Mahkamah Agung Federasi Rusia resmi mencabut Taliban dari daftar organisasi teroris. Keputusan ini menandai langkah baru Rusia dalam mempererat hubungan bilateral dengan penguasa de facto Afghanistan tersebut.

"Dengan keputusan Mahkamah Agung Federasi Rusia, larangan sebelumnya terhadap aktivitas Taliban-yang termasuk dalam daftar federal organisasi yang diakui sebagai teroris-telah dicabut," ujar seorang hakim, dikutip kantor berita negara TASS seperti dilansir AFP, Kamis (17/4/2025).

"Keputusan ini mulai berlaku secara hukum mulai hari ini," tambahnya.

Langkah hukum ini mengikuti permintaan Jaksa Agung Rusia yang pada bulan lalu mengajukan pencabutan status teroris bagi Taliban. Permintaan tersebut muncul setelah serangkaian kunjungan pejabat tinggi Taliban ke Moskow.

Taliban sebelumnya telah menghadiri forum ekonomi internasional di Saint Petersburg pada 2022 dan 2024. Selain itu, diplomat utama kelompok tersebut juga melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, di Moskow pada Oktober 2024.

Taliban menguasai pemerintahan Afghanistan sejak Agustus 2021, setelah pasukan Amerika Serikat mundur dari negara itu dan pemerintahan yang diakui secara internasional tumbang. Rusia menyebut penarikan pasukan AS sebagai sebuah "kegagalan" dan sejak saat itu mengambil langkah strategis untuk menormalisasi hubungan dengan Taliban.

Moskow kini melihat Taliban sebagai mitra potensial dalam kerja sama ekonomi dan penanggulangan terorisme di kawasan Asia Tengah.

Baca selengkapnya di detikNews.

Negera di Asia dengan iklim tropis sepertinya terlalu nyaman bagi orang-orang Eropa. Seperti yang terjadi di Thailand, seorang pria Inggris tinggal di sana selama 25 tahun, walau hanya mengantongi visa liburan 30 hari.

Dikutip detikTravel dari Independent UK pada Kamis (27/2/2025), turis yang overstay di Thailand itu adalah pria asal Inggris yang tak disebutkan namanya dan berusia 60 tahun. Ia tiba di negeri gajah putih dengan visa liburan pada 9 Januari 2000.

Pria itu ditangkap oleh divisi imigrasi di Chiang Mai, kota terbesar di Thailand utara, tempat ia tinggal selama 12 tahun terakhir pada Senin. Setelah ditelusuri didapatkan selama 13 tahun pertama, pria itu membangun kehidupan dengan seorang wanita Thailand di Bangkok. Bersama perempuan itu, dia memiliki seorang anak.

Kemudian, 12 tahun lalu mereka pindah ke Chiang Mai karena alasan ekonomi. Pria itu tidak memiliki pekerjaan, sehingga hidup dari uang dari keluarganya di Inggris.

Ia berhasil menghindari penangkapan oleh otoritas Thailand selama 9.135 hari. Sekarang ia akan dideportasi kembali ke Inggris sebagai bagian dari tindakan keras oleh polisi imigrasi.

Namanya dirahasiakan karena polisi masih menyelidiki bagaimana ia bisa tinggal begitu lama di negara itu.

Pria itu mengaku bahwa ia tidak mengajukan perpanjangan visanya setelah izin pertamanya tiba, kata unggahan itu. Namun, ia berhasil mengajukan perpanjangan paspor pada tahun 2018, kata polisi.

"Orang tersebut dibawa ke petugas investigasi di Kantor Polisi Kota Chiang Mai untuk proses hukum dan menunggu deportasi kembali ke negara asal," kata unggahan di halaman Facebook Imigrasi Chiang Mai.

Ia telah didakwa sebagai "orang asing yang masuk dan tinggal di Kerajaan setelah izinnya habis".

Polisi di Chiang Mai menemukan pria itu saat memeriksa lokasi-lokasi di kota itu yang berisiko menampung orang asing tanpa izin resmi di negara itu.

Polisi Thailand mengatakan itu adalah "rekor" melewati batas visa, memecahkan rekor sebelumnya dari seorang pria Pakistan yang melewati batas visanya selama 10 tahun, menurut kantor berita AFP.

Kota di utara tempat ia ditangkap adalah kota terbesar kedua di Thailand, dengan populasi sekitar 1,2 juta orang.

Artikel ini telah tayang di detikTravel

Kepolisian Turki telah menangkap 282 tersangka dalam operasi penggerebekan skala nasional terhadap militan Kurdi yang dilarang. Informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, pada Selasa (18/2).

Mengutip dari detikNews, penangkapan ini terjadi di tengah upaya baru untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama empat dekade. Setelah hampir satu dekade terhenti, pembicaraan damai kembali mencuat setelah partai nasionalis garis keras secara tak terduga menawarkan perdamaian kepada pemimpin Kurdi yang dipenjara, Abdullah Ocalan, pada Oktober lalu.

Menurut laporan yang dikutip dari AFP, Yerlikaya mengungkapkan bahwa penggerebekan telah berlangsung selama lima hari terakhir di 51 kota, termasuk Istanbul, Ankara, dan Diyarbakir, yang mayoritas penduduknya merupakan etnis Kurdi. Informasi ini disampaikan melalui unggahan di media sosial X pada Selasa (18/2/2025).

Pada hari yang sama, otoritas Turki mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 60 orang, termasuk anggota partai pro-Kurdi utama, DEM, serta beberapa tokoh sayap kiri yang diduga terlibat dalam aktivitas terorisme. "Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 orang telah ditahan sejauh ini," kata kantor kejaksaan Istanbul dalam sebuah pernyataan resmi.

Partai DEM menanggapi operasi ini melalui unggahan di X dengan menyatakan bahwa "Turki terbangun hari ini dengan operasi lain" terhadap anggota-anggota partai mereka. "Jelas bahwa prospek solusi dan perdamaian mulai membuat sebagian orang terjaga di malam hari," demikian pernyataan yang disampaikan.

Sementara itu, partai garis keras MHP mendesak Ocalan untuk meninggalkan kekerasan sebagai imbalan atas kemungkinan pembebasannya lebih awal dari Pulau Imrali, tempat ia menjalani hukuman penjara seumur hidup dalam sel isolasi sejak 1999.

Didukung oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, seruan ini memunculkan harapan baru bagi berakhirnya konflik yang telah merenggut puluhan ribu nyawa selama bertahun-tahun.

Artikel ini telah tayang di detikNews.

Muncul tren wanita lanjut usia di Jepang lebih memilih untuk tinggal dalam penjara. Keinginan mereka sebenarnya sederhana, karena kesepian di luar sana.

Dikutip dari CNN, jumlah narapidana berusia 65 tahun atau lebih meningkat hampir kali lipat dari tahun 2003 hingga 2022.

Seorang petugas di Penjara Wanita Tochigi yang terletak di utara Tokyo, Takayoshi Shiranag mengatakan, beberapa narapidana wanita lansia itu bahkan rela membayar demi tetap menetap di balik jeruji besi itu.

"Bahkan ada orang yang mengatakan mereka akan membayar 20.000 atau 30.000 yen (sekitar Rp 2-3 juta) sebulan untuk tinggal di sini selamanya," kata dia, dikutip dari CNN.

Lapas itu memang menjadi penjara wanita terbesar di Jepang. Sejumlah narapidana lansia terlihat berjalan di sepanjang koridor, beberapa menggunakan alat bantu jalan. Para pekerja lapas membantu mereka untuk mandi, makan, berjalan, dan minum obat, layaknya petugas di panti jompo.

Diusir Anak

Seorang narapidana bernama Akiyo (81), bukan nama asli, mengaku menjalani kehidupan yang lebih stabil saat berada di dalam penjara. Nenek berambut pendek beruban yang kulitnya dipenuhi bintik-bintik tanda penuaan itu, sedang menjalani hukuman karena mencuri makanan.

"Ada banyak orang baik di penjara ini. Mungkin kehidupan ini adalah yang paling stabil bagi saya," kata dia. Sehari-hari, para narapidana lansia di Tochigi harus bekerja sebagai buruh pabrik.

Namun, pekerjaan itu justru cocok bagi sebagian orang. Di lapas, mereka mendapat makanan rutin, layanan kesehatan gratis, perawatan orang tua, dan persahabatan yang tidak mereka dapatkan di luar sana.

The Tokushima prison is seen in Tokushima, Japan, March 1, 2018. Picture taken March 1, 2018. REUTERS/Toru Hanai Foto: REUTERS/Toru Hanai

Bagi Akiyo, kehidupannya di penjara adalah masa hukuman kedua setelah sebelumnya pernah dipenjara saat berusia 60-an tahun karena tuduhan yang sama, yaitu mencuri makanan. Pada tindak pencurian kedua kalinya, dia mengaku harus hidup dengan uang pensiun yang sangat kecil dan dibayarkan setiap dua bulan sekali.

Dengan uang sedikit, Akiyo memutuskan untuk mencuri. Dia mengira tindakannya itu merupakan masalah yang kecil. Di sisi lain, putranya yang berusia 43 tahun mengaku tidak ingin hidup bersamanya.

"Saya harap kamu pergi saja." kata Akiyo menirukan ucapan anaknya.

Dapat Perawatan Medis Gratis

Narapidana lain, Yoko (51), bukan nama asli, dipenjara atas tuduhan penggunaan narkoba sebanyak 5 kali dalam 25 tahun terakhir. Menurutnya, setiap kali ia kembali, penghuni lapas penjara tampak semakin menua.

"(Beberapa orang) melakukan hal-hal buruk dengan sengaja dan tertangkap sehingga mereka bisa masuk penjara lagi, jika mereka kehabisan uang," kata Yoko.

Di penjara, para lansia itu tetap mendapatkan perawatan medis gratis jika sakit. Namun, begitu bebas, mereka harus membayar sendiri biaya perawatan rumah sakit. Oleh sebab itu, sebagian lansia wanita memilih untuk sebisa mungkin tinggal selamanya di lapas.

Artikel ini telah tayang di detikHealth

Pemerintah Fukushima tegas terhadap warga yang melanggar aturan pembuangan sampah. Nama-nama pelanggar akan diumumkan di situs pemerintah kota.

Hal itu dilakukan untuk memastikan, agar warga benar-benar memilah sampah sesuai dengan jenis dan ukuran.

Langkah itu menjadi terobosan, karena kebanyakan kota-kota lain di Jepang hanya sebatas mengungkap pelanggar dari kalangan pelaku usaha, bukan individu.

Dikutip dari detikTravel, sebelum aturan baru itu disahkan, para petugas pengumpul sampah biasanya menempelkan stiker pada kantong sampah penanda bahwa terjadi pelanggaran.

Pemilik kantong sampah yang ditandai dengan stiker harus memilah ulang sampah yang mereka hendak buang sesuai dengan ketentuan.

Sementara itu, degan peraturan yang baru disahkan itu memungkinkan para petugas untuk menelusuri identitas para pelanggar yang membiarkan sampah mereka tidak dipilah dengan benar selama sepekan.

Penelusuran ini dilakukan dengan mengorek kantong sampah guna menemukan dokumen-seperti surat-yang bisa menunjukkan identitas pemilik kantong sampah. Saat identitas pelanggar teridentifikasi, para petugas kemudian bisa memberikan teguran secara bertahap.

Pertama teguran lisan, teguran tertulis, dan yang terakhir pengungkapan nama mereka di situs pemerintah kota.

Pihak berwenang Fukushima mengeklaim bahwa inspeksi sampah itu akan dilakukan secara tertutup guna mengantisipasi isu pelanggaran privasi.

Wali kota Fukushima, Hiroshi Kohata, mengatakan bahwa peraturan baru tersebut dimaksudkan untuk mendorong pengurangan limbah dan metode pembuangan yang tepat.

"Tidak ada yang ilegal dalam mempublikasikan penghasil limbah jahat yang tidak mematuhi peraturan dan tidak mengikuti arahan dan anjuran kota," kata pihak berwenang di kota itu, seperti dikutip Mainichi.

Aturan soal sampah berbeda di masing-masing wilayah

Pembuangan sampah merupakan hal yang dianggap sangat serius di Jepang. Sejak tahun 1990-an, pemerintah Jepang mematok target nasional untuk tidak menumpuk sampah di tempat pembuangan akhir.

Kala itu mereka juga berambisi mengurangi sampah dan mempromosikan daur ulang. Masing-masing pemerintah daerah menyelaraskan target nasional tersebut dengan cara mereka berbeda.

Di Fukushima, kantong sampah harus diletakkan di tempat pengumpulan setiap pagi pukul 08.30. Namun, warga dilarang mengumpulkan sebelum waktu yang ditentukan.

Ilustrasi warga buang sampah Foto: Getty Images/iStockphoto/Imgorthand

Berbagai jenis sampah dipilah berdasarkan jenisnya-mudah terbakar, tidak mudah terbakar, dan dapat didaur ulang. Masing-masing jenis sampah dikumpulkan pada waktu yang berbeda.

Warga yang ingin membuang sampah barang-barang dengan ukuran melebihi ketentuan-seperti peralatan rumah tangga dan mebel-wajib membuat jadwal khusus untuk membuang sampah-sampah tersebut.

Salah satu yang paling ambisius adalah Kota Kamikatsu. Warga di kota itu merasa bangga karena mereka memilah sampah menurut 45 kategori.

Sementara itu, pemerintah Prefektur Kagoshima mewajibkan penduduk menulis nama di kantong sampah mereka. Dua tahun lalu kota Chiba menguji coba sistem berbasis kecerdasan buatan guna membantu warga membuang sampah dengan benar.

Artikel ini telah tayang di detikTravel