Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi membantah anggapan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menghindari pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Prasetyo menjelaskan keduanya memiliki kesibukan masing-masing sehingga tidak mudah untuk mencocokkan jadwal bertemu.

“Di tengah kesibukan beliau berdua, waktunya saja belum ketemu. Kedua, saya rasa Bapak Presiden (ke-7) Jokowi juga pada posisi kalau pun ingin bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo pasti konteksnya dalam rangka silaturahim,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Sementara itu, untuk konteks pemerintahan, Prasetyo kembali menegaskan Jokowi telah menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo sehingga anggapan ada “matahari kembar” pun tidak tepat.

“Tidak ada itu 'matahari kembar'. Tidak ada itu istilah-istilahnya yang boleh dianggap beliau (Jokowi) memengaruhi Bapak Presiden Prabowo. Ndak ada. Jadi, sepenuhnya beliau menyerahkan kepemimpinan ini kepada Bapak Presiden Prabowo,” kata Prasetyo Hadi.

Dia pun meminta publik untuk tidak membuat tafsiran-tafsiran dari asumsi pribadi, terlebih hanya sebatas merujuk kepada Presiden Prabowo yang belum bertemu dengan Jokowi.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Prabowo membantah anggapan dirinya yang disebut dikendalikan oleh Jokowi. Presiden menyatakan itu saat Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5).

Presiden menjelaskan dirinya dekat dengan semua mantan presiden RI, tidak hanya Jokowi, tetapi juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

“Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” kata Presiden Prabowo.

Presiden kemudian menilai konsultasi dengan pendahulunya, mantan-mantan presiden RI, merupakan langkah yang bijak, karena para mantan presiden itu telah melewati masa-masa memimpin negara.

“Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau 10 tahun berkuasa, saya minta menghadap beliau, gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah,” kata Presiden.

Presiden kemudian berkelakar jika mungkin dirinya pun ingin menghadap Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, keinginan itu mustahil dilakukan, karena Gus Dur telah wafat pada 30 Desember 2009.

“Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” seloroh Presiden.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah saat ini masih membahas substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sehingga belum ada rencana menerbitkan surat presiden (surpres) baru ke DPR RI.

“Belum sampai ke tahap terbitkan surpres. Kami sedang intensif berkomunikasi mengenai substansi mendasar di dalam RUU tersebut,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Jumat.

RUU Perampasan Aset bergulir sejak hampir dua dasawarsa yang lalu, sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008.

RUU itu sempat masuk program legislasi nasional (prolegnas) pada 2023, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun yang sama, juga telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset sebagai RUU usulan pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan DPR RI. Walaupun demikian, sejauh ini RUU itu belum kembali dibahas secara formal baik oleh pemerintah maupun DPR RI.

Dalam kesempatan terpisah, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini juga belum berencana menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) perampasan aset, karena pemerintah memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Sampai hari ini belum. Beliau (Presiden Prabowo) lebih memilih, kami memilih untuk berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Prasetyo kemudian menekankan Presiden Prabowo tetap pada komitmennya mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Komitmen itu telah dinyatakan oleh Presiden Prabowo salah satunya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

“Beliau saat May Day juga menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen yang sebenarnya ini tidak aneh, karena salah satu Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah mengenai pemberantasan korupsi. (UU Perampasan Aset) ini kan turunannya,” sambung Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) rampung terlebih dahulu.

"Pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kami akan membahas KUHAP dulu," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5), menanggapi pertanyaan soal pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dia mengatakan DPR RI tidak ingin pembahasan RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset dilakukan secara tergesa-gesa.

"Karena kalau tergesa-gesa, nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu akan rawan," kata Puan.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menargetkan RUU KUHAP rampung tahun ini.

"Dinyatakan bahwa oleh pimpinan (Komisi III) itu tahun ini akan diselesaikan," kata Bob di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto belum mempertimbangkan menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) perampasan aset.

Prasetyo menjelaskan pemerintah saat ini memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

“Sampai hari ini belum. Beliau (Presiden Prabowo) lebih memilih, kami memilih untuk berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Terlepas dari itu, Prasetyo menekankan Presiden Prabowo tetap pada komitmennya mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Komitmen itu telah dinyatakan oleh Presiden Prabowo salah satunya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

“Beliau saat May Day juga menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen yang sebenarnya ini tidak aneh, karena salah satu Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah mengenai pemberantasan korupsi. (UU Perampasan Aset, red.) ini kan turunannya,” sambung Prasetyo Hadi, yang juga menteri sekretaris negara.

Prasetyo kemudian mengungkap dalam pertemuan dengan beberapa pimpinan partai politik, Presiden juga menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu isu yang dibahas bersama.

“Ini bukan belum didiskusikan Beliau. Jadi, pada saat pertemuan dengan ketum-ketum (ketua umum) partai, ini salah satu materi (yang dibahas),” kata Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) rampung terlebih dahulu.

"Pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kami akan membahas KUHAP dulu," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5), menanggapi pertanyaan soal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Dia mengatakan DPR RI tidak ingin pembahasan RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset dilakukan secara tergesa-gesa.

"Karena kalau tergesa-gesa, nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu akan rawan," kata Puan.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menargetkan RUU KUHAP rampung tahun ini.

"Dinyatakan bahwa oleh pimpinan (Komisi III) itu tahun ini akan diselesaikan," kata Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).

RUU Perampasan Aset bergulir sejak hampir dua dasawarsa yang lalu sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008. RUU itu sempat masuk program legislasi nasional (prolegnas) pada 2023, dan Presiden Ke-7 Joko Widodo pada tahun yang sama, juga telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset sebagai RUU usulan pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan DPR RI. Walaupun demikian, sejauh ini RUU itu belum kembali dibahas secara formal baik oleh pemerintah maupun DPR RI.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan respons Presiden Prabowo Subianto terkait pengunduran diri Hasan Nasbi dari jabatannya selaku Kepala Komunikasi Kepresidenan.

Dia menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan mengenai permohonan pengunduran diri tersebut, tetapi belum mengambil keputusan final.

“Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya,” ujarnya melalui pesan teks, Rabu (30/4/2025).

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada tindakan lanjutan dari Presiden Prabowo, termasuk penandatanganan surat pengunduran diri maupun proses pencarian pengganti.

“Jadi belum sampai kepada tahap sudah diteken, apalagi sampai tahap mencari penggantinya,” pungkas Prasetyo.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

Saat dihubungi Bisnis melalui sambungan telefon, Hasan mengaku telah mengirimkan surat pada Senin, 21 April 2025 untuk mundur dan keputusan tersebut merupakan hasil perenungan panjang dan bukan tindakan yang bersifat emosional maupun mendadak.

“[Mundur dari kepala PCO] Ya benar saya sudah memasukan surat tanggal 21 April," katanya kepada Bisnis saat dikonfirmasi, Selasa (29/4/2025).

Dia menyatakan bahwa keputusan untuk mundur diambil karena merasa ada persoalan yang tak lagi dapat lagi dia atasi, dan bahwa sudah waktunya untuk memberi kesempatan kepada figur lain yang lebih tepat.

“Saya sudah menyampaikan bahwa jika ada sesuatu yang tidak bisa lagi saya atasi, maka saya akan tahu diri dan menepi. Dan hari ini, sepertinya saat itu sudah tiba,” ujarnya.

Hasan menandatangani surat pengunduran dirinya dan mengirimkannya kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet.

Dia menekankan bahwa keputusan ini dilakukan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa mendatang.

Tak hanya itu, Hasan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo atas kepercayaan yang telah diberikan. Dia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjabat, belum mampu memberikan pelayanan sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden.

“Menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih adalah kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi saya. Namun saya sadar, sudah waktunya saya duduk sebagai penonton,” katanya.

Hasan juga menyatakan kesiapannya untuk membantu proses transisi kepemimpinan di kantor komunikasi kepresidenan, apabila dibutuhkan.

Meski mundur dari jabatan struktural, Hasan memastikan dirinya tidak akan jauh dari dunia politik dan pemerintahan. Dia menyiratkan bahwa peran sebagai pengamat dan pelaku di balik layar tetap akan dijalankannya.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk tiga jajarannya di Kabinet Merah Putih sebagai Juru Bicara sebelum Hasan Nasbi mundur sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

Hasan mengaku telah mengundurkan diri dari jabatannya sejak Senin (21/4) kemarin. Ia menyebut alasan mundur diri dikarenakan adanya persoalan yang tidak lagi mampu diatasi kemampuannya.

Ia mengatakan surat pengunduran diri itu telah diserahkan kepada Prabowo melalui dua orang sahabatnya yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Lewat pengunduran dirinya itu, Hasan mengaku memberi kesempatan bagi figur lain yang dirasa lebih pantas menggantikan posisinya itu. Hal itu, kata dia, merupakan jalan terbaik demi kelancaran komunikasi pemerintahan di masa yang akan datang.

Prasetyo membenarkan apabila Prabowo telah menerima surat pengunduran diri itu. Hanya saja, ia mengatakan Prabowo masih mempelajari terlebih dahulu dan belum meneken keputusan mundurnya Hasan.

"Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya. Jadi, belum sampai kepada tahap sudah diteken apalagi sampai tahap mencari penggantinya," jelasnya.

Beberapa hari sebelum mundurnya Hasan, Prabowo juga sudah menunjuk Prasetyo sebagai Juru Bicara baru. Ketika itu Prasetyo mengaku diminta untuk ikut berperan aktif sebagai Juru Bicara.

Ia juga menyebut kehadiran dirinya sebagai Juru Bicara juga tidak akan menghilangkan peran PCO yang kala itu masih dipimpin Hasan. Menurutnya semuanya tetap berjalan seperti sebelumnya. Sementara dirinya hanya ikut membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan bakal ada tambahan dua Juru Bicara baru yang akan bertugas bersama dirinya. Keduanya yakni Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.

Meski begitu, ia membantah adanya kocok ulang atau reshuffle kabinet terhadap posisi Kepala PCO buntut adanya penambahan tiga Juru Bicara Istana itu.

"Enggak (reshuffle), sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ini diminta untuk ikut aktif membantu. Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa," ujarnya kepada wartawan, Senin (21/4).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ikut berpendapat soal penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara (jubir) Presiden Prabowo Subianto.

Cak Imin menyambut baik penunjukan tersebut. Dia yakin Pras, sapaan akrab Prasetyo, bisa menjelaskan berbagai agenda pemerintah dengan baik ke publik.

“Tentu saya menyambut baik, saya sangat senang,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Adapun, keyakinannya Pras bisa bekerja baik sebagai jubir Prabowo karena dia melihat saat Pras mau menemui mahasiswa yang sedang unjuk rasa bertajuk #IndonesiaGelap kala itu.

“Dan terbukti waktu Mensesneg menemui mahasiswa demo, berbicara dengan teman-teman mahasiswa bahkan naik panggung juga ketika menjelaskan berbagai agenda pemerintah Pak Mensesneg betul-betul menguasai, layak dia, layak dan bagus sekali,” urainya.

Teranyar, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut telah mengusulkan kepada Presiden untuk menjadikan dua Wakil Menteri yakni Juri Ardiantoro dan Angga Raka sebagai tambahan juru bicara Istana.

Prasetyo mengungkap pihaknya terus berupaya untuk memastikan penguatan komunikasi publik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam proses ini, Prasetyo menekankan bahwa sejumlah pejabat diminta untuk aktif menyampaikan kebijakan, termasuk dirinya sendiri yang kini turut bertugas sebagai salah satu juru bicara.

“Saya sebagai Mensesneg diminta untuk ikut aktif menjadi salah satu juru bicara, nanti juga akan kita tambah lagi. Tadi saya juga mengusulkan Pak Wamen [Angga Raka], Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, melihat penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara atau jubir Presiden Prabowo Subianto dimaksudkan sebagai bentuk kekecewaannya terhadap kinerja Presidential Communication Office (PCO) yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

Dia menganggap bahwa Prabowo merasa kinerja PCO atau Kantor Komunikasi Kepresidenan tidaklah baik alias underperformed dan tak sesuai dengan harapan serta menimbulkan resistensi dan kegaduhan di publik.

“Jadi for all ini sebagai bentuk bagaimana kekecewaan Presiden sebenarnya kepada PCO yang memang kinerjanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi,” bebernya kepada Bisnis, Jumat (18/4/2025).

Adi menyoroti hal teranyar adalah kala PCO menanggapi teror kepala babi yang terjadi kepada jurnalis Tempo. Alih-alih memberikan pernyataan yang bersifat simpatik, PCO justru menganggap bahwa persoalan itu cukup dengan “dimasak saja”.

“Sebelumnya juga ada status di X yang dibuat oleh PCO, bahwa pihak-pihak yang melakukan protes dan aksi demonstrasi terkait dengan revisi Undang-Undang TNI itu adalah sifatnya provokatif dan seterusnya dan seterusnya,” ujar dia.

Sebab itu, dia turut memandang bahwa penunjukan Pras, sapaan akrab Prasetyo Hadi, ini adalah upaya untuk memperbaiki komunikasi politik pemerintah atau komunikasi politik Istana kepada masyarakat, karena selama ini PCO acap kali menimbulkan blunder dan kontroversi yang tak berkesudahan.

“Beberapa waktu yang lalu Prabowo Subianto secara terbuka memang sempat mengakui bahwa komunikasi politik istana itu memang sangat mengecewakan dan tidak sesuai dengan harapan,” ungkap Adi.

Di sisi lain, Adi juga mengatakan kemungkinan arahan khusus Prabowo kepada Pras itu karena Prabowo ingin menaruh orang kepercayaannya. Pras, katanya, termasuk dalam lingkaran orang terdalam dari Prabowo. Bahkan, kader Gerindra dan publik juga memahami hubungan baik antara keduanya.

“Dalam konteks inilah menjadi penting sebenarnya Prabowo Subianto ingin menaruh orang kepercayaannya untuk menjadi jubir istana, supaya di kemudian hari tidak ada lagi kontroversi, tidak ada lagi hal-hal yang kemudian menimbulkan efek buruk terkait dengan komunikasi pemerintah,” urainya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu terkait dirinya yang disebut akan menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan orang nomor satu di Indonesia itu meminta seluruh jajaran, termasuk dirinya, untuk aktif dalam menyampaikan komunikasi kepada publik sehingga tak perlu adanya pelantikan lagi untuk menjadi juru bicara (jubir).

“Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik [soal jadi jubir], kami semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (17/4/2025).

Meskipun diminta aktif berbicara kepada publik, tetapi Prasetyo menegaskan bahwa peran tersebut tidak akan mengambil alih fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

Dia menyebut langkah ini semata sebagai bentuk dukungan dalam menyampaikan informasi terkait kerja-kerja pemerintahan.

“Nggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta membantu, gitu,” katanya.

Bahkan, dia juga membantah bahwa permintaan tersebut berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerja PCO. Menurutnya, pemerintah hanya berupaya memperkuat komunikasi publik apabila masih ditemukan kekurangan.

“Nggak juga, ndak-lah, ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita, kalau kemudian dianggap ada yang kurang itulah, makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki. Bapak Presiden sendiri kan secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari, akan kita perbaiki,” pungkas Prasetyo Hadi.

Istana Kepresidenan membantah kabar mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membantah isu tersebut dan menyatakan bahwa Hasan masih menjalankan tugasnya seperti biasa.

“Wah isu dari mana? Ini masih ngantor seperti biasa, baru saja selesai rapat bareng,” ujar Teddy saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan teks, Rabu (16/4/2025).

Di sisi lain, Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi membantah rumor yang mengatakan bahwa dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih (KMP) milik Presiden Prabowo Subianto.

Hasan membantah isu tersebut dan menyatakan bahwa dirinya masih menjalankan tugasnya seperti biasa.

“Saya masih ngantor seperti biasa,” ujarnya saat dikonfirmasi Bisnis melalui pesan teks, Rabu (16/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu terkait dirinya yang disebut akan menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan orang nomor satu di Indonesia itu meminta seluruh jajaran, termasuk dirinya, untuk aktif dalam menyampaikan komunikasi kepada publik sehingga tak perlu adanya pelantikan lagi untuk menjadi juru bicara (jubir).

“Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik [soal jadi jubir], kami semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (17/4/2025).

Meskipun diminta aktif berbicara kepada publik, tetapi Prasetyo menegaskan bahwa peran tersebut tidak akan mengambil alih fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

Dia menyebut langkah ini semata sebagai bentuk dukungan dalam menyampaikan informasi terkait kerja-kerja pemerintahan.

“Nggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta membantu, gitu,” katanya.

Bahkan, dia juga membantah bahwa permintaan tersebut berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerja PCO. Menurutnya, pemerintah hanya berupaya memperkuat komunikasi publik apabila masih ditemukan kekurangan.

“Nggak juga, ndak-lah, ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita, kalau kemudian dianggap ada yang kurang itulah, makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki. Bapak Presiden sendiri kan secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari, akan kita perbaiki,” pungkas Prasetyo Hadi.

Istana Kepresidenan membantah kabar mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membantah isu tersebut dan menyatakan bahwa Hasan masih menjalankan tugasnya seperti biasa.

“Wah isu dari mana? Ini masih ngantor seperti biasa, baru saja selesai rapat bareng,” ujar Teddy saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan teks, Rabu (16/4/2025).

Di sisi lain, Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi membantah rumor yang mengatakan bahwa dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih (KMP) milik Presiden Prabowo Subianto.

Hasan membantah isu tersebut dan menyatakan bahwa dirinya masih menjalankan tugasnya seperti biasa.

“Saya masih ngantor seperti biasa,” ujarnya saat dikonfirmasi Bisnis melalui pesan teks, Rabu (16/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin memastikan bahwa kehadiran lembaga bari Kantor Komunikasi Presiden tidak akan membuat kinerja dari Kantor Staf Presiden menjadi tumpang tindih.

Bahkan, Ngabalin memastikan bahwa posisi Moeldoko sebagai Kepala KSP tidak akan terganggu lantaran ada perbedaan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) dari kedua lembaga Negara.

“Iya pak Moeldoko tetap kepala KSP, tetapi kemungkinan besar kalau kantor komunikasi kepresidenan itu dibentuk, maka yang di [Deputi IV] KSP itu semua ditarik karena kedeputian IV di KSP itu menjadi deputi pertama, kan ada tiga deputi di Kantor Komunikasi Presiden nanti. Hebat itu, lebih fokus,” ujarnya kepada Bisnis di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/8/2024).

Lebih lanjut, dia pun mentatakan bahwa nantinya hanya Deputi IV yang akan ditarik ke dalam lembaga baru tersebut.

Mengingat tugas dari deputi itu terkait dengan mengelola Strategi Komunikasi Politik, Hubungan Masyarakat, Pemerintah, Media, Strategi Diseminasi Informasi, Pengelolaan Strategi Komunikasi di Lingkungan Lembaga Kepresidenan dan Kedaulatan Digital.

“Nah, Kantor Komunikasi Kepresidenan mengurus tentang Komunikasi paling tidak utama dan secepatnya deputinya ditarik ke luar. Deputi IV masuk ke badan baru,” pungkas Ngabalin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Hasan Nasbi menjadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden usai perombakan kabinet (reshuffle) yang digelar Senin (19/8/2024).

Pengangkatan dan pelantikan Hasan Nasbi di jabatan baru yang dibentuk Jokowi itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang dibacakan di Istana Kepresidenan pagi ini.

Hasan Nasbi akan menjadi orang pertama yang menduduki jabatan tersebut, usai dibentuknya Peraturan Presiden (Perpres) No.82/2024 tentang Kantor Komunikasi Presiden pada 15 Agustus 2024.

"Memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat masing-masing, Saudara Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan," demikian bunyi Keppres yang dibacakan Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (19/8/2024).