Undang-Undang (UU) TNI hasil revisi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penggugat meminta MK membatalkan UU tersebut dan menghukum Presiden serta para Anggota DPR.

Dilihat dari situs MK, Minggu (27/4/2025), gugatan nomor 58/PUU-XXIII/2025 itu diajukan oleh dua orang berstatus mahasiswa bernama Hidayatuddin dan Respati Hadinata. Mereka disebut menerima kuasa sebagai pemohon I dan II dari empat mahasiswa lainnya, yakni Risky Kurniawan, Albert Ola Masan Setiawan Muda, Otniel Raja Maruli Situmorang dan Jamaluddin Lobang.

Dalam dokumen permohonannya, mereka mengajukan gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mereka beralasan pengesahan RUU TNI dalam rapat DPR bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mereka menganggap pembahasan revisi UU TNI tidak transparan. Mereka juga menyebut UU TNI tidak memberi penjelasan yang detail soal penyelesaian konflik komunal.

"Bahwa dalam UU TNI soal penyelesaian konflik komunal tidak memiliki kepastian sama sekali terutama terhadap masyarakat. Dalam membantu pemerintah daerah untuk penyelesaian konflik komunal disebutkan pula soal pemogokan. Pemogokan yang dimaksud tidak ada kejelasan lebih lanjut seperti apa substansi yang dimaksud," ujar mereka.

Para pemohon pun merasa berhak menuntut ganti rugi terkait pengesahan revisi UU TNI itu. Mereka beralasan telah menjadi pembayar pajak, namun hak konstitusionalnya dilanggar oleh pembentuk UU dalam proses pembahasan dan pengesahan revisi UU TNI yang mereka anggap tidak transparan serta tak sesuai aturan.

"Para Pemohon memandang bahwa perlu adanya bentuk pertanggungjawaban konkret dari Pembentuk Undang-Undang melalui mekanisme pemberian ganti kerugian. Oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pemberian ganti rugi tersebut secara tegas dalam putusannya," ujar mereka.

Berikut petitum para pemohon:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945.

3. Menyatakan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berlaku kembali.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak putusan ini diucapkan'

3. Menyatakan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini

4. Memerintahkan kepada:

(1) Pimpinan dan Anggota DPR RI Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025;

(2) Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029;

(3) Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029; secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi inkonstitusional secara permanen;

5. Menyatakan bahwa seluruh Pimpinan dan Anggota DPR RI periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPR RI periode 2024-2029, oleh karena UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota DPR RI Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II tanggal 18 Februari 2025 untuk membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp 50.000.000.000 terhitung sejak putusan ini diucapkan.

7. Menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, oleh karena UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

8. Menghukum Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 untuk membayar ganti rugi kepada negara sebesar Rp 25.000.000.000 terhitung sejak putusan ini diucapkan.

9. Menyatakan bahwa seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI periode 2024-2029 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI periode 2024-2029, oleh karena UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

10. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029 untuk membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp 5.000.000.000 terhitung sejak putusan ini diucapkan.

11. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota DPR RI Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025 untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp 25.000.000.000 jika masing-masing Pimpinan dan Anggota DPR RI Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.

12. Menghukum Presiden Republik Periode 2024-2029 Indonesia tersebut untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp 12.500.000.000, jika Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.

13. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029 tersebut untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp 2.500.000.000 jika masing-masing Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.

14. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Anggota kelompok ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bidang kerja sama internasional Darmansjah Djumala mengingatkan bahwa program deradikalisasi dan pembinaan jangka panjang diperlukan bagi para mantan anggota jaringan Jamaah Islamiyah (JI).

Meski pembubaran organisasi terlarang itu patut diapresiasi, ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tetap harus waspada terhadap kemunculan kembali paham radikalisme.

“Meski Jamaah Islamiyah sudah membubarkan diri, kita harus tetap waspada terhadap ideologi yang mereka yakini selama ini," kata Djumala dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Djumala secara khusus mengapresiasi langkah inisiatif pimpinan JI afiliasi Al-Qaeda (AQ) terbesar di Indonesia, yang pada Juni 2024 mengumumkan pembubaran organisasi mereka untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Sejauh ini, mantan anggota JI yang sudah kembali ke tengah masyarakat diperkirakan berjumlah 1.400 orang. Dalam kaitan tersebut, dirinya menekankan bahwa para mantan anggota JI tersebut diikutkan dalam program pembinaan dan deradikalisasi BNPT agar meninggalkan paham radikal melalui tahapan rehabilitasi, re-edukasi, dan reintegrasi sosial.

Di sisi lain, ia menyoroti perkembangan isu terorisme di kawasan Asia Selatan, khususnya terkait dengan isu pengungsi Rohingya.

Pada pertemuan Joint Working Group (JWG) Kerja Sama Penanggulangan Terorisme ke-6 antara Indonesia dan India pada 23 Agustus 2024, dia menyampaikan bahwa delegasi India mendeteksi adanya tindak terorisme yang dilakukan kelompok radikal dari Bangladesh, yang diperkirakan mempunyai jaringan dengan pengungsi militan Rohingya.

Sementara itu, data Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025, yang dikeluarkan oleh Institute for Economics and Peace (IEP), mengungkapkan pada 2024 Asia Selatan merupakan kawasan yang menempati skor rata-rata tertinggi tindakan terorisme dalam satu dekade terakhir.

Berdasarkan data Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR) per Mei 2024, jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia mencapai sebanyak 2.026 orang pengungsi Rohingya, yang tersebar di Aceh, Medan, dan Makassar.

Untuk itu sebagai langkah pre-emptive, Djumala menyarankan agar Indonesia, India, dan Bangladesh bekerja sama dalam pertukaran informasi jaringan terorisme, khususnya yang terkait dengan pengungsi Rohingya.

"Kerja sama ketiga negara tersebut diharapkan dapat menekan potensi terorisme di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara sejak dini," ucap dia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com – Tim Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang terlarang, termasuk senjata tajam dan ponsel, di dalam kamar narapidana pada Kamis (10/4/2025).

Kepala Lapas Kelas II A Lhokseumawe, Wahyu Prasetyo, mengungkapkan dalam konferensi pers bahwa pemeriksaan menyeluruh atau razia dilakukan di kamar, kamar mandi, dan seluruh area bangunan.

“Hasilnya, kita temukan handphone, headset, kabel, sendok, sajam buatan, dan kain panjang,” jelas Wahyu.

Hingga saat ini, tidak ada narapidana yang mengaku memiliki barang-barang terlarang tersebut.

Wahyu menambahkan bahwa timnya sedang menyelidiki siapa pemilik barang-barang itu agar dapat dikenakan sanksi yang sesuai.

Untuk mengelabui petugas, barang-barang tersebut disimpan di tempat yang tidak terduga, seperti kamar mandi dan tong sampah.

“Razia rutin dilakukan secara mendadak, tujuannya memastikan Lapas ini aman, tertib, dan jauh dari penyalahgunaan barang terlarang,” terangnya.

Wahyu menegaskan komitmen timnya untuk menindak seluruh pelanggaran yang terjadi di dalam lembaga tersebut. “Kami pastikan razia akan terus dilakukan,” pungkasnya.

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar mengabulkan permohonan status penahanan terdakwa kasus skincare bermerkuri Mira Hayati menjadi tahanan rumah. Mira Hayati menyetor uang sebagai jaminan demi pengalihan status penahanannya.

"Ada juga jaminan berupa uang yang tidak bisa saya sebut (nominalnya) untuk dijadikan jaminan. Jadi pada saat misalnya dia melarikan diri, itu dijadikan untuk biaya pencarian. Mudah-mudahan dia tidak lakukan itu karena semua dokumennya sudah disita," kata Humas PN Makassar Sibali kepada detikSulsel, Selasa (8/4/2025).

Sibali menambahkan, status Mira Hayati menjadi tahanan rumah juga mempertimbangkan alasan kemanusiaan. Pihaknya menyebut Mira Hayati baru saja melahirkan sehingga bayinya butuh pendampingan intensif.

"Alasannya karena prinsip kemanusiaan. Dia punya anak bayi yang perlu perawatan sementara orang tua. Itu alasan objektifnya," bebernya.

Selama berstatus tahanan rumah, Mira Hayati wajib berada di dalam rumah. Mira Hayati tidak diperkenankan untuk keluar dari rumahnya.

"Kalau (tahanan) rumah tidak bisa keluar, di dalam rumah. Dia tidak bisa pergi di mal, pergi di kafe, tidak bisa. Kalau dia didapatkan dan ada yang lihat (di luar rumah) bisa dilapor kalau dia melanggar," jelas Sibali.

Sibali memastikan status tahanan rumah akan dicabut jika Mira Hayati melanggar. Mira Hayati bisa dijebloskan kembali ke dalam ruang tahanan.

"Kalau dia didapat berjalan-jalan, ada yang laporkan ada buktinya pasti ditarik kembali, pengalihan penahanannya dibatalkan, kembali masuk ke ruang tahanan," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Mira Hayati kini menjadi tahanan kota berdasarkan penetapan PN Makassar. Mira Hayati sudah meninggalkan Rutan Kelas I Makassar sebelum Lebaran.

"Sejak 27 Maret 2025, dasar penetapan Pengadilan Negeri Makassar," imbuh Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Makassar Ahmad Sutoyo dalam keterangannya.

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Eks narapidana terorisme di wilayah Pantura Timur bersilahturahmi dengan Kapolsek Kudus Kota, AKP Subkhan. Silaturahmi ini dikemas dalam bentuk kegiatan buka bersama di Mapolsek Kota Kudus.

Eks narapidana terorisme ini tergabung dalam Komunitas Putra Persaudaraan Anak Negeri (Persadani) Pantura Timur. Adapun kegiatan Buka Bersama di Mapolsek Kudus Kota pada Selasa (25/3) kemarin.

Komunitas Persadani merupakan wadah bagi para eks narapidana terorisme di Pantura Timur yang sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi NKRI. Kebetulan AKP Subkhan merupakan salah satu pembinanya.

Tidak kurang dari lima belas mantan narapidana terorisme dari Kudus, Demak dan Semarang yang hadir di Polsek Kudus Kota mewakili sekitar empat puluhan anggota PERSADANI.

"Kegiatan pertemuan di antara kami sebetulnya sudah sering dilakukan, dan ini sebagai upaya mempererat tali silaturakhmi dan persaudaraan diantara kami mengingat sebelumnya kami berbeda pandangan dan alhamdulillah saat ini sudah bersatu dalam kerangka NKRI," kata AKP Subkhan dalam keterangan tertulis diterima detikJateng, Rabu (26/3/2025).

Lebih lanjut AKP Subkhan menjelaskan bahwa kegiatan semacam ini digunakan sebagai ajang tombo kangen di antara mereka. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menjaga dan merawat Ikrar Setia Kepada NKRI.

Eks narapidana terorisme di wilayah Pantura Timur bersilahturahmi dengan Kapolsek Kudus Kota, AKP Subkhan di Mapolsek Kudus Kota, Selasa (25/3/2025). Foto: dok. Polsek Kudus Kota

"Bulan Ramadan mari kita jadikan moment introspeksi setiap diri dalam ber-hablum minalloh dan hablum minannas. Setiap kita memiliki sesuatu yang berharga yaitu waktu karena waktu tidak bisa kita ulangi, dan memiliki sesuatu yang sangat berharga yaitu masa depan serta memiliki sesuatu yang paling tepat untuk belajar yaitu masa lalu," kata dia.

"Mari kita jadikan masa lalu kita sebagai pelajaran untuk menyongsong masa depan dengan menjadikan setiap diri kita lebih bermanfaat untuk sesama," jelasnya.

Pada kesempatan itu dihelat salat magrib berjamaah di Masjid Bustanul Jannah Polsek Kudus Kota dengan imam salat Ustaz Abu Tholut. Lalu kegiatan dilanjutkan buka bersama dan ramah tamah.

Hadir di antara mereka Ustaz Abu Tholut, Ketua Persadani Ustaz Sri Puji Mulyo dan Ustaz Imaduddin yang juga menjadi Koordinator Eks Jamaah Islamiyah di Kudus.

"Di dunia ini tidak ada yang kekal atau abadi termasuk cara berpendapat atau pandangan seseorang, karena yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Untuk itu mari saling mengingatkan agar diantara kita bisa berubah menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk sesama," kata Abu Tholut dalam keterangan tertulisnya.

Video: Banjir Landa Puluhan Desa di Kudus, Ketinggian Air di Mejobo Capai 1 Meter

Video: Banjir Landa Puluhan Desa di Kudus, Ketinggian Air di Mejobo Capai 1 Meter

Pengadilan Amerika Serikat (AS) memerintahkan agar berkas-berkas imigrasi Pangeran Harry dibuka kepada publik. Apa alasannya?

Mengutip BBC, Jumat (21/3/2025), Hakim Distrik Carl Nichols memerintahkan untuk merilis dokumen-dokumen tersebut berdasarkan permintaan kebebasan informasi (FOI) dari Heritage Foundation, sebuah lembaga konservatif di Washington DC.

Yayasan ini menuduh bahwa sang pangeran menyembunyikan penggunaan obat-obatan terlarang di masa lalunya. Aktivitas itu seharusnya membuat dia tidak bisa mendapatkan visa AS.

Tuduhan tersebut berpusat pada klaim Duke of Sussex dalam memoarnya yang berjudul Spare. Ia menyebut telah mengonsumsi kokain, ganja, dan jamur psikedelik.

Dalam buku yang diterbitkan pada Januari 2023 itu, Pangeran Harry menulis bahwa ia pertama kali mencoba kokain pada usia 17 tahun.

"Itu tidak terlalu menyenangkan, dan tidak membuat saya sangat bahagia, karena tampaknya membuat semua orang berada di sekitar saya. Tetapi itu membuat saya merasa berbeda, dan itulah tujuan utamanya," kata dia.

Dia juga menulis tentang penggunaan ganja. Kokain tidak berefek apa pun untuknya tetapi ganja berbeda dan itu yang benar-benar membantu dia.

Formulir aplikasi untuk visa AS secara khusus menanyakan tentang penggunaan narkoba saat ini dan di masa lalu.

Pengakuan penggunaan narkoba dapat menyebabkan aplikasi visa non-imigran dan imigran ditolak. Namun, petugas imigrasi memiliki keleluasaan untuk membuat keputusan akhir berdasarkan faktor-faktor yang berbeda.

The Heritage Foundation menuduh bahwa Pangeran Harry berbohong tentang penggunaan narkoba kepada otoritas imigrasi AS, yang dapat menyebabkan larangan seumur hidup dari AS.

Menurut catatan pengadilan, Departemen Keamanan Dalam Negeri memiliki waktu hingga akhir Selasa (18/3) untuk mematuhi perintah tersebut dan merilis catatan imigrasi.

Keputusan pengadilan itu muncul setelah keputusan tahun 2024 oleh hakim yang sama yang mengatakan bahwa tidak ada cukup minat publik untuk mengungkapkan catatan imigrasi Pangeran Harry.

The Heritage Foundation menentang keputusan tersebut dan mendorong agar keputusan tersebut diubah.

Pangeran Harry pindah ke AS bersama istrinya Meghan pada tahun 2020 setelah mengundurkan diri sebagai anggota kerajaan. Tidak jelas visa apa yang dia gunakan untuk memasuki negara itu, sementara sang duchess adalah warga negara AS.

Presiden Donald Trump sebelumnya mengesampingkan untuk mendeportasi Pangeran Harry pada bulan Februari.

"Saya akan membiarkannya. Dia punya cukup banyak masalah dengan istrinya. Dia mengerikan," kata Trump.

Meghan telah menjadi pengkritik vokal Trump di masa lalu, melabelinya sebagai misoginis.

Video Update Kasus Imigrasi Pangeran Harry: Dokumen Pengadilan Dirilis AS

Video Update Kasus Imigrasi Pangeran Harry: Dokumen Pengadilan Dirilis AS

Kami memerlukan dasar hukum untuk bisa menjaminkan, seandainya ini memang benar-benar tidak dijamin oleh penjamin lain

Jakarta (ANTARA) - BPJS Kesehatan menyampaikan perlu dasar hukum yang jelas apabila badan tersebut diminta memberikan jaminan kesehatan kepada korban tindak pidana, seperti tindak penganiayaan, kekerasan seksual, dan tindak pidana lainnya.

"Kami memerlukan dasar hukum untuk bisa menjaminkan, seandainya ini memang benar-benar tidak dijamin oleh penjamin lain," kata Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Selasa.

Hal itu, kata Lily, sejalan dengan prinsip yang dikedepankan oleh BPJS Kesehatan yakni prinsip mengutamakan akuntabilitas dan kehati-hatian dalam membayarkan biaya pelayanan kesehatan.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa diperlukan pula penetapan kriteria terkait dengan pemberian kompensasi atau jaminan kesehatan bagi korban tindak pidana. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan pihak yang bertanggung jawab dalam pemberian kompensasi atau jaminan kesehatan kepada korban tindak pidana.

"Bantuan medis yang dimaksud juga kalau ini tidak masuk dalam penjaminan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), jadi masuk ke penjaminan siapa? Sehingga ini perlu kejelasan," ujar Lily.

Diketahui, sejauh ini terdapat sejumlah regulasi yang mengatur mengenai pendanaan APBD korban tindak pidana kekerasan, antara lain Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Lalu ada pula Peraturan Daerah (Perda) Jawa Tengah (Jateng) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Rumah Sakit.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, seorang keluarga korban tindak penusukan oleh orang dengan gangguan jiwa di Bekasi, Jawa Barat, mengungkapkan ketidakmampuan keluarga tersebut dalam membayar biaya pengobatan korban yang mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Rapat tersebut lantas digelar untuk mencari jalan keluar atas beragam persoalan seperti itu.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Washington (ANTARA) - Sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat (AS) dan organisasi hak sipil, Senin (10/3), mengecam penangkapan Mahmoud Khalil, alumnus Universitas Columbia yang ikut memimpin aksi perkemahan pro-Palestina pada April 2024.

Khalil ditangkap di tempat tinggalnya, properti miliki universitas, di New York, Sabtu malam.

Anggota DPR dari Partai Demokrat Rashida Tlaib mengutuk penangkapan tersebut dengan menyebutnya sebagai serangan terhadap kebebasan berpendapat.

"Bebaskan Mahmoud Khalil. Ini seperti strategi dalam buku panduan fasis. Mengkriminalisasi perbedaan pendapat adalah serangan terhadap Amandemen Pertama dan kebebasan berbicara," kata Tlaib, yang mewakili Michigan.

"Mencabut kartu hijau seseorang hanya karena mereka menyatakan pendapat politiknya adalah tindakan ilegal. Memprotes genosida bukanlah kejahatan." kata Tlaib lagi.

Perwakilan New York, Alexandria Ocasio-Cortez, memperingatkan bahwa penangkapan tersebut bisa menjadi preseden berbahaya.

"Jika pemerintah federal bisa menangkap seorang residen tetap sah AS tanpa alasan atau surat perintah, mereka juga bisa menghilangkan warga negara AS," tulis Ocasio-Cortez di platform X.

"Siapa pun – baik dari sayap kiri, kanan, atau tengah – yang menekankan pentingnya hak konstitusional dan kebebasan berbicara seharusnya sudah membunyikan alarm sekarang," tulisnya.

Jaksa Agung New York Letitia James juga menyuarakan keprihatinan dan menyebut penangkapan itu sebagai tindakan "sewenang-wenang".

"Saya sangat prihatin dengan penangkapan dan penahanan Mahmoud Khalil, seorang aktivis dan residen tetap sah keturunan Palestina. Kantor saya sedang memantau situasi ini dan kami berkomunikasi dengan pengacaranya," tulis James di X.

Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) mengecam tindakan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dengan menyebut penangkapan Khalil itu sebagai pelanggaran kebebasan berbicara.

"Keputusan sewenang-wenang Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk menangkap Mahmoud Khalil semata-mata karena aktivisme damainya menentang genosida adalah serangan terang-terangan terhadap jaminan kebebasan berbicara dalam Amandemen Pertama, hukum imigrasi, dan kemanusiaan rakyat Palestina."

"Kami dan kelompok hak sipil lainnya sedang berkomunikasi dengan tim hukum Mahmoud. Perjuangan ini baru saja dimulai," kata CAIR dalam pernyataannya.

Presiden Donald Trump, dalam pernyataannya Senin, membela penangkapan Khalil.

Trump menyebut Khalil sebagai "mahasiswa asing pro-Hamas," dan menyatakan bahwa penangkapan itu adalah "penangkapan pertama dari banyak yang akan datang."

Menurut pengacara Khalil, Amy Greer, kliennya "ditangkap secara tidak sah" oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) yang mengeklaim visanya telah dicabut, meskipun Khalil adalah residen tetap sah (pemegang green card/kartu hijau) dan tidak berada di AS dengan visa pelajar.

"Kami akan secara agresif memperjuangkan hak Mahmoud di pengadilan dan akan terus berupaya memperbaiki kesalahan besar yang disengaja dan tak bisa dimaafkan ini," kata Greer dalam sebuah pernyataan.

Ia menuduh pemerintah AS secara khusus membidik para mahasiswa Universitas Columbia yang mengkritik serangan biadab Israel di Gaza.

"Pemerintah AS telah memperjelas bahwa mereka akan menggunakan penegakan imigrasi sebagai alat untuk menekan kebebasan berbicara," katanya menambahkan.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

Padang (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Padang, Sumatera Barat (Sumbar), menjamin hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk menunaikan ibadah malam selama Ramadhan 2025.

"Akses untuk menunaikan ibadah malam selama Ramadhan kami buka, karena hak beribadah dijamin oleh negara," kata Kepala Lapas Padang Junaidi Rison, di Padang, Selasa.

Ia mengatakan bulan suci Ramadhan memiliki ibadah khusus yang dilaksanakan pada malam hari, yakni Shalat Tarawih, Witir, serta tadarus.

Oleh karena itu, akses untuk beribadah diberikan kepada para warga binaan, sebab mayoritas penghuni Lapas Padang merupakan pemeluk agama Islam.

"Dari total jumlah penghuni Lapas yang mencapai 900 orang, sembilan puluh lima persen di antaranya merupakan narapidana beragama Islam," ujarnya.

Junaidi mengemukakan aktivitas Shalat Tarawih serta Witir bagi narapidana dipusatkan di masjid yang berada dalam lingkungan Lapas Padang.

Namun demikian, tidak semua narapidana dikeluarkan seluruhnya, dengan pertimbangan keamanan serta kondusifitas.

"Mekanismenya para narapidana dikeluarkan per kamar dengan jumlah maksimal dua ratus orang per malam, begitupun tadarus," katanya.

Junaidi mengatakan untuk menjaga kondusifitas selama Ibadah berlangsung pihaknya melakukan penambahan piket petugas.

Selain itu, Lapas Padang juga menyelenggarakan program pesantren bagi ratusan warga binaan pemasyarakatan selama Ramadhan 2025.

Pihak Lapas Padang bertekad Ramadhan bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sikap dan perilaku narapidana dari sisi kerohanian.

"Kami ingin bulan suci Ramadhan ini menjadi momentum untuk merefleksi diri dan menghadirkan penyadaran atas kesalahan yang pernah mereka lakukan, karena mayoritas penghuni Lapas Padang adalah Muslim," katanya.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengawasi keberadaan jemaah tabligh atau dai kompor menjelang Ramadan 2025. Hal ini untuk mengantisipasi terorisme.

"(Ini dilakukan) dalam rangka antisipasi kami terhadap orang asing yang masuk ke wilayah kami. Kegiatan dakwah pun (akan) kami rapikan," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mataram, Zarkasyi, di Mataram, Rabu (26/2/2025).

Zarkasyi menyebut kegiatan para jamaah tabligh mulai kembali ramai beberapa pekan terakhir menjelang Ramadan. "Kami dapat laporan ada yang masuk di beberapa masjid. Kalau seperti itu kami arahkan langsung ke Masjid At-Taqwa," jelas Zarkasyi.

Kegiatan para jemaah tabligh yang kerap menetap dari satu masjid ke masjid lain itu dilakukan tanpa koordinasi atau izin ke camat hingga kepala lingkungan. Bahkan mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia.

"(Jamaah tabligh) ini kan nggak ada jadwal, nggak pernah menginformasikan ke kami, kapan dia datang. Tiba-tiba (saja) datang dari Bali, Jakarta, Lampung, dan lainnya," jelas mantan Camat Ampenan tersebut.

Zarkasyi menegaskan jemaah tabligh harus mendapatkan izin dari pengurus masjid untuk meminimalisasi potensi gesekan dengan warga. "Paling tidak harus ada koordinasi dengan kepala lingkungan setempat dan takmir masjid. Sehingga (kegiatan ini) tidak menimbulkan penolakan-penolakan (warga)," tandasnya.

Video: Zero Attack, Polri Tangkap 202 Tersangka Teroris Sepanjang 2024

Video: Zero Attack, Polri Tangkap 202 Tersangka Teroris Sepanjang 2024

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menjamin lembaganya dapat diaudit oleh auditor dan lembaga penegak hukum. Rosan mengatakan tidak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia.

"Pertama, yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ya kan ada program PSO (public service obligation/kewajiban pelayanan publik)," kata Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Rosan meluruskan isu yang menyebutkan bahwa Danantara tidak bisa diaudit. Selain itu, badan pelaksana Danantara turut diawasi oleh Dewan Pengawas (Dewas) yang diketuai oleh Erick Thohir.

"Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita ini harus diluruskan. Dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperangkat aktif dalam rangka memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar," ujarnya.

Dalam UU BUMN, diketahui struktur Danantara terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Dewan Pengawas bertugas mengawasi operasional Danantara yang dilakukan oleh badan pelaksana.

Dalam salah satu pasal, Danantara disebut sebagai badan pengelola investasi akan mendapatkan modal bersumber dari penyertaan modal negara dan sumber lain. Penyertaan modal dari negara sendiri dapat berasal dari dana tunai, pemberian barang milik negara, dan kepemilikan saham negara pada BUMN.

Modal Danantara sebagai badan pengelola investasi ditetapkan paling sedikit Rp 1.000 triliun. Modal itu bisa saja bertambah bila ada penambahan suntikan modal negara ataupun dari sumber lain.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong curhat terlalu lama berada dalam tahanan. Tom Lembong diketahui terjerat kasus dugaan korupsi impor gula kala menjabat sebagai Mendag.

Ia berharap dapat segera diadili, terlebih karena dirinya sudah berada 3 bulan di tahanan. Tom Lembong merasa penyidikan kasusnya terlalu lama, padahal kasus ini disebut-sebut sudah diusut selama 12 bulan.

"Saya sudah ditahan 3 bulan. Jadi buat saya sih agak lama ya prosesnya," kata Tom usai pelimpahan berkas di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dikutip dari detikNews, Sabtu (15/2/2025).

Lantas kasus apa yang menjerat Tom Lembong?

Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Oktober 2024. Ia diduga mengeluarkan izin impor gula saat produksi dalam negeri melimpah.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengungkap kasus tersebut terjadi saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015. Kala itu, dalam rapat koordinasi antarkementerian produksi gula dalam negeri dalam keadaan surplus.

"Pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antarkementerian pada 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak dibutuhkan impor gula," katanya dalam konferensi pers dikutip dari detikNews, Selasa (29/10/2024).

Izin impor gula kristal mentah yang dikeluarkan oleh Tom Lembong disebut sebesar 105.000 ton. Izin impor itu dikeluarkan untuk perusahaan swasta yang kemudian gula tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, Qohar mengatakan sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan melakukan impor gula kristal putih hanya BUMN.

tersangka TTL impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait dan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian," jelas Qohar.

Buntut dari izin impor tersebut, menurut Kejagung menimbulkan masalah pada stok gula kristal putih pada 2016. Kala itu Indonesia mengalami kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton.

Tersangka lainnya juga ada yang terlibat yakni DS selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). DS tugasnya disebut memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Menurut Qohar, untuk mengatasi masalah gula, yang diimpor adalah gula kristal putih, tetapi impor yang dilakukan gula kristal mentah. Gula itu kemudian diolah oleh perusahaan yang hanya memiliki izin mengelola gula kristal rafinasi.

Ditegaskan lagi, impor gula seharusnya dilakukan oleh BUMN yang ditunjuk Menteri Perdagangan. Pelanggaran yang dilakukan yakni pemberian izin impor kepada swasta.

Setelah mengimpor dan mengolah gula kristal mentah, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, gula itu dijual dengan harga Rp 16.000 yang lebih tinggi dari HET saat itu, yakni Rp 13.000.

Qohar menyebut PT PPI mendapat fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut. Kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 400 miliar.

"Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut ialah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016," ucapnya.

Simak juga Video: Tom Lembong Seusai Diperiksa: Harapan Baru di Tahun Ini, Meski Banyak Tantangan