JAKARTA - Nama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi muncul dalam dakwaan kasus judi online (judol) yang menyeret pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Diketahui, Budi Arie kala itu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi menegaskan menghormati proses hukum.

?Pemerintah itu menghormati proses hukum. Jadi, biarkan saja proses hukum ini berjalan. Dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang,? tegas Hasan di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/5/2025).



Sementara itu, saat ditanya apakah sudah ada komunikasi langsung dari Istana kepada Budi Arie menyusul namanya yang muncul dalam dakwaan, Hasan mengaku tidak memiliki informasi perihal tersebut.

?Tapi kan kalau komunikasi tidak sulit, ya. Bisa telepon, bisa ketemu kapan saja. Jadi komunikasi itu bukan sesuatu hal yang sulit. Cuma, saya belum punya informasi apakah sudah bicara langsung terkait soal ini,? kata Hasan.

?Walaupun ini kan juga masih penyebutan saja di dalam proses hukum. Jadi artinya beliau sendiri juga belum ada proses hukum apa-apa. Jadi kita pantau saja,? ujar Hasan.

Hasan kembali menegaskan proses hukum harus diikuti. Penegasan ini disampaikan jika Budi Arie dipanggil buntut namanya muncul di dakwaan kasus judol.

?Ya, ikuti saja prosedur hukum. Kita kan enggak mengintervensi proses hukum. Makanya saya bilang, yang salah akan kelihatan salah ketika proses hukum ini berjalan. Yang tidak salah juga jangan dipaksain bersalah. Yang tidak salah juga akan kelihatan tidak bersalah kalau dalam proses hukum, kan gitu,? tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah saat ini masih membahas substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sehingga belum ada rencana menerbitkan surat presiden (surpres) baru ke DPR RI.

“Belum sampai ke tahap terbitkan surpres. Kami sedang intensif berkomunikasi mengenai substansi mendasar di dalam RUU tersebut,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Jumat.

RUU Perampasan Aset bergulir sejak hampir dua dasawarsa yang lalu, sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008.

RUU itu sempat masuk program legislasi nasional (prolegnas) pada 2023, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun yang sama, juga telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset sebagai RUU usulan pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan DPR RI. Walaupun demikian, sejauh ini RUU itu belum kembali dibahas secara formal baik oleh pemerintah maupun DPR RI.

Dalam kesempatan terpisah, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini juga belum berencana menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) perampasan aset, karena pemerintah memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Sampai hari ini belum. Beliau (Presiden Prabowo) lebih memilih, kami memilih untuk berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Prasetyo kemudian menekankan Presiden Prabowo tetap pada komitmennya mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Komitmen itu telah dinyatakan oleh Presiden Prabowo salah satunya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

“Beliau saat May Day juga menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen yang sebenarnya ini tidak aneh, karena salah satu Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah mengenai pemberantasan korupsi. (UU Perampasan Aset) ini kan turunannya,” sambung Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) rampung terlebih dahulu.

"Pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kami akan membahas KUHAP dulu," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5), menanggapi pertanyaan soal pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dia mengatakan DPR RI tidak ingin pembahasan RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset dilakukan secara tergesa-gesa.

"Karena kalau tergesa-gesa, nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu akan rawan," kata Puan.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menargetkan RUU KUHAP rampung tahun ini.

"Dinyatakan bahwa oleh pimpinan (Komisi III) itu tahun ini akan diselesaikan," kata Bob di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto belum mempertimbangkan menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) perampasan aset.

Prasetyo menjelaskan pemerintah saat ini memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

“Sampai hari ini belum. Beliau (Presiden Prabowo) lebih memilih, kami memilih untuk berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Terlepas dari itu, Prasetyo menekankan Presiden Prabowo tetap pada komitmennya mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Komitmen itu telah dinyatakan oleh Presiden Prabowo salah satunya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

“Beliau saat May Day juga menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen yang sebenarnya ini tidak aneh, karena salah satu Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah mengenai pemberantasan korupsi. (UU Perampasan Aset, red.) ini kan turunannya,” sambung Prasetyo Hadi, yang juga menteri sekretaris negara.

Prasetyo kemudian mengungkap dalam pertemuan dengan beberapa pimpinan partai politik, Presiden juga menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu isu yang dibahas bersama.

“Ini bukan belum didiskusikan Beliau. Jadi, pada saat pertemuan dengan ketum-ketum (ketua umum) partai, ini salah satu materi (yang dibahas),” kata Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) rampung terlebih dahulu.

"Pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kami akan membahas KUHAP dulu," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5), menanggapi pertanyaan soal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Dia mengatakan DPR RI tidak ingin pembahasan RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset dilakukan secara tergesa-gesa.

"Karena kalau tergesa-gesa, nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu akan rawan," kata Puan.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menargetkan RUU KUHAP rampung tahun ini.

"Dinyatakan bahwa oleh pimpinan (Komisi III) itu tahun ini akan diselesaikan," kata Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).

RUU Perampasan Aset bergulir sejak hampir dua dasawarsa yang lalu sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008. RUU itu sempat masuk program legislasi nasional (prolegnas) pada 2023, dan Presiden Ke-7 Joko Widodo pada tahun yang sama, juga telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset sebagai RUU usulan pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan DPR RI. Walaupun demikian, sejauh ini RUU itu belum kembali dibahas secara formal baik oleh pemerintah maupun DPR RI.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Mensesneg itu juga bisa bicara apa saja karena beliau yang paling tahu semua kebijakan pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan bahwa peran antara dirinya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi selaku Juru Bicara Presiden tidak tumpang tindih.

"Jadi, sebenarnya kalau Mensesneg mau lebih aktif bicara, itu sama sekali tidak tumpang tindih karena pasti sama apa yang disampaikan oleh Mensesneg itu juga bagian dari hal-hal yang harus juga kami sampaikan," kata Hasan kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Hasan menyatakan bahwa tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan telah diatur dalam peraturan presiden (perpres).

Sementara itu, kata dia, Mensesneg sebagai pejabat paling senior di Istana memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi apa pun terkait dengan kebijakan pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya tetap konsisten menjalankan tugas sesuai dengan amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan, yaitu mengomunikasikan informasi strategis terkait dengan visi Astacita Presiden Prabowo serta program prioritas lainnya.

"Tapi ya kalau Mensesneg itu juga bisa bicara apa saja karena beliau yang paling tahu semua kebijakan pemerintah," kata Hasan.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi kabar mengenai perannya sebagai Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto.

"Enggak perlu dilantik, kami semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg, diminta juga untuk ikut aktif," ujar Prasetyo, Kamis (17/4).

Saat ditanya soal perannya sebagai juru bicara dibandingkan dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prasetyo menegaskan tidak ada perbedaan atau pergantian.

"Semua bareng, PCO tetap, nah kami tetap diminta untuk membantu," katanya.

Hasan Nasbi sempat mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala PCO. Namun, belakangan Hasan menyampaikan bahwa dirinya diminta untuk melanjutkan tugasnya memimpin lembaga tersebut.

"Saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesneg, bertemu juga dengan Bapak Seskab, dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi, kira-kira begitu keadaannya," kata Hasan.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com -Prasetyo Hadi jadi sorotan setelah mundurnya Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Sebelum Hasan Nasbi mundur, Presiden Prabowo telah resmi menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden.

Dilansir dari laman Partai Gerindra, Prasetyo menjelaskan bahwa peran sebagai juru bicara sejatinya tidak berbeda dengan tugas PCO yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

“Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu,” ungkapnya pada Kamis (17/4/2025).

Namun, Prasetyo Hadi akhirnya berganti peran menjadi Kepala PCO setelah Hasan Nasbi mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.

Hasan sendiri mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025 melalui surat yang dikirimkan ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Profil Prasetyo Hadi

Prasetyo Hadi adalah politisi dan pengusaha yang merupakan kader dari Partai Gerindra.

Dilansir dari laman resmi Fraksi Partai Gerindra, Prasetyo Hadi adalah lulusan SMA Taruna Nusantara pada 1998.

Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 itu kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

Ia lulus dengan gelar S1 dari jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 2006.

Perjalanan Karier Prasetyo Hadi

Dilansir dari Kompas.com, Prasetyo Hadi menjadi kader Partai Gerindra sejak 2008.

Ia kemudian menjabat sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.

Prasetyo Hadi sempat menjadi anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020.

Saat itu, Prasetyo Hadi maju sebagai pengganti Harry Poernomo yang mengundurkan diri.

Ia terpilih karena perolehan suaranya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI berada di urutan terbanyak kedua pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk tiga jajarannya di Kabinet Merah Putih sebagai Juru Bicara sebelum Hasan Nasbi mundur sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

Hasan mengaku telah mengundurkan diri dari jabatannya sejak Senin (21/4) kemarin. Ia menyebut alasan mundur diri dikarenakan adanya persoalan yang tidak lagi mampu diatasi kemampuannya.

Ia mengatakan surat pengunduran diri itu telah diserahkan kepada Prabowo melalui dua orang sahabatnya yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Lewat pengunduran dirinya itu, Hasan mengaku memberi kesempatan bagi figur lain yang dirasa lebih pantas menggantikan posisinya itu. Hal itu, kata dia, merupakan jalan terbaik demi kelancaran komunikasi pemerintahan di masa yang akan datang.

Prasetyo membenarkan apabila Prabowo telah menerima surat pengunduran diri itu. Hanya saja, ia mengatakan Prabowo masih mempelajari terlebih dahulu dan belum meneken keputusan mundurnya Hasan.

"Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya. Jadi, belum sampai kepada tahap sudah diteken apalagi sampai tahap mencari penggantinya," jelasnya.

Beberapa hari sebelum mundurnya Hasan, Prabowo juga sudah menunjuk Prasetyo sebagai Juru Bicara baru. Ketika itu Prasetyo mengaku diminta untuk ikut berperan aktif sebagai Juru Bicara.

Ia juga menyebut kehadiran dirinya sebagai Juru Bicara juga tidak akan menghilangkan peran PCO yang kala itu masih dipimpin Hasan. Menurutnya semuanya tetap berjalan seperti sebelumnya. Sementara dirinya hanya ikut membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan bakal ada tambahan dua Juru Bicara baru yang akan bertugas bersama dirinya. Keduanya yakni Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.

Meski begitu, ia membantah adanya kocok ulang atau reshuffle kabinet terhadap posisi Kepala PCO buntut adanya penambahan tiga Juru Bicara Istana itu.

"Enggak (reshuffle), sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ini diminta untuk ikut aktif membantu. Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa," ujarnya kepada wartawan, Senin (21/4).

KOMPAS.com -Prasetyo Hadi jadi sorotan setelah mundurnya Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Sebelum Hasan Nasbi mundur, Presiden Prabowo telah resmi menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden.

Dilansir dari laman Partai Gerindra, Prasetyo menjelaskan bahwa peran sebagai juru bicara sejatinya tidak berbeda dengan tugas PCO yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

“Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu,” ungkapnya pada Kamis (17/4/2025).

Namun, Prasetyo Hadi akhirnya berganti peran menjadi Kepala PCO setelah Hasan Nasbi mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.

Hasan sendiri mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025 melalui surat yang dikirimkan ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Profil Prasetyo Hadi

Prasetyo Hadi adalah politisi dan pengusaha yang merupakan kader dari Partai Gerindra.

Dilansir dari laman resmi Fraksi Partai Gerindra, Prasetyo Hadi adalah lulusan SMA Taruna Nusantara pada 1998.

Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 itu kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

Ia lulus dengan gelar S1 dari jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 2006.

Perjalanan Karier Prasetyo Hadi

Dilansir dari Kompas.com, Prasetyo Hadi menjadi kader Partai Gerindra sejak 2008.

Ia kemudian menjabat sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.

Prasetyo Hadi sempat menjadi anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020.

Saat itu, Prasetyo Hadi maju sebagai pengganti Harry Poernomo yang mengundurkan diri.

Ia terpilih karena perolehan suaranya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI berada di urutan terbanyak kedua pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019.

Di DPR, iai bertugas di Komisi II yang membidangi soal pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan, dan reforma agraria.

Setelah Prabowo terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029, Prasetyo Hadi ditunjuk untuk menduduki jabatan Mensesneg di Kabinet Merah Putih.

Prasetyo Hadi kemudian ditunjuk menjadi Jubir Presiden yang tugasnya beriringan dengan Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO.

Selain berkarir di bidang politik, Prasetyo Hadi juga tercatat sebagai Komisaris di PT. Sentra Strategis Indonesia sejak 2014 sampai sekarang.

Ia juga menjadi Direktur Utama PT. Tusen Hutami Lestari sejak 2016 sampai saat ini.

Harta Kekayaan Prasetyo Hadi

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id pada Rabu (30/4/2025), Prasetyo Hadi memiliki total harta kekayaan mencapai 11.605.075.158.

Hal ini tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 19 Januari 2025 ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Harta itu terdiri dari sebidang tanah di Kota Bogor yang dilaporkan dari hasil sendiri senilai Rp 3.300.000.000.

Ada juga dua bidang tanah di Kota Bondowoso masing-masing senilai Rp. 679.470.000 dan Rp. 1.305.315.000.

Kemudian, tiga mobil dan dua sepeda motor yang disebut sebagai hasil sendiri, dengan rincian:

• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2014 senilai Rp 265.000.000
• Mobil Toyota Alphard S tahun 2012 senilai Rp 325.000.000
• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2016 senilai Rp 355.000.000
• Sepeda motor Honda GL 200 tahun 2013 senilai Rp 10.500.000
• Sepeda motor Honda N (110A) C AT tahun 2011 senilai Rp 3.500.000.

Selanjutnya, ada surat berharga senilai 306.000.000 serta kas dan setara kas sebesar Rp3.355.290.158.

Sehingga, total harta kekayaannya tercatat berjumlah Rp11.605.075.158 karena Prasetyo Hadi tidak melaporkan kepemilikan utang.

Sumber:
nasional.kompas.com
nasional.kompas.com
elhkpn.kpk.go.id
fraksigerindra.id
gerindra.id

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menyatakan mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.

Dia mengaku, sudah mengajukan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sejak 21 April 2025.

Namun, posisi Juru Bicara (Jubir) Presiden tidak kosong. Sebab, Presiden Prabowo sudah menunjuk Mensesneg Prasetyo Hadi.

Bahkan, penunjukan Prasetyo Hadi sebagai Jubir Presiden dilakukan sepekan sebelum pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO.

Sepekan Sebelum Hasan Nasbi Mundur

Pada 17 April 2025, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa dirinya ditunjuk sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden.

Namun, saat itu, Prasetyo memastikan bahwa penunjukan ini tidak diikuti oleh pelantikan.

"Enggak, enggak perlu dilantik. Kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo saat itu.

Dia juga mengatakan, sejatinya tugas sebagai juru bicara tidak ada bedanya dengan tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang dikepalai Hasan Nasbi

Selain itu, Prasetyo juga menegaskan bahwa PCO tetap bekerja sebagai Jubir Kepresidenan.

Mundur Tidak Tiba-tiba

Sementara itu, dalam pernyataannya, Hasan Nasbi menjelaskan bahwa keputusannya untuk mundur bukan dilakukan secara tiba-tiba.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” katanya.

Menurut dia, keputusan mundur itu juga sudah dipikirkan dengan matang.
"Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang, dan demi kebaikan komunikasi pemerintah yang akan datang,” ujar Hasan Nasbi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menyatakan mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.

Dia mengaku, sudah mengajukan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sejak 21 April 2025.

Namun, posisi Juru Bicara (Jubir) Presiden tidak kosong. Sebab, Presiden Prabowo sudah menunjuk Mensesneg Prasetyo Hadi.

Bahkan, penunjukan Prasetyo Hadi sebagai Jubir Presiden dilakukan sepekan sebelum pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO.

Sepekan Sebelum Hasan Nasbi Mundur

Pada 17 April 2025, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa dirinya ditunjuk sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden.

Namun, saat itu, Prasetyo memastikan bahwa penunjukan ini tidak diikuti oleh pelantikan.

"Enggak, enggak perlu dilantik. Kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo saat itu.

Dia juga mengatakan, sejatinya tugas sebagai juru bicara tidak ada bedanya dengan tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang dikepalai Hasan Nasbi

Selain itu, Prasetyo juga menegaskan bahwa PCO tetap bekerja sebagai Jubir Kepresidenan.

Mundur Tidak Tiba-tiba

Sementara itu, dalam pernyataannya, Hasan Nasbi menjelaskan bahwa keputusannya untuk mundur bukan dilakukan secara tiba-tiba.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” katanya.

Menurut dia, keputusan mundur itu juga sudah dipikirkan dengan matang.
"Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang, dan demi kebaikan komunikasi pemerintah yang akan datang,” ujar Hasan Nasbi.

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyampaikan seluruh utusan khusus Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Roma, Italia, Jumat, untuk menghadiri acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan, Sabtu (26/4).

Utusan khusus Presiden itu, Prasetyo melanjutkan juga membawa pesan belasungkawa dari pemerintah dan rakyat Indonesia, serta membawa surat pribadi dari Presiden Prabowo Subianto untuk Pemerintah Vatikan.

“Informasi (yang saya terima) tadi malam, semua sudah berangkat, dan berdasarkan perhitungan waktu (penerbangan), beliau-beliau sudah sampai di Roma,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Empat utusan khusus Presiden RI yang saat ini berada di Roma, yaitu Presiden Ke-7 Joko Widodo, Ignasius Jonan, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

Prasetyo melanjutkan tidak ada pesan khusus, yang spesifik dititipkan kepada empat utusan khusus tersebut.

“Utusan yang berangkat memang membawa surat pribadi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada Pemerintah Vatikan. Pesan khusus secara spesifik tidak ada selain sekali lagi Pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya umat Katolik, tentu merasa kehilangan dengan wafatnya Paus Fransiskus,” kata Prasetyo.

Dia melanjutkan Presiden RI berharap semangat yang disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada umat Katolik dan seluruh umat manusia di dunia bisa diteruskan.

“Keberpihakan kepada yang lemah, kepada yang miskin, pembelaan kepada yang tertindas, nilai-nilai itulah adalah nilai-nilai kemanusiaan yang ditinggalkan Paus Fransiskus dan wajib kita teruskan,” kata Prasetyo.

Di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Sabtu, misa pemakaman Paus Fransiskus dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 waktu setempat (15.00 WIB).

Ketua Dewan Kardinal Takhta Suci Kardinal Giovanni Battista Re bakal memimpin misa pemakaman yang juga dihadiri oleh para patriark, kardinal, uskup agung, uskup, dan imam dari seluruh dunia.

Prosesi Ekaristi itu kemudian akan ditutup dengan Ultima commendatio dan Valedictio, yang menandai dimulainya Novemdiales, atau sembilan hari masa berkabung dan misa untuk ketenangan jiwa Paus Fransiskus.

Dari Basilika Santo Petrus, jenazah mendiang Paus Fransiskus bakal dibawa ke Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, Italia, untuk dimakamkan sesuai wasiat pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu.

Sejumlah pemimpin negara telah mengonfirmasi kehadiran mereka di upacara pemakaman Paus Fransiskus, di antaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen, Presiden dan kanselir Jerman Frank Walter Steinmeier dan Olaf Scholz, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Presiden Argentina Javier Gerardo Milei, dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.

Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun, Senin (21/4).

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dosen hukum tata negara dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengingatkan pentingnya dasar hukum dalam penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hingga dua Wakil Menteri (Wamen) sebagai juru bicara presiden Prabowo Subianto.

Ia menekankan penunjukan Prasetyo sebagai jubir Istana itu tak bisa hanya sekedar lisan. Begitu juga dengan Wamensesneg Juri Ardiantoro dan Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo yang diusulkan menjadi jubir presiden.

"Memang kita harus paham itu adalah hak prerogatif presiden tetapi presiden juga harus dituntun dengan peraturan. Jadi dasarnya harus peraturan. Kalau kemudian ketiga itu dijadikan juru bicara presiden itu harus punya landasan hukum," kata Herdiansyah kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/4).

Pria yang akrab disapa Castro itu menyampaikan bahwa dasar hukum itu akan menunjukkan bahwa pemerintah tertib secara administratif.

Ia pun mengatakan bahwa sebaiknya penunjukan jubir itu memiliki landasan aturan, tak cukup hanya lewat lisan.

"Jadi dasar penunjukan itu tidak menunjuk secara oral, tapi juga harus berdasarkan peraturan yang dibuat presiden. Kan tidak susah membuat keputusan yang menunjuk tiga menteri itu," ucap dia.

Ia pun menekankan bahwa tata kelola pemerintahan haruslah tertib secara administratif. Di mana setiap keputusan presiden mesti dilandasi oleh peraturan.

Prasetyo sebelumnya ditunjuk menjadi juru bicara presiden. Ia menegaskan posisinya sebagai jubir ini takkan menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang dipimpin Hasan Nasbi.

Prasetyo juga membantah apabila posisinya sebagai jubir merupakan bentuk evaluasi komunikasi terhadap PCO yang dianggap beberapa kali membuat blunder.

Menyusul penunjukan itu, Prasetyo menyampaikan bahwa ia turut mengusulkan agar Juri dan Angga Raka juga menjadi jubir presiden.

"Saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," ucapnya.

Jakarta -

Menko Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai Mensesneg Prasetyo Hadi layak menjadi juru bicara (jubir) Presiden Prabowo Subianto. Cak Imin menilai Prasetyo menguasai peran sebagai corong Presiden.

"Layak dia, layak dan bagus sekali," kata Cak Imin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Cak Imin menyambut baik sosok Prasetyo Hadi menjadi jubir Presiden. Cak Imin mengungkit saat Prasetyo Hadi menemui mahasiswa yang berdemo di Patung Kuda, Jakarta.

"Saya menyambut baik, saya sangat senang dan terbukti waktu Mensesneg menemui mahasiswa demo, berbicara dengan teman-teman mahasiswa, bahkan naik panggung juga ketika menjelaskan berbagai agenda pemerintah, Pak Mensesneg betul-betul menguasai," tambahnya.

Prasetyo diketahui ditunjuk menjadi jubir Presiden. Pras, sapaan akrabnya, mengatakan diminta Prabowo turut aktif melakukan komunikasi ke publik.

"Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik (soal jadi jubir Presiden), kita semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4).

Simak juga Video: Bos PPI: Mensesneg Jadi Jubir Presiden Bentuk Kekecewaan ke PCO

(dwr/rfs)