Jakarta -

Polisi menangguhkan penahanan mahasiswi ITB berinisial SSS yang mengunggah meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Polisi memastikan proses hukum dijalankan sesuai prosedur.

"Melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, 5 orang untuk diminta keterangan sebagai pendapat ahli serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti, baik dari para saksi dan tersangka dan telah dilakukan pemeriksaan digital forensic, sehingga penyidik sudah menganggap cukup dan lengkap proses ini untuk dilakukan proses penyidikan," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers, Minggu (11/5/2025).

Trunoyudo menyebut saat ini SSS dalam kondisi sehat. Tim kuasa hukum, jelasnya, turut mendampingi seluruh proses hukum sebagai bentuk transparansi.

"Kami yakini proses ini dilandasi dengan proses secara prosedural, proporsional dan profesional dan tentu juga dari tim kuasa hukum selalu mendampingi dalam hal ini juga untuk memberikan akutabilitas, objektifitas dan transparansi," lanjutnya.

Terkait penangguhan penahanan ini ITB telah bersuara. ITB akan melanjutkan proses pembinaan akademik dan karakter terhadap yang bersangkutan.

"ITB berkomitmen untuk mendidik, mendampingi dan membina mahasiswi tersebut untuk dapat menjadi pribadi dewasa yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi adab dan etika dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi, dengan dilandasi nilai-nilai kebangsaan," kata Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Institut Teknologi Bandung Nurlaela Arief dalam keterangannya.

Simak juga video "Istana Usul Mahasiswi Pembuat Meme Jokowi-Prabowo Dibina" di sini:

(isa/dhn)

Jakarta -

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan Indonesia akan mendorong reformasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga multilateral lain. Dia mengatakan lembaga seperti PBB tidak mewakili kepentingan semua negara.

"Buat Indonesia mendorong reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya akan menjadi prioritas 5 tahun ke depan," kata Arrmanatha dalam diskusi yang digelar The Yudhoyono Institute (TYI) di Grand Sahid, Jakarta, Mingggu (13/4/2025).

Arrmanatha mengatakan Indonesia meyakini lembaga multilateral harus inklusif dan adil. Namun, kata dia, tata kelola institusi global tidak menggambarkan keseimbangan.

"Kenyataannya, tata kelola global saat ini tidak mencerminkan keseimbangan, kekuatan maupun realitas dunia," ucapnya.

Dia mengatakan upaya diplomasi Indonesia akan melemah jika tidak ada perubahan global. Harusnya, organisasi multilateral membawa dunia lebih seimbang.

"Upaya diplomasi Indonesia yang akan melemah apabila tidak diiringi dengan perubahan tata kelola global. Dalam dunia yang semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu membawa dunia kepada keseimbangan," sebutnya.

Dia menegaskan Indonesia selalu memilih jalan kerja sama. Dia mengatakan pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk masa depan bangsa.

"Di saat dunia yang sedang di tengah perubahan besar dan perubahan ini akan kita, perlu kita membuat pilihan terbaik untuk pembentukan masa depan bangsa. Indonesia memilih jalan kerja sama dan bukan konfrontasi," ucapnya.

(ial/haf)

Jakarta -

Badan hak asasi manusia (HAM) Eropa memutuskan bahwa telah terjadi bias gender dalam algoritma iklan lowongan kerja di Facebook. Akibat temuan ini, para aktivis meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan teknologi itu atas desain platform mereka.

Dikutip dari CNN, The Netherlands Institute for Human Rights pada 18 Februari lalu memutuskan bahwa algoritma yang digunakan Facebook memperkuat stereotip gender. Hal tersebut dapat ditemui pada iklan lowongan pekerjaan khusus untuk perempuan

Mestinya, META dapat melakukan pemantauan sesuai algoritma untuk mencegah bias gender tersebut. Keputusan Institut HAM Belanda juga menyusul laporan CNN As Equals yang mengungkap imbas bias gender pada pengguna Facebook di Eropa yang kehilangan kesempatan kerja.

Di tahun 2023, lembaga nirlaba internasional Global Witness menyelidiki iklan lowongan pekerjaan di Facebook dan menemukan bahwa di Belanda dan lima negara lainnya, sering kali menargetkan pengguna berdasarkan stereotip gender.

Misalnya, iklan untuk posisi mekanik sebagian besar ditayangkan kepada pria, sedangkan iklan untuk posisi guru prasekolah kepada perempuan. Global Witness mengatakan eksperimennya di Belanda, Prancis, India, Irlandia, Inggris Raya, dan Afrika Selatan menunjukkan bahwa algoritma tersebut melanggengkan bias serupa di seluruh dunia.

Investigasi lembaga nirlaba tersebut menghasilkan empat pengaduan dari kelompok HAM Belanda Bureau Clara Wichmann dan organisasi Prancis Fondation des Femmes.

Lembaga HAM Belanda dalam putusannya di Februari memutuskan bahwa Meta Platforms Ireland Ltd., sebagai pengelola iklan Facebook di Eropa, gagal membuktikan algoritma iklannya tidak terlibat dalam diskriminasi gender.

Lembaga tersebut mengatakan Facebook harus merevisi algoritma periklanannya untuk mencegah diskriminasi lebih lanjut. Di Uni Eropa sendiri, terdapat beberapa arahan yang melarang diskriminasi gender, termasuk dalam periklanan daring.

Putusan Institut HAM tersebut menambahkan bahwa Meta Ireland telah mengakui bahwa titik data gender dapat menjadi bagian dari algoritma. Meta Ireland tidak membantah bahwa titik data ini dapat mendorong stereotip melalui algoritma.

Juru bicara Meta, Ashley Settle sebelumnya mengatakan, Meta telah menerapkan pembatasan pada iklan lowongan pekerjaan, perumahan, dan kredit. Pembatasan audiens ini berlaku di Amerika Serikat, Kanada, dan lebih dari 40 negara dan wilayah Eropa, termasuk Prancis dan Belanda.

"Kami tidak mengizinkan pengiklan untuk menargetkan iklan ini berdasarkan jenis kelamin," kata Settle dalam pernyataan tahun 2023, sebagaimana dikutip dari CNN.

"Kami terus bekerja dengan para pemangku kepentingan dan pakar di seluruh dunia akademis, kelompok hak asasi manusia, dan disiplin ilmu lainnya tentang cara terbaik untuk mempelajari dan menangani keadilan algoritmik," tambahnya.

Sementara dalam unggahan di blog Meta pada tahun 2020 tentang sistem pengiriman iklannya, Facebook mengatakan iklan ditampilkan kepada pengguna berdasarkan berbagai faktor, termasuk perilaku di dalam dan di luar platform.

Biro Clara Wichmann, Berty Bannor mengatakan, keputusan lembaga HAM Belanda tersebut penting.

"Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi pengguna Facebook Belanda, yang memiliki mekanisme yang mudah diakses untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan teknologi multinasional seperti Meta dan memastikan hak-hak yang mereka nikmati secara offline ditegakkan di ruang digital," kata Bannor.

"Saya melihat ini sebagai langkah awal dalam menunjukkan bahwa undang-undang antidiskriminasi berlaku sama untuk perusahaan teknologi besar seperti halnya di dunia nyata," tambahnya.

Sementara itu, Juru Kampanye Senior Ancaman Digital di Global Witness, Rosie Sharpe mengatakan, putusan tersebut menandai langkah penting meminta pertanggungjawaban kepada Big Tech atas dampak diskriminatif yang dapat ditimbulkan algoritma mereka terhadap masyarakat.

"Kami berharap putusan ini dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk tindakan lebih lanjut, di Eropa dan sekitarnya," jelasnya.

Meskipun keputusan Institut HAM Belanda tidak mengikat secara hukum, para ahli mengatakan bahwa kasus ini dapat ditingkatkan lebih lanjut, pengadilan akan diminta untuk mempertimbangkan temuan Institut tersebut.

Pengacara Digital Belanda Anton Ekker mengatakan, putusan Institut tersebut dapat menyebabkan denda oleh regulator perlindungan data Belanda atau perintah untuk memodifikasi algoritma tertentu, khususnya yang memperkuat ketidaksetaraan dan secara tidak proporsional merugikan kelompok terpinggirkan berdasarkan jenis kelamin, ras, etnis, atau agama.

Jika Meta tidak mengambil tindakan terhadap algoritma iklan lowongan kerja, para penggugat mungkin memilih untuk menempuh tindakan hukum lebih lanjut guna menghentikan Facebook menggunakan algoritmanya yang diskriminatif.

"Keputusan Belanda itu muncul ketika perlindungan hak-hak digital telah sangat dirusak, khususnya bagi perempuan dan kelompok-kelompok terpinggirkan," kata Bannor.

(kil/kil)

Jakarta -

Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun menunjukkan masalah mendalam dalam pengelolaan sektor migas di Indonesia, termasuk di perusahaan BUMN seperti Pertamina.

Kasus ini tidak hanya berdampak pada BUMN, tetapi juga pada sektor migas yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian negara. Tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat kesejahteraan rakyat.

Komitmen Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Praktik korupsi yang terjadi dalam sektor migas mencerminkan lemahnya pengawasan dan transparansi yang sudah lama menjadi tantangan besar. Sektor migas adalah sumber utama pendapatan negara dan energi vital bagi perekonomian nasional. Karena itu, penegakan hukum yang tegas dalam menangani kasus-kasus seperti ini sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan alam Indonesia.

Langkah cepat Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus ini dan menetapkan tersangka, menunjukkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan hukum tanpa kompromi. Langkah tegas terhadap dugaan korupsi ini menjadi pesan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi praktik merugikan negara, meskipun melibatkan pemain besar atau perusahaan BUMN yang memiliki pengaruh kuat. Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa hukum harus berlaku adil bagi siapa saja, tanpa pandang bulu.

Dengan penegakan hukum yang serius di sektor migas, pemerintah tidak hanya menyoroti masalah yang ada di BUMN, tetapi juga memperhatikan sektor-sektor strategis yang mempengaruhi kestabilan ekonomi dan energi negara. Pemerintah bertekad untuk memastikan agar potensi kerugian negara, terutama dalam sektor migas, diminimalisir dan ditindaklanjuti secara tegas. Penegakan hukum di sektor migas diharapkan tidak hanya memperbaiki aspek hukum, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor ini.

Danantara: Meningkatkan Efisiensi dan Pengawasan

Reformasi BUMN dan sektor migas sangat penting untuk menciptakan kestabilan energi dan mengoptimalkan pendapatan negara. Pemerintahan Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya tata kelola yang baik di BUMN sebagai bagian dari strategi besar membangun ekonomi nasional yang kuat. Reformasi ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme, tetapi juga memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan aset negara, terutama sektor migas yang rawan penyimpangan.

BUMN seperti Pertamina memiliki peran strategis dalam pengelolaan cadangan energi terbesar negara. Namun, tantangan dalam mengelola sektor ini sangat besar, mulai dari pengelolaan anggaran yang tidak transparan hingga praktik korupsi yang merugikan negara. Oleh karena itu, reformasi sektor migas sangat penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam Indonesia memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Pembentukan Danantara sebagai superholding BUMN bertujuan untuk memperkuat dan memastikan pengelolaan sumber daya nasional yang lebih efisien dan bebas dari penyimpangan. Danantara mengonsolidasikan sejumlah perusahaan BUMN, termasuk yang bergerak di sektor migas, untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengawasan. Dengan adanya sejumlah holding perusahaan di bawah Danantara, diharapkan koordinasi dan pengelolaan BUMN terutama yang strategis dan vital, dapat dilakukan secara lebih efektif dan bertanggung jawab.

Melalui Danantara, pemerintah dapat memperbaiki pengawasan di sektor migas, yang sangat rentan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, terutama dalam alokasi sumber daya alam dan pengelolaan pendapatan negara. Dengan menggabungkan kekuatan berbagai BUMN, Danantara bisa memastikan pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, Danantara juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar migas global, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pemain asing.

Pemerintah telah menegaskan bahwa reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sektor migas yang lebih profesional dan efisien, bebas dari korupsi, dan berorientasi pada kepentingan nasional serta kesejahteraan rakyat. Danantara memiliki peran penting dalam mengonsolidasikan BUMN termasuk di sektor migas untuk menghadapi tantangan global, sambil memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Pesan Keras bagi Pemain di Area Abu-Abu

Kasus dugaan korupsi minyak mentah ini menjadi sinyal tegas bagi siapa pun yang masih mencoba bermain di area abu-abu. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu, dan melalui reformasi berbagai sektor BUMN, tidak ada tempat bagi mereka yang terlibat dalam praktik korupsi.

Pesannya sangat jelas: tidak ada tempat bagi korupsi di era pemerintahan Prabowo. Langkah tegas dalam memberantas korupsi ini harus terus dilakukan. Pemerintah harus terus memperkuat pengawasan dan menindak tegas siapa pun yang terbukti menyalahgunakan wewenang. Keberhasilan reformasi ini tidak hanya akan memperbaiki kinerja BUMN, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dengan komitmen ini, diharapkan BUMN benar-benar menjadi lokomotif ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing tinggi. Pengelolaan BUMN harus semakin transparan dan akuntabel, dan dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih kuat bagi bangsa dan negara. Jika upaya ini berjalan dengan konsisten, Indonesia akan memiliki perusahaan-perusahaan negara yang tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo dalam pemberantasan korupsi akan semakin meningkat jika langkah-langkah ini terus berlanjut dengan tegas dan transparan. Pemerintah harus memastikan hukum ditegakkan secara adil dan menyeluruh, sehingga tidak ada lagi oknum yang merasa kebal hukum, termasuk di lingkungan BUMN, yang strategis dan vital sekalipun.

Khairul Fahmi.Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS).

(rdp/rdp)

Jakarta (ANTARA) - Institut Leimena dan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) bersinergi untuk mendorong pengarusutamaan pendidikan HAM guna membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi.

Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pendidikan HAM penting ada dalam kurikulum sekolah. Dia menegaskan pembangunan moral dan etika harus selaras dengan nilai-nilai HAM yang universal.

“Menjadi guru, minimal harus mengetahui apa itu HAM, bagaimana penerapannya. Di situ bagiannya (Institut Leimena) dan kami (Kemenham) akan memberikan pendidikan tersebut dengan certificate by attendance (sertifikat partisipasi),” kata Pigai, sebagaimana keterangan tertulisnya.

Adapun, Pigai menerima audiensi Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho, di Kantor Kemenham, Jakarta, Selasa. Dalam audiensi tersebut, keduanya membahas urgensi pengarusutamaan HAM, salah satunya melalui program Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB).

Matius mengatakan dimensi HAM menjadi poin penting dalam program LKLB yang diinisiasi Institut Leimena sejak tahun 2021. Program tersebut mengutamakan kerja sama antarkelompok yang berbeda agama dan latar belakang dalam rangka peneguhan HAM.

Menurut Matius, LKLB telah diikuti oleh sekitar 9.200 guru lintas agama dari 37 provinsi di Indonesia. Ia meyakini program LKLB berpotensi mendukung program prioritas Kemenham dalam pengarusutamaan pendidikan HAM, khususnya di kalangan pendidik.

Di sisi lain, Matius mengaku optimistis melihat masa depan HAM di Indonesia dengan adanya Kemenham di bawah kepemimpinan Natalius Pigai.

“Dengan adanya pembentukan Kemenham ini kami juga banyak melihat bagaimana titik temu antara program literasi keagamaan lintas budaya yang tengah dilakukan oleh Institut Leimena dan harapan yang ingin dicapai oleh Kemenham,” kata Matius.

Institut Leimena, tambah dia, akan menindaklanjuti sejumlah arahan dari Menteri HAM untuk penjajakan kerja sama ke depan dalam rangka mewujudkan prinsip penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan penguatan (P5) HAM.

Sebelumnya, Institut Leimena telah bekerja sama dengan Kemenham dalam pelaksanaan webinar internasional dalam rangka Hari HAM Sedunia Ke-76 pada 6 Desember 2024, dengan tema Memperkuat Harmoni dalam Keberagaman melalui Pendidikan HAM dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya.

“Ke depannya, kami berharap penjajakan kerja sama selanjutnya terutama masalah certificate by attendance untuk sekitar 9.000 guru yang telah dibina, mengikuti program LKLB,” ujar Matius.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Kejaksaan Agung ( Kejagung ) menyatakan akan memberikan perlindungan hukum kepada Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero, ahli yang menghitung kerugian negara akibat kerusakan lingkungan dalam kasus korupsi tata niaga timah yang menyeret Harvey Moeis Cs. Bambang Hero sebelumnya dilaporkan ke Polda Bangka Belitung.

"Tentu memberikan perlindungan, karena yang meminta itu negara, yang meminta untuk melakukan kajian, perhitungan itu negara, melalui kita," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar di sela-sela acara Rakernas Kejagung, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Harli menjelaskan, pemberian perlindungan hukum itu juga telah diatur dalam KUHAP. Dia menjelaskan, Kejagung memiliki kewajiban untuk melindungi para saksi dan korban yang bersaksi di hadapan hukum.



"Disebutkan bahwa ahli dalam memberikan keterangannya itu adalah bersifat mandiri dan harus dilindungi. Oleh sebab itu kami sebagai institusi negara yang meminta bantuan ahli untuk melakukan perhitungan, tentu akan melakukan langkah-langkah," ujarnya.

Di sisi lain, ia menyebut nilai kerugian negara dari hasil perhitungan Bambang juga dipakai oleh PN Jakarta Pusat dalam putusannya terhadap para terdakwa. Artinya, kata dia, Majelis Hakim mengamini adanya kerugian kerusakan lingkungan sebesar Rp271 triliun dalam kasus tersebut.

"Artinya kerugian kerusakan lingkungan yang dilakukan kajian dan perhitungan oleh ahli yang kita minta itu, berarti sudah diadopsi oleh pengadilan," tuturnya.

"Lalu kenapa kita ragu terhadap pandangannya sementara pengadilan sudah menyatakan itu adalah kerugian uang negara. Artinya sudah perhitungan yang dilakukan oleh ahli itu sudah capable," kata dia melanjutkan.

Diberitakan sebelumnya, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo dilaporkan ke Polda Bangka Belitung. Sebelumnya, Bambang memberikan keterangan terkait kerugian negara Rp271 triliun di kasus korupsi timah yang menyeret nama Harvey Moeis cs.

Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 6,5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar kepada Harvey Moeis. Vonis itu, lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta hukuman 12 tahun.

Selain itu, Harvey Moeis diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar. Jika tidak dibayar, hukuman penjara akan ditambah dua tahun.

"Sesuai dengan penerapan Pasal 242 Ayat 1 barang siapa yang dalam keadaannya dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan yang demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah baik secara lisan maupun tertulis secara pribadi ataupun ditunjuk oleh kuasanya dituntut maksimal penjara 7 tahun," kata Ketua Ketua Umum DPP Putra Putri Tempatan (Perpat) Bangka Belitung Andi Kusuma Rabu (8/1/2025).

JAKARTA - Peneliti Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR ) Girlie L.A. Ginting merespons Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang berjanji membuka data 44.000 narapidana yang hendak diberikan amnesti. Kementerian Hukum sedang menanti finalisasi data dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selaku pihak yang bertugas melakukan asesmen terhadap narapidana.

Girlie mengatakan, menurut Menteri Hukum hal ini bertujuan agar terdapat kontrol publik untuk melihat siapa saja yang akan menerima amnesti. Setelah data didistribusikan oleh Kementerian Imigrasi, maka Kementerian Hukum akan meneliti untuk kemudian diserahkan kepada presiden.

Dia menuturkan, pemberian amnesti nantinya akan ditujukan terhadap para terpidana makar tidak bersenjata di Papua, penghinaan terhadap kepala negara melalui UU ITE, warga binaan pengidap sakit berkepanjangan seperti gangguan kejiwaan maupun HIV-AIDS, dan pengguna narkotika yang seharusnya menjalani rehabilitasi.



?Dalam rilis sebelumnya terkait amnesti 44.000 narapidana, pada dasarnya ICJR sepakat terhadap kebijakan yang dilakukan atas dasar kemanusiaan dan hak asasi manusia. Namun terhadap proses pemberian amnesti 44.000 narapidana, ICJR memiliki sejumlah catatan soal transparansi dan akuntabilitas proses ini,? kata Girlie dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/1/2025).

Pertama, kata dia, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada soal kepentingan untuk mempublikasi data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang akan diberikan amnesti, tetapi juga perlu memperhatikan lebih besar pada legitimasi pemberian amnesti ini. Menurut dia, perlu ada kebijakan dasar amnesti agar terdapat pertimbangan yang adil bagi potensial 44.000 terpidana yang akan diberikan amnesti.

?Kami memahami bahwa pemerintah akan beragumen bahwa amnesti bagian dari hak presiden, namun kami mengingatkan bahwa dasar amnesti diberikan karena kelebihan penghuni lapas yang terjadi bertahun,? tuturnya.

Terhadap hal ini, lanjut dia, pemerintah harus berfokus pada WBP yang sedari awal tidak layak dipenjara karena kerangka hukum yang bermasalah. Dia melanjutkan, untuk menjamin bahwa amnesti ini benar dilakukan pada WBP tersebut, maka harus ada dasar aturan kepada siapa amnesti tersebut diberlakukan.

?Kebijakan ini harus dikeluarkan, setidaknya dalam peraturan menteri untuk menjamin standardisasi pelaksanaan penilaian dan pemberian amnesti, sampai dengan diusulkan ke presiden dan dipertimbangkan oleh DPR,? ujarnya.

Dia menilai tanpa adanya kebijakan yang mengatur mengenai mekanisme pemberian amnesti, maka akan ada ketidakjelasan mekanisme uji ataupun komplain yang dapat ditempuh jika ada pelanggaran dalam pelaksanaan penilaian dan pemberiaan amnesti tersebut.

Kedua, lanjut dia, mengenai data pribadi, data penerima amnesti yang akan dipublikasikan oleh Kementerian Hukum harus memperhatikan perlindungan data pribadi di mana para WBP pun memiliki hak privasi yang tidak sepenuhnya dapat diketahui oleh khalayak umum.

?Pun yang kami minta soal transparansi adalah adanya aturan yang dapat diakses publik, proses penilaian yang ada aturan standarnya, serta mekanisme uji/komplain yang tersedia, bukan informasi pribadi WBP,? imbuhnya.

Untuk juga mendorong konsistennya sikap pemerintah terkait amnesti ini, ICJR mendorong komitmen pemerintah untuk menghapuskan kerangka hukum yang tidak sejalan dengan upaya penghindaran overkriminalisasi dan penggunaan penjara secara eksesif.

Dia berpendapat, respons perubahan legislasi tersebut dengan dekriminalisasi pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi dalam Revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengguna narkotika dalam jumlah tertentu direspons dengan intervensi kesehatan oleh lembaga kesehatan, bukan dengan rehabilitasi berbasis hukuman.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga akan memberikan amnesti pada terpidana penghinaan presiden, maka kriminalisasi penghinaan presiden harus juga dihapuskan dalam UU Nomor 1/2023 tentang KUHP yang baru.

?Yang perlu ditekankan bahwa hal ini harus menjadi komitmen pemerintah untuk menghentikan ketergantungan dengan pemenjaraan. Pemerintah harus melakukan penguatan terhadap persiapan implementasi KUHP Baru yang mendorong respons non penjara melalui pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda,? pungkasnya.

Jakarta -

Kepala Badan Nasionalisme Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Eddy Hartono, menyampaikan laporan Global Terrorism Index Indonesia menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal tersebut ia syukuri karena indeks tersebut menunjukan bahwa situasi keamanan Indonesia telah membaik.

Komjen Pol Eddy mengatakan sebelumnya Global Terorism Index Indonesia berada pada posisi 24. Kemudian saat ini angka indeks itu berada di posisi 31, artinya semakin membaik

"Saya bersyukur ya, bahwa di dalam laporan Global Terrorism Index tahun 2024 Indonesia mengalami perbaikan situasi keamanan yang ditandai dengan turunnya peringkat dari 24 ke 31," tutur Komjen Pol Eddy saat memaparkan capaian kerja BNPT, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Peningkatan kondisi keamaan yang ditunjukan dari indeks tersebut mengkategorikan Indonesia masuk dalam negara low impact terrorism. Eddy mengatakan, pencapaian tersebut bisa diraih berkat kerjasama dengan kementrian lembaga terkait.

"Ini menunjukkan bahwa Indonesia masuk kepada kategori low impact, terorism masuk dalam low impact. Nah ini yang pencapaian-pencapaian ini adalah berkat daripada kolaboratif, kebersamaan kita, BNPT berserta kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan tadi pencegahan mitigasi," tutur Komjen Pol Eddy

Selain itu, Eddy juga mengungkapkan bahwa Global Peace Index tahun 2024 mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut membuat Indonesia masuk dalam kategori negara 'high peace'.

"Juga dalam laporan Global Peace Index tahun 2024, mengalami kenaikan lima peringkat. Jadi kategori menjadi high peace," kata dia.

Dalam verifikasi yang dilakukan detikcom, peringkat Indonesia di Global Peace Index tahun 2024 berada di ranking 48 atau mengalami penurunan empat peringkat dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, kondisi Indonesia dalam Global Peace Index masih tergolong dalam kondisi damai (high peace).

Dua indeks, Global Terrorism Index dan Global Peace Index Indonesia yang meningkat diharapkan dapat membantu Indonesia menstabilkan iklim keamanan serta iklim ekonomi. Hal tersebut diharapkan oleh Eddy mengingat kondisi ekonomi bisa stabil jika kondisi keamanan stabil.

"Pencapaian-pencapaian ini, ini diharapkan juga akan mempengaruhi iklim ekonomi dan iklim keamanan karena dasarnya adalah keamanan. Kalau keamanan ini, insyaallah, kalau stabil, bisa dikendalikan, ini akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi di Indonesia," ujar Eddy.

Baik Global Terrorism Index maupun Global Peace Index sama-sama dirilis oleh lembaga non-profit yang berbasis di Australia yakni Institute Economics and Peace (IEP). Lembaga ini berdiri tahun 2007. Riset lembaga ini diidasarkan pada pemerintah, institusi akademik, lembaga think tank, organisasi non-pemerintahan, dan institusi antar-pemerintah seperti OECD, The Commonwealth Secretariat, Bank Dunia, dan PBB. Demikian penjelasan yang didapat detikcom, dikutip dari situs resmi IEP.

(dnu/dnu)