Kontak tembak antara TNI dan OPM di Intan Jaya, mengakibatkan perbedaan data korban. TNI melaporkan 18 tewas, sementara Komnas HAM menyebutkan 4. [883] url asal
Aparat TNI terlibat kontak tembak dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Aparat TNI dan Komnas HAM Perwakilan Papua memiliki data berbeda terkait jumlah anggota OPM yang tewas dalam baku tembak tersebut.
Kontak tembak antara satuan tugas (Satgas) Habema TNI dengan OPM terjadi di Distrik Hitadipa dan Distrik Sugapa, Intan Jaya. Kontak tembak itu berlangsung selama dua hari yakni Selasa (13/5) pagi dan Rabu (14/5) sekitar pukul 04.00 WIT.
"Kontak tembak antara aparat keamanan dari satuan tugas (Satgas) TNI dengan gerombolan OPM berlangsung sejak Selasa pagi terjadi di beberapa kampung di Distrik Sugapa," kata Dansatgas Media Koops Habema Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono dalam keterangannya, Kamis (15/5/2025).
Iwan menuturkan peristiwa itu terjadi saat TNI memasuki Distrik Sugapa, tepatnya Kampung Titigi, Ndugusiga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Kelompok OPM tersebut dipimpin oleh Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker
"TNI berhasil mensterilkan wilayah Kampung Sugapa Lama dan Kampung Bambu Kuning dari aktivitas kelompok bersenjata yang dipimpin oleh tokoh separatis Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker," bebernya.
"Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota kelompok bersenjata tewas, dan sejumlah barang bukti berhasil diamankan," lanjutnya.
Barang bukti yang diamankan aparat TNI di antaranya 1 pucuk senjata organik AK-47, 1 pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber. Kemudian busur dan anak panah, bendera bintang kejora, serta alat komunikasi.
Iwan menuturkan operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Pihaknya juga memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan.
"Seluruh personel TNI yang terlibat dilaporkan dalam kondisi aman dan lengkap. Saat ini pasukan masih bersiaga di beberapa sektor guna mengantisipasi kemungkinan pergerakan kelompok yang tersisa," bebernya.
Iwan mengungkapkan aparat TNI menjalankan misi damai dengan memasuk sejumlah kampung di Distrik Sugapa. Misi itu terkait pelayanan kesehatan, edukasi dan pengamanan rencana pembangunan jalan ke Hitadipa.
"Namun, kedatangan mereka justru dimanipulasi oleh kelompok bersenjata OPM dengan menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup, dan menyebarkan informasi bahwa kedatangan TNI akan mengancam nyawa masyarakat," ungkap Iwan.
Komnas HAM Sebut 4 Anggota OPM Tewas
Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey menanggapi kontak tembak antara Satgas Habema TNI dan OPM di Intan Jaya. Komnas HAM mengatakan data yang dirilis TNI belum tervalidasi.
"Begini, kami sendiri belum dapat validasi korban yang jelas karena kalau kita lihat data yang dirilis oleh TNI Satgas Habema ada 18 OPM yang meninggal. Tapi kemudian oleh tim yang dibentuk Pemda yang dipimpin oleh Joakim itu datanya 6 yang meninggal," kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey kepada detikcom, Jumat (16/5).
Frits mengungkapkan berdasarkan data dari Pemda Intan Jaya anggota OPM yang tewas hanya 4 orang dan dua orang lainnya merupakan warga sipil. Selain korban tewas, ada pula korban luka.
"Berdasarkan data 3 orang dari OPM juga mengalami luka. Selain itu juga ada 1 anggota TNI terluka di tangan saat kontak tembak terjadi. Sehingga kita belum bisa memvalidasi jumlah korban," bebernya.
Di sisi lain, Frits mengingatkan potensi serangan balasan dari OPM pascakontak tembak tersebut. Menurutnya, OPM akan menyerang aparat TNI/Polri dan warga sipil yang merupakan pendatang.
"Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh kami itu pasti ada respons balasan cepat atau lambat yang dilakukan oleh OPM. Sasarannya balasan adalah aparat keamanan TNI-Polri atau warga non-pribumi," katanya.
Frits mengatakan wilayah Intan Jaya memang masuk wilayah rawan konflik. Menurutnya, perlu pendekatan khusus dalam meredam konflik di sejumlah wilayah di Papua.
"Wilayah Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Yahukimo, Lanin Jaya, Pegunungan Bintang, dan Paniai, itu daerah-daerah rawan konflik. Karena itu butuh pendekatan untuk meredam," katanya.
Dia menegaskan konflik di wilayah tersebut tidak bisa dibiarkan dengan penyelesaian menggunakan senjata. Dia ingin negara hadir untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak jatuh korban jiwa.
"Kelompok OPM itu punya jaringan dengan masyarakat sipil, dia punya keluarga dengan masyarakat sipil. Mereka membaur dengan masyarakat sipil ketika terjadi insiden, dalam situasi itu pasti kelompok rentan menjadi korban," bebernya.
Frits mengatakan kelompok-kelompok rentan itu adalah lansia, perempuan, dan anak-anak. Dia berharap dilakukan dialog kemanusian untuk menghentikan konflik kekerasan yang terjadi di Papua.
"Negara sudah hadir. Tetapi kemudian kehadiran negara itu harus bisa menyelesaikan dan kalau kita lihat anatomi kekerasan, terutama yang terdiri dari kelompok OPM, itu akan berkelanjutan di wilayah-wilayah lain," imbuhnya.
Komnas HAM peringatkan potensi serangan balasan OPM setelah TNI menembak mati 18 anggotanya. Pendekatan dialog kemanusiaan diperlukan meredam konflik. [606] url asal
Komnas HAM mengingatkan potensi serangan balasan usai aparat TNI menembak mati 18 anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Intan Jaya, Papua Tengah. OPM disebut akan menyerang aparat TNI/Polri hingga warga sipil yang merupakan pendatang.
"Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh kami itu pasti ada respons balasan cepat atau lambat yang dilakukan oleh OPM. Sasarannya balasan adalah aparat keamanan TNI-Polri atau warga non-pribumi," kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey kepada detikcom, Jumat (16/5/2025).
Frits mengatakan wilayah Intan Jaya memang masuk wilayah rawan konflik. Menurutnya, perlu pendekatan khusus dalam meredam konflik di sejumlah wilayah di Papua.
"Wilayah Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Yahukimo, Lanin Jaya, Pegunungan Bintang, dan Paniai, itu daerah-daerah rawan konflik. Karena itu butuh pendekatan untuk meredam," katanya.
Dia menegaskan konflik di wilayah tersebut tidak bisa dibiarkan dengan penyelasaian menggunakan senjata. Dia ingin negara hadir untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak jatuh korban jiwa.
"Kelompok OPM itu punya jaringan dengan masyarakat sipil, dia punya keluarga dengan masyarakat sipil. Mereka membaur dengan masyarakat sipil ketika terjadi insiden, dalam situasi itu pasti kelompok rentan menjadi korban," bebernya.
Frits mengatakan kelompok-kelompok rentan itu adalah lansia, perempuan, dan anak-anak. Dia ingin dilakukan dialog kemanusian untuk menghentikan konflik kekerasan yang terjadi di Papua.
"Negara sudah hadir. Tetapi kemudian kehadiran negara itu harus bisa menyelesaikan dan kalau kita lihat anatomi kekerasan, terutama yang terdiri dari kelompok OPM, itu akan berkelanjutan di wilayah-wilayah lain," imbuhnya.
Di sisi lain, Frits mengungkapkan jumlah korban OPM yang ditembak mati TNI hingga kini belum tervalidasi. Sebab terdapat juga warga sipil yang menjadi korban akibat kontak tembak tersebut.
"Begini, kami sendiri belum dapat validasi korban yang jelas karena kalau kita lihat data yang dirilis oleh TNI Satgas Habema ada 18 OPM yang meninggal. Tapi kemudian oleh tim yang dibentuk Pemda yang dipimpin oleh Joakim itu datanya 6 yang meninggal," jelas Frits.
Ia mengatakan, korban yang meninggal dunia 4 dari OPM dan 2 dari warga sipil. Data tersebut diperoleh dari tim yang dibentuk oleh Pemda Intan Jaya.
"Berdasarkan data 3 orang dari OPM juga mengalami luka. Selain itu juga ada 1 anggota TNI terluka di tangan saat kontak tembak terjadi. Sehingga kita belum bisa memvalidasi jumlah korban," katanya.
Diberitakan sebelumnya, TNI menembak mati 18 anggota OPM di Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu (14/5) sekitar pukul 04.00 WIT. Mereka ditembak karena berusaha menghalangi aparat TNI melakukan pelayanan kesehatan ke masyarakat.
"Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas," ujar Dansatgas Media Koops Habema Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono kepada wartawan, Kamis (15/5).