Polisi menangkap kawanan pencuri sepeda motor 'skena' yang sempat viral di Garut beberapa waktu lalu karena tampil modis dan membawa pistol. Setelah ditelusuri, pistol tersebut ternyata hanyalah pistol mainan.

Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin menjelaskan, ketiga tersangka yang ditangkap pihaknya masing-masing adalah MRS alias Eki (27), AM (19) dan AC (36).

"Mereka ini berbeda peran. Tersangka MRS sebagai eksekutor, AM joki yang mengantar serta AC adalah penadah," kata Joko kepada wartawan di Polres Garut, Selasa, (29/4/2025).

Aksi ketiganya dalam mencuri sepeda motor ini ngoboy. Sang eksekutor, Eki, tidak segan untuk mengancam korbannya menggunakan pistol saat kepergok beraksi.

Aksi itu sempat kejadian saat Eki Cs mencoba mencuri sebuah sepeda motor di sebuah rumah kos-kosan yang terletak di kawasan Tarogong Kidul belum lama ini.

Dalam sebuah video CCTV yang beredar, Eki terlihat mengacungkan pistol saat aksinya kepergok penghuni indekos. Meskipun tak berhasil mencuri, tapi aksi Eki itu membuat para penghuni kosan ciut untuk menangkapnya.

"Mereka ditangkap beriringan belum lama ini. Tersangka utama (Eki) kami lakukan tindakan tegas terukur karena melawan saat ditangkap," ucap Joko.

Dari hasil penyelidikan diketahui, jika sebenarnya pistol yang kerap ditenteng Eki saat beraksi adalah sebuah pistol mainan, yang diisi peluru serbuk dan mengeluarkan bunyi tanpa proyektil apapun.

Dari hasil penuturan para tersangka, kata Joko, mereka mengaku sudah melakukan aksi pencurian sepeda motor sebanyak 19 kali di Garut dari rentan tahun 2024-2025 ini.

"Sejauh ini kami sudah mengumpulkan sebanyak 7 motor hasil curian. Sisanya masih dalam pencarian," katanya.

Polisi menjerat Eki dan AM dengan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan. Sedangkan AC dijerat Pasal 480 KUHP tentang Penadah Barang Hasil Curian.

Ketiga pelaku saat ini sudah mendekam di balik jeruji besi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara hingga 7 tahun lamanya.

Selain karena menenteng pistol saat beraksi, komplotan maling motor ini juga menjadi ramai diperbincangkan karena gayanya yang modis saat beraksi. Para pelaku tampil 'skena' dengan pakaian casual yang dikenakannya.

Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. Seorang warga berinisial ED (40) mengaku dimintai uang oleh adiknya yang kini menjalani masa tahanan di lapas tersebut.

Kepada awak media, ED menuturkan setiap warga binaan baru dikenakan biaya hingga Rp 3 juta. Uang tersebut, menurut informasi yang diterimanya, digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama di dalam lapas.

"Minggu pertama masuk keluarga dihubungi sama yang ditahan di lapas, katanya minta di-transfer Rp 3 juta. Katanya untuk bayar utang sama kebutuhan-kebutuhan lapas. Semuanya hampir sama kasusnya, ketika pertama masuk diminta Rp 3 juta," ujar ED, Minggu (27/4/2025).

ED menyebut adiknya menghubungi keluarga melalui wartel lapas. "Alasannya katanya untuk kebutuhan selama di lapas, biar aman," tambahnya.

Selain itu, ED mengungkapkan, setiap tiga hari sekali, ia juga harus mentransfer uang sebesar Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu. "Kadang Rp 200 ribu, kadang Rp 150 ribu. Jadi setiap tiga hari sekali saya harus transfer ke adik saya," ucapnya.

Meskipun di area lapas terdapat spanduk bertuliskan layanan gratis, menurut ED, para pembesuk tetap diminta membayar Rp 100 ribu saat ingin menjenguk warga binaan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Lapas Warungkiara Kurnia Panji Pamekas angkat bicara. Ia menegaskan informasi yang beredar tersebut merupakan cerita lama. Namun demikian, pihaknya tetap melakukan pengecekan internal untuk memastikan kebenarannya.

"Udah saya tanya pada teman-teman, kan itu cerita lama. Makanya saya ketika mendengar berita itu saya cek kebenarannya, bagaimana jalur ceritanya. Kenapa kok berita-berita lama diangkat di saat zamannya saya? Itu yang saya tanya dengan teman-teman, apakah benar ada kejadian seperti itu," ujar Kurnia.

Menurut Kurnia, praktik-praktik seperti itu bukan zamannya lagi dan akan diberikan tindakan tegas jika memang terbukti melibatkan oknum pegawai. "Kalau memang terjadi ya mohon untuk dirubah. Kalau memang itu berita terjadi seperti itu dan terlibat dari oknum pegawai saya, akan saya tindak," tegasnya.

Ia memastikan saat ini seluruh aktivitas di Lapas Warungkiara telah diarahkan pada pembinaan, termasuk penegakan kedisiplinan seperti keharusan apel pagi bagi seluruh staf dan pejabat struktural.

"Jangankan staf, pejabat struktural termasuk saya, itu diwajibkan apel pagi. Saya sebagai KUPT harus melaksanakan apel pagi, karena saya sebagai pembina apel. Jangan sampai saya merintah saya leha-leha," katanya.

Selain itu, Kurnia menambahkan, dirinya juga fokus meningkatkan ketertiban dan kebersihan blok hunian, memperbaiki pasokan air, hingga mendorong warga binaan untuk aktif dalam kegiatan keagamaan.

"Alhamdulillah, sekarang teman-teman keluarga di dalam dari mulai kebersihannya, kebersihan badan, kamar, blok, sampai pelaksanaan kegiatan keagamaan di masjid juga penuh sekarang. Sampai salat Jumat saja sampai ke sela-sela selasar," ungkapnya.

Kurnia yang baru menjabat selama kurang dari empat bulan ini menekankan bahwa ia tidak akan membiarkan praktik pungutan liar terjadi di masa kepemimpinannya.

"Jadi saya informasikan kepada teman-teman, khususnya para pejabat struktural, staf, sekarang bukan zamannya lagi penyiksaan. Karena dari 27 April 74 itu penjara itu dirubah jadi pemasyarakatan, yang menitikberatkan kepada unsur pembinaan, bukan penjeraan," tuturnya.

Ia berharap, seluruh pembinaan di Lapas Warungkiara bisa menjadi bekal positif bagi warga binaan saat mereka kembali ke masyarakat.

"Contoh sekarang banyak kegiatan di luar melibatkan warga binaan, melalui sidang TPP. Kegiatannya di bengkel kerja, pembuatan peti, besek, hidroponik, jamur, pertanian, peternakan ayam, sampai budidaya buah-buahan. Hal-hal seperti itu sudah sebisa mungkin dihilangkan banget," ucap Kurnia.

Terakhir, Kurnia mengapresiasi peran media dalam mengawal kinerja lapas.

"Saya sangat senang kenal dengan media, karena salah satu faktor maju mundurnya instansi atau yang saya pegang ini, ya tidak terlepas dari media. Kalau baik saya tingkatkan, kalau jelek saya akan evaluasi," pungkasnya.

Tak hanya menjadi tempat hukuman bagi para narapidana korupsi, Lapas Sukamiskin juga kini jadi sumber untuk mejaga ketahanan pangan. Salah satu wujudnya dengan panen ikan jenis lele.

Tak tanggung-tanggung, total berat ikan lele yang dipanen mencapai 1 ton. Momen panen raya ikan lele ini dilakukan di Lapas Sukamiskin yang turut disaksikan Kakanwil Ditjen PAS Jabar Kusnali.

Kalapas Sukamiskin Fajar Nur Cahyono mengatakan ikan lele ini merupakan hasil pembinaan terhadap para napi. Mereka melakukan budi daya ikan lele, ternak ayam, bebek, sayuran dan buah melon.

"Panen lele dan telur ayam - bebek itu merupakan implementasi 13 program akselerasi Menteri Imipas, Agus Andrianto," kata Fajar.

Ikan lele ini dibudidaya di dalam Lapas Sukamiskin. Ada 10 kolam bioflok yang digunakan untuk membudidaya ikan lele tersebut.

"Panen lele kali ini sebanyak 1 ton 97 kg," katanya.

Selain ikan lele, Lapas Sukamiskin juga panen telur ayam dan bebek. Ada puluhan butir telur yang dihasilkan dari ayam dan bebek yang diternak di dalam.

"Telur ayam sebanyak 80 butir serta telur bebek sebanyak 90 butir. Telur ayam dan bebek ini adalah merupakan hasil per hari ini," kata Fajar.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kakanwil Ditjen PAS Kusnali menuturkan bahwa panen lele dan telur ini sangat bagus untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

"Ikan lele dan telur dibagikan kepada Warga Binaan, masyarakat sekitar Lapas secara cuma - cuma dan UPT di wilayah Sukamiskin raya," jelas Kusnali.

"Sisanya dijual ke pihak ketiga dengan harga per kilogramnya Rp23 ribu," tambahnya.

Kusnali menurutkan, dari hasil penjualan itu sebagian akan disetorkan ke kas negara sebagai PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Selaras dengan program Menteri Imipas itu, program kegiatan kerja ini akan terus dikembangkan guna mengoptimalkan ketahanan pangan nasional dan warga binaan yang bekerja pada setiap pos kerja itu pun akan diberikan sertifikat.

"Sertifikat itu menjadi wujud nyata lapas selalu hadir dalam memberikan pelatihan dan pembentukan skill warga binaan. Lapas Sukamiskin akan terus mengembangkan program ketahanan pangan dan seluruh UPT Pemasyarakatan di seluruh Jabar," pungkasnya.

Video: Langkah Antisipasi Penyebaran HMPV di Lapas Sukamiskin

Video: Langkah Antisipasi Penyebaran HMPV di Lapas Sukamiskin

Kapolres Subang AKBP Ariek Indra Sentanub melakukan audiensi dengan komunitas seniman di Subang buntut ulah oknum polisi hina profesi seniman. Ariek memastikan proses hukum terhadap oknum polisi tersebut.

Pertemuan antara Kapolres Subang dan perwakilan komunitas seniman Subang berlangsung di Mapolres Subang pada Senin (21/4/2025). Pertemuan berlangsung hangat.

Ariek berkomitmen untuk menindak anggotanya yang sudah melakukan penghinaan terhadap seniman. Bahkan, tes urin hingga proses etik dilakukan terhadap Aiptu Hendra Gunawan itu.

"Penanganan terhadap oknum tersebut sedang kami laksanakan, termasuk pemeriksaan tes urine dan proses etik oleh Sie Propam. Kami akan sampaikan perkembangan selanjutnya secara terbuka kepada media dan pengurus seni," ujar Ariek.

Kapolres menyampaikan permohonan maaf secara pribadi dan institusional, serta memastikan bahwa proses hukum sedang berjalan sesuai prosedur. Ia menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.

Ariek juga menyoroti pentingnya menjaga keamanan bagi pelaku seni dan menyampaikan bahwa Polres Subang sangat mendukung keberlangsungan seni budaya lokal. Salah satunya diwujudkan dengan adanya kelompok seni internal Polres seperti grup Sisingaan Polwan dan fasilitas alat musik yang tersedia untuk anggota.

Kapolres Subang saat bertemu dengan seniman Foto: Istimewa

Sementara para perwakilan seniman menyambut baik langkah cepat dan terbuka yang diambil oleh Kapolres Subang. Ketua Seni Pantura, Abdul Gani, memberikan apresiasi atas respons cepat Polres Subang dan menyatakan akan menyampaikan hal ini kepada komunitas seniman di tingkat Jawa Barat.

Permintaan agar dibuatkan video permintaan maaf dari oknum anggota juga mengemuka, sebagai bentuk klarifikasi publik.

"Kami apresiasi kepada bapak Kapolres yang bertindak cepat dan tegas. Kami para seniman juga berharap adanya perlindungan dari aparat kepolisian terkait tindakan pungutan liar yang kerap terjadi saat pelaksanaan pertunjukan seni di lapangan," katanya.

Video seorang oknum polisi menghina para seniman saat manggung di acara hajatan di wilayah Kecamatan Dawuan, Subang viral di media sosial. Oknum polisi itu naik ke atas panggung dan berdialog dengan penyanyi, saat acara berlangsung pada Sabtu (20/04/2025), dalam ucapannya terlontar kalimat yang menyinggung perasaan para pelaku seni.

Seperti dikutip detikJabar dalam video viral yang diunggah di berbagai platform media sosial. "Siang malam, bayarannya berapa? Saya tanya bayarannya berapa?" tanya oknum polisi yang diketahui bernama Aiptu Hendra Gunawan, anggota Polsek Kalijati, dikutip dari kanal YouTube Rusdy Oyag Percussion, Minggu (20/04/2025).

"Orang seni, orang seni itu murahan bener gak? Murahan orang seni itu enggak bakal ada yang kaya, sengsara semua orang seni itu makanya silakan joged, percuma gak ada yang joged bayar mahal-mahal, yang penting tertib aman terkendali kalau ada yang rese urusannya sama Binmas sama Babinsa," kalimat yang menyulut para pelaku seni.

Dilihat dari video itu, setelah oknum polisi melontarkan kalimat itu, anggota polisi dan TNI yang lainnya langsung naik ke atas panggung dan mengamankan situasi.

Pernyataan oknum polisi itu berbuntut panjang, videonya viral dan banyak pelaku seni baik lokal Subang maupun penyanyi asal Subang yang sudah menasional pun ikut menyangkan video itu. Mereka tersinggung dan merasa direndahkan oleh oknum polisi itu.

Video: Kebakaran Sukahaji Bandung, Pedagang Kayu Ada yang Rugi Sampai Rp 150 Juta

Video: Kebakaran Sukahaji Bandung, Pedagang Kayu Ada yang Rugi Sampai Rp 150 Juta

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons KPK menyita sebuah motor merek Royal Enfield dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang juga kader Golkar. Bahlil mengatakan pihaknya menghargai proses hukum yang tengah berlangsung.

"Menyangkut dengan isu ataupun apa yang disampaikan tadi menyangkut dengan salah satu kader partai Golkar, kami dari DPP Partai Golkar menghargai proses hukum yang ada," kata Bahlil saat konferensi pers di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025).

Bahlil menyerahkan segala bentuk proses hukum ke pihak yang berwenang. Ia menyebut mesti ada asas praduga tak bersalah.

"Kami serahkan semua proses hukum kepada yang berwenang. Namun, kami juga sebagai warga negara, harus menghargai asas praduga tak bersalah. Biarlah semua itu kita lihat berproses," ungkapnya.

Diketahui, KPK telah menyita sebuah motor saat penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), terkait perkara BJB. KPK mengatakan salah satu motor yang disita itu adalah Royal Enfield.

"1 (satu) unit Motor Royal Enfield," kata jubir KPK, Tessa Mahardhika, kepada wartawan, Senin (14/4).

KPK menggeledah rumah RK pada Maret 2025. Ada sejumlah barang dan dokumen yang disita dari rumah RK. Salah satunya adalah motor.

"Kalau nggak salah itu (motor), saya nggak hafal lah, pokoknya motor lah, saya nggak hafal merek itu," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (11/4).

Sedangkan untuk kasus BJB, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus rasuah Bank BJB. Mereka adalah Yuddy Renaldi selaku eks Dirut Bank BJB; Widi Hartono (WH) yang menjabat Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB serta Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan R Sophan Jaya Kusuma (RSJK) selaku pihak swasta.

Perbuatan kelimanya diduga telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp 222 miliar. KPK menduga duit tersebut masuk sebagai dana pemenuhan kebutuhan non-budgeter.

Para tersangka saat ini belum ditahan. Tapi KPK sudah minta Ditjen Imigrasi mencegah mereka ke luar negeri selama enam bulan dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar bantah semua pernyataan yang dilayangkan oleh Lisa Mariana. namun begitu, Muslim mengaku itu hak Lisa untuk menyampaikan pernyataan.

"Pengakuan sepihak dari LM (Lisa Mariana) tentu kami hormati, namun pengakuan tersebut tidak benar," katanya, saat dikonfirmasi kemarin, Jumat (11/4).

Muslim menyatakan pernyataan soal Ridwan Kamil menghubungi Lisa terlebih dahulu pun dibantah. "Tidak ada pak RK menghubungi terlebih dahulu. Silakan saja LM bicara apa saja suka-sukanya," katanya.

Ridwan Kamil kepada kuasa hukumnya itu, mengaku tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan Lisa Mariana. Namun jika Lisa tetap mengaku memiliki hubungan lebih dengan Ridwan Kamil, menurut Muslim hal itu perlu dibuktikan.

"Pak RK sudah membantah bahwa tidak ada hubungan apapun dengan LM itu jelas disampaikan beliau dalam klarifikasinya. Semua harus dibuktikan secara hukum bukan pengiringan opini yang menyesatkan," terang dia.

Muslim menegaskan kembali, apapun yang disampaikan Lisa Mariana soal hubungannya dengan Ridwan Kamil, ia pastikan bukan hal yang sebenarnya.

"Silakan saja berpendapat sesuka hati, semuanya. Tentu ada prosedur hukum yang harus kita hormati. Tempuh jalur hukum bukan pengiringan opini dan menyampaikan aib sendiri ke publik. Kami tidak mau menanggapi berlebihan terkait statement atau konpres LM, biarkan saja hukum yang bekerja," katanya.

Sebelumnya Lisa Mariana menyampaikan soal pertama kali perkenalannya dengan Ridwan Kamil, hubungan serta klaimnya soal kehamilan yang disebutnya sebagai buah hubungannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat itu.

Hal ini yang membuatnya meminta pertanggung jawaban RK.

Ridwan Kamil sendiri sudah membantah apa yang disampaikan Lisa ini dalam klarifikasinya.

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar angkat bicara soal somasi yang dilayangkan pihak Lisa Mariana kepada kliennya.

Ia menyatakan upaya somasi itu murni hak Lisa. Namun Muslim mengaku belum melihat somasi yang dilayangkan kepada mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.

"Saya belum tidak melihat (isi somasinya) kemungkinan sudah ada di kantor saya," ungkap Muslim, saat dikonfirmasi, Jumat (11/4).

Muslim tidak mempersalahkan somasi Lisa Mariana. Pasalnya ia menilai, somasi merupakan hak setiap orang.

"Kami tidak melarang. Dalam hukum sah-sah saja," katanya.

Muslim menyebut, ia akan terlebih dahulu mempelajari isi somasinya. Setelah itu akan menentukan langkah selanjutnya.

"Nanti kami akan pelajari," katanya.

Sebelumnya, Kuasa hukum Lisa Mariana, Daniel Nabanan mengatakan kliennya telah resmi mengirimkan surat somasi kepada Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Jumat (11/4) hari ini.

Daniel menjelaskan surat somasi itu berisi surat undangan agar kliennya duduk bersama RK untuk meluruskan sejumlah hal yang dianggap simpang siur.

"Per hari ini kami tim kuasa hukum sudah mengirimkan surat somasi yang didalamnya memuat undangan untuk kita duduk bersama," kata Daniel dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Utara, Jumat.

Daniel belum bisa merinci jadwal pertemuan yang diajukan agar RK dan kliennya bisa bertemu terkait polemik ini. Namun, kata dia, pertemuan ini penting untuk menemukan fakta-fakta hukum.

"Fakta yang bisa timbul dan pastinya kita kawal secara hukum, jadi sementara dari itu somasi baru langkah hukum dan muatan didalamnya ada undangan untuk bertemu dengan pihak bapak RK atau kuasanya," ujar dia.

"Tanggal pertemuannya kita belum bisa ungkap ke media karena kita tetap menempuh jalur mediasi ataupun itukan baik," imbuhnya.

Dalam saat yang sama, Lisa mengklaim dirinya telah dihamili oleh RK usai berhubungan pada medio Mei 2021 lalu.

Ia juga mengklaim sempat dikirimkan uang oleh RK sembari dimintai oleh RK untuk menggugurkan kandungannya.

Ridwan Kamil sendiri telah bersuara soal hubungannya dengan Lisa. Dia mengaku pernah bertemu dengan Lisa, namun membantah telah memiliki anak dari Lisa.

RK lewat kuasa hukumnya juga menyatakan siap menjalani tes DNA untuk membuktikan dugaan perselingkuhan berujung kehamilan Lisa.

"Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang," kata RK dalam unggahannya di akun IG nya.

Ia mengaku pertemuan dengan Lisa beberapa tahun terkait permohonan bantuan kuliah.

"Dan Permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan, bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya," katanya.

RK mengaku tak paham mengapa isu ini sekarang dimunculkan lagi.

Ia juga menegaskan akan menggunakan tim hukum untuk mewakilinya dalam masalah ini.

Rumah Priguna Anugerah P alias PAP, yang berada di Jalan Imam Bonjol, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat sepi dan terlihat kosong.

Dari informasi kuasa hukumnya dari Fra & Co Law Frim, Ferdy Rizky Adilya dan Gumilang Gatot, Priguna yang merupakan Residen Anestesi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) sudah lama menetap di Bandung.

"Terkait dengan informasi yang beredar di media sosial tentang kediaman atau alamat klien kami di luar Jawa tidak benar," kata Ferdy dalam konferensi pers di Bandung, Kamis (10/5/2025).

"Sejak 2012 klien kami kediamannya sudah pindah dan sewa apartemen di Kota Bandung," ujar Ferdy.

Jangan Hakimi Keluarga dan Istri Pelaku

Ferdy juga meminta kepada masyarakat tidak menghakimi keluarga dan istri pelaku, begitu pun yang menyebarkan identitas pelaku.

"Kami minta tolong agar tidak menghakimi dan menyebarluaskan foto dan data pribadi dari istri atau keluarga klien kami, mereka tidak bersalah dan tidak turut serta, tolong tidak sebarluaskan," terangnya.

"Kami juga sampaikan teguran keras kepada pihak yang sebarkan dan mencampur adukan pemberitaan antara fakta dan opini, bahkan cenderung menghakimi klien kami yang dapat mengancam objektivitas hukum," tambahnya.

Ferdy tegaskan, kliennya siap hadapi kasus hukum yang menjeratnya dengan profesional.

"Kami juga sampaikan klien kami akan kooperatif hadapi permasalahan hukum, karena kami percaya ini bisa memperlancar proses hukum dan membantu kebenaran yang sesungguhnya," pungkasnya.

Pihak Priguna Anugerah P alias PAP, oknum Residen Anestesi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) yang melakukan pemerkosaan terhadap anak dari pasien yang dirawat di RSHS Bandung angkat bicara terkait kasus yang menjeratnya. Hal ini disampaikan langsung melalui kuasa hukumnya dari Fra & Co Law Frim, Ferdy Rizky Adilya dan Gumilang Gatot.

Ferdy Rizky Adilya mengatakan, kasus ini masih bergulir di Unit PPA Ditreskimum Polda Jabar. Ferdy menegaskan jika kasus ini akan ditangani seprofesional mungkin.

"Kasus masih dalam tahap penyidikan dan klien kami berstatus sebagai tersangka. Kami berkomitmen menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel," kata Ferdy dalam konferensi pers di Bandung, Kamis (10/5/2025).

Ferdy menyebut, sebelum kasus ini berlanjut di Polda Jabar. Keluarga korban dan pelaku sudah berdamai.

"Sebelum pemberitaan di media berkembang, klien kami melalui perwakilan keluarga telah bertemu dan menyamapaikan secara langsung permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban hingga akhirnya diselesaikan dengan baik, dan kekeluargaan, dan diadakan perdamaian secara tertulis," ujarnya.

Ferdy dan Gumilang sempat menunjukkan bukti perdamaian yang ditandatangani dan disertai materai, lalu bukti pencabutan laporan yang dilakukan Tanggal 23 Maret atau di tanggal korban melakukan pelaporan ke Polda Jabar.

Dengan adanya kejadian ini Priguna, melalui Ferdy memohon maaf atas ulah yang dilakukannya. "Dengan rasa menyesal klien kami menyampaikan permohonan maaf kepada korban, keluarga korban dan seluruh masyarakat Indonesia sehubungan dengan ada kejadian ini, kejadian ini menjadi pembelajaran berharga dan tidak akan terulang lagi oleh klien kami dikemudian hari," terangnya.

Meski laporan sempat dicabut, karena kasus yang menimpa korban merupakan kasus pidana, polisi tetap melanjutkan proses hukum yang menjerat pelaku. Ferdy juga menyebut, jika Priguna siap menghadapi masalah hukum yang menjeratnya.

"Klien kami juga bersedia bertanggungjawab didepan hukum dan menerima konskuensi hukum termasuk konsekuensi terburuk didalam rumah tangganya," pungkasnya.

Kementerian Hak Asasi Manusia menyoroti serius kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum residen anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Kemenham menilai tindakan tersebut bukan hanya melanggar etika profesi, tetapi juga berpotensi menjadi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak pasien untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman selama menjalani pengobatan di rumah sakit.

"Dalam peristiwa tersebut termasuk potensi pelanggaran hak asasi manusia bagi masyarakat dan keluarganya yang menjalani pengobatan di rumah sakit khususnya di RSHS Bandung," ucap Kepala Kanwil Kemenham Jawa Barat Hasbullah Fudail dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

Hasbullah mengatakan, dengan adanya kasus tersebut Kanwil Kemenham Jabar akan melakukan sejumlah langkah seperti memintai keterangan dan informasi atas permasalahan tersebut kepada pihak RSHS Bandung, Universitas Padjajaran hingga kepolisian.

Selain itu, Kemenham juga akan menggali informasi dari pihak korban dan keluarga korban hingga pihak tersangka untuk mendapat informasi yang valid dan lengkap.

"Hal tersebut sebagai bagian dari kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat," ujarnya.

Untuk diketahui, Priguna Anugerah P (31) seorang dokter yang sedang melanjutkan pendidikan spesialis di RSHS Bandung memperkosa penunggu pasien. Priguna adalah dokter residen anestesi dari PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad).

Kasus ini terjadi pada 18 Maret 2025 lalu di Gedung Maternal & Child Health Center (MCHC) lantai 7 RSHS Bandung. Sebelum memperkosa korban, Priguna terlebih dahulu melakukan modus dengan cara pengecekan darah kepada korban yang diketahui merupakan anak dari salah satu pasien yang dirawat di RSHS.

Priguna saat itu meminta korban untuk mengambil darah dan membawanya ke ruang IGD Gedung MCHC RSHS. Sesampainya di sana, Priguna meminta korban untuk mengganti pakaiannya dengan baju operasi berwarna hijau.

Korban yang tak tahu apa-apa hanya bisa menuruti perintah Priguna. Setelah semua pakaiannya ditanggalkan dan menggantinya dengan baju operasi itu, Priguna lalu menjalankan aksi biadabnya dengan memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan kanan korban kurang lebih 15 kali.

"Kemudian tersangka menghubungkan jarum tersebut ke selang infus, setelah itu tersangka menyuntikan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan, Rabu (9/4/2025).

"Setelah sadar korban diminta untuk mengganti pakaian kembali. Setelah kembali ke ruang IGD korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB," tambahnya.

Korban lantas melaporkan kejadian ini ke polisi. Priguna sendiri ditangkap di apartemennya di Kota Bandung pada 25 Maret 2025. Dia berstatus sebagai warga Pontianak yang sudah bermukim di Bandung dan telah memiliki istri.

Selain itu, dari penangkapan Priguna, polisi mengamankan sejumlah barang bukti terdiri dari 2 buah infus fullset, kemudian 2 buah sarung tangan, 7 buah suntikan, 12 buah jarum suntik, 1 buah kondom, dan beberapa obat-obatan.

Dari hasil pemeriksaan sementara, Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, Priguna diduga memiliki kelainan seksual. Tapi untuk memastikan hal tersebut, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan forensik.

"Dari pemeriksaan beberapa hari ini pelaku mengalami kelainan seksual.Hasil pemeriksaan ini akan diperkuat dari ahli psikologi dan forensik, sehingga menguatkan adanya perilaku kelainan seksual," tuturnya.

Dia kini sudah dijebloskan ke penjara. Priguna terancam dijerat Pasal 6 C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pindana Kekerasan Seksual, dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.

Video: Langkah Tegas Kemenkes di Kasus Kekerasan Seksual RSHS Bandung

Video: Langkah Tegas Kemenkes di Kasus Kekerasan Seksual RSHS Bandung

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disebut siap menjalani tes DNA buntut terseret isu perselingkuhan hingga memiliki anak.

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar, mengatakan tes DNA siap dilakukan jika hal itu menjadi kesepakatan kedua pihak, Ridwan Kamil dan perempuan berinisial LM.

"Jika kedua belah pihak dari Pak Ridwan Kamil dan LM meminta atau menjalankan tes DNA sepakat tanpa perintah pengadilan," kata Muslim seperti diberitakan detikcom pada Sabtu (5/4).

"Saya tegaskan kalau sepakat tanpa perintah pengadilan, maka Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA kapan pun dibutuhkan dengan mengajukan permohonan ke DVI Mabes Polri," lanjutnya.

Menurutnya, proses tes DNA biasanya dilakukan atas perintah pengadilan ataupun penyidik selama proses penyelidikan berlangsung. Namun, ia menegaskan Ridwan Kamil siap menjalani tes DNA secara pribadi.

"Tes DNA bukan sekedar tuntutan sepihak, melainkan harus berdasarkan perintah Pengadilan dalam gugatan perdata atau dalam proses penyidikan permintaan penyidik. Kami siap mengikuti prosedur hukum yang sah untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum dalam kasus ini," katanya.

Ia kembali menegaskan isu perselingkuhan yang beredar antara Ridwan Kamil dan wanita LM tidak benar. Muslim menyebut klaim tersebut sebagai fitnah yang keji.

"Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa segala bentuk tuduhan yang beredar saat ini harus disikapi dalam konteks koridor hukum bukan hanya sekedar opini publik yang bisa menyesatkan," katanya.

Isu perselingkuhan Ridwan Kamil dengan seorang perempuan viral di media sosial beberapa waktu lalu. Perempuan itu diisukan memiliki anak hasil hubungan dengan Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil membantah isu itu dan menyebut hal itu fitnah bermotif ekonomi.

Seorang ibu rumah tangga berinisial RP (21) harus berhadapan dengan hukum setelah aksinya menyelundupkan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sukabumi digagalkan petugas. Dengan cara nekat, RP menyembunyikan sabu dan obat terlarang di dalam alat vitalnya demi menyelundupkannya kepada seorang warga binaan berinisial RA, yang diketahui tengah menjalani hukuman atas kasus penganiayaan.

Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi, Budi Hardiono, mengungkapkan bahwa insiden ini terjadi pada hari terakhir kunjungan Lebaran. "Kami melaksanakan penerimaan tamu kunjungan dengan membentuk panitia selama tiga hari, dan hari ini merupakan hari terakhir," ujar Budi saat ditemui pada Rabu (2/4/2025).

RP tiba di Lapas dengan membawa seorang anak kecil, tampak seperti pengunjung biasa. Namun, kewaspadaan petugas tak bisa dikelabui. Sesuai prosedur, barang bawaan RP diperiksa, begitu juga dengan dirinya. Saat dilakukan penggeledahan di ruang khusus oleh petugas wanita, ditemukan bungkusan mencurigakan yang disembunyikan dalam alat vitalnya.

"Bungkusan itu dilapisi selotip hitam dan dibalut dengan kondom. Setelah kami bongkar, ditemukan narkoba jenis sabu serta 15 butir obat terlarang," jelas Budi.

Mengetahui adanya upaya penyelundupan ini, pihak Lapas segera berkoordinasi dengan Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota. RP beserta barang bukti, berupa satu paket kristal sabu seberat 10 gram bruto dan 15 butir obat terlarang, langsung diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

Tak hanya RP, warga binaan RA yang diduga sebagai penerima narkoba juga dikenai sanksi disiplin. Ia ditempatkan di sel khusus sambil menunggu perkembangan penyelidikan yang dilakukan kepolisian.

Penyelundupan obat terlarang ke sabu di Sukabumi Foto: Istimewa

Budi menegaskan bahwa keberhasilan petugas dalam menggagalkan penyelundupan ini mencerminkan komitmen Lapas Sukabumi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. "Kami sangat mengapresiasi kewaspadaan petugas yang telah mencegah masuknya narkoba ke dalam lapas. Ini membuktikan bahwa kami tidak main-main dalam upaya memberantas peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan," tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan 13 program akselerasi yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, serta perintah harian Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Marshudi. Dengan kejadian ini, pihak Lapas semakin memperketat pengawasan agar insiden serupa tidak terulang kembali.