Kuasa Hukum Aufaa Luqmana Re A, Arif Sahudi, menjawab pihak Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mempertanyakan kerugian yang dialami Aufaa terkait mobil Esemka. Arif menegaskan Aufaa dirugikan oleh Jokowi sejak masih SMA.

"Kerugian Aufaa itu muncul diawali sejak SMA," kata Arif saat dihubungi, Sabtu (12/4/2025).

Arif mengatakan Aufaa sudah dirugikan karena terlanjut tidak berkuliah untuk membuka usaha angkutan barang kos. Ia menyebut Aufaa memilih pikap Esemka untuk melancarkan usahanya.

"Lulus sengaja tidak kuliah karena ingin belajar jadi pengusaha angkutan barang kos, karena bertempat tinggal di belakang kampus UNS. Dengan niat itu tentu butuh armada yang harga murah agar segera memperoleh keuntungan dan jatuh pilihan ke pick up Esemka," ucapnya.

Namun, Arif mengatakan mobil pikap Esemka itu tidak kunjung ada. Karena itu, Aufaa pun dirugikan imbas ketiadaan mobil Esemka tersebut.

"Dengan nggak ada mobil pikap esemka maka keuntungan dan potensi keuntungan semakin hilang, itulah kerugiangannya," jelasnya.

Arif pun meminta pihak Jokowi untuk belajar dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka terkait bisnis. "Saran saya kuasa hukum sana untuk belajar ke Mas Gibran tentang keuntungan dan kerugian dalam berbisnis," imbuh dia.

Pernyataan Pihak Jokowi

Sebelumnya, Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, mempertanyakan kerugian yang dialami Aufaa terkait mobil Esemka.

"Kalau dia bicara kerugian tentu saja kalau saya memberikan pendapat kan terlalu prematur ya, jadi siapa yang mendalilkan ya dia wajib membuktikan kan begitu. Apakah benar terkait dengan adanya wacana yang selama ini digulirkan mengenai mobil nasional Esemka tersebut, tiba-tiba dia mengalami kerugian kan begitu," kata Irpan ditemui di Sumber, Banjarsari, Solo, seperti dilansir detikJateng, Jumat (11/4).

Irpan mengatakan bahwa mobil Esemka itu diwacanakan saat Aufa masih berusia 6 tahun. Dia menyebut Jokowi memunculkan ide mobil nasional itu tahun 2012.

"Sebab kalau saya melihat dari segi usianya ya ketika mobil Esemka untuk diwacanakan sebagai mobil nasional yang bersangkutan umurnya 6 tahun ya, umurnya 6 tahun itu. Karena 2006 dia lahir, 2012, Pak Jokowi memunculkan ide bagaimana agar mobnas SMK itu bisa diproduksi secara massal, dikurangkan seperti itu," jelasnya.

Selain itu, Irpan mengatakan Jokowi tidak mengenal Aufaa Luqmana Re A. Meskipun, diakuinya, Jokowi mengetahui Aufaa merupakan putra dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Aufa adalah adik dari Almas Tsaqibbirru Re A, penggugat batas usia pancalonan presiden dan wakil presiden ke MK.

"Oh dengan penggugat tidak, tidak mengenal. Jadi tepatnya penggugat itu putranya Pak Boyamin ya, Pak Boyamin," jelasnya.

Sebelumnya, Aufaa Luqmana Re A melayangkan gugatanmelalui Pengadilan Negeri (PN) Solo. Aufaa menuntut ganti rugi wanprestasi sebesar Rp 300 juta karena tak bisa membeli mobil Esemka.

Gugatan itu diajukan secara online dengan nomor pendaftaran online PN SKT-08042025051, Selasa (8/4). Aufaa menggugat Jokowi karena telah memprogramkan Esemka sebagai mobil nasional saat menjabat Presiden.

Kuasa hukum Aufaa, Sigit N Sudibyanto mengatakan, kliennya adalah anak dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Ayahnya dikenal sebagai advokat dan aktivis asal Solo.

"Aufaa adalah anak nomor tiga Mas Boyamin. Adiknya Almas (Tsaqibbirru)," kata Sigit, saat dihubungi detikJateng, Selasa (8/4/2025).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kementerian HAM terkena efisiensi anggaran Rp 60 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 174 miliar. Menteri HAM Natalius Pigai menjamin tidak ada pegawai yang terkena potongan gaji imbas efisiensi tersebut.

"Anggaran Rp 174 miliar total efisiensi adalah 60 miliar kami dapat Rp 60 miliar dan setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini Rp 113 miliar," kata Pigai dalam paparannya saat rapat bersama Komisi XIII DPR RI, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pigai menegaskan tak ada gaji pegawai yang dipotong usai terkena efisiensi anggaran. Dia juga mengatakan tidak melakukan efisiensi di unit pusat data dan informasi HAM.

"Tapi yang jelas gaji satu pun kami tidak potong karena itu penting kemudian kami juga tidak lakukan efisiensi di pusat data dan informasi HAM karena memang nggak ada anggarannya karena ini unit baru," kata dia.

"Pusat pengembangan SDM HAM juga unit baru tidak ada anggaran," tambahnya.

Diketahui, Prabowo meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah mengurangi kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas. Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Pada salah satu poin, Prabowo menginstruksikan adanya efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Tiga komisioner KPU Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), kini menunggu SK pemberhentian dari KPU RI setelah dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) imbas kasus ijazah palsu cawalkot Trisal Tahir. Mereka akan mengkaji upaya hukum lebih lanjut setelah menerima SK pemecatan tersebut.

"Kami menunggu SK pemberhentian dari KPU RI," kata Ketua KPU Palopo Irwandi Djumadin kepada detikSulsel, Minggu (26/1/2025).

Irwandi mengatakan pihaknya sejauh ini belum mengetahui upaya hukum apa yang akan dilakukan. Namun, dia memastikan pihaknya akan melakukan kajian setelah SK pemberhentian resmi diterima dari KPU RI.

"Itu yang akan kami diskusikan setelah SK pemberhentian dari KPU RI kami terima, apakah ada upaya hukum lain atau tidak," bebernya.

Di sisi lain, Irwandi mengatakan bahwa keputusan DKPP sebenarnya bersifat final. KPU RI wajib menindaklanjuti keputusan tersebut.

"Setahu saya keputusan DKPP bersifat final dan mengikat. Artinya KPU RI harus menindaklanjuti keputusan tersebut," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, DKPP menjatuhkan putusan memecat 3 komisioner KPU Palopo. Ketiga komisioner tersebut dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam pemberian status memenuhi syarat (MS) calon wali kota Trisal Tahir.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo pada Jumat (24/1). Pembacaan keputusan dilakukan dalam Sidang Pembacaan Putusan Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) yang disiarkan langsung di YouTube DKPP RI.

"Teradu 1, teradu 2, teradu 3 dalam perkara nomor 287-PKE-DKPP/XII/2024 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu," ujar Ratna Dewi Pettalolo.

Putusan tersebut merupakan hasil dari rapat pleno internal DKPP dengan menimbang semua bukti yang ada. Adapun 3 komisioner KPU Palopo yang diberhentikan yakni Ketua KPU Palopo Irwandi Djumadin serta dua Anggota KPU Palopo Abbas dan Muhatzir Muhammad Hamid.

Diduga Palsukan Ijazah, Bupati Ponorogo Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Diduga Palsukan Ijazah, Bupati Ponorogo Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Lalu lintas di putaran Imigrasi Jl Daan Mogot Raya Km 14 Kalideres Jakarta Barat macet pagi ini. Hal itu karena adanya truk kontainer pengangkut alat berat mogok.

"Situasi arus lalu-lintas pagi hari di sekitaran Putaran Imigrasi Jl. Daan Mogot Raya Km. 14 Kalideres terpantau padat imbas adanya kendaraan kontainer yang mengangkut beko mogok," demikian dikutip dari akun X TMC Polda Metro Jaya, @)TMCPoldaMetro, Senin (20/1/2025).

Saat ini truk kontainer pengangkut alat berat tersebut sedang dalam evakuasi. Petugas Kepolisian Satlantas Jakarta Barat sedang menangani kendala tersebut.

Berdasarkan foto yang diunggah TMC Polda Metro, terlihat truk pengangkut alat berat tersebut melintang menutup sebagian jalan di putaran tersebut. Imbasnya sebagian jalan hanya dapat dilintasi pengendara dan sebagian lainnya tertutup.

Lihat juga Video 'Detik-detik Truk Sampah Tabrak Motor di Tugu Adipura Rembang, 1 Tewas':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi: