JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan, ancaman terorisme secara keseluruhan di Indonesia menurun sepanjang tahun 2024.

Hal ini berdasarkan temuan Global Terrorism Index (GTI) tahun 2025 yang mencatat adanya kemajuan positif dalam penanggulangan terorisme.

GTI menempatkan Indonesia pada level medium maupun low impacted by terrorism dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

"Ancaman keseluruhan dari organisasi teroris di Indonesia terus menurun sepanjang tahun 2024 yang mengindikasikan berkurangnya kapasitas operasional dari organisasi teroris yang ada," kata Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto, dalam Diskusi GTI 2025 yang dikutip dari tayangan YouTube BNPT, Kamis (10/4/2025).

Ia menjabarkan bahwa selama dua tahun berturut-turut, Indonesia juga mengalami nol serangan teroris (zero terrorist attack).

Lebih lanjut, pada Juni 2024, para pemimpin senior Jemaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda secara terbuka mengumumkan pembubaran organisasi tersebut.

Diketahui, Al-Qaeda merupakan salah satu kelompok terbesar di Indonesia.

Meski ia tidak memungkiri adanya berbagai respons yang bermunculan terhadap fenomena ini, selain pandangan positif, terdapat kekhawatiran mengenai strategi baru Al-Qaeda yang mungkin berkembang.

"Oleh karena itu, diskusi kita hari ini, selain menganalisis secara mendalam tren terorisme yang berkembang serta respons kebijakannya, juga secara khusus akan mengeksplorasi mengenai pembubaran Jemaah Islamiyah dan pengaruhnya terhadap landscape terorisme di Indonesia," ucapnya.

Selanjutnya, Andhika menyampaikan bahwa temuan GTI menggarisbawahi pentingnya kehadiran dan peran negara yang secara proaktif dapat mengurangi risiko ataupun dampak dari terorisme.

Begitu pun, meningkatkan pencegahan dan ketahanan nasional, serta mendorong kerja sama internasional.

Tak hanya itu, GTI telah dirujuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Dan dicantumkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan RPJMN 2025-2029 sebagai indikator efektivitas penanggulangan terorisme di Indonesia," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI), Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin alias Hambali, dalam waktu dekat akan diadili di Pengadilan Militer Amerika Serikat.

"Kasusnya Hambali yang kami dengar kabar dalam waktu dekat ini akan diadili oleh pihak militer Amerika Serikat," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jakarta, pada Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri nantinya hanya bisa memantau proses hukumnya guna memastikan persidangan berjalan sesuai kaedah hukum.

Karenanya, ia menyatakan bahwa rencana pemulangan Hambali masih terlalu jauh.

"Jadi, untuk bicara mengenai pemulangan, saya kira masih terlalu jauh ya. Karena proses peradilannya pun baru akan dimulai oleh pihak Amerika Serikat," ujar dia.

Sebelumnya, Yusril mengatakan, pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo.

Sebab, pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.

"Kita juga concern dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002," kata Yusril, usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Yusril menjelaskan bahwa terdakwa bom Bali itu pernah menjadi buron pada 2002.

Namun, Hambali ditangkap oleh pemerintah Pakistan.

Meski ditangkap oleh Pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintahan Amerika Serikat.

JAKARTA, KOMPAS.com -Mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI), Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin alias Hambali, dalam waktu dekat akan diadili di Pengadilan Militer Amerika Serikat.

"Kasusnya Hambali yang kami dengar kabar dalam waktu dekat ini akan diadili oleh pihak militer Amerika Serikat," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jakarta, pada Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri nantinya hanya bisa memantau proses hukumnya guna memastikan persidangan berjalan sesuai kaedah hukum.

Karenanya, ia menyatakan bahwa rencana pemulangan Hambali masih terlalu jauh.

"Jadi, untuk bicara mengenai pemulangan, saya kira masih terlalu jauh ya. Karena proses peradilannya pun baru akan dimulai oleh pihak Amerika Serikat," ujar dia.

Sebelumnya, Yusril mengatakan, pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo.

Sebab, pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.

"Kita juga concern dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002," kata Yusril, usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Yusril menjelaskan bahwa terdakwa bom Bali itu pernah menjadi buron pada 2002.

Namun, Hambali ditangkap oleh pemerintah Pakistan.

Meski ditangkap oleh Pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintahan Amerika Serikat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI), Hambali alias Encep Nurjaman Riduan Isamuddin.

Namun, komunikasi dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), namun tidak berhasil.

"Pemerintah kita melalui Kementerian Luar Negeri juga sudah mencoba membuka akses berhubungan dengan Hambali, tapi tidak berhasil," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Kuningan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Meski demikian, Yusril mengatakan bahwa pemerintah terus berkomunikasi dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS).

Ia mengucapkan terima kasih kepada mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang telah memberikan informasi terkait Hambali.

"Pemerintah pernah juga minta ke yang bersangkutan supaya segera diadili, tapi sampai hari ini juga belum diadili. Dulu pernah juga ada pembicaraan, sampai pada kesimpulan kemungkinan dia direpatriasi untuk diadili di Indonesia, tapi sampai hari ini juga belum berhasil," ujarnya.

Yusril menegaskan bahwa belum ada kesimpulan untuk mengembalikan Hambali ke Tanah Air.

Ia mengatakan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kepolisian, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), masih mempelajari dan berkoordinasi terkait kasus Hambali.

"Jadi jangan dianggap bahwa kita sudah mengambil keputusan untuk minta dia kembali, belum sampai ke tingkat itu," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk memulangkan mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) Hambali alias Encep Nurjaman Riduan Isamuddin dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo, Kuba, ke Tanah Air.

Akan tetapi, pemerintah belum mengetahui bagaimana kewenangan penanganan hukum terhadap Hambali.

Yusril mengatakan bahwa pemerintah tidak hanya menangani narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.

Ia mengatakan bahwa Hambali pernah menjadi buron pada 2002, namun ia ditangkap oleh pemerintah Pakistan.

Meski ditangkap oleh Pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintah Amerika.

"Jadi bagaimanapun dia adalah WNI, Hambali itu, dan kita, ya betapa pun salah, warga negara kita di luar negeri tetap kita harus berikan perhatian," kata Yusril usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) malam.

Yusril mengungkapkan bahwa Hambali sudah 23 tahun ditahan, tetapi belum mendapat kepastian hukum di AS.

Saat ini, kata dia, ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi terhadap JI.

Hal ini seiring dengan JI yang telah mendeklarasikan diri untuk setia pada Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan menghentikan aktivitas terorisme.

"Kalau lebih dari 18 tahun perkara itu sudah tidak bisa dituntut lagi dan kita lihat juga pemerintah baru sekarang kan ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi, termasuk juga setelah Jamaah Islamiyah membubarkan diri dan kemudian menyatakan sumpah setia kepada Pemerintah Republik Indonesia serta menghentikan aktivitas JI yang terkait, apalagi dengan terorisme," ujarnya.

Yusril mengatakan bahwa pemerintah bakal membicarakan rencana pengembalian Hambali dengan Amerika Serikat (AS).

Terakhir, ia juga akan menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan rencana pemulangan Hambali ke Indonesia.

"Barangkali kami juga harus melaporkan hal ini kepada Presiden (Prabowo) bagaimana baiknya kita menghadapi kasus seperti Hambali," ucapnya.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan telah mendapatkan jumlah dan identitas para narapidana mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI). Yusril juga menambahkan pihaknya saat ini sedang mengkaji kemungkinan mendorong para mantan anggota JI tersebut untuk mengajukan grasi kepada presiden.

"Pemerintah sedang mengkaji dari nama-nama dan saya sudah mendapatkan jumlah yang pasti berapa sebenarnya jumlah narapidana yang terlibat dalam kasus terorisme atau kasus-kasus lain yang melibatkan anggota Jemaah Islamiyah yang kami telaah, apakah mereka itu didorong untuk mengajukan grasi kepada presiden," kata Yusril di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

Selain itu, kata Yusri, pihaknya tengah membahas kemungkinan pemberian amnesti kepada para narapidana tersebut. Yusril menuturkan pemerintah pun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya abolisi.

"Kalau mengajukan amnesti kan tentu harus meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak tertutup juga kemungkinan untuk dilakukan abolisi apabila sedang dalam proses sebelum ada keputusan final dari pengadilan," ujarnya.

Meski begitu, Yusril menyampaikan rasa syukur atas bersatunya seluruh komponen bangsa. Yusril mengatakan pemerintah menyambut baik deklarasi pembubaran JI dan ikrar setia mantan anggota JI kepada NKRI.

"Pemerintah menyambut gembira pembubaran Jemaah Islamiyah dan mari kita membangun satu kehidupan keagamaan yang damai dan toleran dan bersahabat dan tidak lagi menganggap pemerintah Republik Indonesia ini sebagai satu negara yang bertentangan dengan asas-asas ajaran Islam dan kita berkeyakinan bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," ucap Yusril.

"Itu telah menampung atau menerima atau mentransformasikan dari prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan negara dan kita terima ini sebagai suatu rumusan yang disepakati bersama Pancasila," sambung dia.

Eks Anggota JI Deklarasi Pembubaran

Pada akhir Desember 2024 lalu, ribuan mantan anggota Jemaah Islamiyah dari Solo Raya, Kedu Raya dan Semarang mendeklarasikan pembubaran Jemaah Islamiyah serta kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebanyak 1.400 eks anggota JI itu berkumpul di convention hall Terminal Tirtonadi, Solo.

Dalam deklarasi ini juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Plt Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Warsito. Hadir juga Kepala Datasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri atau Densus 88 Irjen. Pol. Sentot Prasetyo, Kepala BNPT, Irjen Pol Eddy Hartono, Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana.

Dalam kesempatan itu, Sentot mengatakan deklarasi juga diikuti bersama 7.000 peserta dari 34 daerah lainnya.

"Dengan penuh ketulusan mereka kini menyadari bahwa perjuangan yang sebenarnya bukanlah untuk melawan negara, tetapi justru untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara," katanya di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Sabtu (21/12/2024).

"Hari ini telah hadir lebih kurang 1.400 perwakilan saudara kita dari mantan anggota Jemaah Islamiyah. Ada juga yang hadir secara daring dengan peserta kurang lebih 7000 peserta dari34daerah," tambah Sentot.

Dia menegaskan bahwa Jemaah Islamiyah tidak dibubarkan oleh pemerintah. Melainkan, pembubaran organisasi yang terlarang itu karena kemauan sendiri.

"Jemaah Islamiyah tidak dibubarkan oleh pemerintah atau pihak kepolisian, melainkan membubarkan diri atas keputusan internal mereka sendiri. Keputusan ini (pembubaran) bukan hasil tekanan atau paksaan, melainkan berdasarkan kajian mendalam serta refleksi panjang, yang dilakukan tokohnya," jelasnya.

Simak juga Video 'Yusril: RI Tak Beri Grasi Mary Jane, Tapi Sepakat Pulangkan ke Filipina':

[Gambas:Video 20detik]

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan total ada 196 tersangka teroris yang berhasil ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di sepanjang 2024.

Sigit mengatakan penangkapan terhadap ratusan tersangka pelaku teror itu dilakukan sebagai langkah preventif strike untuk mencegah aksi teror di masyarakat.

"Langkah ini menghasilkan zero attack sepanjang tahun 2023 sampai 2024 dengan total 196 tersangka yang diamankan," ujarnya dalam konferensi pers Rilis Akhir Tahun di Mabes Polri, Selasa (31/12).

Sigit mengatakan dalam periode yang sama jajarannya turut meningkatkan upaya deradikalisasi terhadap para pelaku teror dan keluarganya. Ia menyebut total terdapat 8.118 napi teroris dan keluarganya yang berhasil dilakukan deradikalisasi.

Selain itu, ia juga menyinggung upaya deradikalisasi yang dilakukan Densus 88 yang berhasil meyakinkan kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) untuk membubarkan diri pada 21 Desember 2024.

Berdasarkan Survei Global Terrorism Index (GTI) tahun 2024, Kapolri mengatakan Indonesia masuk dalam negara dengan dampak terorisme menengah (Medium impacted) di peringkat 31 dari 163 Negara.

"Namun, pencapaian ini tidak boleh membuat kita berpuas diri. Polri terus berupaya untuk menanggulangi terorisme dengan menggunakan soft approach dan hard approach," tuturnya.

Di sisi lain, ia mengatakan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku terorisme, pihaknya juga terus memperkuat hubungan dengan instansi dari dalam dan luar negeri.

"Sampai dengan saat ini, Polri telah menjalin Kerjasama dengan 11 Kementerian/Lembaga maupun stakeholder luar negeri dan 6 Kementerian/Lembaga dalam negeri," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan masih mempertimbangkan usulan pembebasan bersyarat bagi mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI) narapidana terorisme yang sedang menjalani hukuman, termasuk dua eks pemimpinnya, Abu Rusydan dan Para Wijayanto.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Prof. Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pemerintah sedang mendata seluruh anggota JI, baik yang masih dalam proses hukum maupun yang telah menjalani pidana.

"Pemerintah belum memutuskan nasib mereka, termasuk Abu Rusydan dan Para Wijayanto," kata Yusril saat ditemui di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu (25/12/2024).

Abu Rusydan, yang sempat menjadi pemimpin sementara JI setelah penangkapan Abu Bakar Ba’asyir pada awal 2000-an, saat ini menjalani hukuman enam tahun penjara dan telah melewati separuh masa pidananya.

Sementara itu, Para Wijayanto, mantan Amir JI yang ditangkap pada 2019, divonis tujuh tahun penjara pada 2020, dan kini juga telah menjalani lebih dari separuh pidananya.

Yusril menjelaskan, kajian ini mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk syarat pembebasan bersyarat.

"Pembebasan bersyarat biasanya diberikan setelah 2/3 masa pidana dilalui dan ada bukti perilaku yang baik," ujar Yusril.

Ia juga menyoroti opsi grasi yang dapat diajukan oleh mantan anggota JI secara perseorangan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Sedangkan amnesti atau tidak, keputusan itu sedang dikaji dan akan ditentukan oleh Presiden," ucap Yusril.

Sebelumnya, pada 21 Desember 2024, Jemaah Islamiyah secara resmi menyatakan pembubaran organisasi dalam deklarasi di Surakarta, Jawa Tengah. Ribuan mantan anggota JI yang hadir dalam deklarasi itu menyatakan komitmen kembali ke pangkuan NKRI, mematuhi hukum, serta menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan masih mempertimbangkan usulan pembebasan bersyarat bagi mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI) narapidana terorisme yang sedang menjalani hukuman, termasuk dua eks pemimpinnya, Abu Rusydan dan Para Wijayanto.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Prof. Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pemerintah sedang mendata seluruh anggota JI, baik yang masih dalam proses hukum maupun yang telah menjalani pidana.

"Pemerintah belum memutuskan nasib mereka, termasuk Abu Rusydan dan Para Wijayanto," kata Yusril saat ditemui di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu (25/12/2024).

Abu Rusydan, yang sempat menjadi pemimpin sementara JI setelah penangkapan Abu Bakar Ba’asyir pada awal 2000-an, saat ini menjalani hukuman enam tahun penjara dan telah melewati separuh masa pidananya.

Sementara itu, Para Wijayanto, mantan Amir JI yang ditangkap pada 2019, divonis tujuh tahun penjara pada 2020, dan kini juga telah menjalani lebih dari separuh pidananya.

Yusril menjelaskan, kajian ini mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk syarat pembebasan bersyarat.

"Pembebasan bersyarat biasanya diberikan setelah 2/3 masa pidana dilalui dan ada bukti perilaku yang baik," ujar Yusril.

Ia juga menyoroti opsi grasi yang dapat diajukan oleh mantan anggota JI secara perseorangan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Sedangkan amnesti atau tidak, keputusan itu sedang dikaji dan akan ditentukan oleh Presiden," ucap Yusril.

Sebelumnya, pada 21 Desember 2024, Jemaah Islamiyah secara resmi menyatakan pembubaran organisasi dalam deklarasi di Surakarta, Jawa Tengah. Ribuan mantan anggota JI yang hadir dalam deklarasi itu menyatakan komitmen kembali ke pangkuan NKRI, mematuhi hukum, serta menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri bakal memberikan pendampingan kepada para mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI).

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono menyebut pembinaan dan pendampingan itu akan dilakukan usai para anggota tersebut mendeklarasikan pembubaran JI dan menyatakan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami dengan Densus 88 akan membuat semacam peta jalan (atau) road map untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada mantan-mantan eks JI," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (23/12).

Eddy mengatakan pendampingan dan pembinaan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara sekaligus untuk memastikan mereka untuk tidak kembali bergabung ke jaringan teroris lainnya.

Ia menjelaskan kewajiban itu juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam ketentuan itu, kata dia, pembinaan yang diberikan meliputi wawasan kebangsaan, keagamaan hingga kewirausahaan.

"Kami akan memberikan suatu arahan pelatihan, pendampingan terhadap kegiatan seperti wawasan kebangsaan, kewirausahaan, dan hal-hal yang lain," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengklaim hal tersebut juga sejalan dengan program Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Serta dalam rangka memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Sebelumnya Jemaah Islamiyah (JI) telah mengumumkan pembubarannya pada tanggal 30 Juni 2024. Deklarasi ini dilakukan oleh 16 tokoh senior JI di Bogor, Jawa Barat, dengan komitmen untuk meninggalkan kekerasan dan ekstremisme serta mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Para mantan anggota JI sepakat untuk mengembangkan ajaran Islam yang damai dan toleran sejalan dengan prinsip-prinsip Ahlussunah wal Jamaah. Lebih dari 100 anggota JI, termasuk tokoh senior dan pimpinan pesantren, menghadiri deklarasi ini.

Deklarasi puncak pembubaran Jemaah Islamiyah berlangsung di Surakarta, Jawa Tengah, pada Sabtu (21/12). Acara itudihadiri ribuan mantan anggota JI dari wilayah Surakarta, Kedu, dan Semarang.

Sebanyak 1.400 perwakilan eks anggota JI menyatakan siap kembali ke pangkuan NKRI, mematuhi hukum yang berlaku, serta berkomitmen untuk menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen memperlancar proses pembebasan bersyarat (PB) bagi narapidana kasus terorisme, khususnya eks anggota Jemaah Islamiyah (JI).

Hal ini disampaikan menyusul deklarasi pembubaran organisasi teror tersebut di Solo pada Sabtu (21/12/2024).

Deklarasi itu dihadiri langsung oleh 1.400 eks anggota JI secara luring, dan 7.000 lainnya secara daring.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono menegaskan kesiapan mempercepat proses ini dalam dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

"Kami akan memperlancar proses PB (kepada napiter eks-JI)," kata Eddy seperti dikutip dari Antara.

Prosedur pengurangan masa hukuman narapidana terorisme telah diatur dengan regulasi khusus. Syarat utama mencakup kesediaan meninggalkan ideologi radikal, melepaskan diri dari kelompok lama, serta mengikrarkan kesetiaan pada NKRI.

BNPT berencana berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Densus 88, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta otoritas intelijen.

"Kami akan memberikan arahan, pelatihan, dan pendampingan seperti wawasan kebangsaan, kewirausahaan, dan lainnya sehingga teman-teman dari eks Jemaah Islamiyah ini bisa hidup rukun dan harmoni di tengah masyarakat yang majemuk," papar Eddy.

Langkah ini diharapkan membantu para eks anggota JI berintegrasi kembali dengan masyarakat secara damai dan produktif.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen memberikan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI).

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono menjelaskan program ini mencakup pelatihan kewirausahaan, wawasan kebangsaan, serta berbagai kegiatan lain.

“Kami akan memberikan arahan pelatihan, pendampingan terhadap kegiatan seperti wawasan kebangsaan, kewirausahaan, dan hal-hal lain,” kata Eddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (23/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Eddy menyampaikan harapan agar para mantan anggota Jamaah Islamiyah mampu hidup harmonis di tengah masyarakat majemuk.

"Kami dengan Densus 88 akan membuat semacam peta jalan (atau) roadmap untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada mantan-mantan eks Jamaah Islamiyah. Itulah kewajiban negara, jangan sampai mereka kembali lagi," ujar Eddy.

Eddy mengatakan, kewajiban negara untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mantan anggota JI juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Adapun undang-undang tersebut memuat pembinaan dan pendampingan dilakukan terhadap wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan dan wawasan kewirausahaan.

BNPT mencatat sebanyak 1.315 mantan anggota Jemaah Islamiyah menyatakan ikrar setia kepada NKRI dalam acara di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (22/12/2024). Ikrar ini sekaligus menandai resmi bubarnya organisasi terlarang tersebut.

Jemaah Islamiyah dinyatakan sebagai organisasi terlarang sejak 2008. Pada 2019, kelompok ini mulai melakukan pengkajian ulang terhadap paham-paham yang bertentangan dengan prinsip NKRI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan, BNPT akan melakukan pembinaan kepada 1.315 eks anggota Jemaah Islamiyah yang bertaubat dan telah berikrar setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Hari ini kita sampaikan bahwa BNPT beserta kementerian lembaga (terkait) akan menindaklanjuti deklarasi yang dilaksanakan oleh (mantan) JI tersebut," kata Eddy dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Dia mengatakan, sebuah kewajiban negara untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mantan anggota JI tersebut.

Beragam pembinaan yang akan dilakukan yakni wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, dan wawasan kewirausahaan.

"Itu ada di dalam amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018," ucapnya.

BNPT dan Densus 88 juga akan membuat peta jalan untuk pendampingan dan pembinaan mantan anggota JI tersebut.

Pembinaan ini berfungsi agar para eks anggota JI tersebut tidak kembali menjadi bibit-bibit radikalisme.

Namun, Eddy menegaskan, jika para mantan JI ini melakukan kejahatan terorisme di kemudian hari, sikap tegas penegak hukum akan berlaku.

"Tentunya kalau mereka melakukan lagi perbuatannya, tentu Densus akan melakukan penegakan hukum," katanya.

Sejumlah mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) menyatakan ikrar kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2024).

Deklarasi kesetiaan ini diikuti oleh eks JI dari seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun daring.

Ikrar dipimpin oleh Ustaz Nuaim, mantan tokoh senior JI, dan diikuti seluruh eks anggota JI yang hadir.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Densus 88 Antiteror Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono, serta sejumlah pejabat negara hadir menyaksikan ikrar ini.