Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan layanan Harmonisasi One Day Service alias Harmonis sangat diperlukan untuk mempercepat pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, khususnya di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara).

Pasalnya, kata dia, layanan itu memastikan proses harmonisasi rancangan peraturan daerah (raperda) di bidang keuangan, administrasi kewilayahan, dan pembangunan daerah, bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1x24 jam.

“Pengembangan inovasi merupakan langkah nyata dalam percepatan serta peningkatan kualitas pelayanan publik," ujar Supratman saat berpartisipasi secara daring dalam peluncuran inovasi pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kaltim, Kamis, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Menurut dia, Harmonisasi One Day Service merupakan inovasi yang sangat luar biasa dan memang dibutuhkan dalam rangka percepatan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.

Ia menjelaskan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik saat ini terus meningkat. Dengan begitu, Pemerintah pun melakukan perbaikan, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Supratman mengungkapkan tujuan berbagai langkah Pemerintah tersebut, yakni mendorong munculnya berbagai model pelayanan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Jajaran Kemenkum terus melakukan inovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.

Adapun Kanwil Kemenkum Kaltim meluncurkan inovasi pelayanan Harmonis serta empat inovasi lainnya, yaitu PENA KAMPUS (Perancang, Penyuluh, Analis mengajar-belajar di Kampus), OBSESI SI RANUM (Obrolan Seputar Tugas dan Fungsi Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum), POJOK LITERASI HUKUM, serta P3H MENJAWAB hari ini.

Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim Ikmal Idrus mengatakan kelima inovasi tersebut hadir dalam rangka menciptakan layanan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Terkait harmonisasi, kata dia, layanan baru Kanwil itu dapat menciptakan regulasi yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.

“Aplikasi E-Harmonisasi Kemenkum dan lima layanan inovasi Kanwil Kemenkum Kaltim merupakan wujud nyata dalam mempercepat serta meningkatkan akurasi proses harmonisasi produk hukum daerah, khususnya di wilayah Kaltim dan Kaltara,” ucap Ikmal dalam kesempatan yang sama.

Ikmal menilai tantangan pembangunan hukum yang ada dapat diatasi melalui sinergi antara semua pemangku kepentingan, yaitu Kanwil Kemenkum, pemerintah daerah, serta akademisi. Kolaborasi semua pihak akan menghasilkan produk hukum yang sesuai standar dan berkualitas.

“Kami butuh sinergi. Kami tingkatkan kolaborasi untuk menguatkan kapasitas dalam melakukan harmonisasi daerah,” ujarnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Hari Bhakti Imigrasi (HBI) atau Hari Jadi Imigrasi diperingati pada tanggal 26 Januari 2025. Tahun ini menandai peringatan Hari Bhakti ke-75 Imigrasi atau Hari Jadi ke-75 Imigrasi, sejak dibentuknya lembaga ini pada tanggal 26 Januari 1950.

Setiap tahun, dalam rangka menyambut dan merayakan peringatan Hari Bhakti Imigrasi atau Hari Jadi Imigrasi senantiasa diadakan berbagai kegiatan dan acara. Selain itu juga dirilis tema utama peringatannya yang berbeda-beda tiap tahun.

Tema Hari Bhakti ke-75 Imigrasi 2025

Tahun ini, Imigrasi mengusung tema "Melayani, Mengabdi dan Berinovasi" untuk memperingati Hari Bhakti ke-75 Imigrasi atau Hari Jadi ke-75 Imigrasi Tahun 2025. Informasi tema ini seperti dilansir berbagai akun dan laman Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

Tema ini memiliki pesan bahwa selama 75 tahun Imigrasi telah melayani bangsa dan menjaga kedaulatan negara. Imigrasi juga terus berupaya memberikan inovasi layanan yang memudahkan masyarakat. Harapannya, Imigrasi dapat semakin adaptif, profesional, dan dekat dengan rakyat. Mari kita bersama-sama melangkah lebih jauh dan lebih kuat, demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Twibbon Hari Bhakti Imigrasi 2025 (Foto: Twibbonize)

Twibbon Hari Bhakti ke-75 Imigrasi 2025

Dalam rangka merayakan peringatan Hari Bhakti ke-75 Imigrasi 2025, kita bisa memeriahkannya dengan menggunakan twibbon untuk dibagikan di media sosial (medsos). Di bawah ini ada link twibbon yang bisa digunakan:

• Link Twibbon Hari Bhakti ke-75 Imigrasi 2025

Berikut langkah-langkah memasang foto pada twibbon:

1. Pilih salah satu twibbon yang ingin dipakai dari link di atas.
2. Kemudian, akan diarahkan ke laman Twibbonize, lalu klik 'Pilih Foto'.
3. Pilih foto yang akan digunakan pada twibbon, lalu klik OK.
4. Foto yang dipilih akan muncul pada twibbon. Letak foto dapat digeser kemudian klik 'crop'.
5. Twibbon sudah jadi. Untuk menggunakannya, klik 'download' dan Twibbon akan tersimpan di galeri.

Sejarah Hari Bhakti Imigrasi 26 Januari

Hari Bhakti Imigrasi yang diperingati setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Jadi Imigrasi ini merupakan bentuk penghormatan terhadap sejarah berdirinya lembaga keimigrasian di Indonesia. Sejarah berdirinya Imigrasi sendiri dimulai pada tanggal 26 Januari 1950, terjadi serah terima kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Indonesia dalam masa Republik Indonesia Serikat (RIS). Posisi Kepala Jawatan Imigrasi untuk pertama kalinya dipegang oleh putra bangsa, yaitu Mr. H. Yusuf Adiwinata.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kebijakan Reformasi Birokrasi 2010-2025 adalah upaya untuk mempercepat digitalisasi administrasi pemerintahan.

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq mengatakan bahwa pembangunan reformasi birokrasi ke depan adalah birokrasi yang lebih efisien dan lincah serta dapat menciptakan iklim yang inovatif.

"Grand design Reformasi Birokrasi 2010—2025 telah selesai dan sudah memberikan landasan yang kokoh untuk penataan birokrasi di Indonesia," kata Taufiq di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kebijakan Reformasi Birokrasi 2010—2025 adalah upaya untuk mempercepat digitalisasi administrasi pemerintahan. Selain itu, juga penataan pada bidang SDM terkait dengan pelayanan dalam rangka membangun birokrasi yang bersih.

Taufiq mengatakan bahwa reformasi birokrasi ke depan 2025—2045 menjadikan birokrasi lebih efisien, lincah, dan berinovasi untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Untuk itu, lanjut Taufiq, para birokrat harus mampu menjawab tantangan zaman ke depan, apalagi Presiden RI Prabowo Subianto menekankan agar pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7—8 persen.

"Birokrasi harus mampu mengawal target pemerintah agar ekonomi meningkat dan mengurangi atau menghilangkan berbagai kebocoran-kebocoran dan inefisiensi," tuturnya.

Ketika transformasi birokrasi berjalan dengan baik, menurut dia, apa yang disampaikan Presiden dapat diminimalkan seperti kebocoran anggaran, inefisiensi, dan inovasi.

Plt. Kepala LAN menegaskan bahwa birokrasi harus mampu bekerja secara lebih efisien serta bekerja dengan integritas dan inovatif dalam langkah mendorong sumber-sumber baru untuk pertumbuhan ekonomi.

Ia menekankan pula bahwa reformasi birokrasi harus mampu menciptakan nilai tambah dalam investasi, sekaligus mendorong adanya investasi, kemudian potensi-potensi ekonomi baru yang berasal dari ekonomi hijau, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024