Seorang pria Rusia, yang pernah tinggal di Ukraina, menjadi tersangka dalam ledakan bom mobil di pinggiran Moskow yang menewaskan seorang jenderal senior Rusia pekan lalu. Komite Investigasi Rusia mengumumkan tersangka telah didakwa atas terorisme terkait ledakan bom mobil tersebut.

Komite Investigasi Rusia dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Senin (28/4/2025), menyebut tersangka diidentifikasi bernama Ignat Kuzin, yang berusia 42 tahun dan pernah tinggal di wilayah Ukraina.

"Ignat Kuzin telah didakwa melakukan tindakan teroris," kata para penyidik pada Komite Investigasi Rusia dalam pernyataannya.

Ditambahkan bahwa permintaan untuk penangkapan secara resmi terhadap Kuzin telah diajukan ke pengadilan.

Kuzin disebut dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup jika terbukti bersalah atas dakwaan yang dijeratkan.

Komite Investigasi Rusia dalam pernyataannya juga menyebut Kuzin diduga menerima bayaran US$ 18.000 dari dinas rahasia Ukraina untuk serangan bom itu.

Moskow telah menuduh Kyiv ada di balik ledakan bom mematikan di pinggiran Moskow pada Jumat (25/4) pekan lalu, yang menewaskan seorang jenderal senior Rusia bernama Yaroslav Moskalik, yang menjabat Wakil Kepala Direktorat Operasional Utama Staf Umum Militer Rusia.

Dinas rahasia Rusia, FSB, mengatakan pada Sabtu (26/4) bahwa Kuzin telah ditahan otoritas berwenang. FSB merilis sebuah video interogasi yang menunjukkan Kuzin mengakui tindak kejahatannya, namun tidak diketahui secara jelas apakah dia berbicara di bawah tekanan.

Ukraina sejauh ini belum memberikan komentar apa pun terkait ledakan bom mobil di pinggiran Moskow dan kematian jenderal senior Rusia itu.

Namun dinilai bahwa ledakan bom mobil itu memiliki ciri-ciri serangan sebelumnya, selama tiga tahun terakhir, yang dilancarkan oleh Kyiv terhadap para tokoh militer dan pendukung penting invasi Rusia terhadap Ukraina.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengapresiasi capaian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) yang menyelesaikan 2,9 juta permohonan di triwulan I 2025. Menurutnya, capaian itu bukti nyata transformasi digital.

"Di tiga bulan pertama ini, Ditjen AHU berhasil menyelesaikan 2.900.948 permohonan dari target yang dibebankan sebanyak 2.913.595 permohonan atau telah diselesaikan sebanyak 99,57 persen atau hampir mendekati ekspektasi. Sementara 12.647 permohonan di antaranya sedang dalam proses penyelesaian atau capaian semester I ini meningkat 5,73 persen dari raihan triwulan I tahun 2024, yaitu 93,84 persen," kata Supratman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/4/2025).

Supratman menilai capaian itu dampak dari transformasi digital. Dalam 3 bulan terakhir, Ditjen AHU sudah melakukan percepatan 95 layanan hukum online dari sebelumnya 79 layanan.

Ditjen AHU menargetkan 52 layanan digital lainnya rampung pada Juni 2025, sehingga keseluruhan 147 layanan Ditjen AHU akan terintegrasi pada akhir 2025.

"Capaian ini menunjukkan bahwa transformasi digital yang kita dorong telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan hukum kepada masyarakat," ujarnya.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo mengatakan pihaknya akan menargetkan seluruh layanan di Ditjen AHU berbasis digital pada tahun 2025. Dengan begitu, masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat.

"Kami sudah menargetkan pada tahun 2025 ini seluruh layanan di Ditjen AHU akan berbasis digital ini sekaligus sebagai bukti, bahwa kami akan terus menyajikan layanan yang cepat dan berkualitas kepada masyarakat," ujarnya.

Selain itu Widodo juga membeberkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Januari-Maret 2025 mencapai Rp 311.313.889.586 atau sebesar 118,37% dari target triwulan 1 tahun 2025 yang sebesar Rp263.000.000.000. Angka ini pun melampaui capaian pada periode tahun 2024.

"Data penerimaan PNBP tahun 2024 pada tanggal dan bulan yang sama, realisasi PNBP Ditjen AHU tercatat sebesar Rp287.434.822.871. Berarti terjadi peningkatan PNBP sebesar 5,30 persen dibandingkan tahun 2024," ujar Widodo.

Untuk memperkuat integrasi data dan penegakan hukum, Ditjen AHU telah melakukan penguatan kerja sama lintas kementerian/lembaga. Di antaranya, penandatanganan kerja sama dengan berbagai instansi, seperti Kejaksaan Agung, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

"Melalui perumusan regulasi strategis dan kerja sama lintas instansi, Ditjen AHU terus memperkuat fondasi hukum nasional demi transparansi, perlindungan WNI, dan penegakan hukum yang berintegritas," ucap Widodo.

Sementara itu, dalam dunia olahraga, Ditjen AHU berperan dalam proses fasilitasi naturalisasi atlet keturunan Indonesia. Di triwulan I ini, Ditjen AHU telah menyelesaikan proses naturalisasi enam orang atlet sepak bola untuk membantu Tim Nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia Tahun 2026.

Keenamnya yaitu Ole Lennard Ter Haar, Dion Markx, Tim Geypens, Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.

"Kami mendukung perkembangan sepak bola nasional dengan memberikan naturalisasi atlet sepak bola keturunan Indonesia, untuk membawa sepak bola nasional ke kancah dunia," ujar Widodo.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Di hari pertama pascalibur Idulfitri 2025, Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia mencatatkan pelayanan paspor sebanyak 9.857 pemohon pada Selasa (8/4).

Selain pelayanan paspor, Ditjen Imigrasi juga memastikan bahwa pelayanan visa dan izin tinggal sudah beroperasi optimal. Adapun jumlah permohonan visa pada 28 Maret-7 April 2025 mencapai 217.695 permohonan. Pada Selasa, 8 April 2025, jumlah permohonan visa dan izin tinggal yang sudah diselesaikan yaitu 12.770 permohonan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi akan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat di hari kerja pertama setelah libur Idulfitri 1446 H.

"Jajaran Ditjen Imigrasi hari ini melakukan sidak ke 12 kantor Imigrasi. Alhamdulillah, pelayanan sudah berjalan optimal, baik dari kesiapan petugas maupun sarana dan prasarana," kata Godam.

Pelayanan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) bandara dan pelabuhan internasional juga tetap berjalan lancar selama libur dan cuti bersama Idulfitri dan Hari Raya Nyepi. Di sepanjang 28 Maret-7 April 2025, tercatat sebanyak 1.623.369 perlintasan di TPI seluruh Indonesia.

Godam menambahkan, optimalisasi pemeriksaan keimigrasian turut didukung dengan autogate, sehingga proses kedatangan dan keberangkatan penumpang berjalan tanpa masalah dan terhindar dari penumpukan.

"Petugas di tempat pemeriksaan imigrasi juga menunjukkan performa yang sangat baik selama liburan panjang, mengingat tingginya lalu lintas di bandara dan pelabuhan internasional dalam periode tersebut," ujarnya.

Godam menegaskan, Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat, termasuk di masa libur Lebaran 2025.

"Kami memastikan bahwa seluruh permohonan yang diajukan selama periode libur tetap diproses dengan cepat, tepat, dan transparan. Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama kami, tanpa mengenal hari libur," pungkasnya.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sepakat dengan usul Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menghapus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

"Kalau saya pribadi (setuju), tapi kan saya Ketua Komisi III, tentu pendapat pribadi saya ngaruh banget ya kan. Menurut saya sih sepakat, enggak usah (ada) SKCK," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (27/3).

Habiburokhman mengatakan penghapusan SKCK ini bisa diberlakukan pada semua pihak, termasuk para mantan narapidana.

"Untuk semua, kan tinggal berlaku saja ini. Kalau ketentuan apa namanya orang enggak pernah dipidana dalam pemilu segala macam, kan orang sudah tahu semua yang pernah dipidana," ujarnya.

Menurut Habiburokhman, SKCK sebagai sebuah persyaratan terkadang justru menyulitkan masyarakat. Misalnya, saat sedang mencari pekerjaan.

"Saya mau cari kerja misalnya, perlu SKCK, itu benar-benar, satu ongkos ke kepolisiannya, ngantrenya," ucap dia.

Lebih lanjut, politisi Gerindra itu mengklaim Komisi III juga sudah beberapa kali membahas soal SKCK ini dalam rapat bersama Polri. Ia berpendapat tak ada jaminan bahwa orang yang dapat SKCK tidak bermasalah.

"Saya kan sering mempertanyakan kan ya. SKCK ini dari PNBP-nya gimana? Seinget saya tuh engak signifikan. Sudah buat apa juga. Capek-capek polisi ngurus SKCK," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian HAM mengusulkan penghapusan SKCK kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Salah satu tujuan dari usulan itu adalah untuk memudahkan mantan narapidana mendapat pekerjaan usai kembali ke masyarakat.

"Kita meminta kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian RI untuk meninjau kembali bahkan mungkin menghapuskan SKCK," ujar Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo di Kantornya, Jakarta, Jumat (21/3.

Nicholay mengungkapkan Kementerian HAM telah mengirimkan surat ke Kapolri yang ditandatangani langsung Menteri HAM Natalius Pigai.

Adapun usulan tersebut diperoleh setelah Kementerian HAM mengunjungi beberapa lembaga pemasyarakatan (lapas) dan mendapat keluhan dari para narapidana.

Ada salah seorang narapidana yang melakukan kejahatan berulang karena saat bebas dari penjara tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya. Narapidana tersebut mengaku sulit mendapat kerja lantaran ada syarat SKCK yang diminta oleh perusahaan-perusahaan.

Nicholay menegaskan usulan tersebut tak khusus untuk mantan narapidana saja, tapi juga untuk semua masyarakat.

Layanan permohonan visa akan tutup sementara selama libur Nyepi dan Lebaran Idul Fitri 2025. Masyarakat yang akan mengurus dokumen visa diimbau untuk segera menyelesaikan permohonannya sebelum kantor imigrasi tutup layanan sementara.

Berikut jadwal libur pelayanan visa saat Nyepi dan Lebaran 2025.

Pelayanan Visa Libur Lebaran 2025

Berdasarkan informasi resmi dari Ditjen Imigrasi, layanan permohonan visa tutup sementara saat peringatan Nyepi dan Lebaran Idul Fitri 2025. Berikut jadwalnya.

• Jumat, 28 Maret 2025
• Rabu, 2 April 2025
• Kamis, 3 April 2025
• Jumat, 4 April 2025
• Sabtu, 5 April 2025 (Libur akhir pekan)
• Minggu, 6 April 2025 (Libur akhir pekan)
• Senin, 7 April 2025.

*Pelayanan Bebas Visa Kunjungan dan Visa on Arrival (VOA) tetap tersedia.

Layanan akan kembali beroperasi secara normal pada Selasa, 8 April 2025. Permohonan visa yang diterima pada Kamis, 27 Maret 2025 akan mulai diproses pada Selasa, 8 April 2025.

"Kami masih tetap maksimal beroperasi untuk pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia serta layanan electronic visa on arrival atau e-VoA," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar Muhammad Godam, dikutip dari Antara, Senin (24/3/2025).

Jenis-jenis Visa Tergantung Kebutuhannya

Berikut ini adalah jenis-jenis visa berdasarkan kebutuhan dan cara mendapatkannya.

1. Bebas Visa

Ada beberapa negara yang tidak mewajibkan visa bagi warga asing yang berkunjung. Pendatang hanya perlu membawa paspor dan identitas diri lain. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa negara tujuan meminta dokumen tambahan seperti menunjukan tiket pulang pergi.

Walau bebas visa, bukan berarti Anda boleh tinggal lama di sana. Selalu ada batas waktu tinggal maksimal yang diterapkan oleh masing-masing negara.

2. eVisa

Dokumen ini dibuat secara online dengan hasil akhir berupa soft file yang dikirim via email. Pemohon cukup memasukkan data diri yang diminta, kemudian melakukan pembayaran pada saat itu juga melalui kartu kredit.

Nanti, dokumen ini akan dikirim via email. Ketika sampai di pintu imigrasi negara tujuan, pemilik eVisa tetap harus menunjukkan dokumen yang diminta (disebutkan di website pendaftaran) kepada petugas imigrasi setempat.

3. Visa on Arrival

Jenis dokumen ini memperbolehkan Anda mengurus izin masuk setelah sampai di negara tujuan. Jadi, Anda tidak perlu bolak-balik ke kedubes tujuan yang berlokasi di negara asal/

Masa berlaku dan maksimal waktu perpanjangannya berbeda-beda antara satu negara dengan yang lain. Untuk jenis on arrival, cap atau stiker akan diberikan di pintu imigrasi negara tujuan, dan pemilik dokumen harus membayar biaya visa.

4. Visa Sebelum Kedatangan

Negara-negara tertentu menerapkan peraturan bahwa visa harus didapat sebelum memasuki negara tujuan. Untuk mendapatkan dokumen ini, pemohon bisa mendatangi kedubes negara tujuan, agen perjalanan, atau badan yang ditunjuk oleh negara yang bersangkutan tersebut.

Simak juga Video 'Hormati Nyepi, Korlantas Bakal Tutup Akses ke Bali 28 Maret Jam 5 Sore':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengomentari soal mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman yang menjadi tersangka dalam kasus narkoba dan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Natalius mengatakan Fajar harus diberi tiga hukuman sekaligus.

"Jadi, terkait (Kapolres) Ngada, saya sudah menyatakan harus diberi tiga hukuman. Aparat itu biasanya itu hanya satu kali hukuman saja, tapi saya katakan tiga hukuman sekaligus meskipun waktunya berbeda," kata Natalius saat menjawab pertanyaan mahasiswa dalam acara kuliah umum di salah satu universitas di Kota Medan, Jumat (14/3/2025).

Natalius pun memerinci tiga hukuman itu, yakni pencopotan dari jabatan, dijerat pidana, dan pemberhentian dari anggota Polri. Menurutnya, tiga hukuman itu yang paling pas untuk AKBP Jafar.

"Yang pertama seorang aparat yang melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana yang pertama dilakukan adalah pencopotan dari jabatan. Itu adalah hukuman disiplin administrasi. Kedua, seorang aparat yang melakukan pelanggaran seperti Kapolres Ngada itu pidana. Yang ketiga adalah kode etik setelah dia dinyatakan bersalah maka proses kode etik. Kode etik yang paling utama berhentikan mencabut statusnya dari tentara atau polisi," pungkasnya.

Sebelumnya, AKBP Fajar Widyadharma Lukman ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba dan asusila. Fajar saat ini ditahan di Bareskrim Polri. AKBP Fajar juga ditampilkan sebagai tersangka dalam rilis kasus kemarin.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas AKBP Fajar. Jenderal Sigit mengatakan pihaknya akan memproses AKBP Fajar baik secara etik maupun pidana.

"Yang jelas, kasus tersebut akan ditindak tegas, baik pidana maupun etik," kata Jenderal Sigit di Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3).

AKBP Fajar Widyadharma akan disidang etik Senin, 17 Maret 2025. "Selanjutnya, Divpropam Polri akan melaksanakan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar, direncanakan hari Senin, 17 Maret 2025," kata Karowabprof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/3).

Video Kala Legislator Cecar Pigai: Nggak Nampak Apa yang Bapak Kerjakan

Video Kala Legislator Cecar Pigai: Nggak Nampak Apa yang Bapak Kerjakan

Ahli hukum dari Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menindak tegas kasus narkoba dan asusila yang melibatkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. AKBP Fajar diketahui bakal diproses secara etik ataupun pidana.

"Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Kapolri dengan menyatakan sikap tegas Polri untuk menegakkan dari sisi etik dan pidana sehingga (AKBP Fajar) ditetapkan sebagai tersangka," kata Aan kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Namun Aan memberikan sedikit catatan. Menurutnya, laporan kasus kejahatan serius seperti yang dilakukan AKBP Fajar seharusnya bisa terendus dan bergegas diungkap oleh Polri tanpa menunggu laporan dari kepolisian Australia.

"Inilah yang sebenarnya ke depan untuk yang serius crime seperti ini, apalagi ini kan kita berhadapan dengan martabat bangsa di dunia, laporannya justru dari polisi Australia, bukan temuan dari polisi kita," ucapnya.

Aan berharap Polri terus meningkatkan perlindungan dan jaminan hak asasi terhadap masyarakat. Dia tak ingin terus mendengar seruan negatif terhadap Polri.

"Jadi seharusnya perlindungan terhadap warga, jaminan hak asasi terhadap warga, sehingga memberikan perlindungan hukum sesuai dengan proses hukum yang baik. Tentunya itu yang diharapkan, jangan sampai adagium no viral no justice itu terus berlangsung," ujarnya.

Seperti diketahui, Jenderal Sigit menegaskan akan menindak tegas kasus narkoba dan asusila yang melibatkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Jenderal Sigit mengatakan pihaknya akan memproses AKBP Fajar, baik secara etik maupun pidana.

"Yang jelas, kasus tersebut akan ditindak tegas, baik pidana maupun etik," kata Jenderal Sigit di Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Mabes Polri menampilkan AKBP Fajar dalam jumpa pers di Mabes Polri hari ini. AKBP Fajar mengenakan baju tahanan dan bermasker hitam. AKBP Fajar sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Karowabprof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam jumpa pers juga menyampaikan kembali komitmen Polri dalam kasus ini. Polri menegaskan pihaknya tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum.

"Bahwa sesuai arahan Bapak Kadiv Propam, Polri dalam hal ini tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum," kata Karowabprof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam jumpa pers.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mencopot eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, dalam kasus narkoba dan asusila. Ia menilai langkah ini wajib dilakukan untuk menjaga integritas Polri.

"Kami mengapresiasi keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mencopot dan memproses hukum eks Kapolres Ngada. Ini adalah langkah yang tidak hanya diperlukan, tapi juga wajib untuk menjaga integritas institusi Polri," kata Rano kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Rano mengatakan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur bukan sekadar pelanggaran hukum. Ia meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya.

"Tapi sudah termasuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang secara universal dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap HAM. Makanya tidak cukup hanya dengan pencopotan jabatan, pelaku harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk kemungkinan penerapan hukuman maksimal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak," ungkapnya.

Rano menyebutkan kasus ini telah menjadi perhatian luas di tingkat internasional. Ia mengatakan pengawasan terhadap personel perlu diperkuat.

"Kasus ini telah menjadi perhatian luas, bukan hanya di dalam negeri tapi juga di tingkat internasional. Setiap kelemahan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku hanya akan memperburuk persepsi global terhadap kredibilitas aparat penegak hukum di Indonesia," ujar Rano.

"Selain itu, pengawasan terhadap personel juga perlu diperkuat agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini. Langkah-langkah perbaikan ini penting untuk memastikan bahwa kasus serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang," sambungnya.

Rano mengatakan tak tak ada ruang bagi aparat untuk menyalahgunakan kekuasaan. Rano memandang tak boleh ada kompromi terhadap pelaku asusila.

"Tidak ada ruang bagi aparat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan tindakan kriminal, apalagi terhadap kelompok paling rentan seperti anak-anak," ujar Rano.

"Penegakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi terhadap pelaku dalam kasus ini adalah ujian nyata bagi komitmen Polri dalam menegakkan hukum secara adil dan berkeadilan, bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga terhadap anggotanya sendiri. Respons terhadap kasus ini harus dijadikan preseden bahwa tidak ada toleransi bagi aparat yang melakukan kejahatan," sambungnya.

Simak juga Video 'Kapolri Mau Kembangkan Dittipid PPA dan PPO ke Tingkat Polres-Polsek':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengamankan 13 warga negara asing (WNA). Belasan WNA itu diamankan dari 12 perusahaan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ada di wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau(Kepri) yang masuk daftar pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh BKPM.

"Ini merupakan kegiatan kedua yang digelar, setelah Bali. Operasi gabungan bersama ini berhasil mengamankan 13 WNA," kata Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, Kamis (13/3/2025).

Saffar mengatakan dalam operasi yang digelar 11 Maret -12 Maret 2025, Imigrasi menargetkan pengawasan terhadap perusahaan PMA yang dicurigai fiktif dan WNA yang terindikasi melanggar aturan. Ada 12 perusahaan yang dilakukan pengecekan oleh Imigrasi dan BKPM di Batam.

"Berdasarkan hasil pengawasan, total 26 Orang Asing dari 12 perusahaan PMA yang perlu ditindaklanjuti. Dari 12 perusahaan PMA yang diperiksa, ditemukan 4 perusahaan dengan belum memenuhi komitmen investasi Rp 10 miliar, 6 perusahaan fiktif, serta dua perusahaan yang memiliki alamat berbeda dari yang terdaftar," ujarnya.

"Dari 26 Orang Asing yang terdata sebanyak 13 orang diamankan. Untuk 13 orang sisanya masuk daftar pencarian orang, terdata 9 WNA yang berada di luar wilayah Indonesia dan nantinya akan dilakukan pembatalan izin tinggal keimigrasian. Untuk sisanya 4 orang ini masih dicari keberadaannya di wilayah Indonesia," tambahnya.

Belasan WNA yang diamankan Imigrasi itu saat ini masih menjalani serangkaian pemeriksaan. Nantinya jika terbukti mereka bisa diberikan sanksi mulai dari denda, pendeportasian, hingga diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau melengkapi persyaratan soal investasi.

Direktur Wilayah V Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (BKPM), Adi Soegyharto menyampaikan operasi ini merupakan kolaborasi bersama Ditjen Imigrasi dalam menertibkan perusahan yang tidak memenuhi syarat dalam berinvestasi.

"Ini adalah kota yang kedua, setelah Bali. Kami mengharapkan kolaborasi ini bisa menghadirkan investasi yang taat aturan. Investasi yang masuk benar-benar benar sesuai dengan ketentuan, demi menjaga iklim investasi di Indonesia," kata dia.

Adi menyebut pengawasan ini dilakukan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah mendaftarkan diri melalui OSS, dan mengantongi NIB. Perusahaan tersebut kemudian dilakukan pengawasan kembali.

"Kami memperketat pengawasan melalui posted audit. Karena ini daerah perbatasan, dan dekat dengan Singapura dan Malaysia. Jadi biar tumbuh investasinya, dan jelas serta terjamin, maka perlu dilakukan penertiban terhadap PMA yang nakal ini," ujarnya.

Adi menyebut Investasi asing yang masuk diharapkan bisa memberikan manfaat bagsa dan negara serta pendorong pertumbuhan ekonomi akan didukung terus bertumbuh.

"Mereka wajib berinvestasi minimal Rp 10 miliar. Operasi ini diharapkan bisa menjadi efek jera bagi investor asing, untuk tidak main main. Pengawasan ini memperkuat sistem investasi di Indonesia," tambahnya.

Video: KPK Tahan Eks Dirut PT Taspen Terkait Kasus Investasi Fiktif

Video: KPK Tahan Eks Dirut PT Taspen Terkait Kasus Investasi Fiktif

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan posisi Sekretaris Kabinet (Seskab) yang saat ini ditempati Letkol Teddy Indra Wijaya berada di bawah Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres). Begini bunyi aturan yang menyatakan posisi Seskab di bawah Setmilpres.

Jenderal Agus dan Jenderal Maruli menyatakan hal tersebut dalam doorstop bersama wartawan setelah mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR guna membahas revisi UU TNI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

"Ya, di Sesmil (Sekretariat militer), Sesmil kan dijabat oleh militer aktif. Makanya tadi saya bilang, jadi setiap kementerian dia punya undang-undang sendiri yang menyatakan jabatan tertentu dijabat oleh militer aktif, gitu ya," kata Agus.

"Kalau berdasarkan dari jubir presiden kemarin itu kan, ada penyampaiannya bahwa ada perpres bahwa Seskab di bawah Setmilpres. Setmilpres dari dulu dipimpin oleh bintang dua, tidak ada yang pensiun, dari sejak zaman aturannya ada," ujar Maruli di lokasi yang sama.

Lalu, bagaimana sebenarnya isi peraturan yang dimaksud Jenderal Agus dan Jenderal Maruli? Ada dua Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur posisi Seskab.

Peraturan yang pertama adalah Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Pasal 2 Perpres 139/2024 menyatakan Sekretariat Kabinet tidak lagi berada di bawah presiden langsung dan kini diintegrasikan ke dalam kementerian yang membidangi urusan kesekretariatan negara.

Untuk diketahui, dalam aturan sebelumnya yakni Perpres 55/2020, Sekretariat Kabinet dinyatakan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2
(l) Dengan Peraturan Presiden ini membubarkan Sekretariat Kabinet yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.
(2) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari Sekretariat Kabinet diintegrasikan ke dalam kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
(3) Berdasarkan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber daya manusia, aset, anggaran, dan dokumen di lingkungan Sekretariat Kabinet dialihkan menjadi sumber daya manusia, aset, anggaran, dan dokumen di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Perpres kedua adalah Perpres 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Pasal 7 Perpres 148/2024 menyatakan organisasi Kementerian Sekretaris Negara terdiri dari Sekretariat Kementerian; Sekretariat Presiden; Sekretariat Wakil Presiden; Sekretariat Militer Presiden; Sekretariat Dukungan Kabinet; dan sejumlah deputi hingga staf ahli.

Lalu, Pasal 48 Perpres 148/2024 memerinci Sekretariat Militer Presiden terdiri dari 4 biro dan Sekretaris Kabinet. Letkol Teddy Indra Jaya yang kini menjabat Seskab otomatis berada di bawah Setmilpres.

Pasal 48
(1) Sekretariat Militer Presiden terdiri atas paling banyak 4 (empat) biro dan Sekretaris Kabinet.
(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(3) Dalam hal tugas dan fungsi biro tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk pating banyak 4 (empat) bagian.
(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan/atau paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Adapun posisi Sekretaris Kabinet setinggi-tingginya merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (Pasal 118 Perpres 148/2024). Panglima TNI Jenderal Agus menyebut jabatan Seskab bisa diisi prajurit TNI maksimal bintang 1.

"Ini jabatan Seskab itu kan eselon II, eselon II itu bisa dijabat oleh maksimal bintang 1," kata Agus.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Tahanan Lapas Kutacane, Aceh, yang kabur berjumlah 50 orang. 12 orang sudah berhasil ditangkap kembali.

"12 orang sudah tertangkap, yang belum tertangkap 38 orang," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto kepada detikSumut, Senin (10/3/2025).

Napi yang belum tertangkap masih diburu tim gabungan. Menurutnya, jumlah napi di lapas tersebut berjumlah 368 orang.

"Jumlah narapidana di dalam lapas saat ini 318 orang," ujar Yan.

Yan mengaku saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke lapas di Aceh Tenggara. Situasi di lokasi disebut sudah kondusif kembali.

Sebelumnya, napi Lapas Kutacane, Aceh ramai-ramai kabur dari penjara. Mereka melarikan diri menjelang waktu berbuka puasa.

Informasi diperoleh detikSumut, napi tersebut kabur sekitar pukul 18.20 WIB, Senin (10/3/2025). Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Beberapa napi yang kabur tidak mengenakan baju hanya memakai celana. Mereka lari ke arah warga yang sedang berada di lokasi.

Sejumlah petugas berusaha menangkap para napi. Namun mereka sebagian berhasil lolos. Aksi napi tersebut kabur menyita perhatian warga sehingga aris lalulintas di lokasi macet.

"Tadi saya lihat langsung (mereka kabur) karena pas lagi beli takjil," kata seorang warga Aceh Tenggara, Fahmi.

Fahmi mengaku melihat para napi keluar dari pintu depan lapas. "Tadi sore menjelang buka puasa napinya kabur," jelas Fahmi.

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Sebanyak 49 narapidana (napi) di Lapas Kutacane, Aceh kabur dari dalam lapas. Setelah dilakukan pengejaran, sebanyak 14 napi berhasil ditangkap dan sisanya 35 masih dalam pengejaran.

Hal ini sebagaimana disampaikan Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang melarikan diri 49 orang, tertangkap kembali dan menyerahkan diri 14 orang, 35 orang masih dalam pengejaran," kata Kabag Humas dan Protokol di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Rika Aprianti kepada wartawan, Selasa (11/3/2025) dilansir detikNews.

Aksi para napi tersebut terjadi Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Para napi itu kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Rika mengatakan, kondisi Lapas Kutacane sudah mulai kondusif sejak pukul 21.00 WIB. Kalapas Kutacane juga sudah memasuki blok untuk berinteraksi langsung dengan narapidana.

Ia menyampaikan, peristiwa itu ditangani pihak lapas, kepolisian serta TNI, dan Pemda setempat. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry juga hadir langsung dalam dialog dengan para napi. Usai kejadian itu, tidak ada perubahan dalam hal pelayanan makan para napi. Kegiatan itu masih tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Penjagaan lapas saat ini dibantu oleh kepolisian dan TNI," ucap Rika.

Sebagaimana diberitakan, sebanyak 50 tahanan kabur dari Lapas Kutacane, Aceh. Sebanyak 12 tahanan dari napi yang kabur tersebut telah berhasil ditangkap kembali.

"12 orang sudah tertangkap, yang belum tertangkap 38 orang," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto dilansir detikSumut, Selasa (11/3).

Yan mengatakan Lapas Kutacane memiliki total 369 tahanan. Tim gabungan masih turun melakukan pencarian terhadap tahanan yang kabur.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun