Polda Sumatera Utara (Sumut) membantah adanya tindakan pelecehan atau pencabulan yang dilakukan AKP SS selaku Kasat Tahti Polres Asahan dan IPDA S selaku Kanit Satres Narkoba Polres Asahan terhadap tahanan wanita kasus narkoba.

Kepala Bidang Propam Polda Sumut Kombes Pol Julihan Muntaha mengatakan dari hasil pemeriksaan internal yang dilakukan pihaknya tidak ditemukan perbuatan pelecehan maupun pencabulan oleh dua perwira Polres Asahan itu.

"Pemeriksaan dilakukan secara internal termasuk pemeriksaan terhadap handphone dan rekaman CCTV," kata Julihan, Sabtu (17/5).

Ia menambahkan meski tidak ditemukan unsur pidana asusila, Propam masih terus melakukan pendalaman untuk menelusuri kemungkinan pelanggaran lainnya.

"Saat ini kami sedang mendalami lebih lanjut, termasuk dugaan pelanggaran prosedur seperti peminjaman handphone kepada tahanan. Jika ditemukan pelanggaran, tentu akan kami proses sesuai aturan yang berlaku, termasuk sanksi etik," ujarnya.

Julihan menjelaskan pelapor dalam kasus ini berinisial L, istri seorang DPO berinisial C, mantan personel TNI Angkatan Laut yang telah diberhentikan tidak dengan hormat.

"Yang bersangkutan merupakan istri dari DPO kami, inisial C, yang merupakan pecatan dari TNI. Jadi konteks laporan ini perlu didalami secara menyeluruh," tegasnya.

Polda Sumut memastikan proses klarifikasi dan investigasi dilakukan secara objektif dan transparan, serta meminta publik tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.

"Tentunya Investigasi yang kami lakukan secara objektif dan transparan," ucapnya.

Laporan pelecehan

Dua perwira Polres Asahan dilaporkan ke Propam Polda Sumut karena diduga melecehkan tahanan kasus narkoba berinisial L (21).

"Kami membuat laporan pengaduan atas terjadinya dugaan perbuatan asusila dan atau pelecehan yang dialami oleh klien kami yang terjadi pada saat klien kami masih ditahan pada RTP Polres Asahan," kata Alamsyah, kuasa hukum L pada Kamis (15/5).

Alamsyah mengatakan kejadian bermula saat L ditangkap Satres Narkoba Polres Asahan pada 18 Februari 2025 dalam kasus narkotika sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/98/11/2025/Narkoba.

"Satres Narkoba Asahan melakukan penahanan terhadap klien kami di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polres Asahan. Namun klien kami yang berstatus sebagai tersangka mendapatkan perlakuan yang tidak bermoral yang diduga dilakukan oleh AKP SS dan IPDA S," ujarnya.

Menurut dia AKP SS memberikan izin kepada L untuk menggunakan handphone selama ditahan. Namun AKP SS secara langsung mendatangi L agar bisa dibawa ke ruangannya untuk melayani nafsunya namun L menolaknya.

"AKP SS mengizinkan klien kami untuk memegang handphone dengan alasan untuk membantunya agar bisa berkomunikasi. Ternyata ada maksud lain, AKP SS mengajak L ke ruangannya, dan klien kami menolak," ucapnya.

Tak sampai di situ, AKP SS juga melakukan chat whatsApp dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan dan tidak pantas dilakukan oleh seorang perwira Polri. Dia kembali merayu L untuk melakukan hubungan tak senonoh.

"Setelah klien kami menolak, AKP SS malah mengirim pesan WhatsApp yang tidak sopan. Kami memiliki bukti percakapan yang dikirimkan AKP SS kepada klien kami," ungkapnya.

Sementara IPDA S juga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap L. IPDA S menjanjikan akan membantu perkara L. Lalu selanjutnya berulang kali sering membawa L ke ruangannya. Di sana L malah mendapatkan perlakuan tak pantas.

"IPDA S berulang kali sering mengebon klien kami dari ruangan RTP Polres Asahan untuk dibawa ke ruangannya. Dan setibanya di ruangannya IPDA S dua kali mencium klien kami pada hari dan jam yang berbeda," urainya.

Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mengamankan warga negara asing (WNA) yang mengamuk dan menghancurkan barang-barang di supermarket Kalibata City. Kini, WNA tersebut tengah menjalani pemeriksaan.

"Kantor Imigrasi Jakarta Selatan gerak cepat menindaklanjuti atas laporan WNA yang membuat onar di Supermarket Kalibata City," tulis akun Instagram @kanimjaksel, Selasa (22/4/2025).

"Bekerja sama dengan Polres Jakarta Selatan. Saat ini, WNA tersebut telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut," lanjutnya.

Proses pemeriksaan masih berlangsung saat ini. Nantinya, pihak imigrasi akan menindak WNA tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai langkah pencegahan dan pengawasan, Kanim Jaksel melakukan patroli keimigrasian di area Kalibata City untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Ia mengimbau masyarakat untuk segera lapor jika menemukan WNA mencurigakan.

"Kanim Jaksel mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan keberadaan dan aktivitas mencurigakan WNA di sekitar kita. Bersama, kita jaga Jakarta Selatan tetap tertib dan aman," ujarnya.

Sebelumnya, seorang pria warga negara asing (WNA) mengamuk di kawasan Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (21/4) malam. Pria tersebut diduga mengamuk karena dipicu masalah keluarga.

"Ya, itu ada masalah keluarga. Kita tak tahu seperti apa penyebab pastinya," kata Kapolsek Pancoran Kompol Mansur, dilansir Antara, Selasa (22/4).

Mansur mengatakan saat itu posisi pria WNA yang mengamuk sedang mabuk ketika datang ke lokasi pada Senin (21/4) siang kemarin.

Sejak siang itu pula, WNA yang sudah lama tinggal di apartemen tersebut berteriak-teriak. Ulah WNA ngamuk itu juga terjadi beberapa waktu lalu.

"Itu pemicunya masalah keluarga karena sudah kejadian dua kali, kemarin juga menjelang Lebaran juga sama. Marah-marah, istrinya minta perlindungan kita," katanya.

Lihat juga Video: Polisi Ungkap Dugaan Penyebab WNA Ngamuk di Kalibata City

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta, Prof Juanda, menanggapi gugatan Yayasan Citta Loka Taru terhadap Presiden RI Prabowo Subianto lantaran tak memberhentikan Mendes PDT Yandri Susanto. Juanda menilai kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

"Otoritas yang absolut atau hak pererogatif presiden tersebut jelas diberikan oleh konstitusi dan Undang Undang yang berlaku," kata Juanda dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Menurutnya, saat ini tak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Prabowo. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juncto UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

"Belum ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh presiden dengan tidak memberhentikan Pak Yandri Susanto dalam kaitannya dengan amar putusan MK tentang sengketa Pilkada Kabupaten Serang beberapa bulan yang lalu," jelasnya.

"Apalagi dalam amar putusan MK dan diktumnya tidak satupun menyatakan adanya kewajiban atau perintah kepada presiden untuk memberhentikan Pak Yandri Susanto dari Menteri Desa dan PDT sebagai konsekuensi dari tindakannya yang dianggap MK ikut melakukan perbuatan secara masif, terstruktur dan sistematis dalam rangka pemenangan istrinya di Pilkada Serang," sambungnya.

Founder TREAS Constituendum Institute itu menilai pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Serang yang digelar hari ini menjadi tantangan untuk Yandri. Dia mengatakan PSU Serang juga menjadi momen pembuktian jika kemenangan pasangan nomor urut 2 Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas bukan hasil dari cawe-cawe Yandri.

"Apapun hasil dari PSU 19 April 2025, saya berpendapat bahwa gugatan Lokataru yang mengaitkan amar putusan MK dengan perbuatan melawan hukum penguasa akibat presiden tidak memberhentikan pPak Yandri Susanto sebagai Mendes PDT sangat lemah dan sulit diterima secara hukum," ungkap dia.

Sebab, kata Juanda, untuk membuktikan perbuatan melawan hukum presiden akan sulit untuk mengukur tingkat kerugian bagi masyarakat. Dia mengatakan jika terdapat kerugian, maka harus terdapat kejelasan dan bukti konkrit.

Juanda menegaskan mengangkat atau memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Maka, menurutnya, hal itu tak bisa dijadikan sebagai objek gugatan perbuatan melawan hukum.

"Sebab jika hal tersebut diterima atau dikabulkan oleh PTUN, maka akan mereduksi dan mendagradasi wewenang atau hak prerogatif presiden yang diberikan oleh konstitusi," ujarnya.

Menurutnya, jika dalam menjalankan hak prerogatif, presiden dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, maka PTUN telah mengabaikan konstitusi. Dia pun meyakini gugatan tersebut tidak akan diterima.

"Prediksi saya gugatan Lokataru tersebut akan sulit diterima atau sulit dikabulkan secara hukum, karena dasar dan alasan hukumnya sangat lemah sehingga perbuatan presiden tidak memberhentikan Pak Yandri Susanto dari Mendes dan PDT bukan perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) tetapi perbuatan yang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang undangan serta asas asas umum pemerintahan yang baik," tuturnya.

Sebagai informasi, Prabowo digugat ke PTUN oleh lembaga organisasi sipil. Prabowo digugat lantaran tidak memberhentikan Yandri dari jabatannya sebagai Mendes PDT.

Dilihat di situs SIPP PTUN, gugatan itu teregister pada Rabu (16/4) dengan nomor perkara 130/G/TF/2025/PTUN.JKT. Pihak penggugat ialah Yayasan Citta Loka Taru, dan pihak tergugat ialah Presiden Republik Indonesia.

Simak juga Video: Kata Mendes Yandri Seusai Disebut MK 'Cawe-cawe' Menangkan Istri di Pilkada Serang

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Muhammad Fadli, menuturkan I Wayan Agus Suwartama belum pernah dijenguk oleh istrinya, Ni Luh Nopianti. Pria difabel yang terjerat kasus pelecehan seksual tersebut menikah secara adat pada Kamis (10/4/2025) lalu.

"Belum pernah dijenguk (oleh istrinya)," tutur Fadli, Kamis (17/4/2025). Agus pun masih beraktivitas seperti biasa di Lapas.

Menurut Fadli, Lapas IIA Kuripan tidak ada kaitannya dengan pernikahan Agus. Apalagi, pernikahan secara adat itu tidak digelar di Lapas yang berada di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), itu.

Sebelumnya, Perbekel Desa Ulakan, I Ketut Sumendra, menuturkan keluarga Nopianti sempat melarang putrinya menikah dengan Agus lantaran usia perempuan itu masih 18 tahun. Belakangan, keluarga warga Desa Ulakan, Karangasem, itu luluh dan mengizinkan putrinya menikah dengan Agus meski pria difabel tersebut terjerat kasus pelecehan seksual.

Acara adat pernikahan tersebut digelar di rumah Nopianti. Adapun, kehadiran Agus digantikan oleh sebilah keris.

Video: 'Jin Ifrit' hingga 'Perahu Nabi Nuh' Meriahkan Pawai Takbiran di Lombok

Video: 'Jin Ifrit' hingga 'Perahu Nabi Nuh' Meriahkan Pawai Takbiran di Lombok

Istri dari mahasiswa Indonesia Aditya Harsono yang ditangkap oleh agen Imigrasi Amerika Serikat pada akhir Maret lalu, membuka penggalangan dana bagi sang suami yang masih ditahan pihak berwenang.

Melalui laman gofundme, penggalangan dana yang diprakarsai oleh Peyton Harsono (istri Aditya) dan Madison Widner itu menargetkan donasi sebesar US$10.000 (setara Rp167 juta).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, hingga kini dana yang terkumpul adalah sebesar US$3.803 atau sekitar Rp63 juta, atau 38 persen dari target.

Dalam keterangan di laman penggalangan dana tersebut, Peyton menyebut sang suami ditahan sejak 27 Maret oleh ICE di Marshall, Minnesota, hanya beberapa hari setelah visa pelajarnya tiba-tiba dicabut tanpa pemberitahuan.

"Aditya bukan sekadar pemegang visa pelajar, dia adalah seorang suami, seorang ayah, dan bagian penting dari keluarga kami," tulis Peyton di gofundme.

"Saat ditahan, suami saya dipecat. Sebagai seorang ibu, saya berjuang keras untuk menafkahinya sambil menanggung beban emosional dan finansial yang sangat berat ini sendirian," imbuhnya.

Peyton menyebut dirinya kini terancam kehilangan apartemen, tidak memiliki asuransi kesehatan, serta tagihan dan kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk merawat bayi mereka yang baru berusia delapan bulan.

Menurut Peyton, pencabutan visa pelajar Aditya didasarkan pada vonis pelanggaran ringan tahun 2022 lalu, serta penangkapannya karena melanggar jam malam selama aksi protes George Floyd.

"Kami khawatir aktivisme politiknya berperan dalam upaya menyasarnya Kasus tersebut, yang melibatkan penangkapannya karena perkumpulan yang melanggar hukum, kemudian dibatalkan demi kepentingan keadilan," ungkapnya.

Peyton mengatakan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS kini menggugat jaminan imigrasi, sehingga sang suami masih dalam tahanan ICE.

"Kami mohon dukungan Anda. Jika Anda dapat memberikan kontribusi, itu akan sangat berarti bagi kami. Lebih dari apa pun, kami ingin Aditya pulang ke tempat yang seharusnya, bersama keluarganya," kata dia.

Saat ini, Aditya Harsono masih ditahan di Kandiyohi County Jail, Marshall, Minnesota.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, mengatakan KJRI Chicago sedang mendampingi kasus ini.

"KJRI Chicago telah berkomunikasi dengan AWH (Aditya Harsono) dan istri yang bersangkutan yang berwarganegara AS. Selama proses hukum, yang bersangkutan telah didampingi pengacara," kata Judha melalui pernyataannya pada Selasa (15/4).

Judha membenarkan bahwa Aditya tercatat pernah mendapat gugatan hukum karena melakukan tindak perusakan properti yang masuk dalam fourth degree offense saat melakukan aksi demonstrasi terkait kematian George Floyd yang memicu gerakan Black Lives Matter.

"Kemlu dan KJRI Chicago akan terus melakukan pendampingan hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak AWH dalam proses hukum di AS," ucap Judha.

Rumah Priguna Anugerah P alias PAP, yang berada di Jalan Imam Bonjol, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat sepi dan terlihat kosong.

Dari informasi kuasa hukumnya dari Fra & Co Law Frim, Ferdy Rizky Adilya dan Gumilang Gatot, Priguna yang merupakan Residen Anestesi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) sudah lama menetap di Bandung.

"Terkait dengan informasi yang beredar di media sosial tentang kediaman atau alamat klien kami di luar Jawa tidak benar," kata Ferdy dalam konferensi pers di Bandung, Kamis (10/5/2025).

"Sejak 2012 klien kami kediamannya sudah pindah dan sewa apartemen di Kota Bandung," ujar Ferdy.

Jangan Hakimi Keluarga dan Istri Pelaku

Ferdy juga meminta kepada masyarakat tidak menghakimi keluarga dan istri pelaku, begitu pun yang menyebarkan identitas pelaku.

"Kami minta tolong agar tidak menghakimi dan menyebarluaskan foto dan data pribadi dari istri atau keluarga klien kami, mereka tidak bersalah dan tidak turut serta, tolong tidak sebarluaskan," terangnya.

"Kami juga sampaikan teguran keras kepada pihak yang sebarkan dan mencampur adukan pemberitaan antara fakta dan opini, bahkan cenderung menghakimi klien kami yang dapat mengancam objektivitas hukum," tambahnya.

Ferdy tegaskan, kliennya siap hadapi kasus hukum yang menjeratnya dengan profesional.

"Kami juga sampaikan klien kami akan kooperatif hadapi permasalahan hukum, karena kami percaya ini bisa memperlancar proses hukum dan membantu kebenaran yang sesungguhnya," pungkasnya.

Terdakwa pemilik kosmetik berbahaya Mira Hayati bebas menikmati lebaran bersama keluarga di rumahnya setelah Pengadilan Negeri Kelas I Makassar mengabulkan permohonannya menjadi tahanan kota atau rumah, sedangkan dua terdakwa lainnya Mustadir Daeng Sila dan Agus Salim masih mendekam di Rutan Makassar.

"Itu penetapan dari hakim, bukan dari kami. Hakim yang mengeluarkan status pengalihan tahanan, kemudian dieksekusi sama jaksa. Karena ada itu, kami keluarkan," kata Kepala Rutan Makassar Jayadikusumah kepad wartawan di Makassar, Selasa (8/4).

Pengalihan status tahanan Mira Hayati dari tahanan rutan ke tahanan rumah, kata Jayadi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim PN Makassar Nomor: 204/Pid.Sus/2025/PN Mks dikeluarkan dari Rutan Kelas 1 Makassar per 27 Maret 2025, atau empat hari sebelum Lebaran Idul Fitri 1446 Hijiriah.

Mira Hayati keluar dari Rutan Makassar setelah kuasa hukumnya mengajukan pengalihan tahanan rumah atas permohonan suaminya Agus Nur Itsan sebagai penjamin dengan alasan kondisi kesehatannya serta masih sementara menyusui bayinya usai melahirkan melalui operasi sesar beberapa pekan lalu.

Kabar keberadaan Mira Hayati terungkap melalui cuitan istri terdakwa Mustadir Daeng Sila, Fenny Frans di akun media sosial menyebut Direktur Agus Mira Mandiri Utama (Mira Hayati) sedang berada di rumahnya berlebaran bersama keluarga.

Fenny Frans menanggapi komentar nitizen atas tayangan video yang beredar di akun Facebook, @Halija Baji, karena Mira Hayati sudah keluar dari Rutan Makassar, sedangkan suaminya tidak bisa keluar apalagi mendapatkan fasilitas yang sama.

"Iya sudah keluar sayang, dari sebelum lebaran, tahanan kota. Dari awal kita tahuji, kita itu orangnya tidak suka irih-irih," cuitnya menanggapi komentar netizen.

Dikonfirmasi terpisah, Humas PN Makassar Sibali kepada wartawan menyatakan belum mengetahui persis status peralihan tahanan Mira Hayati dari rutan ke rumahnya. Ia beralasan, saat ini sedang cuti jadi tidak mengetahui perkembangan terbaru.

"Saya tidak tahu, karena saya cuti. Saya juga tidak tahu prosesnya. Karena, ketua majelisnya itu Pak Pandji Santoso, Wakil Ketua Pengadilan. Sampai hari ini saya tidak ada komunikasi terkait permohonan pengalihan penahanan itu," ujarnya merespons.Sementara itu, penasihat hukum Mira Hayati, Ida Hamidah yang dikonfirmasi wartawan enggan membenarkan kabar tersebut kepada media. Walaupun diketahui terdakwa sudah berada di rumahnya dengan status tahanan rumah.

Ia pun menimpali cuitan Fenny Frans istri terdakwa Mustadir Daeng Sila di media sosial awal mula informasi itu beredar ke publik. Ida justru meminta kebenaran kabar itu langsung ditanyakan ke bersangkutan Fenny Frans.

"Harusnya di tanyakan ke Fenny Frans, dapat infonya dari mana. Bukan saya yang sebarkan informasi itu. Saya tadi menjawab, mohon doakan saja yang terbaik untuk klien saya," ucapnya.

Meski demikian, Ida tidak menampik bahwa telah mengajukan pengalihan penahanan terhadap kliennya dengan beralasan baru melahirkan melalui operasi sesar dan masih menyusui bayinya serta membutuhkan perhatian ibunya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Soetarmi membenarkan terdakwa Mira Hayati mendapatkan persetujuan pengalihan penahanan dari Rutan Makassar ke rumahnya.

"Sebelum lebaran, Majelis Hakim mengeluarkan penetapan pengeluaran dari Rutan," kata Soetarmi singkat melalui pesan.

Terdakwa perkara kosmetik atau skincare berbahaya, Mira Hayati ternyata tidak lagi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Makassar, Sulawesi Selatan.

Pasalnya, status terdakwa tersebut kini beralih menjadi tahanan rumah setelah pihak Pengadilan Negeri (PN) Makassar mengabulkan permohonannya.

"Kan, itu penetapan dari hakim, bukan dari kami," kata Kepala Rutan Makassar, Jayadikusuma kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/4).

Pengalihan status tahanan tersebut, kata Jayadi, berdasarkan penetapan majelis hakim PN Makassar Nomor 204/Pid. Sus/2025/PN Makassar. Terdakwa Mira Hayati dikeluarkan dari Rutan Makassar 27 April atau empat hari menjelang hari raya Idulfitri.

"Jadi hakim yang mengeluarkan penetapan pengalihan status tahanan. Kemudian dieksekusi sama jaksa. Karena ada itu, ya kami keluarkan (Mira Hayati dari Rutan Makassar)," ungkapnya.

Majelis hakim PN Makassar mengabulkan permohonan terdakwa skincare berbahaya, Mira Hayati untuk menjalani penahanan luar setelah mendapatkan jaminan dari suami terdakwa atas nama Agus Nur Itsan. Alasannya Mira Hayati baru saja melahirkan dan menyusui anaknya.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa, Ida Hamidah enggan membeberkan kabar peralihan status Mira Hayati menjadi tahanan rumah, setelah cuitan istri terdakwa Mustadir Daeng Sila, Fenny Frans soal keberadaan kliennya yang kini tidak ditahan di Rutan Makassar.

"Harusnya di tanya ke Fenny Frans, dapat infonya dari mana. Bukan saya yang sebarkan informasi itu. Saya tadi menjawab, mohon doakan saja yang terbaik untuk klien saya," kata Ida saat dikonfirmasi wartawan.

Dalam kasus skincare berbahaya tersebut, terdapat tiga orang sebagai terdakwa yakni Mustari Daeng Sila, Mira Hayati, dan Agus Salim.

Selain Mira Hayati, saat ini Mustari Daeng Sila dan Agus Salim masih ditahan di Rutan Makassar selam proses hukum masih berjalan di pengadilan.

Ratusan keluarga warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), antusias melakukan kunjungan saat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Layanan kunjungan khusus Lebaran dibuka untuk keluarga narapidana selama tiga hari ke depan.

"Lapas Selong akan melayani kunjungan selama tiga hari ke depan ketika Idul Fitri, dimulai dari hari ini," kata Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik serta Kegiatan Kerja Lapas Selong, Gamal Masfur, saat ditemui detikBali di ruang kerjanya, Senin (31/3/2025).

Program layanan kunjungan Idul Fitri ini sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Kunjungan ketika Idul Fitri untuk warga binaan lapas merupakan perintah dari Dirjen Pemasyarakatan, itu serentak di seluruh Indonesia," jelas Gamal.

Salat Idul Fitri dan Kebersamaan dengan Keluarga

Selain kunjungan keluarga, Lapas Selong juga memfasilitasi warga binaan untuk melaksanakan salat Id berjemaah.

"Tadi juga kami laksanakan salat sunah Idul Fitri secara berjemaah dengan warga binaan lapas. Kunjungan keluarga juga bertujuan memberikan kesempatan kepada warga binaan supaya bisa merasakan suasana Lebaran," ujarnya.

Salah satu napi, SA (37), mengaku bahagia saat dikunjungi oleh keluarganya pada momen Idul Fitri. Dia terharu bisa berkumpul dengan keluarga di hari yang fitri.

"Ada istri dan anak yang mengunjungi. Sangat senang rasanya bisa berkumpul bersama keluarga, apalagi ketika Lebaran ini," ujarnya semringah.

Warga binaan lainnya, HM (29), juga merasakan kebahagiaan saat dikunjungi keluarganya. Selain bisa bertemu, ia juga menikmati makanan khas Lebaran yang dibawakan oleh keluarganya.

"Sangat senang. Ini dibawakan makanan ringan, ketupat, dan opor ayam. Sudah lama tidak makan ketupat soalnya," ucap HM.

Pantauan detikBali, ratusan masyarakat memadati area parkir Lapas Selong. Di dalam aula kunjungan, keluarga warga binaan memenuhi ruangan yang telah disediakan. Untuk kenyamanan para pengunjung, pihak lapas menyiapkan fasilitas berupa tenda dan karpet untuk tempat duduk.

Video: Hormati Nyepi, Korlantas Bakal Tutup Akses ke Bali 28 Maret Jam 5 Sore

Video: Hormati Nyepi, Korlantas Bakal Tutup Akses ke Bali 28 Maret Jam 5 Sore

Istilah bilik asmara tengah mencuat akhir-akhir ini. Istilah ini ramai dibicarakan setelah puluhan narapidana kabur dari Lapas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh.

Para napi ini disebut-sebut kabur selain karena kondisi lapas yang melebihi kapasitas, mereka juga menuntut disediakannya bilik asmara. Apa sebenarnya bilik asmara, dan seberapa penting fasilitas ini disediakan bagi warga binaan?

Ahli andrologi dan seksolog Wimpie Pangkahila sepakat bila lapas menyediakan bilik asmara. Ruangan ini kata dia bisa digunakan terutama ketika pasangan sah dari napi berkunjung.

"Saya pribadi setuju. Istri menengok, ada kesempatan untuk berdua, di kamar tanpa diganggu. Tapi kalau orang lain [selain pasangan sah] jangan," ujar Wimpie saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Rabu (12/3).

Akan tetapi, sesungguhnya penyaluran hasrat seksual tidak harus bersama pasangan lewat hubungan seksual. Masturbasi jadi salah satu cara menyalurkan hasrat seks tanpa pasangan.

Hanya saja, masturbasi memang tidak sama memuaskannya dengan hubungan seks dengan pasangan.

"Hubungan seks itu salah satu kebutuhan psikoseksual ya. Kita menyebutnya psikoseksual karena ada unsur fisik tapi juga melibatkan perasaan. Jadi memang orang yang melakukan masturbasi tentu tidak merasakan kepuasan seperti yang dilakukan dengan pasangan yang diminati," jelas Wimpie.

Lantas, apa bisa orang dewasa sehat bisa hidup tanpa hubungan seks?

Menurut Wimpie, itu bisa saja apalagi ada masturbasi atau solo sex. Namun ketika penyaluran hasrat seksual ini sama sekali absen dalam hidup, dampak yang paling bisa dirasakan adalah stres.

"Yang paling banyak (dampaknya seperti) merasakan ketidakpuasan, stres, karena ketika orang berhubungan seks atau masturbasi puncaknya adalah orgasme. Orang kan merasakan tenang, rileks, (tapi) itu nggak ada, sebaliknya (merasa) stres, bingung, gelisah," kata dia.

Sholat tarawih adalah sholat sunnah khusus yang dilaksanakan umat Islam pada malam-malam hari di bulan Ramadhan. 

Sholat tarawih dianjurkan dilaksanakan berjamaah, tetapi boleh juga dilakukan sendiri atau munfarid. Namun, apa hukum sholat tarawih sendiri bagi wanita? 

Berikut penjelasan mengenai hukum sholat tarawih dan sholat tarawih sendiri bagi wanita, yang dihimpun dari berbagai sumber.

Apa hukum sholat tarawih sendiri bagi wanita? Dikutip dari buku Tuntunan Shalat Sunnah Tarawih, hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan, baik bagi pria dan wanita.

Orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadhan, akan diampuni dosa-dosanya, sebagaimana hadis berikut:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Artinya: "Barang siapa ibadah (tarawih) di bulan Ramadhan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau." (HR al-Bukhari, Muslim, dan lainnya).

Dilansir dari laman NU Online, sholat tarawih dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah. Namun, bagi yang uzur, dapat menunaikan tarawih secara munfarid.

Rasulullah Saw melaksanakan tarawih tidak selalu di masjid, melainkan juga di rumah, seperti dijelaskan dalam hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنْ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Dari 'Aisyah Ummil Mu'minin radliyallahu 'anha, sesungguhnya Rasulullah pada suatu malam sholat di masjid, lalu banyak orang sholat mengikuti beliau. Pada hari ketiga atau keempat, jamaah sudah berkumpul (menunggu Nabi) tapi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam justru tidak keluar menemui mereka. Pagi harinya beliau bersabda, 'Sunguh aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam. Tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali bila sholat ini diwajibkan pada kalian." Sayyidah 'Aisyah berkata, 'Hal itu terjadi pada bulan Ramadhan'." (HR Bukhari dan Muslim)

Menurut Imam al-Ghazali, walaupun sholat tarawih dapat dikerjakan sendirian, tetapi sholat tarawih yang dilakukan dengan berjamaah akan lebih afdal.

Ditambahkan dari laman Muslim, menurut penjelasan Syaikh Musthofa Al 'Adawiy, jika menimbulkan godaan ketika keluar rumah, maka sholat tarawih di rumah lebih utama bagi wanita daripada di masjid.

Hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Humaid, istri Abu Humaid As Saa'idiy. Ummu Humaid pernah mendatangi Rasulullah Saw dan berkata bahwa dia sangat senang sekali bila dapat sholat bersama beliau, lalu Rasulullah bersabda:

قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاَةَ ... وَصَلاَتُكِ فِى دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِى مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلاَتُكِ فِى مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِى مَسْجِدِى

Artinya: "Aku telah mengetahui bahwa engkau senang sekali jika dapat sholat bersamaku. Sholatmu di rumahmu lebih baik dari sholatmu di masjid kaummu. Dan sholatmu di masjid kaummu lebih baik daripada sholatmu di masjidku." [2]

Namun apabila pergi ke masjid tidak menimbulkan fitnah (godaan) dan di masjid bisa mendapat faedah lain selain sholat seperti dapat mendengar nasihat-nasihat dari orang yang berilmu, maka sholat tarawih di masjid diperbolehkan dengan memperhatikan syarat-syarat.

Syarat pertama adalah mengenakan hijab sempurna yang menutupi seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Kedua meminta izin kepada suami atau mahram terlebih dahulu.

Ketiga tidak menggunakan wewangian dan perhiasan yang menimbulkan godaan. Kemudian yang keempat, jangan sampai terjadi ikhtilath (campur baur yang terlarang antara pria dan wanita) ketika masuk dan keluar dari masjid.

Demikian penjelasan untuk menjawab apa hukum sholat tarawih sendiri bagi wanita. 

Puluhan narapidana Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, yang kabur beberapa waktu lalu, disebut-sebut menuntut adanya bilik asmara sebagai salah satu fasilitas di dalam penjara.

Apa itu bilik asmara? Apakah bilik asmara memang ada di penjara? Jika ada, apakah legal atau justru melanggar aturan?

Bilik asmara adalah ruangan khusus di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) yang digunakan oleh narapidana untuk bertemu secara intim dengan pasangan sah mereka.

Fasilitas ini sudah diterapkan di beberapa negara sebagai bagian dari hak asasi narapidana untuk tetap memiliki hubungan keluarga yang sehat, termasuk pemenuhan kebutuhan biologis.

Di Indonesia, keberadaan bilik asmara di lapas masih menjadi perdebatan. Hingga saat ini, aturan resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia(disingkatKemenko Kumham Imipas) tidak mengatur secara spesifik tentang penyediaan bilik asmara bagi narapidana.

Direktur Jenderal Permasyarakatan Sri Puguh Utami menyebut setidaknya sudah ada tiga lapas yang memiliki fasilitas ruang saluran hasrat untuk narapidana yang telah menikah. Pengunjung harus dipastikan istri terpidana.

"Itu kami praktikkan sudah mulai tahun lalu. Ada di Lapas Ciangir, Lapas terbuka Kendal, dan Lapas Nusakambangan," ujar Utami di Jakarta sebagaimana dilansir Antara, Kamis 27 Februari 2020.

Utami mengatakan fasilitas tersebut dapat digunakan oleh narapidana yang berada di Lapas dengan kategori 'minimum security'. Para narapidana diperkenankan untuk menyalurkan hasrat biologisnya di ruangan tersebut pada saat kunjungan keluarga berlangsung.

Secara hukum, Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 memang mengakui hak narapidana untuk berkomunikasi dengan keluarga. Namun, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengizinkan atau melarang hubungan suami-istri di dalam lapas.

Menurut Pasal 3 huruf g UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diamanatkan bahwa "Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan".

Beleid tersebut, sejatinya memberikan penegasan bahwa pemberian hukuman kepada narapidana hanya berorientasi untuk menghilangkan kemerdekaannya semata, sedangkan negara tetap bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak mendasar yang dimiliki oleh narapidana sebagai manusia, termasuk hak seksual.

Lebih lanjut, Pasal 9 huruf i UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa "Narapidana berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental".

Ketentuan a quo pada intinya mengamatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlakuan yang manusiawi untuk menjaga fisik dan mental narapidana.

Beberapa pihak menilai bahwa penyediaan bilik asmara dapat menjadi solusi bagi narapidana yang sudah menikah agar tetap bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa fasilitas semacam ini bisa disalahgunakan dan sulit diawasi.

Di beberapa negara seperti Brasil, Meksiko, dan Spanyol, Turki, dan Singapura bilik asmara sudah menjadi bagian dari hak narapidana atau dikenal dengan conjugal visit.

Mereka diberikan waktu tertentu untuk bertemu pasangan dengan syarat telah memenuhi aturan tertentu, seperti berkelakuan baik dan tidak terlibat dalam pelanggaran disiplin. Di Singapur, penggunaan bilik asmara hanya diperbolehkan pada saat jam kantor. Tidak untuk hari libur atau akhir pekan.