JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel), Muhammad Arif Nuryanta, terlihat lesu dengan tatapan datar saat digiring menuju mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap untuk pengkondisian perkara pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) kepada tiga korporasi, Sabtu (12/4/2025).

Arif tampak mengenakan rompi pink saat keluar dari gedung pemeriksaan sekitar pukul 23.54 WIB.

Arif yang tak memakai masker itu bungkam saat bertemu awak media. Berbagai celetukan yang dilontarkan awak media tetap membuatnya bergeming.

"Pak Arif, Pak Arif," ujar sejumlah awak media.

"Kata-kata hari ini Pak," celetuk seorang awak media.

Topi putih yang dikenakan Arif tak cukup menutup matanya. Tatapan Arif pun terlihat datar.

Bahkan, cahaya dari flashkamera awak media tak membuatnya terganggu. Kepalanya sedikit tertunduk saat berjalan menuju mobil tahanan.

Saat hendak memasuki mobil tahanan, langkah Arif sempat tertahan awak media. Meski begitu, Arif pun berhasil masuk ke dalam mobil tahanan untuk menuju Rutan Salemba cabang Kejagung.

Selain Arif, ada tiga tersangka lain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ketiga tersangka ini adalah Panitera Muda Perdata Jakarta Utara, Wahyu Gunawan (WG); Kuasa Hukum Korporasi, Marcella Santoso; dan Advokat berinisial Ariyanto.

Para tersangka keluar sendiri-sendiri saat selesai menjalani pemeriksaan.

Keempat tersangka ini langsung ditahan selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan pemeriksaan.

Diketahui, Arif diduga telah menerima Rp 60 miliar dari MS dan AR untuk mengatur perkara agar dijatuhkan putusan yang menyatakan perbuatan tiga terdakwa korporasi ini dinyatakan bukan suatu tindak pidana atau ontslag.

Uang Rp 60 miliar ini diserahkan melalui WG kepada Arif. Qohar mengatakan, WG merupakan salah satu orang kepercayaan Arif.

Atas tindakannya, WG disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 12 huruf b jo. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 11 jo. Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

MS dan AR disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 13 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Arif alias MAN disangkakan Pasal 12 huruf c jo. Pasal 12 huruf b jo. Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 12 huruf a jo. Pasal 12 huruf b jo. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 11 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar angkat bicara soal somasi yang dilayangkan pihak Lisa Mariana kepada kliennya.

Ia menyatakan upaya somasi itu murni hak Lisa. Namun Muslim mengaku belum melihat somasi yang dilayangkan kepada mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.

"Saya belum tidak melihat (isi somasinya) kemungkinan sudah ada di kantor saya," ungkap Muslim, saat dikonfirmasi, Jumat (11/4).

Muslim tidak mempersalahkan somasi Lisa Mariana. Pasalnya ia menilai, somasi merupakan hak setiap orang.

"Kami tidak melarang. Dalam hukum sah-sah saja," katanya.

Muslim menyebut, ia akan terlebih dahulu mempelajari isi somasinya. Setelah itu akan menentukan langkah selanjutnya.

"Nanti kami akan pelajari," katanya.

Sebelumnya, Kuasa hukum Lisa Mariana, Daniel Nabanan mengatakan kliennya telah resmi mengirimkan surat somasi kepada Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Jumat (11/4) hari ini.

Daniel menjelaskan surat somasi itu berisi surat undangan agar kliennya duduk bersama RK untuk meluruskan sejumlah hal yang dianggap simpang siur.

"Per hari ini kami tim kuasa hukum sudah mengirimkan surat somasi yang didalamnya memuat undangan untuk kita duduk bersama," kata Daniel dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Utara, Jumat.

Daniel belum bisa merinci jadwal pertemuan yang diajukan agar RK dan kliennya bisa bertemu terkait polemik ini. Namun, kata dia, pertemuan ini penting untuk menemukan fakta-fakta hukum.

"Fakta yang bisa timbul dan pastinya kita kawal secara hukum, jadi sementara dari itu somasi baru langkah hukum dan muatan didalamnya ada undangan untuk bertemu dengan pihak bapak RK atau kuasanya," ujar dia.

"Tanggal pertemuannya kita belum bisa ungkap ke media karena kita tetap menempuh jalur mediasi ataupun itukan baik," imbuhnya.

Dalam saat yang sama, Lisa mengklaim dirinya telah dihamili oleh RK usai berhubungan pada medio Mei 2021 lalu.

Ia juga mengklaim sempat dikirimkan uang oleh RK sembari dimintai oleh RK untuk menggugurkan kandungannya.

Ridwan Kamil sendiri telah bersuara soal hubungannya dengan Lisa. Dia mengaku pernah bertemu dengan Lisa, namun membantah telah memiliki anak dari Lisa.

RK lewat kuasa hukumnya juga menyatakan siap menjalani tes DNA untuk membuktikan dugaan perselingkuhan berujung kehamilan Lisa.

"Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang," kata RK dalam unggahannya di akun IG nya.

Ia mengaku pertemuan dengan Lisa beberapa tahun terkait permohonan bantuan kuliah.

"Dan Permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan, bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya," katanya.

RK mengaku tak paham mengapa isu ini sekarang dimunculkan lagi.

Ia juga menegaskan akan menggunakan tim hukum untuk mewakilinya dalam masalah ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Razman Arif Nasution yakin bahwa ia dan pengacara Firdaus Oiwobo tidak melanggar hukum terkait keributan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang membuatnya dilaporkan ke polisi.

Hal ini disampaikan Razman seusai diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri terkait laporan PN Jakut soal keributan yang melibatkan Razman dan Firdaus.

“Pertanyaan itu tadi sekitar 24 pertanyaan. Dan, kami juga setelah melihat video, apakah itu dari CCTV, apakah itu video resmi dari pengadilan, kok kayaknya, ya unsurnya sulit untuk dikatakan bahwa kami melanggar di tiga pasal itu,” ujar Razman saat memberikan keterangan di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Razman mengakui, dalam video tersebut, ia terekam kamera menaikturunkan tangannya ke atas meja.

Namun, ia merasa bahwa hal itu bukanlah sebuah masalah.

“Kami lihat betul, saya pun kaget tadi, saya kaget tadi, begitu runutnya video itu. Dan memang saya cuma gini ke meja itu gitu (gerakan tangan naik turun, pelan),” kata Razman.

Razman menegaskan, dia dan Firdaus tidak bermaksud untuk menyerang institusi manapun, baik itu institusi kehakiman, kejaksaan, maupun polisi.

Namun, ia hanya ingin melakukan koreksi terhadap oknum-oknum yang tidak mau ia sebutkan namanya.

“Kalau bicara oknum itu adalah sebuah koreksi di mana harus memang dilakukan. Apalagi berdasarkan keterangan dari penerima pengaduan di Komisi Yudisial bahwa ada oknum. Dari yang, ya, menangani banyak perkara saat ini juga pernah dilaporkan. Tapi enggak usah sebut nama, tapi saya kira ini koreksi,” kata Razman.

Dalam kasus ini, Razman dan tim hukumnya telah menyiapkan sejumlah ahli, yaitu ahli bahasa dan ahli pidana.

Sebelumnya, Razman dan tim kuasa hukumnya dilaporkan oleh PN Jakarta Utara pada 11 Februari 2025 atas perintah Mahkamah Agung.

Hukum yang menjerat Razman dkk adalah Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan Pasal 217 tentang kegaduhan di ruang sidang.

Keributan itu terjadi ketika Hotman Paris dihadirkan sebagai saksi korban dalam kasus pencemaran nama baik yang menempatkan Razman sebagai terdakwa.

Saat itu, Razman protes keras karena sidang digelar secara tertutup, padahal sidang-sidang sebelumnya diadakan terbuka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat Razman Nasution menyebutkan, kedatangan dirinya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara untuk meminta maaf sebagai bukti bahwa dirinya taat hukum.

"Ini adalah bukti bahwa kami itu taat, taat azaz, taat hukum," ungkap Razman di PN Jakarta Utara, Senin (17/2/2025).

Kedatangan Razman ke PN Jakarta Utara bertujuan untuk menyerahkan surat permohonan maaf secara tertulis, yang ditujukan kepada Ketua PN Jakarta Utara, Ibrahim Palino.

Selain itu, ia juga mengirimkan surat permohonan maaf kepada Ketua Majelis Hakim, Sofya Tambunan, serta dua anggota majelis dan seluruh jajaran di wilayah PN Jakarta Utara, termasuk sekuriti.

"Ibu Sofya Tambunan, dan dua anggota majelis, serta seluruh jajaran yang ada di wilayah PN Jakarta Utara, termasuk sekuriti dan lain-lain," jelasnya.

Razman menyatakan, permintaan maaf ini merupakan perintah langsung dari organisasi Dewan Etik yang menaunginya.

Organisasi tersebut menilai bahwa Razman dan timnya telah melakukan pelanggaran etik.

"Perintah dari organisasi Dewan Etik telah menegur keras saya dengan Pak Lecu yang berakibat diduga adanya pelanggaran etik," tutur Razman.

Melalui surat yang dikirim, Razman berharap agar dirinya dan pihak pengadilan dapat saling memaafkan.

"Banyak yang sudah beri masukan ke saya, itu kan laporan 335, 207, 217, itu deliknya semuanya adalah perasaan terhina, dirinya direndahkan, rasanya sudah seharusnya saling memaafkan," tambahnya.

Sebelumnya, Razman dan rekannya, Firdaus, dilaporkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 11 Februari atas perintah Mahkamah Agung.

Mereka terjerat hukum berdasarkan Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan Pasal 217 tentang kegaduhan di ruang sidang.

Adapun sidang kala itu digelar untuk memeriksa advokat Hotman Paris sebagai saksi korban.

Hotman melaporkan Razman ke Bareskrim Polri pada 2022 atas dugaan pencemaran nama baik. Razman diduga menuduh Hotman melecehkan asistennya, lqlima Kim.

Razman tidak terima ketika sidang diadakan secara tertutup, sementara tiga sidang sebelumnya digelar terbuka untuk umum.

Akibat kericuhan tersebut, karier advokat Razman Arif dan Firdaus Oiwobo dibekukan.

JAKARTA - Praktisi hukum Saor Siagian menyayangkan adanya keributan di ruang sidang pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis, 6 Februari 2025. Bahkan, ada pihak yang sampai nekat berdiri di meja sidang.

Saor menilai, keributan tersebut merupakan cerminan dari kondisi peradilan di Indonesia. Hal itu sebagaimana ia sampaikan dalam diskusi Rakyat Bersuara bertajuk 'Sidang Ricuh, Naik Meja, Hina Pengadilan? di iNews, Selasa (11/2/2025) malam.

"Inilah sesungguhnya wajah rusaknya wajah peradilan kita sekarang, apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara," kata Saor.

Kendati begitu, Saor tidak semata-mata menyalahkan pihak-pihak yang ribut itu. Menurutnya, majelis hakim juga memiliki peranan penting dalam menjaga kondusivitas jalannya sidang.

"Jadi kalau kita lihat misalnya ini sudah sidang keempat, bagaimana misalnya kearifan seorang hakim juga sangat menentukan bagaimana berjalannya sidang itu berlaku dengan baik," ujarnya.

"Artinya adalah kalau kita melihat di sini saya kira apa yang didengar di publik harus didalami sesungguhnya apa yang terjadi secara utuh di persidangan," sambungnya.

Sebelumnya, sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan pelapor Hotman Paris Hutapea dan terdakwa Razman Nasution yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis 6 Februari berakhir ricuh.

Kericuhan dipicu saat Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan untuk menggelar sidang secara tertutup. Majelis Hakim saat itu mempertimbangkan alasan yang menyangkut asusila.

Razman Nasution lantas tak terima dengan keputusan Majelis Hakim. Razman meminta agar sidang dilanjutkan secara terbuka lantaran perkara itu berkaitan dengan pencemaran nama baik, bukan asusila.

Terlihat sempat terjadi perdebatan antara Razman dan Majelis Hakim. Pada akhirnya kondisi tersebut memaksa hakim untuk menskors sidang.

Setelah majelis hakim meninggalkan ruang sidang, Razman terlihat menghampiri Hotman Paris yang duduk di kursi saksi. Kondisi ini memantik petugas keamanan untuk melerai keduanya.

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana sekaligus Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad mengingatkan pentingnya perbaikan dalam dunia pendidikan hukum di Indonesia.

Suparji menegaskan untuk menciptakan kualitas advokat yang lebih baik, integritas dan profesionalisme harus menjadi perhatian utama. Selain itu, stabilitas emosi juga menjadi faktor yang tak kalah penting dalam praktik hukum.

Hal ini diungkapkan Suparji saat merespons dinamika hukum yang berbuntut panjang melibatkan advokat ternama Hotman Paris Hutapea dan Razman Arif Nasution. Dia juga mengingatkan proses hukum pada kasus keduanya juga harus berlandaskan pada data, fakta, dan bukti yang sah.

Dalam konteks ini, dia menjelaskan, jika ada rekayasa dalam penyidikan atau proses hukum lainnya, mekanisme kontrol seperti praperadilan harus dijalankan dengan benar.

?Sebelum masuk di situ saya ingin memberikan satu poin bahwa bagaimana pendidikan kita, hukum kemudian harus diperbaiki ya, hukum menjadi lebih baik ya dalam konteks advokat lebih selektif gitu ya, betul-betul memperhatikan integritas profesionalitas stabilitas emosi dan lain sebagainya,? ujar Supardi dalam dialog Rakyat Bersuara dipandu Aiman Witjaksono, di iNews, Selasa (11/2025).

Suparji Ahmad menekankan, proses seleksi yang ketat dalam pendidikan hukum diperlukan untuk menghasilkan sarjana-sarjana hukum yang berkualitas. Suparji juga menyoroti perlunya peningkatan integritas di kalangan aparat penegak hukum untuk mencegah kebobrokan dalam penegakan hukum.

?Demikian pula aparat penegak hukum yang lain supaya kemudian tidak ada kebobrokan dalam penegakan hukum. Jadi refleksi yang sangat penting bagi dunia pendidikan hukum untuk berbenah sehingga lahirlah sarjana-sarjana hukum yang baik di kedepannya,? jelasnya.

Suparji juga menekankan pentingnya bukti yang kuat dalam membuktikan suatu rekayasa, jika memang itu terjadi.

?Soal apakah mungkin ya, soal rekayasa gitu, tentunya dalam hal ini saya bicara tidak pada konteks asumsi tetapi bagaimana ada piranti dalam konteks misalnya ada soal kesalahan prosedur ada mekanisme kontrol horizontal melalui pra peradilan. Demikian pula kaitannya dengan soal hak-hak dari seorang tersangka tentunya ada ruang-ruang untuk mengajukan hak-hak tersebut,? ujarnya.

Suparji berharap agar kisruhnya hubungan antara Hotman dan Razman tidak menjadi cerminan buruk bagi dunia hukum Indonesia. Sebaliknya, dia berharap kasus ini menjadi refleksi bagi semua pihak untuk menjaga integritas dan profesionalisme di bidang hukum.

?Jadi menurut saya kalau kemudian kita menggunakan asumsi bahwa apakah mungkin ya rekayasa-rekayasa dan sebagainya, Saya kira tentunya kita harus menggunakan basis data basis fakta basis bukti dan melalui berbagai mekanisme yang dapat dilakukan. Misalnya pra peradilan. Ada di aspek, substansi, prosedur dan kewenangan. Perhatikan aspek substansi bagaimana prosedur yang ditempuh dan siapa yang berwenang di situ,? katanya.

Solo -

Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menyayangkan kericuhan dalam persidangan yang melibatkan pengacara Razman Arif Nasution dengan Hotman Paris. Hal itu dinilai tidak perlu terjadi mengingat Razman adalah pihak yang mengerti hukum.

"Ya sebetulnya, kan pelaku-pelaku ini kan sudah tahu hukum, nggak perlu terjadi itu," kata Humas PN Jakut Maryono di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025) dilansir detikNews.

Lebih lanjut Maryono menyampaikan, anda saja kericuhan itu tidak terjadi, maka pihaknya juga tidak akan membuat laporan ke Bareskrim Polri.

"Kalau itu tidak terjadi, nggak mungkin akan seperti ini," tuturnya.

Maryono mengungkap pelaporan Razman Nasution dkk ke Bareskrim Polri itu merupakan perintah dari Mahkamah Agung (MA) selaku lembaga peradilan tertinggi di Tanah Air.

"Ini bukan instruksi lagi, sudah perintah dari MA sendiri. Jadi atas kejadian itu, kami juga nggak diam. Kami kan punya pengadilan tinggi, kita ke pengadilan tinggi, kita ke mahkamah, kita seperti itu. Ini atas sama lembaga," ungkap dia.

Atas kejadian tersebut, PN Jakut melaporkan Razman dengan tiga pasal. Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/70/II/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 11 Februari 2025.

"Betul, kegaduhan yang terjadi di ruang sidang, baik yang selama diskors maupun saat sidang berjalan. Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP," imbuh Maryono.

Seperti diketahui kericuhan melibatkan Razman Nasution dengan Hotman Paris terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis (6/2). Saat kericuhan berlangsung, salah satu pengacara Razman tertangkap kamera berdiri di atas meja sidang.

Momen itu juga tengah viral di media sosial sebagaimana diunggah di Instagram milik Hotman Paris seperti dilihat, Jumat (7/2). Kericuhan awalnya dipicu saat Razman menghampiri Hotman yang sedang duduk di kursi saksi. Beberapa anggota tim pengacara Hotman lalu masuk ke ruang sidang untuk mengamankan Hotman dan membawa pengacara tersebut pergi meninggalkan ruang sidang.

Saat Hotman telah dibawa ke luar, kericuhan di dalam ruang sidang masih berlangsung. Adu mulut melibatkan tim pengacara Hotman dan tim pengacara Razman. Di momen panas itu, salah seorang pengacara Razman tiba-tiba berdiri ke atas meja dan terlibat konfrontasi dengan tim Hotman.

Sontak, perbuatan dari salah satu pengacara Razman itu direspons keras oleh tim Hotman. Mereka memprotes aksi pelaku yang berdiri di atas meja ruang sidang.

(apl/ams)

Jakarta -

Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menyesalkan kericuhan dalam persidangan yang melibatkan pengacara Razman Arif Nasution dengan Hotman Paris. Menurutnya, hal itu seharusnya tidak perlu terjadi karena Razman adalah pihak yang mengerti hukum.

"Ya sebetulnya, kan pelaku-pelaku ini kan sudah tahu hukum, enggak perlu terjadi itu," kata Humas PN Jakut Maryono di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

Maryono menuturkan, kalau saja kericuhan itu tidak terjadi, pihaknya pun tidak akan membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri.

"Kalau itu tidak terjadi, nggak mungkin akan seperti ini," ucapnya.

Pelaporan Razman Nasution dkk ke Bareskrim Polri itu, menurut Maryono, merupakan perintah dari Mahkamah Agung (MA) selaku lembaga peradilan tertinggi di Tanah Air.

"Ini bukan instruksi lagi, sudah perintah dari MA sendiri. Jadi atas kejadian itu, kami juga nggak diam. Kami kan punya pengadilan tinggi, kita ke pengadilan tinggi, kita ke mahkamah, kita seperti itu. Ini atas sama lembaga," terang dia.

PN Jakut melaporkan Razman dengan tiga pasal. Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/70/II/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 11 Februari 2025.

"Betul, kegaduhan yang terjadi di ruang sidang, baik yang selama diskors maupun saat sidang berjalan. Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP," imbuh Maryono.

Kericuhan melibatkan Razman Nasution dengan Hotman Paris terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis (6/2). Saat kericuhan berlangsung, salah satu pengacara Razman tertangkap kamera berdiri di atas meja sidang.

Momen itu juga tengah viral di media sosial sebagaimana diunggah di Instagram milik Hotman Paris seperti dilihat, Jumat (7/2). Kericuhan awalnya dipicu saat Razman menghampiri Hotman yang sedang duduk di kursi saksi. Beberapa anggota tim pengacara Hotman lalu masuk ke ruang sidang untuk mengamankan Hotman dan membawa pengacara tersebut pergi meninggalkan ruang sidang.

Saat Hotman telah dibawa ke luar, kericuhan di dalam ruang sidang masih berlangsung. Adu mulut melibatkan tim pengacara Hotman dan tim pengacara Razman. Di momen panas itu, salah seorang pengacara Razman tiba-tiba berdiri ke atas meja dan terlibat konfrontasi dengan tim Hotman.

Sontak, perbuatan dari salah satu pengacara Razman itu direspons keras oleh tim Hotman. Mereka memprotes aksi pelaku yang berdiri di atas meja ruang sidang.

Simak Video: Ricuh Saat Sidang, Razman dan Kuasa Hukumnya Dilaporkan ke Bareskrim

(ond/azh)

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat Razman Arif Nasution kecewa dengan langkah Mahkamah Agung (MA) yang meminta Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara untuk melaporkan kericuhan yang terjadi di dalam sidang perkara dirinya.

Perintah ini disampaikan MA setelah adanya kericuhan dalam sidang dugaan pencemaran nama baik antara Razman Arif Nasution dan Hotman Paris di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Kamis, 6 Februari 2025 lalu.

“Saya baru baca siaran pers bahwa katanya disuruh agar Ketua PN melaporkan kami contempt of court kepada aparat penegak hukum, melaporkan kepada organisasi,” kata Razman di Gedung MA, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Dengan nada tinggi, Razman meluapkan kekecewaan terhadap langkah MA yang memerintahkan PN Jakarta Utara melaporkan peristiwa kericuhan ke polisi.

Razman lantas menyentil kasus eks Pejabat MA yang terlibat kasus suap saat memberi putusan bebas terhadap Ronald Tannur.

“Apakah kalian tidak malu wahai penegak hukum, Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi penegakan hukum, apakah bapak ibu tidak malu melihat hakim Zarof Rp 1 triliun,” kata Razman sambil terlihat emosi.

“Apakah kalian tidak malu melihat putusan Ronald Tannur, yang ternyata di-OTT Kejaksaan, kalian masih semangat kebersamaan, Ikatan Hakim, tapi kelakuan kalian bobrok, bobrok, dan bobrok!” ucapnya dengan nada tinggi.

Razman menegaskan, dirinya tidak takut dengan apapun demi perbaikan hukum di Indonesia.

Ia tidak ingin para pengacaranya, M Firdaus Oiwobo ataupun Elida Netti, diseret-seret dalam kericuhan tersebut.

“Kalau ini kalian suruh tangkap, saya, jangan salahkan ini (tepuk Firdaus), jangan salahkan ini (tepuk Elida Netti), saya tangkap! Dan saya siap mati untuk perbaikan hukum Indonesia,” kata Razman.

Adapun Razman, M Firdaus Oiwobo, dan Elida bersama rombongannya menyambangi Gedung Mahkamah Agung pukul 13.32 WIB. Ketiganya tampak mengenakan toga advokat.

Kedatangan mereka dilakukan untuk meminta MA mengganti Ketua Majelis Hakim perkara dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Razman.

“Kami meminta agar Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengganti hakim yang bersangkutan,” ujar Razman.

Razman menuding, Majelis Hakim PN Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkaranya tidak netral dalam persidangan.

Oleh sebab itu, dia meminta MA memerintahkan Ketua PN Jakarta Utara untuk mengganti majelis hakim tersebut.

Jakarta -

Polisi menetapkan ria berinisial DD (42) sebagai tersangka karena menembak mati mati kucing Timmy di Kelapa Gading, Jakarta Utara. DD tak ditahan di kasus ini karena ancaman hukuman di bawah lima tahun penjara.

Panit Reskrim Polsek Kelapa Gading Iptu Amirul Fadel mengatakan tersangka telah menjalani pemeriksaan. Saat diperiksa tersangka mengaku tak tahu perbuatannya melanggar hukum.

"Kalau kemarin waktu kita tanya ngakunya menyesal. Dia tidak tahu kalau perbuatannya itu melanggar hukum," katanya dikutip detikNews, Kamis (23/1/2025).

Kepada tersangka, Fadel mengatakan perbuatan tersebut melanggar hukum. Menembak kucing disebutnya merupakan perbuatan menyiksa binatang dan termasuk melanggar hukum.

"Makanya kemarin pas kami datangi, kita jelaskan bahwa itu melanggar hukum, kita jelaskan jeratan pasalnya," jelasnya.

DD mengaku kepada polisi menembak kucing Timmy karena kesal. Pasalnya, mobilnya sering dijadikan tempat 'tongkrongan' kucing sampai baret-baret.

"Saya tanya juga alasannya kenapa, karena katanya kucing sering kencing dan sering nongkrong di mobilnya sehingga bikin mobilnya lecet," ungkapnya.

Akan tetapi, DD juga tidak tahu pasti kucing yang sering nongkrong di mobilnya itu kucing yang mana.

"Tapi dia juga nggak tahu yang mana kucingnya, makanya pas lihat kucing itu langsung dia tembak," ungkapnya.

Wajib Lapor

Saat ini DD telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, DD tidak ditahan dan hanya dikenai wajib lapor karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara.

"Iya, dikenai wajib lapor," kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko saat dihubungi terpisah.

"Tidak ditahan karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara," kata dia.

(astj/astj)

Jakarta -

Pria berinisial DD (42) mengaku menyesal setelah ditangkap usai menembak mati kucing Timmy di Kelapa Gading, Jakarta Utara. DD mengaku tidak tahu perbuatannya itu melanggar hukum.

"Kalau kemarin waktu kita tanya ngakunya menyesal. Dia tidak tahu kalau perbuatannya itu melanggar hukum," kata Panit Reskrim Polsek Kelapa Gading Iptu Amirul Fadel saat dihubungi detikcom, Kamis (23/1/2025).

Polisi pun kemudian menjelaskan kepada pelaku bahwa perbuatannya menyiksa binatang termasuk melanggar hukum.

"Makanya kemarin pas kami datangi, kita jelaskan bahwa itu melanggar hukum, kita jelaskan jeratan pasalnya," jelasnya.

Kepada polisi, DD mengaku menembak kucing Timmy karena kesal. Pasalnya, mobilnya sering dijadikan tempat 'tongkrongan' kucing sampai baret-baret.

"Saya tanya juga alasannya kenapa, karena katanya kucing sering kencing dan sering nongkrong di mobilnya sehingga bikin mobilnya lecet," ungkapnya.

Akan tetapi, DD juga tidak tahu pasti kucing yang sering nongkrong di mobilnya itu kucing yang mana.

"Tapi dia juga nggak tahu yang mana kucingnya, makanya pas lihat kucing itu langsung dia tembak," ungkapnya.

Wajib Lapor

Saat ini DD telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, DD tidak ditahan dan hanya dikenai wajib lapor karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara.

"Iya, dikenai wajib lapor," kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko saat dihubungi terpisah.

"Tidak ditahan karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara," kata dia.

(mei/dhn)

Jakarta -

Artis Omara Esteghlal jadi pacar baru Prilly Latuconsina. Rupanya ia sudah mengagumi bintang film Budi Pekerti itu sejak lama.

Omara mengaku telah menjadi 'tahanan' Prilly sejak 2011. Hal itu terjadi kala mereka saling berkenalan satu sama lain.

"Kita pernah ketemu ya di mal, terus kayak saling sapa, temenan bukan, tapi kayak sama-sama kenal. Ya sudah mulai dari situ aku ngeklaim tahanan dari 2011," ujarnya di Pantai Mutiara, Jakarta Utara, kemarin.

Bintang film Ali Topan itu merasa saat bertemu Prilly Latuconsina ada hal yang begitu luar biasa. Ia bahkan kala itu sempat kepengin sekali suatu saat bisa berkencan dengan bintang sinetron Ganteng Ganteng Serigala tersebut.

Kini setelah 14 tahun, Omara Esteghlal bukan hanya berkencan. Tapi ia sudah jadi kekasih Prilly.

"Dulu pernah punya statement dan sampai sekarang tetap berpegang teguh sama itu, pokoknya harus bisa nge-date bareng Prilly. Jadi aku dari 2011 kayak matanya berbinar-binar," katanya.

Omara Esteghlal lantas ditanya soal perjuangan menaklukkan hati Prilly. Ia juga mengaku bakal terus mendukung apa pun yang dilakukan kekasihnya.

"Aku nggak ngerasa menaklukkan ya, aku di sini itu benar-benar untuk support, untuk mengagumi. Jadi selama dia mengizinkan aku ngefans sama dia, aku nyaman," tuturnya.

(mau/wes)