Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

1. KPK tahan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyematkan rompi oranye bertuliskan "Tahanan KPK" kepada Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita (HGR) dan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri (AB).

KPK melakukan penahanan setelah keduanya berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

"Terhadap HGR dan AB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari terhitung mulai 19 Februari 2025 sampai dengan 10 Maret 2025," kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

2. Wakil Ketua MPR: #KaburAjaDulu autokritik untuk kebijakan lebih baik

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa fenomena #KaburAjaDulu di media sosial mesti dipandang sebagai autokritik bagi pemangku kepentingan untuk mendasari perbaikan sejumlah kebijakan dalam pembangunan nasional.

“Berbagai sudut pandang masyarakat terkait dengan fenomena #KaburAjaDulu harus disikapi dengan langkah-langkah positif demi mewujudkan kebijakan yang lebih baik,” kata Lestari sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

3. Imipas: 71 pegawai imigrasi dinonaktifkan imbas kasus pungli WNA China

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menonaktifkan 71 pegawai imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) imbas pungutan liar (pungli) yang dilakukan terhadap warga negara asing (WNA) asal China.

"Atas peristiwa tersebut, per hari tersebut telah dilakukan penonaktifan terhadap 71 pegawai," kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Jumlah tersebut, kata dia, terdiri dari satu mantan kepala kantor, satu mantan kepala bidang, satu kepala bidang, lima kasi pemeriksaan, 23 petugas supervisor dan 40 orang petugas counter.

Selengkapnya klik di sini.

​​​

4. Pemerintah fokus pulangkan napi WNI

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) menegaskan bahwa Pemerintah akan fokus untuk memulangkan narapidana (napi) warga negara Indonesia (WNI) ke tanah air.

Dalam rapat pembahasan pemindahan narapidana WNI di luar negeri untuk kembali ke Indonesia di Jakarta, Rabu, Deputi Imipas Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram mengungkapkan jumlah napi WNI di luar negeri yang sudah dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup cukup signifikan.

"Maka dari itu jangan hanya kita yang melakukan transfer, tetapi kita juga berusaha untuk meminta dilakukan pemindahan narapidana," ujar Nyoman, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Selengkapknya klik di sini.

5. Polda Banten tangkap paspampres gadungan tipu kepala daerah terpilih

Ditreskrimum Polda Banten menangkap seorang perempuan berinisial LA (43), warga Pontianak, yang mengaku sebagai anggota pasukan pengamanan Presiden (Paspampres), dengan surat tugas yang diduga palsu untuk meyakinkan kepala daerah terpilih.

Dirreskrimum Polda Banten Kombes Pol Dian Setyawan di Serang, Rabu mengatakan pelaku bermodus meyakinkan kepada kepala daerah di Provinsi Banten bahwa dirinya merupakan anggota Paspampres yang diperintah untuk berkoordinasi.

Selengkapnya klik sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Komjen Pol Purnawirawan Agus Andrianto turut angkat suara soal tren tagar #KaburAjaDulu yang ramai di media sosial baru-baru ini.

Usai rapat di Komisi XIII DPR, Agus sempat bingung saat ditanya soal tren tagar itu. Namun, menurut dia, masyarakat mestinya bersyukur bisa hidup di Indonesia dengan iklim tropis. Sebab, di luar negeri, musim dingin menurutnya sangat tidak menyenangkan.

"Kayaknya kita bersyukur lah hidup di Indonesia ya. Luar biasa. Di sana kalau musim dingin setengah mati," kata Agus di kompleks parlemen, Rabu (19/2).

Meski begitu, Agus mengaku pihaknya belum mencatat pergerakan ramai-ramai WNI yang ke luar negeri bersamaan dengan tren tersebut.

"Belum ada. Masih normal-normal aja," kata dia.

Media sosial baru-baru ini ramai dengan tagar #KaburAjaDulu. Tren itu berdasarkan pencarian di media sosial X berisi beragam unggahan mengenai ajakan meninggalkan Indonesia dan pindah ke negara lain. Entah pergi dari Indonesia untuk mengikuti pendidikan, bekerja di luar negeri, hingga hal lainnya.

Cuitan tagar tersebut juga disertai dengan keluhan warganet tanah air tentang berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia pada tahun ini.

Dalam tren #KaburAjaDulu ini, banyak warganet merekomendasikan sejumlah negara seperti Jerman, Jepang, Amerika, hingga Australia sebagai negara yang tepat untuk pindah.

Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menganggap warga negara Indonesia yang ingin merantau ke negara lain sangat bagus.

Namun, Hasan menyarankan warga Indonesia yang ingin merantau ke luar negeri harus memiliki keterampilan atau skill. Ia mengatakan skill sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak di luar negeri.

"Kalau mau merantau itu bagus, lho," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2).

Sejauh ini belum ada sih (peningkatan perjalanan), belum ada ya, masih normal-normal saja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa kondisi perjalanan ke luar negeri masih normal saat merespons adanya tren #KaburAjaDulu, di mana warganet mengajak WNI untuk menetap di luar negeri akibat situasi politik hingga ekonomi di Indonesia yang tak menentu.

"Sejauh ini belum ada sih (peningkatan perjalanan), belum ada ya, masih normal-normal saja," kata Agus usai menghadiri rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, masyarakat harus bersyukur karena tinggal di Indonesia. Dia mengatakan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang luar biasa dan memiliki semuanya.

"Di sana kalau musim dingin setengah mati, jangan coba untuk jualan di luar, bersyukur lah jadi warga Indonesia," ujar Agus.

Sebelumnya, tagar #KaburAjaDulu populer di media sosial. Banyak masyarakat yang sudah bekerja di luar negeri menyarankan warganet untuk mengikuti jejak mereka bekerja di luar negeri.

Tren tersebut meluas karena banyak pihak yang menyebutkan keuntungan bekerja di luar negeri, yaitu mendapatkan upah yang tinggi dan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Berbagai tokoh pemerintahan dan legislatif turut merespons mengenai tren tersebut. Salah satunya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris yang menilai tren itu harus menjadi momen otokritik bagi pemerintah.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, merespons tagar 'Kabur Aja Dulu' yang belakangan viral di media sosial menyikapi keadaan di Indonesia yang tidak baik-baik saja. Agus menyebut semestinya anak-anak muda di RI bersyukur tinggal di RI yang serba ada.

"Kayaknya kita harus bersyukurlah hidup di Indonesia ya, luar biasa ya, kita semuanya ada," kata Agus setelah menghadiri rapat kerja di Komisi XIII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

Agus menyinggung cuaca dingin di luar negeri yang belum tentu sesuai dengan kondisi tubuh masyarakat RI. Ia meminta semua pihak bersyukur jadi WNI.

"Di sana kalau musim dingin setengah mati. Jangan coba untuk jualan di luar, bersyukurlah jadi warga Indonesia," katanya.

Adapun fenomena #KaburaAjaDulu mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap berbagai masalah di Indonesia yang membuat para generasi muda ingin pindah ke negara asing. Tagar itu muncul sebagai bentuk sindiran dan tuntutan agar pemerintah Indonesia kembali ke trek yang benar dan bisa memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya kepada masyarakat seperti yang diamanatkan UUD 1945.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini