Kasus warga negara asing (WNA) nakal belakangan angkanya mengalami peningkatan. Di berbagai daerah di Indonesia, ulah mereka tak jarang sudah di luar batasan hingga menimbulkan keresahan bagi warga sekitar.

Kasus ini pun tak luput dari sorotan Komisi XIII DPR RI. Saat melakukan kunjungan ke Kantor Imigrasi Bandung, isu mengenai WNA nakal turut dibahas yang salah satunya terjadi karena masalah overstay hingga tidak memiliki izin menetap.

"Imigrasi di satu sisi, kita itu adalah pintu terdepan. Saat masuk, harus ada skrining, tapi juga harus mengawasi untuk menindak mereka yang overstay atau tidak ada izin," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara, Kamis (20/2/2025).

Dewi mengatakan, dalam upaya pencegahan, Imigrasi sudah punya sistem yang ketat dalam mengawasi WNA yang datang ke Indonesia. Salah satunya, melalui face recognition yang bisa mendeteksi riwayat perjalanan si WNA tersebut.

"Tentunya kalau untuk mencegah orang asing berulah, pada saat datang itu kan kita memberikan visa on arrival. Itu mungkin ada wawancara, kita usulkan kalau kita melihat, biasanya dari paspor dan lai-lain ada riwayat perjalanan, itu lebih diperketat," ungkapnya.

"Di situ kan ada record data, secara terpadu orang masuk di airport aja udah ada foto. Begitu foto, masuk di ruang data, kalau mereka buruan Interpol misalnya, langsung keluar datanya. Tinggal memang security datanya harus diperketat lagi untuk keamanan data itu," tuturnya menambahkan.

Selain itu, kunjungan Komisi XIII turut membahas tentang inovasi Imigrasi Bandung dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dewi Asmara dan rombongan begitu tertarik dengan program Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) yang bisa menekan angka kasus TPPO di Jabar.

"Alhamdulillah di Jabar ada program Pimpasa, Imigrasi yang di desa-desanya banyak pekerja migrannya. Jadi menempatkan petugas untuk memberi penerangan kepada masyarakat jangan tertipu dengan calo kerja, termasuk kewaspadaan TPPO buat anak yang masih berusia 14 tahun tapi dikeluarkan KTP-nya dengan umur 18 tahun," katanya.

"Mudah-mudahan ini ke depannya bertambah baik, meski ada efisiensi, pelayanan kepada masyarakat tidak berkurang," pungkasnya.

Video: Menteri Imipas Copot 71 Pegawai Imigrasi Soetta Buntut Pungli WN China

Video: Menteri Imipas Copot 71 Pegawai Imigrasi Soetta Buntut Pungli WN China

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Imigrasi kelas I Bandung telah mendeportasi 40 warga negara asing (WNA) sepanjang 2024. Mereka pun mengungkapkan, negara yang paling banyak melakukan pelanggaran keimigrasian yaitu Cina sebanyak 10 pelanggaran.

Plt Kepala Imigrasi Kelas I Bandung Albertus Setani mengatakan, sepanjang tahun 2024 pun pihaknya telah mendeportasi 40 orang warga negara asing yang melanggar keimigrasian atau tinggal melebihi 60 hari. Selain itu, mencekal 28 orang asing datang ke Indonesia. "40 WNA berhasil dideportasi," ujar Albertus belum lama ini.

Ia menyebut lima negara yang paling banyak melanggar yaitu Tiongkok 10 warga negara asing, Malaysia 7 warga negara asing, Timor Leste 5 warga negara asing, Taiwan 4 orang dan Nigeria 3 orang.

Albertus melanjutkan Imigrasi Kelas I Bandung telah menerbitkan 2.090 izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi, Sumedang, dan Subang sepanjang tahun 2024. Izin tinggal terbanyak didominasi oleh WNA asal China dan Korea Selatan untuk di wilayah Kabupaten Bandung

Ia mengatakan, izin tinggal yang diajukan oleh WNA didominasi berasal dari Cina dan Korea Selatan. "WNA terbanyak di Kabupaten Bandung, paling banyak adalah warga negara Cina dan Korea Selatan," katanya.

Albertus melanjutkan WNA asal China memegang izin tinggal terbatas (ITAS) sedangkan untuk warga Korea Selatan memegang izin tinggal tetap (ITAP). Ia menyebut WNA yang mengajukan izin tinggal di Bandung dan sekitarnya mayoritas untuk bekerja. "Sebagian besar warga negara asing ini kegiatannya bekerja di wilayah Kantor Imigrasi Bandung," kata dia.

Tidak hanya itu, terdapat warga negara asing yang mengajukan izin tinggal untuk kunjungan keluarga dan wisata. Ia mencatat sepanjang 2024 telah menerbitkan perpanjangan elektronik visa on arrival bagi 423 orang asing.

Selain itu, penerbitan izin tinggal kunjungan bagi 235 orang asing, penerbitan izin tinggal terbatas bagi 196 orang asing. Perpanjangan izin tinggal terbatas bagi 1.143 orang asing, izin tinggal tetap bagi 24 orang asing dan perpanjangan izin tinggal tetap bagi 69 orang.

Albertus menambahkan sepanjang tahun 2024 telah menerima penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 86 miliar lebih. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan di awal tahun serta telah menerbitkan 145.466 paspor.

Puluhan warga negara asing (WNA) dideportasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung selama 2024. WNA China atau Tiongkok paling banyak yang melakukan pelanggaran. Pelanggar dikenai tindakan administratif keimigrasian.

"Penangkalan 28 orang, keharusan tinggal di wilayah Indonesia di antaranya detensi 17 orang dan tempat lain 15 orang. Lalu deportasi 40 orang, pembatalan izin tinggal 15 orang dan pengenaan biaya beban 6 orang," kata Plt Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Alberthus F Senat di Kantor Imigrasi Bandung, Senin (30/12/2024).

WNA yang melakukan banyak pelanggaran berasal dari banyak negara. Namun paling banyak yakni WNA China.

"Lima terbesar negara yang warganya paling banyak melanggar yakni Tiongkok 10 orang, Malaysia 7 orang, Timor Leste 5 orang, Taiwan 4 orang dan Nigeria 3 orang,"

Selai itu, imigrasi juga melakukan pemindahan 2 WNA ke rumah detensi imigrasi. Tak hanya itu, banyak WNA China yang datang dengan menggunakan izin tinggal terbatas dan untuk WNA Korea menggunakan izin tinggal tetap.

"Kebanyakan dari mereka ada yang kerja, untuk izin tinggal lain seperti kunjungan dan orang asing gunakan visa travel itu dalam rangka kunjungan wisata dan keluarga," ujarnya.

Di sisi lain, Imigrasi Bandung juga mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 86.040.972.650 pada periode Tahun 2024. Angka tersebut melampaui target 190,94 persen yang ditetapkan pada awal tahun.

"PNBP terbesar diperoleh dari penerbitan paspor yang pada tahun ini kami berhasil menerbitkan sebanyak 145.466 paspor yang terdiri dari 86.457 paspor biasa, 57.987 paspor elektronik biasa dan 1.022 paspor elektronik polikarbonat," tuturnya.

"Dalam hal penolakan permohonan paspor WNI terdapat 364, terdapat 71 permohonan paspor yang ditangguhkan di sepanjang Tahun 2024. Imigrasi Bandung juga melakukan pelayanan paspor kolektif Eazy Passport sebanyak 127 kali untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat," tambahnya.

Imigrasi Bandung juga memiliki banyak program unggulan bagi masyarakat di antaranya Program Maung Riung, Maung Lembur, Maung BAP Virtual, Maung Wani, Maung Empatik, Maung Ngampus dan Maung Jago. Imigrasi Bandung telah berhasil meraih berbagai pencapaian lainnya pada tahun ini.

Upaya Kantor Imigrasi Bandung untuk mencegah praktik korupsi berbuah manis. Kantor Imigrasi Bandung saat ini meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Predikat tersebut diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Tahun ini, ada 79 UPT yang meraih predikat WBK dan salah satunya Kantor Imigrasi Bandung.

Plt. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Alberthus F. Senat mengatakan predikat ini diperoleh setelah melewati beberapa tahapan evaluasi yang panjang dan detail sejak bulan Januari Tahun 2024 oleh Tim Penilai Internal Kemenkumham dan diakhiri dengan Tanggapan atas Hasil Akhir Penilaian Unit/Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Mandiri di Kementerian Hukum oleh Kementerian PAN RB.

Menurut dia, tak mudah untuk mendapatkan predikat ini, mengawali proses kontestasi WBK dilakukan pencanangan zona Integritas. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung juga harus mencapai nilai survei kepuasan masyarakat yang diadakan oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum. Selanjutnya dilakukan evaluasi wawancara, evaluasi dokumen, evaluasi lapangan dan mystery shopping.

"Predikat WBK ini merupakan capaian luar biasa bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung. Hal ini merupakan buah perjuangan panjang setelah 5 (lima) tahun berkontestasi," kata Alberthus dalam keterangannya.

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung meraih 2 penghargaan pada Anugerah Humas Imigrasi Indonesia Tahun 2024 dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta mendapatkan penghargaan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah melaksanakan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia (HAM) dari Menteri HAM beberapa waktu lalu.

"Berbagai prestasi tersebut tidak lepas dari komitmen bersama seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta kerjasama yang baik di seluruh unsur yang ada," ungkap Alberthus.

Alberthus mengatakan seluruh pegawai akan terus berkomitmen untuk mewujudkan kantor yang bebas dari korupsi dengan mengutamakan pelayanan yang tetap berlandaskan pengawasan dan penegakan hukum Keimigrasian.

Dia juga berterima kasih atas dukungan instansi terkait dan masyarakat sehingga bisa meraih predikat WBK. "Ini momentum kebanggaan kami, namun kami tidak puas sampai di sini saja, tapi akan terus kami tingkatkan," pungkasnya.

Video: Petugas Imigrasi Kini Dibekali Senjata Api, Silmy Karim Ungkap Alasannya

Video: Petugas Imigrasi Kini Dibekali Senjata Api, Silmy Karim Ungkap Alasannya

Kantor Imigrasi Bandung mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Taiwan berinisial HPC. Dia dipulangkan kembali ke negara asalnya setelah selesai menjalani masa pidana di kasus narkoba.

Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Bandung Aditya Nursanto mengatakan, HPC dideportasi pada Selasa (19/11/2024). WNA Taiwan itu diberangkatkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan pesawat China Airlines.

"Deportasi kami kenakan kepada HPC karena tidak menaati peraturan di Indonesia. Setelah serah terima dengan Lapas Kelas IIA Subang, kami segera mengupayakan agar HPC bisa dipulangkan ke negara asal pada kesempatan pertama" ungkap Aditya dalam keterangannya, Rabu (20/11/2024).

HPC telah divonis 12 tahun penjara dalam kasus kepemilikan narkoba. Dia dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kepala Kantor Imigrasi Bandung, Babay Baenullah menegaskan bahwa pihaknya memiliki kewenangan untuk memberikan tindakan terhadap orang asing yang patut diduga membahayakan keamanan, mengganggu ketertiban dan tidak menaati peraturan di Indonesia.

"Ini adalah komitmen kami untuk menegakkan hukum keimigrasian, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sesuai dengan kebijakan selective policy yang menjadi pegangan kami, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum, yang bisa masuk dan berada di wilayah Indonesia." pungkasnya.

Bocah Rusia "Kocong" akan Dideportasi Bersama Sang Ibu dari Bali

Bocah Rusia "Kocong" akan Dideportasi Bersama Sang Ibu dari Bali