MEDAN, iNewsMedan.id - Kabar gembira bagi calon jemaah haji asal Sumatera Utara, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara memberikan pelayanan khusus dengan melakukan pemeriksaan keimigrasian langsung di Asrama Haji Embarkasi Medan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan keberangkatan ibadah haji 1446 H/ Tahun 2025.

Sebanyak 8.328 calon jemaah haji asal Sumatera Utara yang terbagi dalam 24 kloter akan diberangkatkan melalui Embarkasi Medan. Mereka mulai memasuki Asrama Haji Medan sejak 1 Mei 2025, dan kloter pertama dijadwalkan terbang menuju Madinah melalui Bandar Udara Internasional Kualanamu, Deliserdang, pada 2 Mei 2025.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian menjelaskan bahwa pihaknya telah menerjunkan petugas imigrasi yang tergabung dalam Satgas Haji Kantor Imigrasi Medan, yang terdiri dari 6 tim. Mereka akan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait seperti Petugas Pemberangkatan Ibadah Haji Embarkasi Medan (Kementerian Agama), Bea Cukai, Kementerian Kesehatan, BPJS, Polri, Garuda Indonesia, Karantina, dan Gapura. 

"Sinergi ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses pemeriksaan dokumen berjalan lancar dan tertib," katanya, Rabu (14/5/2025).

Inovasi pelayanan pemeriksaan keimigrasian langsung di Asrama Haji ini memberikan kemudahan signifikan bagi para calon jemaah. Petugas imigrasi siap siaga melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen perjalanan, serta memberikan tanda keluar wilayah Indonesia pada paspor. Setelah itu, petugas juga aktif dalam proses distribusi paspor kepada para jemaah, memastikan setiap orang membawa dan menyimpannya dengan aman. 

"Selain itu, petugas juga memasang stiker clearance pada bus yang mengangkut jemaah dan melakukan pengawasan menyeluruh hingga para jemaah naik ke pesawat," ungkap Uray Avian.

Ibu Siti Aisyah, salah seorang calon jemaah haji, mengungkapkan rasa syukurnya atas kemudahan ini. "Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan bahagia bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Saya diberangkatkan tanpa harus menunggu lama dalam antrean pemeriksaan keimigrasian seperti penumpang pada umumnya, sebuah kemudahan yang luar biasa. Dengan adanya kemudahan ini, saya bisa fokus menjalankan ibadah dengan khusyuk. Semoga pengalaman ini menjadi berkah dan inspirasi bagi kita semua," ujarnya penuh haru.

Kepala Kantor Imigrasi Uray Avian juga menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah haji kepada seluruh jemaah. "Selamat menunaikan Ibadah Haji. Semoga seluruh jemaah diberikan kesehatan selama di Tanah Suci, kembali ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur, Aamiin. Saya juga mengimbau kepada seluruh jemaah untuk selalu menjaga dan menyimpan dokumen perjalanan yaitu paspor dengan baik selama menjalankan ibadah," pesannya.

Langkah proaktif Imigrasi Medan ini diapresiasi oleh para calon jemaah haji karena memberikan kenyamanan dan efisiensi waktu, sehingga mereka dapat lebih fokus mempersiapkan diri untuk ibadah di Tanah Suci.

Editor : Jafar Sembiring

KOMPAS.com – Seorang calon haji asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), dideportasi oleh Pemerintah Arab Saudi sesaat setelah tiba di Tanah Suci. Calon haji tersebut bernama Sandri Mursidin, yang tergabung dalam Embarkasi Lombok Kloter 4.

Kepala Bidang Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) NTB, Lalu Muhammad Amin, membenarkan adanya deportasi tersebut. Ia mengatakan Mursidin dipulangkan karena memiliki catatan pelanggaran keimigrasian di Arab Saudi sejak tahun 2019.

"Berdasarkan nomor paspor X4582164, Mursidin dideportasi karena memiliki catatan imigrasi saat bekerja di Arab Saudi tahun 2019 silam," ujar Amin saat dihubungi di Mataram, Rabu (7/5/2025).

Pernah Kabur Saat Jadi PMI

Menurut Amin, kasus ini berawal ketika Sandri Mursidin pernah bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi. Namun pada saat itu, ia diketahui kabur dari tempat kerjanya karena tidak cocok dengan majikan.

"Calon haji tersebut pernah kabur saat bekerja sebagai PMI di Arab Saudi karena tidak cocok dengan majikannya, sehingga visa yang bersangkutan ditahan oleh pemerintah di sana," jelasnya.

Karena pelanggaran tersebut, nama Mursidin masuk dalam daftar hitam (blacklist) imigrasi Arab Saudi, yang menghalangi dirinya untuk kembali ke negara itu selama periode tertentu.

"Akibat dari pelanggaran tersebut, namanya masih tercatat dalam daftar hitam imigrasi Arab Saudi," ungkap Amin.

Sandri Mursidin sempat berangkat bersama rombongan haji dari Kloter 4 Embarkasi Lombok pada Minggu (4/5/2025). Namun sesampainya di Bandara Madinah, ia langsung diamankan oleh petugas imigrasi setempat.

"Calon haji ini diamankan karena memiliki catatan. Jadi masih masuk blacklist, sehingga pada saat haji visanya terdeteksi masuk daftar hitam," kata Amin.

Masa Blacklist Berlaku 10 Tahun

Amin menyebutkan, masa berlaku larangan masuk atau blacklist visa Arab Saudi bagi pelanggar seperti Mursidin adalah selama 10 tahun. Selama masa itu, yang bersangkutan tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Kerajaan Arab Saudi, termasuk untuk menjalankan ibadah haji.

"Masa blacklist visa di Arab Saudi berlaku 10 tahun sehingga calon haji tersebut tidak diperkenankan masuk Arab Saudi untuk berhaji sebelum masa itu berakhir," jelasnya.

Setelah dipastikan tidak bisa melanjutkan ibadah haji, Mursidin langsung diterbangkan kembali ke Indonesia. Ia tiba di Lombok pada Selasa sore (6/5/2025) dan kini berada dalam pendampingan petugas Kemenag Kota Mataram.

"Saat ini sedang dalam pendampingan oleh petugas dari Kemenag Kota Mataram," tutup Amin.

SUMBER: Antaranews.com

BALIKPAPAN, iNewsBalikpapan.id – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan menerjunkan tim siaga penuh untuk mengawal proses keberangkatan jemaah calon haji Kloter 1 asal Balikpapan, Selasa (6/5) dini hari. Sebanyak 360 jemaah diberangkatkan menuju Madinah melalui Embarkasi Haji Balikpapan menggunakan pesawat Garuda Indonesia A330-900 NEO dengan nomor penerbangan GA4101 pada pukul 05.00 WITA.

Pelayanan keimigrasian mendapat apresiasi dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur, Syahrioma Delavino, yang hadir langsung meninjau pemeriksaan dokumen. Ia menyampaikan bahwa Tim Satgas Haji dari Imigrasi Balikpapan menunjukkan kinerja cepat, tepat, dan humanis.

"Pelayanan yang diberikan sangat baik dan profesional. Ini menunjukkan kesiapan penuh tim imigrasi dalam menyukseskan penyelenggaraan haji tahun ini," ujar Delavino.

Dalam tinjauan tersebut, Delavino didampingi oleh Kepala Kantor Imigrasi Balikpapan, Buono Adi Sucipto. Keduanya memastikan bahwa pelayanan dokumen berjalan lancar tanpa hambatan.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, juga turut hadir melepas keberangkatan jemaah. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi para jemaah haji, sesuai dengan tema nasional tahun ini.

“Aman, Nyaman, Mabrur Sepanjang Masa,” kata Seno dalam sambutannya.

Kepala Imigrasi Balikpapan, Buono Adi Sucipto, mengatakan bahwa seluruh petugas telah dipersiapkan secara matang. Ia juga memastikan koordinasi dengan instansi terkait berjalan optimal untuk mendukung kelancaran proses keberangkatan.

"Petugas terbaik kami telah kami kerahkan dan kami pastikan siap melayani sepenuh hati," ujar Buono.

Proses keimigrasian ini menjadi bagian dari sinergi antara Imigrasi, Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, otoritas bandara, dan maskapai penerbangan. Imigrasi berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur.

Editor : Mukmin Azis

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Raja Faisal M Sitorus meminta pihak Imigrasi melakukan pengawasan yang ketat untuk mencegah keberangkatan jamaah calon haji nonprosedural alias ilegal.

Menurut dia, pihak Imigrasi merupakan garda terdepan pencegahan keberangkatan haji ilegal. Dia mengatakan pengawasan harus dilakukan agar jamaah calon haji ilegal dapat dicegah keberangkatannya.

*Jangan sampai nanti malah merepotkan di negara lain," kata Faisal di Jakarta, Jumat.

Dia mendorong Pemerintah Indonesia berpartisipasi menyampaikan kepada jamaah calon haji untuk sadar dan mematuhi larangan melaksanakan haji menggunakan visa nonhaji.

Sebelumnya, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) menggagalkan keberangkatan 71 orang anggota jamaah calon haji ilegal.

"Jangan sampai yang tertangkap hanya 71, tapi yang lolos berangkat lebih banyak lagi dari ini," kata dia.

Menurut dia, Pemerintah Arab Saudi akan sangat disiplin dan tegas menindak jamaah nonprosedural karena ingin menunjukkan dan memberikan layanan terbaik bagi seluruh jamaah haji pada tahun ini.

Dia mengatakan modus yang biasa dilakukan oleh jamaah ilegal adalah melakukan perjalanan transit di negara lain terlebih dahulu kemudian baru ke Arab Saudi, tetapi dengan tujuan di kota-kota lain selain Jeddah dan Madinah. Mereka, kata dia, baru akan masuk ke Tanah Suci menjelang 10 Dzulhijjah.

"Saya sebagai anggota Komisi XIII DPR RI yang juga bertugas melaksanakan fungsi pengawasan ikut mengimbau pihak terkait dalam hal ini Kemenag, terutama mitra kerja kami di Imigrasi untuk terus melakukan pemeriksaan dan penindakan," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh turut menyikapi kasus pencegahan keberangkatan 10 calon jemaah haji asal Banjarmasin oleh aparat gabungan Polres Bandara Soekarno-Hatta dan Kementerian Agama karena kedapatan menggunakan visa kerja.

Pangeran berpandangan penggunaan visa nonhaji untuk ibadah haji adalah bentuk pelanggaran keimigrasian yang harus dicegah sejak awal. Dia mengatakan pelanggara tak hanya menyangkut persoalan administratif tetapi juga menyangkut marwah negara.

“Keimigrasian merupakan pintu gerbang pencegahan kasus ini terjadi, seharusnya jangan diloloskan karena ini masalah marwah negara yang dibawa," katanya melalui keterangan tertulis yang dikutip Minggu (27/4/2025).

Buntut dari kasus tersebut, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) menilai sistem pengawasan terkait jemaah haji nonprosedural memerlukan perbaikan.

Pangeran mengaku telah sejak lama mendorongpenegakan hukum dalam praktik pemberangkatan jemaah haji nonprosedural, termasuk penindakan terhadap biro travel nakal yang memberangkatkan jemaah tanpa visa resmi.

Di lain sisi, dia juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak tergoda dengan tawaran haji murah menggunakan visa kerja atau rumah.

“Pemberangkatan haji ilegal berisiko terkena sanksi hukum di luar negeri dan merugikan jemaah itu sendiri. Perlunya sosialiasi kepada calon jemaah agar tidak tergiur keberangkatan haji yang murah tetap bermasalah. Kasihan calon jemaah,” katanya.

Sebagai informasi, 10 calon jemaah haji dicekal ketika hendak berangkat ke Tanah Suci menggunakan visa kerja, padahalArab Saudi telah menegaskan ibadah haji hanya diperbolehkan bagi pemegang visa haji resmi.

Dalam pernyataan resminya, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memperingatkan agar masyarakat tidak tertipu oleh tawaran haji menggunakan visa nonhaji.

Sementara itu, hasil pendalaman Polres Bandara Soekarno-Hatta yang telah memeriksa pihak travel berinisial KGB dan peserta rombonga mengungkap bahwa pihak travel menjanjikan para jemaah bisa haji dan umrah dengan membayar Rp100 juta–Rp200 juta untuk perjalanan ibadah tersebut.

Bisnis.com, Jakarta — Badan Penyeleggara Haji mendesak Kepolisian untuk menindak para oknum yang menawarkan paket haji ilegal.

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan penertiban jamaah haji ilegal harus segera dilakukan oleh Kepolisian sehingga kualitas layanan haji bisa semakin baik dan bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh jamaah haji yang resmi.

"Kami juga berkoordinasi dengan Polri dan kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, agar bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang menawarkan dan menyelenggarakan paket haji Ilegal," ujarnya di Jakarta, Minggu (20/4).

Dia menuturkan sejak dibentuk Badan Penyelenggara Haji di Indonesia, pihaknya langsung bergerak cepat dan berkordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk menangani masalah jamaah haji ilegal asal Indonesia.

"Alhamdulillah di tahun 2025 ini Arab Saudi sudah mulai lakukan berbagai kebijakan pengetatan," katanya.

Berkaitan dengan itu, Dahnil juga mengapresiasi pihak kepolisian dan imigrasi yang berhasil menggagalkan keberangkatan 10 orang calon jemaah haji non prosedural (ilegal) yang hendak menuju Tanah Suci dengan menggunakan visa kerja.

"Langkah cepat dan tegas dari kepolisian dan imigrasi ini menunjukkan keseriusan negara menjaga martabat penyelenggaraan haji Indonesia dan melindungi para calon jemaah dari potensi risiko,” ucapnya.

Dia menjelaskan terdapat 10 calon jamaah haji ilegal tersebut kini tengah diselidiki guna mendalami pihak lain yang terlibat.

"Kini, para calon jemaah tengah menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut untuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam upaya keberangkatan ilegal ini," tutur Dahnil.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar untuk lebih berhati-hati jika ingin haji ke Arab Saudi. Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi sudah menerapkan kebijakan ketat menjelang musim haji 2025, termasuk larangan kunjungan ke Kota Makkah dengan visa selain visa haji resmi, yang mulai berlaku pada 23 April 2025.

"Masyarakat harus waspada dan tidak mudah tergoda dengan tawaran haji murah atau cepat tanpa antrean namun tidak resmi. Haji adalah ibadah suci, maka harus dijalani secara sah dan sesuai prosedur," katanya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid, mengatakan pemerintah akan secepatnya meneken Keputusan Presiden (Keppres) biaya jemaah haji 1446 H/2025 M Rp 55,4 juta. Wachid mengaku mendapat kabar bahwa Keppres berpeluang diteken hari ini melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

"Kemarin sangat luar biasa Pak Presiden perhatian terhadap haji. Jadi saya laporkan juga kepada beliau, bahwa Pak Presiden, kami panja sudah raker (rapat kerja) bersama Menteri Agama. Ini nanti masyarakat tinggal menunggu untuk keluarnya Keppres," kata Wachid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/12025).

Politikus Gerindra ini menjelaskan Keppres penetapan biaya haji perlu diteken untuk urusan administrasi para jemaah. Selain itu, juga diperlukan untuk menyelesaikan proses kontrak RI dengan pemerintahan Arab Saudi.

"Nah, dasar untuk, karena kenapa masyarakat menunggu, masyarakat akan memberikan pelunasan. Dan kami, DPR dan pemerintah akan bisa melaksanakan kontrak-kontrak di Arab Saudi maupun di dalam negeri," kata dia.

Wachid menyebut tenggat waktu dikeluarkan Keppres selama satu bulan sejak rapat penetapan biaya haji yang digelar pada Senin (6/1) lalu. Namun, kata dia, pemerintah menyampaikan akan menandatangani Keppres hari ini atau besok.

"Nah terus kalau di undang-undang itu, setelah tanda tangan di raker itu satu bulan. Kalau Pak Presiden bisa memberikan satu minggu luar biasa, 'Oh nggak satu minggu, tiga hari, (terhitung) dari kemarin (rapat kerja)'. Disampaikan seperti itu," ujar Wachid.

Wachid pun menceritakan sempat berbincang dengan Mensesneg Prasetyo Hadi. Dia menyebut Prasetyo mewakili Istana Kepresidenan akan meneken Keppres biaya haji.

"Nah sebenarnya Keppres itu tidak ditandatangani oleh Presiden, tapi yang tandatangani Setneg, 'Itu jenengan saja', 'Nah terus mana, Pak Wachid, itu urusannya untuk apa?', 'Untuk pelunasan kontrak, pelunasan jemaah', 'Nah terus mana itu, di tempat Pak Wachid?', 'Nggak, itu Pak Menteri (Agama)," kata Wachid menirukan percakapan dengan Prasetyo Hadi.

"Itu tadi, makanya ini tadi saya sampaikan, 'Ini yang tanda tangan tidak perlu Presiden, yang tanda tangan cukup jenengan'. Insyaallah kalau nggak hari ini, besok itu sudah selesai. Karena Pak Menteri tadi suratnya ada di kantor," lanjut dia.