Warga negara asing (WNA) asal Ghana inisial KUV ditangkap polisi usai mengamuk di dalam supermarket di Kalibata City, Jakarta Selatan. Pihak Imigrasi menjamin akan memberikan sanksi tegas kepada KUV.

Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Selatan bergerak cepat untuk menindaklanjuti laporan WNA yang membuat onar di Supermarket Kalibata City," bunyi keterangan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan diterima detikcom, Rabu (23/4/2025).

Kasus kekerasan yang dilakukan KUV saat ini tengah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Imigrasi akan berkoordinasi dengan kepolisian dalam memberikan jeratan hukum setimpal kepada pelaku.

"Saat ini Kantor Imigrasi Jakarta Selatan masih berkoordinasi dengan Kepolisian untuk menangani WNA tersebut yang sekarang kasusnya sedang ditangani Polres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai pertangungjawaban lebih lanjut atas perbuatannya. WNA tersebut akan ditindak sesuai dengan ketentuan dan UU yang berlaku,' tulis Imigrasi Jakarta Selatan.

Tim Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan juga telah berkoordinasi dengan tim pengamanan Kalibata City terkait evaluasi keamanan di lokasi. Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mengatakan akan terus melakukan pengawasan keimigrasian secara efektif dan tepat sasaran untuk mewujudkan kepastian hukum.

"Sebagai langkah ke depan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan akan bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dan pihak pengelola apartemen Kalibata City dalam hal menciptakan rasa aman utuk Masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari," katanya.

Aksi pria WNA ngamuk ini sempat direkam warga dan viral di media sosial. Dalam rekaman video viral, tampak pria WNA telanjang dada dan mengenakan celana pendek mengamuk di area supermarket. Pelaku berteriak sambil menghancurkan barang-barang di rak.

Petugas keamanan mencoba mengamankan pelaku. Tapi pelaku malah lari dan menyiram badannya dengan minyak goreng di lokasi. Polisi mengungkap KUV juga sempat melakukan kekerasan di apartemen Kalibata.

Kapolsek Pancoran Kompol Mansur mengatakan pelaku diduga mengamuk dan melempar anaknya karena ada masalah keluarga. Saat ngamuk, pelaku dalam kondisi mabuk berat.

"Sebetulnya itu ada masalah keluarga saja, karena posisi mabuk, ya hilang kendali," ungkap Mansur, Selasa (22/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sedang merevisi Undang-Undang Kehutanan untuk memperjelas berbagai aspek yang dianggap usang dan menimbulkan masalah di lapangan. Anggota Komisi VI DPR Darori Wonodipuro mengungkapkan ada beberapa poin penting yang menjadi fokus dalam revisi ini.

Darori menjelaskan, salah satu poin utama adalah penegasan hukum terkait perlindungan air dan tumbuhan di daerah sungai. Hal ini menjadi krusial mengingat dampak penghapusan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung pada bencana banjir.

"Apa tindakan kita yang dipayungi dengan Undang-Undang? Karena 30 persen dihapus, mungkin dengan cara lain kita akan bicarakan, kita minta masukan," katanya di sela diskusi Menavigasi Rencana Revisi Undang-undang Kehutanan, Selasa (18/3/2025).

Revisi ini juga akan mempertegas penunjukan kawasan hutan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mensyaratkan adanya penunjukan, pengukuran, pemetaan, dan penetapan yang jelas. Darori menambahkan bahwa kawasan hutan yang sudah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DGAK) serta hutan register peninggalan Belanda akan dipertegas statusnya.

Isu penting lainnya adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Darori mengakui bahwa implementasi ketentuan mengenai tanah adat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 belum berjalan efektif karena terkendala pembuktian melalui peraturan daerah. "Ternyata ini tidak berjalan, maka kita akan mengakomodir masyarakat adat dengan cara yang lebih mudah," katanya.

Salah satu usulan yang tengah dibahas adalah mekanisme persetujuan tanah adat melalui evaluasi tim kajian, laporan ke DPR, dan rekomendasi Menteri Kehutanan. Hal ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat adat dalam mendapatkan pengakuan atas hak tanahnya.

Revisi UU Kehutanan juga menyasar peningkatan efek jera bagi pelaku kejahatan di sektor kehutanan. Darori mencontohkan keberhasilan peningkatan hukuman dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana pelaku pembunuhan harimau kini dapat dipidana hingga 15 tahun. "Di Undang-Undang ini, selain didenda, juga ada sanksi penjara," tegasnya.

Terkait pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan lain seperti pertambangan dan pembangunan infrastruktur, Darori mengungkapkan adanya perubahan sistem dari pinjam pakai menjadi sewa pakai. Dana hasil sewa tersebut akan digunakan untuk menanam pohon di lahan-lahan kritis.

Menanggapi isu adanya titipan kepentingan dalam revisi ini, Darori dengan tegas membantahnya. Sebagai mantan Direktur Jenderal di Kementerian Kehutanan, ia mengaku memahami seluk-beluk permasalahan kehutanan dan berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat serta kelestarian hutan.

"Kalau saya tidak ada, karena saya mantan dirjennya, jadi tahu, yang ditipu akan ketahuan. Saya penting kepentingan rakyat dan bagaimana hutannya lestari, rakyatnya sejahtera," ujarnya.

Darori menargetkan revisi UU Kehutanan ini dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun. Untuk itu, DPR RI akan menggelar maraton pembahasan dengan melibatkan berbagai pakar, termasuk pihak-pihak yang kritis terhadap isu kehutanan. "Undang-undang ini harus selesai dalam satu tahun," katanya.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Fatkhul Muin, berpendapat semua pihak harus menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia menuturkan ini adalah upaya penegakan hukum.

"Penahanan terhadap Sekjen PDIP harus dihormati sebagai upaya penegakan hukum," kata Fatkhul kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

Dia yakin penetapan Hasto sebagai tersangka, dan penahanan yang dilakukan KPK didasari bukti permulaan. Fatkhul menyebut jika penegak hukum telah menetapkan seseorang sebagai tersangka tentunya sudah ada minimal dua alat bukti yang dikantongi.

"Karena KPK dalam menentukan status tersangka pasti didasarkan kepada bukti permulaan, yang paling tidak dua alat bukti," jelas dia.

Fatkhul berharap pengusutan kasus yang menjerat Hasto dapat tuntas. "Harapannya kasus ini dapat terang benderang sebagai upaya penegakan hukum," ucap Fatkhul.

Menurutnya, PDIP harus menghormati proses hukum yang nantinya memberi kepastian hukum bagi Hasto dalam kasus ini. Dia mengatakan peradilan akan membuktikan bersalah atau tidaknya Hasto dalam kasus yang menjeratnya.

"PDIP harus menghormati proses tersebut, karena hal ini pun untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian perkara tersebut. Proses yudisial akan menentukan apakah yg bersangkutan bersalah atau dapat bebas murni karena tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proses peradilan," terang Fatkhul.

Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Dia ditahan Kamis (20/2), pada pukul 18.08 WIB.

Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama. KPK diketahui telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024.

Mengenai status tersangkanya ini, Hasto juga sudah mengajukan praperadilan. Namun, permohonannya itu tidak dapat diterima.

Kasus yang Jerat Hasto

Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW.

Sementara itu, Harun Masiku masih menjadi buron. Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto serta pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru.

KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.

Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari dapil I Sumsel. Donny juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto.

Selain itu, Hasto diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur.

Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku tidak pernah menyesal ditahan oleh KPK atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buron Harun Masiku. Dia menyampaikan hal ini saat akan digiring ke dalam mobil tahanan.

"Karena Indonesia dibangun dengan penuh pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang, sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api yang menyala-nyala," ujar Hasto kepada wartawan sebelum masuk mobil tahanan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Hasto juga mengaku sebagai Sekjen PDI Perjuangan menerima konsekuensi penahanannya dengan kepala tegak. Dia juga menyampaikan penahanannya ini bisa menjadi momentum KPK dalam menegakkan hukum tanpa terkecuali.

"Sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDIP saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun bagi Indonesia Raya kita," kata Hasto.

"Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali. Termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi, terima kasih, merdeka," pungkasnya.

Seperti diketahui, hari ini KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka.

Hasto terlihat keluar dari ruang pemeriksaan mengenakan rompi tahanan oranye pada pukul 18.08 WIB. Kedua tangan Hasto pun terlihat sudah terborgol.

Hasto tampak digiring oleh petugas KPK. Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

Pemeriksaan Hasto ini merupakan yang kedua kali setelah penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Sebelumnya, Hasto diperiksa sebagai tersangka pada Senin (13/1).

Sebenarnya, KPK memanggil Hasto untuk diperiksa pada 17 Februari lalu. Namun Hasto tidak hadir dengan alasan telah mengajukan gugatan praperadilan lagi.

Kasus yang Jerat Hasto

Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW.

Sementara itu, Harun Masiku masih menjadi buron. Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto serta pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru.

KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.

Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari dapil I Sumsel. Donny juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto.

Selain itu, Hasto diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur.

Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sebanyak sembilan pendaki melakukan perjalanan berbahaya ke puncak Gunung Marapi. Tiga orang sudah meminta maaf dan enam lainnya masih ditunggu atau akan ditempuh jalan hukum oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat.

Diketahui bahwa Gunung Marapi masih haram didaki karena aktivitas magma yang bisa menjadi bencana. Akhir tahun 2023 menjadi momen kelam karena puluhan pendaki tewas karena erupsi mendadak gunung ini.

"Kepada saudara Muhammad Farel Andhika@Fvell_ozdan rekan-rekan pendaki yang terlibat dalam kegiatan pendakian illegal di Gunung Marapi saat jalur pendakian ditutup termasuk 4 orang pendaki tanggal 19 Januari 2025 yang belum melakukan klarifikasi, serta saudara Roni dan Kharim tindakan saudara melanggar peraturan yang berlaku dan dapat dikenai SANKSI HUKUM," kata BKSDA Sumbar dikutip dari Instagram resminya, Minggu (26/1/2025).

"Kami meminta Saudara untuk segera melakukan klarifikasi ke Kantor Balai KSDA Sumatera Barat pada Kamis atau Jum'at, 6 atau 7 Februari 2025," imbuh mereka.

Tak hanya menempuh jalur hukum, BKSDA Sumbar juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah. Jadi, mereka yang naik akan dilarang mendaki di seluruh gunung di Indonesia yang ada di bawah Kemenhut.

"Jika tidak mengindahkan, kami akan mengambil langkah tegas dengan memasukkan nama Saudara dalam daftar hitam pendaki yang dilarang mendaki di kawasan konservasi seluruh Indonesia yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kehutanan," tegas mereka.

Sebelumnya pada hari Jumat, 24 Januari 2025 pukul 09.00 WIB, tiga dari sembilan pendaki Gunung Marapi yang nekat melakukan pendakian saat jalur ditutup telah memenuhi panggilan klarifikasi Balai KSDA Sumatera Barat.

Para pendaki tersebut mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf secara tertulis maupun lisan. Mereka juga menandatangani Berita Acara seusai dimintai keterangan.

"Terhadap beberapa pendaki yang lain akan tetap ditunggu untuk memberikan klarifikasinya. Dikarenakan hari libur para pendaki ditunggu klarifikasinya pada hari kerja yaitu Kamis dan Jumat Minggu depan," terang mereka.

"Tindakan tegas ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi para pendaki lainnya," kata BKSDA Sumbar.

Video Gunung Marapi Erupsi 3 Kali Pagi Ini

Video Gunung Marapi Erupsi 3 Kali Pagi Ini

Pria berinisial DD (42) mengaku menyesal setelah ditangkap usai menembak mati kucing Timmy di Kelapa Gading, Jakarta Utara. DD mengaku tidak tahu perbuatannya itu melanggar hukum.

"Kalau kemarin waktu kita tanya ngakunya menyesal. Dia tidak tahu kalau perbuatannya itu melanggar hukum," kata Panit Reskrim Polsek Kelapa Gading Iptu Amirul Fadel saat dihubungi detikcom, Kamis (23/1/2025).

Polisi pun kemudian menjelaskan kepada pelaku bahwa perbuatannya menyiksa binatang termasuk melanggar hukum.

"Makanya kemarin pas kami datangi, kita jelaskan bahwa itu melanggar hukum, kita jelaskan jeratan pasalnya," jelasnya.

Kepada polisi, DD mengaku menembak kucing Timmy karena kesal. Pasalnya, mobilnya sering dijadikan tempat 'tongkrongan' kucing sampai baret-baret.

"Saya tanya juga alasannya kenapa, karena katanya kucing sering kencing dan sering nongkrong di mobilnya sehingga bikin mobilnya lecet," ungkapnya.

Akan tetapi, DD juga tidak tahu pasti kucing yang sering nongkrong di mobilnya itu kucing yang mana.

"Tapi dia juga nggak tahu yang mana kucingnya, makanya pas lihat kucing itu langsung dia tembak," ungkapnya.

Wajib Lapor

Saat ini DD telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, DD tidak ditahan dan hanya dikenai wajib lapor karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara.

"Iya, dikenai wajib lapor," kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko saat dihubungi terpisah.

"Tidak ditahan karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara," kata dia.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bicara soal 'otak Belanda' saat ditanya mengenai efek jera koruptor jika dimaafkan. Yusril mengatakan hukum pidana baru tak lagi banyak bicara soal efek jera.

"Begini ya, pidana baru kita ini kan nggak lagi banyak bicara efek jera. Ini otak kita ini kan Belanda. Jadi Anda ini sebenarnya Belanda ini otaknya. Efek jera itu, makanya ada jera penjara. Penjeraan kan, jadi penjara. Kita itu nggak sebenarnya," kata Yusril di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

Yusril mengatakan efek jera tak lagi jadi target utama. Dia mengatakan hukuman yang diberikan agar membuat orang sadar.

"Karena efek jera itu tidak lagi menjadi target utama. Orang dihukum supaya dia sadar. Jadi ada dia itu rehabilitasi supaya dia menyadari perbuatannya. Jadi taubatan nasuhah-lah kira-kira begitu kan," sambungnya.

Yusril mengatakan koruptor akan dimaafkan apabila kerugian negara dikembalikan serta pelakunya dipidanakan. Hal itu merupakan cara agar memberikan efek jera terhadap koruptor. Dia mencontohkan pelaku menjadi koruptor karena mengemban jabatan.

"Kerugian negara dikembalikan, orangnya dipidana begitulah kira-kira. Kenapa? Kan efek jera supaya nggak ngulang lagi. Coba ambil contoh misalnya. Kenapa dia korupsi? Karena dia jadi bupati. Korupsi kan terkait sama jabatan. Kenapa dia disuap? Ya karena dia pejabat," tuturnya.

"Begitu dia dipidana terus 5 tahun misalnya 10 tahun, supaya dia jera tidak mengulanginya. Bagaimana mengulangi? Dia kan hanya bisa melakukan itu kalau dia jadi Bupati. Kalau dia supir ojek masa dia mau disuap? Jadi kan dia juga berpikir seperti itu," tambahnya.

Yusril menyampaikan efek jera yang dilakukan pemerintah saat ini cukup membuat para koruptor kapok. Menurutnya, koruptor tak akan melakukan hal berulang apabila tak menjabat lagi.

"Nah jadi efek jera ada itu kan supaya orang itu kapok melakukan. Tapi bagaimana dia mau melakukan lagi kalau dia bukan bupati lagi? Nah itu. Jadi sebagian besar orang yang melakukan korupsi itu, kecuali suap itu terkait dengan jabatan," jelasnya.