JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imigrasi) Agus Andrianto mengungkapkan, 71 pegawai imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta dinonaktifkan akibat kasus pungutan liar (pungli) terhadap warga negara asing (WNA) asal China,

Kasus ini terungkap setelah Kedutaan Besar China mengirimkan nota diplomatik yang menyampaikan adanya dugaan pungli terhadap 60 warga Tiongkok pada periode Februari 2024 hingga Januari 2025.

“Dari periode tersebut, telah terjadi 44 kasus yang melibatkan 60 warga negara Tiongkok, dan telah ada pengembalian uang sejumlah total Rp 32.750.000 kepada masing-masing warga,” kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan langsung melakukan investigasi dan memeriksa para petugas yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta.

Hasilnya, ditemukan 39 petugas imigrasi terlibat pengecekan dokumen keimigrasian para WNA Tiongkok yang disebut dalam nota diplomatik.

Agus pun membenarkan bahwa para petugas tersebut terbukti melakukan pungli.

“Berdasarkan hasil pengecekan data perlintasan warga Tiongkok sebagaimana nota diplomatik, ditemukan 39 petugas imigrasi yang memeriksa dokumen warga Tiongkok tersebut. Dan benar, terdapat peristiwa pungli terhadap 60 warga tersebut,” ujar Agus.

Sebanyak 71 pegawai imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta langsung dinonaktifkan.

Mereka terdiri dari satu mantan kepala kantor, dua kepala bidang, dan lima kepala seksi pemeriksaan.

“Kemudian ada 23 petugas supervisor, dan 40 petugas counter,” kata Agus.

Imbas kejadian ini, Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta juga dicopot dari jabatannya.

Saat ini, pegawai yang dinonaktifkan tengah menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Bagi para pegawai yang telah dinonaktifkan, saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal untuk selanjutnya mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Agus.

JAKARTA, investor.id - Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengecam dugaan praktik suap dan pemerasan yang terjadi di pintu imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Menurutnya, dugaan praktik suap tersebut merupakan tindakan kejahatan terhadap keamanan negara sehingga harus diusut tuntas dan diberikan sanksi tegas pihak-pihak yang terlibat.

"Imigrasi adalah gerbang terdepan perbatasan negara kita dengan negara lain. Fungsinya menyaring orang-orang yang masuk ke negara supaya tidak memiliki masalah hukum atau mengancam keamanan negara saat berkunjung," ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (2/2/2025).

Menurut TB Hasanuddin, praktik suap tersebut bukan hanya memalukan, mencoreng, dan merendahkan nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional. Menurutnya, praktik suap di Bandara merupakan kejahatan terhadap keamanan negara.

"Ini bukan kejahatan biasa, tapi kejahatan terhadap keamanan negara," tegasnya.

Karena itu, dia meminta kasus ini harus ditindak tegas dan diusut oleh aparat penegak hukum sampai ke akar-akarnya. Dia berharap, praktik suap tidak terus terjadi di Bandara sehingga petugas-petugas Bandara yang terlibat harus dipecat dan diganti.

"Pemerintah harus segera mengusut tuntas aduan dugaan tindak pidana suap tersebut dengan sejelas-jelasnya," pungkas TB Hasanuddin.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes China di Indonesia bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika.

Surat tertanggal 21 Januari 2025 itu menyebutkan sejumlah warga negaranya menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, atau dalam surat itu disebut Bandara Internasional Jakarta. 

Kedubes China juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan kasus pemerasan di bandara Indonesia sebanyak 44 kasus selama 2024.

Disebutkan, jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus pemerasan karena masih banyak warga negara Tiongkok yang tidak mengajukan pengaduan. Penyebabnya, jadwal mereka padat atau takut akan tindakan balasan saat masuk ke negara tujuan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menegaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah untuk menyelesaikan kasus pemerasan warga negara China di bandara di Indonesia. Hal itu merespons keluhan Kedubes China di Indonesia terkait pemerasan warga mereka oleh petugas Imigrasi.

Juru Bicara Kemenlu RI Rolliansyah Soemirat dalam pesan singkatnya di Jakarta, Sabtu, menyampaikan, Direktorat Konsuler Kemenlu terus membantu memfasilitasi komunikasi dengan seluruh lembaga/instansi terkait di Indonesia dengan Kedubes China. Langkah itu untuk menuntaskan kasus pemerasan terhadap warga negara China di Bandara Soekarno-Hatta.

Mengenai langkah yang akan dilakukan selanjutnya, Rolliansyah meminta awak media agar langsung menanyakan hal itu kepada instansi terkait. Pasalnya, masih banyak yang perlu dilakukan dalam rangka mengklarifikasi hal-hal yang saat ini sedang dibicarakan oleh publik.

Sebelumnya, beredar surat resmi dari Kedubes China tertuju ke Kemenlu RI mengenai kasus pemerasan terhadap warga negara China yang terjadi di bandara di Indonesia. Kedubes China menjelaskan, dengan bantuan Direktorat Konsuler Kemenlu RI, pihaknya telah menjalin kontak dan berkoordinasi erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Jakarta untuk menyelesaikan kasus pemerasan terhadap warga negara China.

Kedubes China di Jakarta menyebutkan bahwa mereka telah menyelesaikan sedikitnya 44 kasus pemerasan. Dari jumlah itu, total uang sekitar Rp 32.750.000, yang dikembalikan kepada lebih dari 60 WN China.

"Ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus pemerasan karena masih banyak lagi WN China yang tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang padat atau takut akan tindakan balasan saat masuk ke negara tujuan," tulis Kedubes China dalam surat tersebut.

Selain itu, Kedubes China berharap agar tanda yang bertuliskan dilarang memberi tip kepada petugas. "Silakan lapor jika terjadi pemerasan" dalam bahasa Indonesia, Mandarin, dan Inggris dapat dipasang di tempat pemeriksaan imigrasi guna memberantas masalah pemerasan di bandara di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Jenderal (Purn) Agus Andrianto mengaku, sudah mendapat informasi keluhan tentang pemerasan warga negara China oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Dia pun mengambil tindakan tegas menyikapi dugaan pemerasan yang dilakukan jajarannya.

Agus menyebut, Kementerian Imipas sudah mencopot petugas Bandara Soetta dari posisi terakhirnya. Pun ia juga sudah menempatkan petugas lain untuk berdinas di Bandara Soetta. "Kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di (Bandara) Soetta," kata mantan wakil kepala Polri tersebut kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

Dia memastikan bakal menjatuhkan sanksi kepada semua petugas yang terlibat pemerasan. Hal itu dilakukan agar tidak ada tindakan serupa di kemudian hari. "Mereka akan kami hukum sesuai kadar pertanggungjawabannya," kata Agus.

Kedutaan Besar (Kedubes) China di Indonesia mengirimkan surat bernomor 114-25 pada 21 Januari 2025. Surat berisi keluhan tersebut menjelaskan tentang warga negara China ke Indonesia yang mengalami pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soetta periode Februari 2024-Januari 2025.

Total ada 44 pungutan liar (pungli) atau pemerasan terhadap 60 warga negara China. Sekitar Rp 32,75 juta uang hasil pemerasan petugas sudah dikembalikan kepada 60 warga negara China. Untuk menghindari masalah serupa terulang kembali, Kedubes China di Indonesia pun meminta agar dipasang informasi petugas Imigrasi Bandara Soetta tidak menerima tips.