Kepala desa (Kades) di Bondowoso tersangkut masalah hukum diduga penipuan. Bahkan kades tersebut langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan tahanan.

Tersangka yakni Kades Pekalangan, Kecamatan Tenggarang berinisial MRH (38). Ia ditahan untuk proses pemeriksaan.

"Betul. Tersangka sudah ditahan, untuk pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut," ungkap Kasi Humas Polres Bondowoso, Iptu Bobby Dwi Siswanto, Jumat (14/3/2025).

Dijelaskan Bobby lebih lanjut, penangkapan tersangka MRH ini berawal dari laporan yang dilayangkan korban yang merupakan warga Pujer.

Pada polisi, korban mengaku merasa ditipu pelaku sebesar Rp 50 juta terkait jual beli atau sewa menyewa sawah.

"Korban menyertakan kuitansi sebagai bukti transaksi. Memang tertera Rp 50 juta," urai Bobby.

Informasi lain didapat, kasus tersebut berawal saat korban hendak menyewa sawah milik MRH. Transaksi itu melalui jasa makelar yang telah disetujui kedua belah pihak.

Setelah melihat lokasi sawah, keduanya sepakat harga sewa sawah disepakati sebesar Rp 50 juta untuk waktu 3 tahun. Korban pun langsung melunasi.

Namun ketika korban akan mulai menggarap sawah tersebut, didatangi oleh makelar. Dikatakan, jika telah salah menunjukkan lokasi sawah.

Pelaku lantas mencoba menunjukkan lokasi sawah yang baru. Hanya saja, korban merasa tak cocok jika diberi lokasi yang baru tersebut.

Kedua pihak akhirnya membatalkan transaksi. Korban meminta uangnya dikembalikan. Namun hingga kini uang itu tak pernah kembali.

Belakangan diketahui, jika sawah yang sebelumnya telah digadaikan ke korban Rp 50 juta sudah digadaikan kembali pada orang lain.

"Kades tersebut saat ini disangkakan melanggar pasal 378 atau 372 KUHPidana," pungkas Bobby Dwi Siswanto.

Bolehkah Makan Sahur Saat Azan Subuh Berkumandang?

Bolehkah Makan Sahur Saat Azan Subuh Berkumandang?

Terpidana kasus tindak pidana korupsi, Maryoto (55), langsung dieksekusi ke Rumah Tahanan (Rutan) Boyolali untuk menjalani hukuman. Mantan Kepala Desa Teras itu ditangkap tim Kejaksaan Negeri Boyolali, setelah menjadi buron selama 16 tahun.

"Pada hari Rabu (5/3) kemarin kami lakukan pengamanan, kemudian kami terbangkan ke Boyolali tadi pagi, hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 dengan menggunakan pesawat udara. Sekitar pukul 10.00 WIB tadi mendarat (di bandara Adi Soemarmo). Selanjutnya dilakukan eksekusi di Rutan Boyolali," ujar Kasi Intel Kejari Boyolali, Emanuel Yogi Budi Aryanto, di kantor Kejari Boyolali, Kamis (6/3/2025).

Sebelum dijebloskan ke rutan, terpidana diperiksa kondisi kesehatannya lebih dulu. Setelah dinyatakan sehat, terpidana Maryoto lalu dibawa ke Rutan kelas II B Boyolali untuk menjalani hukuman sesuai putusan yang telah inkrah tersebut.

Maryoto ditangkap tim gabungan dari Kejaksaan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung, di rumahnya Jl. Pulau Madura No. 33B Lk. I, RT. 008. Kelurahan Way Halim, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung.

Pantauan detikJateng di Rutan kelas II B Boyolali, tim dari Kejaksaan Negeri Boyolali yang membawa Maryoto tiba di Rutan Boyolali sekitar pukul 11.00 WIB. Maryoto tampak mengenakan rompi warna merah bergaris hitam, di belakangnya bertulisan, 'Tahanan Kejaksaan Negeri Boyolali' dengan nomor 01. Setelah turun dari mobil, terpidana langsung dibawa masuk ke rutan di ruang serah terima narapidana.

Yogi menjelaskan, Maryoto dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan tanah kas desa Teras tahun 2003-2006. Kasus ini telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, setelah upaya hukum terpidana yakni kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung pada 2009 silam.

"Upaya terakhir di inkrah itu adalah putusan Mahkamah Agung," jelasnya.

Karena kasasinya ditolak, terpidana harus menjalani hukuman sesuai putusan di tingkat banding yakni Pengadilan Tinggi. Di tingkat Pengadilan Tinggi itu, Maryoto dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan dan membayar uang pengganti Rp 19.355.875 subsidair 1 bulan kurungan.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali menangkap buronan terpidana kasus tindak pidana korupsi pengelolaan tanah kas desa Teras tahun 2003-2006, Maryoto. Mantan Kepala Desa Teras itu ditangkap di tempat pelariannya di wilayah Kota Bandar Lampung.

Maryoto ditangkap petugas Kejaksaan pada Rabu (5/3) di wilayah Kota Bandar Lampung. Maryoto telah menjadi buronan dan masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri Boyolali selama 16 tahun.

"16 tahun pelarian, akhirnya dipaksa pulang," kata Kasi Intel Kejari Boyolali, Emanuel Yogi Budi Aryanto, kemarin.

Yogi menjelaskan, Maryoto merupakan terpidana kasus tindak pidana korupsi pengelolaan tanah kas desa Teras tahun 2003 -2006. Terpidana saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Teras. Di tahun 2003 -2006, dia diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan tanah kas desa.

Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Boyolali, lanjut dia, menyatakan Maryoto terbukti bersalah melanggar Pasal 3 dan Pasal 10 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Majelis Hakim PN Boyolali menjatuhkan pidana kepada Maryoto pidana penjara 1 tahun 2 bulan, dan denda Rp 75 juta subsidair 2 bulan dan membayar uang pengganti Rp 37 juta.

"Tapi karena putusan ini, Maryoto mengajukan upaya hukum, banding. Kemudian di Pengadilan Tinggi (PT), diputus pada tanggal 20 Januari 2009, itu jadi putusannya naik menjadi 2 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan, kemudian uang penggantinya turun (menjadi) Rp 19.350.000 subsidair 1 bulan kurungan," paparnya.

Lebih lanjut disampaikan Yogi, atas putusan banding di Pengadilan Tinggi ini, Maryoto melakukan upaya hukum lagi yakni kasasi. Putusan kasasi turun di tahun 2009 dan Mahkamah Agung memutuskan menolak permintaan kasasi dari Maryoto.

"Sehingga yang dipakai putusan Pengadilan (Tinggi) itu yang kita laksanakan," imbuh dia.

Setelah adanya putusan kasasi itu, Kejaksaan Negeri Boyolali hendak melakukan eksekusi terhadap terpidana, yang sebelumnya tidak ditahan. Namun ternyata, terpidana tidak ada di rumahnya dan tidak diketahui keberadaannya. Hingga akhirnya terpidana diketahui berdomisili di Lampung dan ditangkap di sana.

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Kepala desa di Bengkulu kini memiliki trik sendiri dalam menolak dirinya menjadi korban pemerasan yang kerap dilakukan sejumlah oknum. Mereka kini sudah menjalin kerjasama dengan Ikatan Advokasi Indonesia (Ikadin).

Selain menjadi pendamping kepala desa, Ikadin juga akan memberikan pelatihan hukum agar para kepala desa di Bengkulu paham akan jalur hukum sehingga dapat menghindari aksi pemerasan.

Ketua Ikatan Advokat Indonesia, Muspani mengatakan, para kepala desa ini kerap menjadi korban pemerasan dari berbagai oknum, karena minimnya pengetahuan soal hukum yang dimiliki.

"Ada 1.514 Desa yang ada di Provinsi Bengkulu telah MoU dengan Ikadin, selain menjadi pendamping hukum bagi desa, kita juga akan memberikan pelatihan soal hukum ke kepala desa," kata Muspani, Senin (3/3/2025).

Muspani menjelaskan, sebelumnya para kepala desa yang tergabung dalam APDESI ini mengeluhkan kerap menjadi korban pemerasan berbagai oknum yang datang ke desa menyatakan pengerjaan dana desa bermasalah dan melanggar hukum.

"Karena ketidaktahuan soal hukum, akhirnya para kepala desa ini dimintai sejumlah uang agar persoalannya tidak di proses hingga ke ranah hukum. Usai memberikan uang, kepala desa ini bingung pertanggungjawabannya," jelas Muspani.

Mirisnya, setelah melakukan pemerasan tersebut, para oknum pemeras ini kerap kembali datang. Hal ini yang membuat kepala desa bingung bahkan menjadi temuan aparat penegak hukum dan menjeratnya dalam pidana.

"Setelah kerjasama ini berjalan, kepala desa se-Provinsi Bengkulu akan dibekali pengetahuan soal hukum. Dengan demikian, kepala desa tidak akan mudah tertipu lagi oleh para pemeras," ucap Muspani.

Sementara itu, Ketua APDESi Provinsi Bengkulu, Gusmadi mengatakan dengan adanya kerjasama ini, para kepala desa akan mengerti soal hukum dan tidak akan mudah menjadi korban pemerasan lagi.

"Selama ini kami bingung mengatasi adanya oknum yang mengaku-ngaku dari berbagai lembaga meminta sejumlah uang dengan berbagai dalih adanya kecurangan pada penggunaan dana desa, karena pengetahuan kami soal hukum minim maka kami takut dan mengikuti keinginan pemeras," cerita Gusmadi.

Gusmadi berharap dengan adanya kerjasama dengan Ikadin ini maka desa akan menjadi aman dan pembangunan di desa akan berjalan sesuai harapan.

Video: Mendes Minta Kades Lapor Jika Ada Upaya Pemerasan oleh Oknum Nakal

Video: Mendes Minta Kades Lapor Jika Ada Upaya Pemerasan oleh Oknum Nakal

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Tim kuasa hukum Kepala Desa Kohod Arsin menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan Polri dengan menetapkan kliennya sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

"Klien kami sudah mendengarkan proses penetapan tersangka dan beliau sangat menghormati penetapan ini. Dia juga percaya bila Bareskrim telah melakukan hal-hal yang dianggap itu bagian dari proses hukum," kata Kuasa Hukum Kepala Desa (Kades) Kohod, Yunihar, saat dikonfirmasi di Tangerang, Rabu.

Ia mengatakan bahwa dengan adanya penetapan tersangka oleh Bareskrim Polri, pihaknya akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku dan hal tersebut pun telah disampaikan kepada kliennya.

"Sejauh ini kami juga masih menunggu surat resmi perihal penetapan tersangka klien kami dan memang klien kami sudah mengetahui informasi itu," katanya.

Tim kuasa hukum Kades Kohod juga mengatakan bahwa untuk langkah ke depan mengenai rencana-rencana hukum dipastikan belum ada upaya lanjutan setelah penetapan tersangka kepada kliennya tersebut.

"Untuk rencana lanjutan, kita akan menunggu dahulu sampai surat (penetapan tersangka) diterima secara resmi. Kita nanti akan pelajari sebagai tanggapan atau upaya apa yang kami akan lakukan," katanya.

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada Selasa (18/2), menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

"Kita menetapkan Saudara A (Arsin) selaku Kades Kohod sebagai tersangka," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Djuhandhani Rahardjo Puro.

Dalam hal ini, penyidik juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya, yaitu UK selaku Sekretaris Desa Kohod, SP selaku penerima kuasa, dan CE selaku penerima kuasa.

Ia mengatakan bahwa empat orang itu diduga telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod, dan dokumen lainnya yang dibuat oleh kades dan sekdes Kohod sejak Desember 2023 sampai November 2024.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi untuk mencekal Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, ke luar negeri usai yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan SHGB dan SHM terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

Selain Arsin, Bareskrim juga akan mencekal tiga tersangka lainnya, yakni UK selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, SP selaku penerima kuasa, dan CE selaku penerima kuasa.

“Kami juga sudah melaksanakan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan pencekalan kepada para tersangka,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, keempat orang tersebut juga belum ditahan karena baru ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa ini.

“Baru saja penetapan tersangka. Tentu saja, kami segera melengkapi mindik (administrasi penyidikan). Kemudian, setelah melengkapi mindik, kami akan memanggil para tersangka. Itu, ‘kan, by process, ya,” ucapnya.

Adapun keempat orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod, dan dokumen lainnya yang dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohod sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024.

“Di mana seolah-olah oleh pemohon untuk mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Lukman dan permohonan hak Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga Kohod,” ucap Djuhandhani.

Diketahui, Dittipidum Bareskrim Polri melaksanakan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pemalsuan akte otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik terkait penerbitan 263 SHGB dan 17 SHM Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten.

Dalam prosesnya, penyidik telah menyita 263 warkat yang telah dikirim ke labfor untuk diperiksa keabsahannya.

Selain itu, dari penggeledahan di beberapa tempat pada Senin (10/2), disita pula sejumlah barang bukti yang antara lain berupa satu unit printer, satu unit layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohod serta peralatan-peralatan lainnya yang diduga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan girik dan dokumen.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Kuasa hukum Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin, Yunihar mengaku bahwa pihaknya hingga saat ini tidak mengetahui keberadaan kliennya yang kini berstatus sebagai saksi dalam kasus pemalsuan girik pada SHGB/SHM pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

"Untuk saat ini memang kami belum ada dan tidak tahu keberadaan beliau karena fokus kami adalah pendampingan warga," ucap Yunihar saat dikonfirmasi di Tangerang, Selasa.

Ia mengatakan setelah memenuhi proses pemanggilan dari Bareskrim Polri terhadap Kades Kohod, timnya belum lagi bertemu sama kliennya tersebut. Bahkan, katanya, dirinya saat ini juga tengah mencari keberadaan Arsin.

"Kami juga sedang mencari tau di mana posisi beliau (Arsin). Kemungkinan sih beliau sedang ada agenda di luar," ujarnya.

Pada proses penggeledahan oleh tim penyidik Bareskrim Polri Senin (9/2) malam, Kades Kohod Arsin pun tak tampak hadir dalam agenda tersebut.

Adapun penyidik telah menggeledah kantor dan rumah Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Penggeledahan itu melibatkan jajaran, Bareskrim Polri, Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) dan petugas Polsek setempat.

"Kami datang ke sini untuk menjalankan tugas untuk memeriksa berkas-berkas dan data yang ada di ruang kantor Desa Kohod. Kami pun ada surat perintahnya," kata salah satu penyidik Bareskrim Polri.

Setelah penyidik mengkonfirmasi, mereka tampak memasuki ruangan Kades Kohod dan Sekretaris Desa Kohod untuk memeriksa sejumlah berkas dokumen serta data yang ada di dalam ruangan itu

Kemudian, tim penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait perkara yang ditangani Bareskrim, yakni kasus pagar laut.

Sementara itu, di tempat berbeda pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah pribadi Kades Kohod yang berlokasi tidak jauh dari penggeledahan pertama di kantor Desa Kohod.

Beberapa anggota kepolisian langsung menemui dan mengkonfirmasi kepada keluarga serta kerabat yang ada di kediaman Kades Kohod tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan dalam agenda penggeledahan tersebut, pihaknya menerjunkan sebanyak 20 personel dengan dibagi tiga tim.

Tim pertama, diarahkan untuk melakukan pemeriksaan ke kantor Desa Kohod, tim kedua bertugas menggeledah di kediaman Kepala Desa Kohod yakni Arsin, lalu tim ketiga memeriksa kediaman Sekretaris Desa Kohod.

"Iya benar, kami telah melakukan penggeledahan terkait kasus pagar laut di wilayah Pakuhaji, kabupaten Tangerang Banten. Ada berapa personel yang diturunkan dan berapa dokumen yang kita sita," terangnya.

Sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan kepada Istri dan keluarga Kades Kohod terkait perkara kasus SHGB/SHM pagar laut di Kabupaten Tangerang.

Proses pemeriksaan itu dilakukan di Kantor Polsek Pakuhaji dengan agenda permintaan informasi terhadap keluarga bersangkutan.

aca juga: KKP periksa Kepala Desa Kohod dan 13 nelayan soal pagar laut Tangerang

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengajak Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) agar memanfaatkan aplikasi Jaga Desa apabila dihadapkan pada persoalan hukum.

"Kalau ada yang mengancam, oknum yang mengancam, oknum yang memeras, jangan takut, lawan saja. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab laporkan saja, apalagi sekarang kan ada Jaga Desa, aplikasi online sekarang, sudah saya luncurkan itu, real time monitoring," kata Mendes Yandri dalam audiensi bersama Apdesi dan Papdesi di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Selasa.

Mendes Yandri meyakini bahwa digitalisasi mampu membantu mengurai persoalan di desa, salah satunya adalah aplikasi Jaga Desa. Jaga desa adalah solusi efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi kepala desa ataupun masyarakat desa, seperti pemerasan dan intimidasi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Aplikasi yang berada di bawah naungan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung itu memungkinkan kepala desa dan perangkatnya untuk melaporkan kendala dengan respons cepat dari pihak berwenang.

Kolaborasi antara Kemendes PDT dan Kejaksaan Agung tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa serta menyelesaikan permasalahan seperti konflik lahan dan infrastruktur desa.

Dengan penerapan sistem informasi yang terintegrasi, Jaga Desa diyakini mampu mempercepat kemajuan desa sekaligus mendukung keberhasilan program pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah kepala desa yang tergabung, baik di Apdesi maupun Papdesi, membenarkan bahwa persoalan hukum merupakan hal yang ditakuti oleh pimpinan desa itu.

Menurut Kepala Desa Lambangsari, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat Pipit, tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu penyebab kepala desa kerap kebingungan ketika menghadapi persoalan hukum.

Dengan demikian, dia meminta Kemendes PDT membantu memberikan bimbingan kepada para kepala desa terkait hal tersebut.

Merespons masalah itu, Mendes Yandri menyampaikan kembali bahwa Kemendes PDT telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung serta Kepolisian Republik Indonesia, di antaranya kerja sama dalam memberikan pendampingan dan pembinaan hukum bagi kepala desa.

Aplikasi Jaga Desa, ujar Yandri, merupakan salah satu wujud kolaborasi itu.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

"KUHP kan berlaku 1 Januari 2026 dan menganut nilai-nilai yang baru, di antaranya dia lebih mengutamakan restorative justice, rehabilitatif, dan restitutif, yang mana secara logika tentu memerlukan KUHAP yang juga baru, yang memuat nilai-nilai yang s

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum telah terjadi pada Senin (10/2), dan berikut sejumlah topik yang dapat Anda baca kembali pada Selasa pagi ini, yakni mulai dari Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Menteri BUMN Rini Soemarno.

1. KY usul RUU KUHAP sinkronkan aturan penyadapan di luar untuk pidana

Komisi Yudisial (KY) RI mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyinkronkan aturan mengenai penyadapan di luar penegakan hukum pidana.

"Mempertegas ketentuan lain yang tidak sinkron dengan aturan yang ada dalam KUHAP, utamanya terkait dengan pengaturan mengenai penyadapan dan pemanggilan paksa di luar kepentingan penegakan hukum pidana," kata Ketua KY Amzulian Rifai pada rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2).

Selengkapnya baca di sini.

2. Kejagung geledah kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM

Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (10/2), menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Informasi penggeledahan tersebut dibenarkan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar.

Selengkapnya baca di sini.

3. Ketua Komisi III: Urgensi penyusunan RUU KUHAP samakan nilai dengan KUHP

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut urgensi penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ialah untuk menyamakan nilai-nilai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2026.

"KUHP kan berlaku 1 Januari 2026 dan menganut nilai-nilai yang baru, di antaranya dia lebih mengutamakan restorative justice, rehabilitatif, dan restitutif, yang mana secara logika tentu memerlukan KUHAP yang juga baru, yang memuat nilai-nilai yang sama. Nah, ini yang kami lihat urgen," kata Habiburokhman.

Selengkapnya baca di sini.

4. KPK periksa Rini Soemarno terkait penyidikan korupsi PGN

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri BUMN periode 2014—2019 Rini Soemarno sebagai saksi penyidikan dugaan korupsi terkait dengan persoalan jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. dan PT Isargas/Inti Alasindo Energi (IAE) pada 2017—2021.

"Diperiksa terkait dengan tindak pidana korupsi dalam transaksi jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE pada tahun 2017—2021," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (10/2).

Selengkapnya baca di sini.

5. Bareskrim geledah kantor hingga rumah Kades Kohod Tangerang

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah kantor dan rumah Kepala Desa (Kades) Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Senin (10/2) malam.

Penggeledahan itu melibatkan jajaran Bareskrim Polri, Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) dan petugas Polsek setempat.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum pada hari Senin (20/1) yang menjadi sorotan, mulai dari mantan Direktur Registrasi dan Identifikasi Korps Lalu Lintas (Dirregident Korlantas) Polri, Brigjen Polisi (Purn.) Yusri Yunus tutup usia hingga polisi menangkap empat debt collector yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap seorang advokat di Surabaya.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

1. Eks Dirregident Korlantas Brigjen Purn Yusri Yunus tutup usia

Mantan Direktur Registrasi dan Identifikasi Korps Lalu Lintas (Dirregident Korlantas) Polri, Brigjen Polisi (Purn.) Yusri Yunus tutup usia pada Minggu malam.

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko ketika dihubungi awak media di Jakarta, Minggu.
"Turut berduka cita atas wafatnya Brigjen Polisi (Purn) Yusri Yunus," ucapnya.

Selengkapnya klik di sini.

2. Kades di Tangerang diduga perintahkan pasang pagar laut

Sebuah tayangan video baru-baru ini ramai diperbincangkan di jagat media sosial (medsos) terkait dugaan keterlibatan oknum Kepala Desa Kohod, Pakuhaji, Arsin yang sedang meninjau kegiatan pemasangan pagar laut di Kawasan Pesisir Pantai Utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten.

Dalam video berdurasi satu menit itu, menunjukkan diduga Kades Kohod, Arsin sedang berbincang dengan sejumlah pekerja untuk melakukan pemasangan pagar laut dari bambu sepanjang enam meter.

Pada tayangan video itu juga Kades Kohod tengah menunjuk lokasi dan mengarahkan para pekerja dalam pemasangan pagar bambu tersebut.

Selengkapnya klik di sini.

3. Polisi tangkap empat debt collector pengeroyok advokat di Surabaya

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya menangkap empat debt collector yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap seorang advokat di sebuah depot di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, pada Senin (13/1), sekitar pukul 19.00 WIB.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan menjelaskan para pelaku yang ditangkap diduga menggunakan kekerasan terhadap korban yang merupakan kuasa hukum dari nasabah yang memiliki tunggakan kartu kredit di salah satu bank.

"Korban atas nama Tjetjep Mohammad Yasien alias Gus Yasien mengalami luka-luka akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah pelaku," kata Kombes Pol Luthfie saat konferensi pers di kantor Polrestabes Surabaya, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

4. Hakim MK pertanyakan dasar hukum pemungutan suara Pilkada Banjarbaru

Hakim Mahkamah Konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kota Banjarbaru 2024, karena di dalam surat suara terdapat foto dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, tetapi satu pasangan calon di antaranya telah didiskualifikasi.

Pemilih yang mencoblos pasangan calon yang didiskualifikasi maka dikategorikan sebagai suara tidak sah. Akan tetapi, pemungutan suara tidak dilaksanakan dengan metode kotak kosong seperti diatur dalam Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

"Kalau surat suara dinyatakan tidak sah, itu sudah ada aturannya. Bagaimana kemudian dasar hukum yang bisa digunakan dan itu memiliki dasar legitimasi yang kuat, kalau kemudian pasangan calon itu tidak Pasal 54C dasarnya, seolah-olah normal, tapi kemudian itu dinyatakan sebagai suara tidak sah?" tanya Enny dalam sidang lanjutan sengketa Pilkada Kota Banjarbaru di MK, Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

5. Kompolnas: Kinerja Polri 100 hari kerja dukung capaian pemerintah

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyatakan bahwa kinerja Polri selama periode 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendukung target capaian pemerintah.

"Kami melihat sejauh ini Polri telah dan sedang melaksanakan kinerja yang mendukung program pemerintahan Prabowo-Gibran, baik itu Astacita, di antaranya penanggulangan judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi,” kata Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol. (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo ketika dihubungi di Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id- Kepala Desa (Kades) Gilang, Kecamatan Taman, berinisial S akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Senin (30/12) malam. Dia diduga terlibat dalam pungutan liar (pungli) biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023.

S digelandang keluar dari ruang pemeriksaan menuju mobil tahanan sekitar pukul 21.40 menggunakan rompi merah muda dengan tangan diborgol. Diketahui S sudah menjalani pemeriksaan sejak siang.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Senin (30/12), Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sidoarjo Jhon Franky Yanafia Ariandi membenarkan bahwa Kades Gilang telah ditahan. "Tersangka SLN selaku Kepala Desa Gilang memenuhi undangan atau panggilan dari penyidik dalam kapasitas sebagai tersangka," ujarnya di Kejari Sidoarjo.

Selepas dilakukan pemeriksaan, telah dipertimbangkan bahwa S memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk dilakukan penahanan. Sebelumnya, masih kata Jhon, saat dipanggil sebagai saksi, Kades Gilang sudah mangkir dari panggilan penyidik Pidsus Kejari Sidoarjo sejumlah dua kali tanpa alasan yang jelas. "Yang bersangkutan sudah kami tahan, masih dalam pemeriksaan penyidikan. Sudah diperoleh minimal dua alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindakan pungli terhadap program PTSL," ungkapnya.

Padahal, tersangka mengetahui dan menyadari jika memang ada program pungli PTSL di wilayahnya. Tersangka diperiksa tim penyidik Pidsus Kejari Sidoarjo sejak sekitar pukul 11.00 hingga 21.40.

Menurut Jhon, Kades Gilang kini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur selama 20 hari ke depan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka disangkakan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kades Gilang, S, dua kali mangkir dari panggilan tim penyidik Pidsus Kejari Sidoarjo tanpa alasan yang jelas. Sementara itu, kuasa hukum S, Irma Rahmawati mengatakan, pihaknya akan segera mengajukan penangguhan penahanan. "Ada fakta-fakta baru yang kami ungkap, klien kami tidak ada sepeserpun menggunakan dana pungli atau PTSL kita sudah buktikan di depan penyidik," ujarnya.

Menurutnya, pertimbangan dari pengajuan penangguhan penahanan, tersangka kooperatif dan membuka fakta-fakta yang sebelumnya belum terungkap. "Jadi ada tambahan bukti bahwa tidak ada unsur pidana sebetulnya. Klien saya mengetahui ada (PTSL) sempat dicegah tapi hanya ditegur," ungkapnya.

Sebelumnya, Kades Gilang diketahui telah mengembalikan uang milik warga melalui panitia PTSL. Berdasarkan keterangan tersangka, dia mengaku ada desakan dari pengacara sebelumnya untuk mengembalikan uang tersebut. "Jadi klien kami didorong oleh pengacara lama untuk mengembalikan uang yang notabennya tidak pernah dinikmati sekitar Rp 200 juta. Jadi ada unsur ketakutan pak," tutupnya.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan

MJ (56), Kepala Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Sampang ditahan Kejari Sampang. Melalui kuasa hukumnya MJ membeberkan penyebab penahanan dalam kasus yang menjeratnya.

Jakfar Sodik Kuasa hukum MJ meminta semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apalagi dirinya meyakini kasus ini tidak ada kerugian negara seperti yang disangkakan pada kliennya.

"Mari kita sama-sama mengedepankan asas praduga tak bersalah. Presumption of innocence. Yang mana asas ini telah diatur dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU Kekuasaan Kehakiman," kata Jakfar, Jumat (32/12/2024)

Menurut Jakfar pendistribusian bantuan tersebut disalurkan oleh bank yang ditunjuk pemerintah langsung kepada masyarakat. Bahkan setiap penyaluran telah dilengkapi berita acara dari bank.

"Kami tim kuasa hukum akan terus bekerja dan berjuang untuk membuktikan bahwa tidak ada kerugian negara pada proses pendistribusian BLT DD tahun 2020 di desa Gunung Rancak ini," Ujar Jakfar

Jakfar mengaku telah mengantongi sejumlah bukti-bukti untuk membela kliennya. Meski demikian ia tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Kami telah mengumpulkan bukti-bukti yang akan kami sampaikan pada saat persidangan nanti. Tapi kami yakin bahwa rekan-rekan di kejaksaan ke depan akan bekerja secara profesional dan objektif dalam menangani perkara ini," tandasnya.

Sebelumnya, dugaan korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun anggaran 2020 itu ditangani Kejari setelah warga Gunung Rancak bernama Saodi, Mathedi, dan Bari melapor ke Kejari Sampang pada awal 2022.

Ribuan warga Gunung Rancak tidak terima kadesnya dikriminalisasi sehingga sempat mendemo Kejari Sampang dan bank penyalur. Warga menilai kasus itu sarat muatan politik, karena ketiga pelapor adalah timses rival politik Kades pada Pilkades sebelumnya.

Senin (9/12) sore, MJ (56) Kepala Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal Sampang resmi ditahan Kejari Sampang. Dia diduga terlibat kasus penyelewengan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) Tahun 2020.

Kepala kejaksaan Negeri Sampang Fadilah Helmi menyatakan kasus itu sudah cukup lama ditangani kejaksaan. Menurutnya penahanan tersangka dilakukan untuk memberi kepastian hukum.

"Jadi pas di momentum Hari Antikorupsi Sedunia ini, tersangka kami tahan. Penahanan tersangka MJ kami lakukan agar ada kepastian hukum mengingat kasus ini sudah bergulir lama," kata perempuan yang akrab disapa Dila itu.

Dila menyatakan ada sejumlah bukti bahwa Kades Gunung Rancak terlibat penyimpangan BLT DD dengan kerugian negara sebesar Rp 260 juta. Keterlibatan kades itu menguat usai penyidik kejaksaan memeriksa bendahara desa yang sebelumnya sudah ditetapkan tersangka dan ditahan.

Video: 2 Eks Kadis ESDM Babel Divonis 2-4 Tahun di Kasus Korupsi Timah

Video: 2 Eks Kadis ESDM Babel Divonis 2-4 Tahun di Kasus Korupsi Timah