare. Namun hanya mengajukan permohonan HGU seluas 2.293 hektare. Rifqi pun menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan ketidaksesuaian antara izin, kenyataan di lapangan, dan upaya pengurusan legalitas.

Politikus NasDem itu menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh. Termasuk, kata dia, opsi untuk merevisi Undang-Undang Pertanahan agar ATR/BPN memiliki kewenangan untuk mengeksekusi pelanggaran.

"Kita tahu itu salah, tapi kita tidak bisa menegakkan karena ATR/BPN tidak punya kewenangan untuk itu. Kalau perlu, kita hadirkan Direktorat Jenderal baru untuk penegakan hukum di sektor pertanahan," tegasnya.

Dia juga meminta agar Kementerian ATR/BPN bersinergi dengan aparat penegak hukum. Dia berharap Kementerian ATR/BPN dapat memberantas mafia tanah.

"Saya minta aparat jangan cuma punya tongkat komando sebagai simbol, tapi juga harus bisa digunakan untuk memberantas mafia tanah," sindir Rifqi.

Rifqi menyebut upaya ini sejalan dengan arahan Presiden yang menginginkan peningkatan penerimaan negara dari sektor pertanahan. Dia berharap penguatan kelembagaan ATR/BPN ke depan bisa menjawab tantangan tersebut.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

alasan razia dilakukan pada malam hari untuk memudahkan identifikasi atau bisa langsung bertemu dengan warga asing tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan mengamankan sebanyak enam Warga Negara Asing (WNA) di Apartemen Kalibata City pada Kamis (15/5) malam.

"Enam WNA tersebut diamankan karena menyalahi izin tinggal," kata Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Prihatno Juniardi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Prihatno menjelaskan keenam WNA tersebut diamankan dalam Operasi gabungan Wirawibawa dengan beberapa temuan yang sifatnya pelanggaran.

"Seperti tinggal tidak sesuai dengan domisili, kemudian ada juga yang kelebihan tinggal (overstay), ada juga beberapa orang asing tidak memegang dokumen saat kami periksa," katanya.

Prihatno juga menyebutkan razia ini dilakukan secara berkala dan juga ini merupakan perintah dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dilakukan razia secara serentak di Jabodetabek.

Dia menjelaskan alasan razia dilakukan pada malam hari untuk memudahkan identifikasi atau bisa langsung bertemu dengan warga asing tersebut.

"Karena kemungkinan pada saat malam hari mereka ada yang sedang beristirahat di tempatnya,selain itu kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak pengelola apartemen untuk memudahkan tugas-tugas kita," katanya.

Prihatno menambahkan operasi Wirawibawa juga melibatkan dari instansi lain seperti kepolisian, TNI, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Kejaksaan.

Dia menjabarkan enam WNA yang diamankan berinisial HTN, DAJ, MMS, dan STS dari Somalia, SAMH dari Sudan, dan OHSA dari Chad.

Sementara itu empat WNA berinisial CTLO dari Myanmar, NV dari India, IH dari Australia dan HS dari Korea Selatan tidak diamankan tetapi paspor mereka yang ditahan.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Seorang warga binaan rutan Kelas IIA Palangka Raya berinisial F (39) kedapatan menyimpan puluhan paket sabu dalam di kamar sel. Paket sabu itu disembunyikan di saku celana saat penggeledahan.

Tersangka sudah diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba), Polresta Palangka Raya di Rutan Kelas IIA Palangka Raya, pada Rabu (30/4) siang. Penangkapan tersebut berawal dari laporan pihak Rutan Kelas IIA terkait adanya seorang narapidana yang kedapatan menyimpan 24 paket sabu.

Kapolresta Palangka Raya Kombes Dedy Supriadi melalui Kasatresnarkoba, AKP Agung Wijaya Kusuma menerangkan tersangka berinisial F berstatus sebagai narapidana yang sedang menjalani masa tahanan di rutan tersebut.

"Berdasarkan kronologis yang kejadian, pengungkapan kasus tersebut berawal pada saat petugas rutan melakukan razia sekitar pukul 12.00 WIB pada kamar sel para narapidana, yang kemudian ditemukanlah puluhan paket diduga sabu dari kamar sel tersangka," jelasnya.

Barang bukti seberat 15,31 gram dari 24 paket diduga narkotika jenis sabu. Diketahui paket ditemukan oleh petugas rutan dari dalam kantong celana sebelah kiri tersangka pada saat dilakukan pemeriksaan.

Kini tersangka telah diamankan kepada Satresnarkoba untuk ditangani lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku, beserta barang buktinya.
Rekonstruksi kejadian juga telah dilakukan guna menghimpun lebih lengkap kronologi pengungkapan kasus.

Video: Pria Madura Ditangkap di Bandara Batam, Sembunyikan Sabu di Sandal

Video: Pria Madura Ditangkap di Bandara Batam, Sembunyikan Sabu di Sandal

Tiga oknum polisi di Polresta Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) diamankan usai kedapatan menyelundupkan sabu ke dalam rutan. Dalam aksinya, polisi nakal tersebut diam-diam memasukkan 7 poket sabu melalui kotak makanan kepada salah satu tahanan berinisial NA (30).

Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yuliyanto membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan penyelundupan sabu dilakukan 3 anggota jaga Satuan Samapta Polresta Samarinda yakni Bripda FDS dan AADS, serta Aipda EP pada Minggu (30/3).

"Iya jadi memang betul ada (tiga polisi penjaga) oknum personel dari Polresta Samarinda yang bersangkutan tidak menjalankan SOP penjagaan tahanan. Anggota ini meloloskan atau tidak melakukan pemeriksaan sehingga dimasukkan di kotak makanan atau di makanan adanya narkoba," jelas Yuliyanto kepada detikKalimantan, Jumat (25/4/2025).

Yuliyanto menyebut aksi ketiga pelaku terungkap usai salah satu personel mendapati penyelundupan tersebut, dan melaporkan ketiganya ke pimpinan. "Untungnya di antara personel penjagaan itu, ada yang integritasnya bagus, sehingga dia menemukan barang itu dan dilaporkan kepimpinan," terangnya.

Ia menerangkan hasil pemeriksaan sementara, ketiga oknum tersebut membantu NA memasukkan 7 poket sabu dengan imbalan Rp 1 juta. "Ada 7 poket, masing-masing berisi sabu 0,5 gram, di mana mereka mendapatkan imbalan Rp 1 juta dari tahanan yang menerima barang tersebut," ungkapnya.

Saat ini, tiga oknum polisi tersebut telah dilakukan Patsus (Penempatan Khusus) di Propam Polda Kaltim guna di proses. Apakah mereka akan terjerat pidana umum?

"Prosesnya dilihat dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan, mulai dari saksi, barang bukti, dan lainnya. Apakah disiplin saja atau etika, atau pidana umum ini akan terus berkembang," pungkasnya.

Video: Viral Mobil Tabrak 24 Motor di Samarinda, Ternyata Dikejar Polisi

Video: Viral Mobil Tabrak 24 Motor di Samarinda, Ternyata Dikejar Polisi

Status Bandara Supadio Pontianak di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) rencananya akan kembali menjadi bandara internasional. Banyak otoritas yang mendukung percepatan kembalinya status bandara ini. Salah satunya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak Sam Fernando menyampaikan pihaknya telah melakukan beberapa hal seperti penyampaian data-data tentang perlintasan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi yang akan diteruskan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Hal ini untuk mendukung percepatan pengembalian status internasional bandara tersebut.

"Ya, kita berharap hal ini menjadi perhatian khusus pimpinan di tingkat kementerian agar Bandara Supadio Pontianak segera kembali statusnya menjadi internasional," ujarnya, Rabu (23/4/2025).

Sam mengatakan Imigrasi Pontianak yang merupakan pemangku kepentingan keimigrasian wilayah Bandara Supadio sudah menyiapkan sarana dan prasarana agar memenuhi standar pelayanan bandara internasional. Imigrasi Pontianak juga telah melakukan penyampaian langsung kepada Komisi XIII DPR saat melakukan kunjungan ke wilayah kerja Kalbar.

"Sisi dari SDM juga sudah kami siapkan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang punya tusi (tugas dan fungsi) beririsan terkait dengan rencana Bandara Supadio diaktifkan kembali menjadi bandara internasional," kata dia.

Menurut Sam, status internasional penting karena bandara merupakan salah satu gerbang masuk utama bagi wisatawan mancanegara ke wilayah Kalbar yang memiliki potensi keindahan alam, budaya lokal yang multietnis, serta posisi geografis strategis. Dengan banyaknya jumlah kunjungan, otomatis pendapatan daerah serta devisa dapat bertambah.

"Kalbar memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang pariwisata, ekonomi dan lainnya. Maka dari itu status Bandara Supadio Pontianak harus kembali menjadi bandara internasional untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Sementara itu, Head of Safety Risk and Quality Control Bandara Supadio Idham Rahadian menilai secara garis besar Bandara Supadio Pontianak siap dan mampu melayani kembali penerbangan internasional apabila pemerintah menaikkan kembali status menjadi bandara internasional.

"Karena sebelumnya pernah menjadi bandara internasional, sarana dan prasarana sudah tersedia, tinggal kita aktifkan saja. Termasuk tingkat keamanan, keselamatan dan pelayanan," ujarnya.

Menurut catatan, sambung Idham, penumpang internasional yang datang dan pergi di Bandara Supadio mencapai 220 ribu orang dalam setahun.

"Jadi tidak menutup kemungkinan angka ini kembali lagi jika status bandara menjadi internasional," kata dia.

Video: Sambut Lebaran, Warga Pontianak Siap Gelar Tradisi Meriam Karbit

Video: Sambut Lebaran, Warga Pontianak Siap Gelar Tradisi Meriam Karbit

Status Bandara Supadio Pontianak di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) rencananya akan kembali menjadi bandara internasional. Banyak otoritas yang mendukung percepatan kembalinya status bandara ini. Salah satunya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak Sam Fernando menyampaikan pihaknya telah melakukan beberapa hal seperti penyampaian data-data tentang perlintasan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi yang akan diteruskan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Hal ini untuk mendukung percepatan pengembalian status internasional bandara tersebut.

"Ya, kita berharap hal ini menjadi perhatian khusus pimpinan di tingkat kementerian agar Bandara Supadio Pontianak segera kembali statusnya menjadi internasional," ujarnya, Rabu (23/4/2025).

Sam mengatakan Imigrasi Pontianak yang merupakan pemangku kepentingan keimigrasian wilayah Bandara Supadio sudah menyiapkan sarana dan prasarana agar memenuhi standar pelayanan bandara internasional. Imigrasi Pontianak juga telah melakukan penyampaian langsung kepada Komisi XIII DPR saat melakukan kunjungan ke wilayah kerja Kalbar.

"Sisi dari SDM juga sudah kami siapkan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang punya tusi (tugas dan fungsi) beririsan terkait dengan rencana Bandara Supadio diaktifkan kembali menjadi bandara internasional," kata dia.

Menurut Sam, status internasional penting karena bandara merupakan salah satu gerbang masuk utama bagi wisatawan mancanegara ke wilayah Kalbar yang memiliki potensi keindahan alam, budaya lokal yang multietnis, serta posisi geografis strategis. Dengan banyaknya jumlah kunjungan, otomatis pendapatan daerah serta devisa dapat bertambah.

"Kalbar memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang pariwisata, ekonomi dan lainnya. Maka dari itu status Bandara Supadio Pontianak harus kembali menjadi bandara internasional untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Sementara itu, Head of Safety Risk and Quality Control Bandara Supadio Idham Rahadian menilai secara garis besar Bandara Supadio Pontianak siap dan mampu melayani kembali penerbangan internasional apabila pemerintah menaikkan kembali status menjadi bandara internasional.

"Karena sebelumnya pernah menjadi bandara internasional, sarana dan prasarana sudah tersedia, tinggal kita aktifkan saja. Termasuk tingkat keamanan, keselamatan dan pelayanan," ujarnya.

Menurut catatan, sambung Idham, penumpang internasional yang datang dan pergi di Bandara Supadio mencapai 220 ribu orang dalam setahun.

"Jadi tidak menutup kemungkinan angka ini kembali lagi jika status bandara menjadi internasional," kata dia.

Video: Sambut Lebaran, Warga Pontianak Siap Gelar Tradisi Meriam Karbit

Video: Sambut Lebaran, Warga Pontianak Siap Gelar Tradisi Meriam Karbit

Jakarta (ANTARA) - Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan Polres Metro Jakarta Selatan menangani warga negara asing (WNA) asal Ghana inisial KUV yang mengamuk di kawasan Kalibata City, Pancoran.

"Kami bergerak cepat untuk menindaklanjuti laporan WNA yang membuat onar di Supermarket Kalibata City," kata Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Selatan Prihatno Juniardi di Jakarta, Rabu.

Prihatno mengatakan pihaknya mendapati laporan dari manajemen Apartemen Kalibata City terkait adanya WNA yang membuat keributan pada Senin (21/4).

Maka itu, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan terus berkoordinasi dengan Kepolisian untuk menangani WNA tersebut yang sekarang kasusnya sedang ditangani Polres Metro Jakarta Selatan.

"Kami meminta pertanggungjawaban lebih lanjut atas perbuatannya dan WNA tersebut akan ditindak sesuai dengan ketentuan dan UU yang berlaku," ujarnya.

Kemudian, Tim Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan berkoordinasi dengan pihak yang berwajib melakukan pengamanan di area Kalibata City dan sesuai dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Imigrasi Jakarta Selatan berkomitmen akan terus melakukan pengawasan keimigrasian secara efektif, efisien, humanis dan tepat sasaran untuk mewujudkan kepastian hukum.

Diharapkan hal ini mampu menciptakan rasa aman untuk masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan keberadaan dan aktivitas mencurigakan WNA di sekitar lingkungan nya, laporan tersebut dapat dilakukan melalui Aplikasi Pengawasan Orang Asing (Sarang Asing)/APOA atau melalui media sosial Kanim Jaksel.

Berdasarkan keterangan yang diterima, WNA itu tidak memiliki masalah izin tinggal. Namun tercatat seharusnya, dia tinggal di Jakarta Barat (Jakbar), bukan di Jakarta Selatan (Jaksel).

Viral di media sosial X yang memperlihatkan kamera seorang WNA pada sebuah supermarket dengan barang di sekelilingnya berantakan. Tak hanya itu, dia juga melumuri badannya dengan minyak goreng.

Pria itu tak terlihat mengenakan pakaian atasan dengan hanya memakai celana pendek. Pergerakannya diawasi oleh sejumlah petugas keamanan serta warga.

Kapolsek Pancoran Kompol Mansur menyebutkan pemicu seorang warga negara asing (WNA) mengamuk di kawasan Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan, diduga karena masalah keluarga.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PKB Mafirion menanggapi insiden warga negara asing (WNA) mengamuk dan menghancurkan barang-barang di supermarket Kalibata City. Mafiirion mendorong agar Direktorat Jenderal Imigrasi meninjau izin tinggal yang bersangkutan karena sudah meresahkan.

"Nggak kalau WNA seperti itu, kalau sudah meresahkan dan melakukan beberapa kali tindakan yang sifatnya kriminalitas, saya sarankan, saya sarankan ke Imigrasi, walaupun investor, kalau resahkan masyarakat ya tinjau aja pemberian izin tinggal sementaranya, tinjau aja," kata Mafirion saat dihubungi, Rabu (23/4/2025).

Kemudian, Mafirion menyoroti WNA tersebut yang disebut melanggar izin tinggal. Ia mendapat informasi, seharusnya, WNA itu tinggal di Jakarta Barat (Jakbar), bukan di daerah Kalibata.

"Saya baca dia tinggal di Kalibata City tapi izin tinggalnya Jakbar, KITAS seharusnya diberi sesuai domisili, itu melanggar keimigrasian itu, bisa dicabut KITAS-nya, itu harusnya dikeluarkan sesuai domisili, jadi dia nggak boleh di Jaksel," ucapnya.

Ia menyebut alasan itu juga bisa menjadi penguat untuk mendeportasi yang bersangkutan. Menurutnya, Indonesia butuh investor yang membuat tenang, bukan meresahkan.

"Itu bisa jadi alasan pertimbangan cabut aja KITAS-nya, sementara tindakan kriminal kita minta polisi ambil tindakan. Saya harap Imigrasi, terutama Imigrasi Jaksel dan Jakbar kan di wilayah mereka untuk aktif memantau masalah ini. Kalau memang mereka lakukan pelanggaran atas izin-izin Imigrasi, cabut saja, deportasi saja, kita butuh investor yang buat tenang, kalau bikin tidak tenang ya deportasi saja," ujar dia.

WNA Diamankan Imigrasi Jaksel

Sebelumnya, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mengamankan warga negara asing (WNA) yang mengamuk dan menghancurkan barang-barang di supermarket Kalibata City. Kini, WNA tersebut tengah menjalani pemeriksaan.

"Kantor Imigrasi Jakarta Selatan gerak cepat menindaklanjuti atas laporan WNA yang membuat onar di Supermarket Kalibata City," tulis akun Instagram @kanimjaksel, Selasa (22/4).

"Bekerja sama dengan Polres Jakarta Selatan. Saat ini, WNA tersebut telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut," lanjutnya.

Proses pemeriksaan masih berlangsung saat ini. Nantinya, pihak imigrasi akan menindak WNA tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai langkah pencegahan dan pengawasan, Kanim Jaksel melakukan patroli keimigrasian di area Kalibata City untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Ia mengimbau masyarakat untuk segera lapor jika menemukan WNA mencurigakan.

"Kanim Jaksel mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan keberadaan dan aktivitas mencurigakan WNA di sekitar kita. Bersama, kita jaga Jakarta Selatan tetap tertib dan aman," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mengamankan warga negara asing (WNA) yang mengamuk dan menghancurkan barang-barang di supermarket Kalibata City. Kini, WNA tersebut tengah menjalani pemeriksaan.

"Kantor Imigrasi Jakarta Selatan gerak cepat menindaklanjuti atas laporan WNA yang membuat onar di Supermarket Kalibata City," tulis akun Instagram @kanimjaksel, Selasa (22/4/2025).

"Bekerja sama dengan Polres Jakarta Selatan. Saat ini, WNA tersebut telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut," lanjutnya.

Proses pemeriksaan masih berlangsung saat ini. Nantinya, pihak imigrasi akan menindak WNA tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai langkah pencegahan dan pengawasan, Kanim Jaksel melakukan patroli keimigrasian di area Kalibata City untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Ia mengimbau masyarakat untuk segera lapor jika menemukan WNA mencurigakan.

"Kanim Jaksel mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan keberadaan dan aktivitas mencurigakan WNA di sekitar kita. Bersama, kita jaga Jakarta Selatan tetap tertib dan aman," ujarnya.

Sebelumnya, seorang pria warga negara asing (WNA) mengamuk di kawasan Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (21/4) malam. Pria tersebut diduga mengamuk karena dipicu masalah keluarga.

"Ya, itu ada masalah keluarga. Kita tak tahu seperti apa penyebab pastinya," kata Kapolsek Pancoran Kompol Mansur, dilansir Antara, Selasa (22/4).

Mansur mengatakan saat itu posisi pria WNA yang mengamuk sedang mabuk ketika datang ke lokasi pada Senin (21/4) siang kemarin.

Sejak siang itu pula, WNA yang sudah lama tinggal di apartemen tersebut berteriak-teriak. Ulah WNA ngamuk itu juga terjadi beberapa waktu lalu.

"Itu pemicunya masalah keluarga karena sudah kejadian dua kali, kemarin juga menjelang Lebaran juga sama. Marah-marah, istrinya minta perlindungan kita," katanya.

Lihat juga Video: Polisi Ungkap Dugaan Penyebab WNA Ngamuk di Kalibata City

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra mendorong agar proses pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dipercepat. Hal itu ia sampaikan secara tertulis melalui Wakil Bupati Abdul Hamid, dalam acara diskusi terfokus (FGD) bertema Percepatan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Lamandau. Dilaksanakan di Aula BPKAD Nanga Bulik, Senin (21/4/2025).

"Saya mengajak kita bersama-sama yang hadir di sini untuk dapat lebih serius dalam upaya percepatan pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Lamandau. Saya berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang inklusif dan berpihak pada masyarakat adat, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial," terang bupati.

Bupati menyatakan masyarakat adat tersebar luas hampir di seluruh Kabupaten Lamandau, terutama di wilayah-wilayah hulu. Mereka memiliki pengetahuan yang baik dalam mengelola dan menjaga kelestarian sumber daya alam, juga menjaga tradisi selama ratusan generasi. Hal ini dapat ditemukan di daerah aliran sungai Delang, Batangkawa, dan Belantikan.

"Perlu menjadi perhatian serius bagi kita semua karena sampai hari ini belum ada komunitas Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan. Hal ini menjadi refleksi kita bersama juga sebagai bahan evaluasi kita, jangan sampai publik mengira bahwa kita tidak menaruh perhatian serius terhadap isu Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Lamandau," pungkasnya.

Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak. Kabupaten Lamandau juga telah menerbitkan Perda Nomor 3 tahun 2023 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak.

Namun, hingga saat ini belum satu pun pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Lamandau diterbitkan. Padahal, Pasal 18B ayat (2) yang menjadi landasan utama pengakuan MHA, disusun pada tahun 2000 sebelum Kabupaten Lamandau lahir.

Dalam FGD ini, bupati mengundang para kepala desa, mantir adat, demang, dan perwakilan masyarakat adat se-Kabupaten Lamandau. Ia juga mengundang pihak Kementerian Dalam Negeri, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), dan organisasi masyarakat sipil seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Save Our Borneo (SOB), dan berbagai lembaga yang selama ini dikenal mendampingi komunitas masyarakat adat di Lamandau.

Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Cahya Arie Nugroho, yang hadir secara daring menjelaskan,bupati menetapkan pengakuan dan perlindungan MHA berdasarkan rekomendasi panitia MHA. Panitia MHA melakukan identifikasi (yang dijalankan di tingkat kecamatan), lalu memverifikasi dan memberikan validasi sebelum memberikan rekomendasi pada bupati.

Ia juga menjelaskan MHA itu tidak dibentuk oleh pemerintah, tapi pemerintah yang mesti memberi pengakuan. Adapun terkait hak-hak adat yang mengikuti, seperti hutan adat masih harus mengikuti regulasi sektoral di Kementerian Kehutanan.

Perwakilan komunitas adat lainnya, menyambut positif diskusi terfokus ini. Mereka sepakat bahwa setidaknya, pengakuan dan perlindungan subjek masyarakat hukum adat segera diberikan oleh pemerintah. Mereka juga meminta pemerintah daerah mempercepat proses identifikasi, verifikasi, validasi, hingga penetapan MHA ini.

Video Ada Massa Demo di DPR Bikin Lalin Gatsu Tersendat

Video Ada Massa Demo di DPR Bikin Lalin Gatsu Tersendat

Taman Safari Indonesia (TSI) kembali jadi sorotan publik. Bukan karena atraksi hewan atau program konservasinya, tapi karena laporan mengejutkan dari sejumlah mantan pemain sirkus yang mengaku pernah mengalami kekerasan saat bekerja.

Kasus ini mencuat ke publik pada bulan ini, di mana beberapa mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) yang berada di bawah naungan TSI, melapor ke Kementerian Hukum dan HAM. Mereka mengaku diperlakukan secara tidak manusiawi selama puluhan tahun.

Dalam pengakuan eks pemain OCI kepada Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, Selasa (15/4/2025) menyebut ada praktik perbudakan dan kekerasan. Cerita itu pun langsung viral di media sosial dan memicu kemarahan netizen.

"Kemarin saya menerima audiensi dari para korban kekerasan, pelecehan, dan dugaan perbudakan. Dari keterangan yang para korban yang semuanya perempuan ini, diduga telah terjadi pelanggaran HAM. Kejadian ini sudah puluhan tahun yang lalu di tempat mereka bekerja, yaitu sebuah bisnis pengelola hiburan sirkus," ujar Mugiyanto, dalam unggahannya di akun resmi Instagramnya.

Dari laporan teresebut dilakukan pengembangan dan Kementerian HAM pun memanggil pihak TSI untuk memberikan tanggapan terkait hal itu. Komisaris TSI, Tony Sumampouw, membantah tuduhan itu dan mengatakan tuduhan itu salah alamat.

"Ini tidak ada kaitannya dengan Taman Safari, Taman Safari kok dibawa-bawa, itu satu. Kedua sirkus, nah sirkus itu dari orang sirkus juga harus membuat statement juga bahwa ini tidak ada," jelas Tony dikutip dari detikNews, Minggu (20/4).

Asal-usul OCI

Tony mengungkapkan bahwa sebagian mantan pemain sirkus OCI merupakan anak-anak yang sejak kecil dibesarkan di panti asuhan. Mereka mulai mengenal dunia sirkus ketika memasuki usia 6 hingga 7 tahun.

Menurut Tony, pada tahun 1997, para mantan pemain sirkus OCI sempat melaporkan dugaan kekerasan yang mereka alami kepada Komnas HAM. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim investigasi, salah satu tugasnya adalah menelusuri latar belakang keluarga para pelapor.

"Waktu dicari orang tua mereka, saya nggak ikut, yang ikut Pak Hamdan Zoelva dengan Pak Poltak Hutajulu dengan staf dari Komnas HAM yang dulu (era 1997-1998)," katanya.

"Malah Pak Hamdan ini yang mengingatkan saya 'itu kan dulu kita yang ke Kalijodo'. Memang di situ kan ada penampungan anak-anak, saya nggak enak ngomongnya, istilahnya anak-anak yang orang tuanya tidak diketahui. Nah saat itu kan anak-anak itu diselamatkan ke panti-panti," lengkap Tony.

Tony menjelaskan bahwa anak-anak tersebut telah diasuh sejak bayi di panti-panti asuhan. Setelah beranjak usia 6 atau 7 tahun, mereka mulai diperkenalkan dengan pelatihan sirkus.

Tony juga mengenang pertemuannya dengan almarhum Baharuddin Lopa, salah satu anggota Komnas HAM saat itu. Baharuddin dan timnya turut menelusuri asal-usul anak-anak tersebut. Setelahnya, anak-anak itu diberi nasihat agar tidak terpengaruh oleh pihak ketiga dan tetap menghargai orang-orang yang telah merawat dan membesarkan mereka.

Berbeda Entitas

Dalam kesempatan wawancara dengan detikSore, pada Kamis (17/4/2025) Legal & Corporate Secretary TSI, Bara Tamardi Kusno, menjelaskan bahwa TSI dan OCI merupakan sebuah entitas yang berbeda. Baik secara legal maupun operasional.

"OCI berdiri sejak 1967 dan berhenti beroperasi pada sekitar tahun 1997. Sementara Taman Safari berdiri pada 1981 dan hingga kini masih fokus di bidang konservasi satwa. Tidak pernah ada hubungan bisnis atau kerja sama antara TSI dan OCI," jelasnya.

Ia menakankan meski adanya kesamaan pemilik, bukan berarti kedua entitas perusahaan itu memiliki kesinambungan. Dan ia juga menyebut bahwa sirkus OCI belum pernah dilakukan di Taman Safari.

"Bahkan pertunjukan sirkus OCI pun tidak pernah diselenggarakan di dalam kawasan Taman Safari," ucap Bara.

Bara juga mengungkapkan jika pihaknya pernah menerima somasi dari kuasa hukum eks pemain OCI yang meminta kompensasi senilai Rp 3,1 miliar. Setelah dicek, tak ada bukti bahwa orang-orang yang disebutkan adalah karyawan dari TSI hingga pihaknya membalas somasi itu dengan mengatakan bahwa TSU bukan pihak yang harus bertanggungjawab di persoalan itu.

"Setelah kami telusuri, mereka bukan karyawan kami, dan kami tidak memiliki catatan pernah memperkerjakan mereka," ucapnya.

Reputasi di Mata Publik

Bara pun berharap kepada masyarakat untuk melihat permasalahannya dengan jernih, mampu melihat dengan jelas, dan jangan mencampuradukkan masalah. Karena menurutnya dalam hal ini, pentingnya mengklarifikasi langsung ke pihak OCI.

Terlebih, ia menyayangkan dalam perkara yang saah sasaran ini nama besar TSI sangat dirugikan. Membuat citra negatif yang begitu membekas.

"Nama kami dicatut, reputasi kami dirugikan. Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk tindakan hukum jika diperlukan," sebutnya.

Video Eks Pemain Sirkus Taman Safari Lapor KemenHAM Soal Dugaan Eksploitasi

Video Eks Pemain Sirkus Taman Safari Lapor KemenHAM Soal Dugaan Eksploitasi

Muncul kabar sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) di Taman Safari Indonesia dieksploitasi. Awal mula dugaan itu mencuat ketika mantan para pemain OCI datang ke kantor Kementerian HAM.

Mereka datang untuk mengadukan soal dugaan eksploitasi tersebut. Dugaan eksploitasi itu kini tengah diusut Kementerian HAM.

Saat audiensi, mereka diterima oleh Wamen HAM Mugiyanto, Selasa (15/4) kemarin. Mereka mengaku mendapat kekerasan hingga dugaan perbudakan selama menjadi pemain OCI.

"Kemarin saya menerima audiensi dari para korban kekerasan, pelecehan dan dugaan perbudakan. Dari keterangan yang para korban yang semuanya perempuan ini, diduga telah terjadi Pelanggaran HAM. Kejadian ini sudah puluhan tahun yang lalu di tempat mereka bekerja yaitu sebuah bisnis pengelola hiburan sirkus," ujar Mugiyanto, dalam unggahannya di akun resmi instagramnya, dilihat Rabu, (16/4/2025).

KemenHAM segera memanggil pihak Taman Safari untuk mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak. KemenHAM juga akan mempertimbangkan soal pemulihan mental para korban. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kasus kekerasan yang berulang.

"@kementerian_ham akan memanggil para pihak yang diduga terkait dalam tindak kekerasan ini untuk didengar keterangannya guna mengambil langkah tepat bagi pemenuhan hak korban dan mencegah terjadinya keberulangan kembali kasus yang sama," ucapnya.

Taman Safari Bantah Ada Penyiksaan

Taman Safari Indonesia buka suara atas dugaan eksploitasi tersebut. Taman Safari menegaskan kasus dugaan penyiksaan itu tidak ada kaitan dengan mereka dan membantah ada penyiksaan terhadap pemain sirkus OCI.

"Ini tidak ada kaitannya dengan Taman Safari, Taman Safari kok dibawa-bawa, itu satu. Kedua sirkus, nah sirkus itu dari orang sirkus juga harus membuat statement juga bahwa ini tidak ada," kata Komisaris Taman Safari Indonesia Tony Sumampouw.

Tony juga mempertanyakan bukti-bukti dugaan terjadi kekerasan. Dia heran korban kembali membuka kasus ini sekarang.

"Kenapa dia tidak mengajukan ke polisi gitu. Dan kasus ini bukan baru loh, kasus sudah sekian lama, kenapa baru sekarang," Kata Tony.

Tony mengatakan pada 1997 pernah ada yang melapor tapi sudah selesai. Tony tidak secara rinci menjelaskan laporan pada tahun tersebut. Namun dia heran kasus itu kembali muncul sekarang.

"Pada saat itu kan sudah nggak ada timbul masalah kan gitu," ucapnya.

Tony menegaskan lagi tidak benar adanya eksploitasi mantan pemain sirkus yang kemarin melakukan audiensi di Kementerian HAM. Pihaknya bakal segera melakukan klarifikasi.

"Jadi nggak benar itu hanya, apa, suatu difitnahkan seperti itu. Nah itu kan akan kita klarifikasi juga," ucapnya.

Taman Safari Disomasi-Diminta Ganti Rugi Rp 3,5 Miliar

Tony mengungkapkan pihaknya pernah menerima beberapakali somasi dari eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Tony menyebut, eks pemain sirkus OCI meminta ganti rugi hingga Rp 3,5 Milyar.

"Kalau saya kan nggak terima langsung ya, tetapi kalau dari data-data yang ada, kan mereka kirimnya (somasi) ke Taman Safari, ya itu lah mungkin dianggap Taman Safari yang mampu bayar kan ya. Kalau nggak salah uang ganti rugi (minta) Rp 3,5 M gitu ya," kata Tony dihubungi detikcom, Kamis (17/4/2025).

Tony menyebut, pihak kuasa hukum eks pemain OCI sempat mengirim somasi dan meminta ganti rugi sebesar Rp 1,5 Milyar. Namun eks pemain OCI kembali mengirim somasi melalui kuasa hukum yang berbeda dengan tuntutan ganti rugi mencapai Rp 3,5 Milyar.

"Oktober apa Januari (menerima somasi). Saya tahunya dua kali lah (somasi). Itu yang buat somasi itu kan jelas pengacara, pertama (nuntut) Rp 1,5 M (Milyar), somasi dia, kedua pengacaranya lain tuh (nuntut) Rp 3,5 M," kata Tony.

Taman Safari Ungkap Asal-usul Pemain OCI

Tony Sumampouw mengungkap asal-usul eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Dia menyebut sebagian dari mereka merupakan anak-anak yang dirawat di panti asuhan sejak usia dini.

Tony awalnya menceritakan eks pemain sirkus OCI sempat melaporkan dugaan kekerasan ke Komnas HAM pada 1997. Dalam prosesnya, Komnas HAM memberi rekomendasi, yang salah satunya membentuk tim untuk mencari asal-usul orang tua eks pemain sirkus yang melapor.

"Waktu dicari orang tua mereka, saya nggak ikut, yang ikut itu Pak Hamdan Zoelva dengan Pak Poltak Hutajulu, dengan staf dari Komnas HAM yang dulu (era '97-98)," kata Tony, kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

"Malah Pak Hamdan ini yang mengingatkan saya, 'Itu kan dulu kita yang cari di Kalijodo'. Memang di situ kan ada penampungan anak-anak, saya nggak enak ngomongnya, istilahnya anak-anak yang orang tuanya tidak diketahui. Nah saat itu kan anak-anak itu diselamatkan ke panti-panti," lanjutnya.

Tony menyebut eks pemain sirkus awalnya diasuh di panti asuhan sejak bayi. Pada usia 6-7 tahun, mereka baru kemudian dikenalkan dunia sirkus.

"Waktu dibikin rekomendasi itu saya ketemu Pak Baharuddin Lopa (eks anggota Komnas HAM), kemudian timnya mencari asal usul anak-anak itu. Setelah itu anak-anak itu dinasihati oleh Pak Baharudin Lopa, menyatakan 'eh kamu orang harus sadar, jangan terpengaruh dengan omongan pihak ketiga'," kata Tony.

"Seharusnya kamu orang bersyukur ada yang membesarkan dari bayi, ada yang mengasuh sampai kamu 5-6 tahun, terus ikut latihan sirkus itu sudah luar biasa. Kamu juga disekolahin meskipun gurunya di sirkus," lanjutnya.

Simak Video: Kementerian HAM Minta OCI Taman Safari Jelaskan Asal-usul Eks Pemain Sirkus

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya