Presiden Prabowo Subianto menunjuk tiga jajarannya di Kabinet Merah Putih sebagai Juru Bicara sebelum Hasan Nasbi mundur sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

Hasan mengaku telah mengundurkan diri dari jabatannya sejak Senin (21/4) kemarin. Ia menyebut alasan mundur diri dikarenakan adanya persoalan yang tidak lagi mampu diatasi kemampuannya.

Ia mengatakan surat pengunduran diri itu telah diserahkan kepada Prabowo melalui dua orang sahabatnya yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Lewat pengunduran dirinya itu, Hasan mengaku memberi kesempatan bagi figur lain yang dirasa lebih pantas menggantikan posisinya itu. Hal itu, kata dia, merupakan jalan terbaik demi kelancaran komunikasi pemerintahan di masa yang akan datang.

Prasetyo membenarkan apabila Prabowo telah menerima surat pengunduran diri itu. Hanya saja, ia mengatakan Prabowo masih mempelajari terlebih dahulu dan belum meneken keputusan mundurnya Hasan.

"Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya. Jadi, belum sampai kepada tahap sudah diteken apalagi sampai tahap mencari penggantinya," jelasnya.

Beberapa hari sebelum mundurnya Hasan, Prabowo juga sudah menunjuk Prasetyo sebagai Juru Bicara baru. Ketika itu Prasetyo mengaku diminta untuk ikut berperan aktif sebagai Juru Bicara.

Ia juga menyebut kehadiran dirinya sebagai Juru Bicara juga tidak akan menghilangkan peran PCO yang kala itu masih dipimpin Hasan. Menurutnya semuanya tetap berjalan seperti sebelumnya. Sementara dirinya hanya ikut membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan bakal ada tambahan dua Juru Bicara baru yang akan bertugas bersama dirinya. Keduanya yakni Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.

Meski begitu, ia membantah adanya kocok ulang atau reshuffle kabinet terhadap posisi Kepala PCO buntut adanya penambahan tiga Juru Bicara Istana itu.

"Enggak (reshuffle), sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ini diminta untuk ikut aktif membantu. Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa," ujarnya kepada wartawan, Senin (21/4).

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) merespons penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto . Menurutnya, penunjukan itu merupakan hal positif karena merupakan bentuk penguatan komunikasi publik pemerintah yang diperlukan untuk menjawab tantangan penyampaian informasi kepada masyarakat luas.

?Ya saya rasa Bapak Presiden juga memandang perlu terus dilakukan penguatan, karena komunikasi publik pemerintah yang dilakukan selama ini tentu harus terus kita perluas," ujar AHY di Jakarta Selatan, Rabu (23/4/2025).

AHY mengatakan, pemerintah harus terus menjelaskan berbagai kebijakan kepada masyarakat melalui sumber yang kredibel dan bisa dijadikan rujukan. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang kuat dalam menyampaikan arah kebijakan Presiden.



"Sebetulnya ini juga berlaku bagi kami. Banyak hal yang harus dijelaskan kepada masyarakat luas, termasuk soal infrastruktur, misalnya. Itulah mengapa dalam berbagai kesempatan saya juga ingin membantu menjelaskan sebetulnya apa yang menjadi arahan direktif Bapak Presiden Prabowo," ucap AHY.

AHY menilai penunjukan Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai jubir Presiden Prabowo merupakan langkah strategis yang akan memperkuat komunikasi lintas sektor dan membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah secara lebih utuh. "Ini contoh bahwa rasa-rasanya penguatan komunikasi seperti ini baik saja dan positif maksud saya," jelasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai jubir. Sebelumnya, Prabowo telah membentuk Presidential Communication Office (PCO) atau Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dikepalai oleh Hasan Nasbi.

Dalam sebuah kesempatan, Prasetyo mengatakan, bahwa dirinya tidak perlu dilantik oleh Presiden sebagai jubir. Dia hanya menegaskan agar jabatannya sebagai Mensesneg juga harus aktif sebagai jubir.

"Enggak, enggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," ucap Prasetyo dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Prasetyo menjelaskan perbedaannya dengan PCO. Dia hanya menegaskan diminta Kepala Negara untuk membantu PCO. "Enggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu gitu," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi telah melantik pejabat dan jajaran lembaganya di Gedung Krida Bhakti Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (18/11).

Pada kesempatan itu, enam juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan turut dilantik, yakni Philips Jusario Vermonte, Adita Irawati, Ujang Komarudin, Prita Laura, Dedek Prayudi, dan Hariqo Wibawa Satria.

Berikut profil mereka:

1. Philips Jusario Vermonte

Philips merupakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Berdasarkan laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Philips tercatat sebagai dosen tetap pada program studi ilmu politik UIII.

Beberapa mata kuliah yang diajarkan oleh Philips pada semester ganjil tahun ajaran 2024/2025 adalah policy communication and climate diplomacy, PhD qualifying exam, independent study, electoral and political competitions in the muslim world, dan electoral and political competitions in muslim societies.

Selain itu, Philips pernah menjadi panelis debat Pemilu 2024, dan sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Adapun saat ini Philips diamanahi sebagai Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

2. Adita Irawati

Adita selama Februari 2020 sampai dengan Oktober 2024 merupakan mantan Juru Bicara Kementerian Perhubungan.

Sebelumnya, Adita pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden masa Pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo. Ia juga sempat bekerja sebagai Vice President Corporate Communication di PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel).

Selain itu, dia saat ini menjabat sebagai komisaris PT Citilink Indonesia.

3. Ujang Komarudin

Berdasarkan laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Ujang Komarudin merupakan dosen tetap Universitas Al-Azhar Indonesia pada program studi ilmu hubungan internasional.

Pada semester genap tahun ajaran 2023-2024, Ujang mengajar mata kuliah kewarganegaraan, militer dan politik, Pancasila, magang, dan skripsi.

Walaupun demikian, dia kerap kali muncul di berbagai media, baik daring maupun televisi, sebagai pengamat politik. Saat ini Ujang juga merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review.

4. Prita Laura

Prita merupakan mantan jurnalis pada salah satu stasiun televisi swasta nasional sejak 2003-2018.

Setelah 15 tahun menjalani dunia jurnalistik, Prita kemudian mengundurkan diri. Kemudian, Prita menjadi Tenaga Ahli Komunikasi di Kantor Staf Presiden sejak 2020.

Sebelum dilantik sebagai Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan, dia sempat memberikan keterangan pers terkait program “Lapor Mas Wapres” pada Kamis (14/11), di Gedung Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta.

5. Dedek Prayudi

Dedek Prayudi atau akrab disapa Uki merupakan Ketua DPP dan Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pada Pemilu 2019, Uki sempat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI di daerah pemilihan Jawa Barat IX. Kemudian pada Pemilu 2024, dia mencalonkan kembali sebagai calon anggota DPR RI di daerah pemilihan DKI Jakarta I.

Sebelum diangkat menjadi jubir, dia merupakan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan.

6. Hariqo Wibawa Satria

Hariqo sempat menjadi calon anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan DKI Jakarta 10 pada Pemilu 2024.

Selain itu, dia sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Komunikonten sejak 2015-2023.

Sebelum diangkat menjadi jubir, dia merupakan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024