Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan demokrasi dan hukum adalah dua pilar fundamental yang saling melengkapi dalam menjamin kebebasan dan keadilan masyarakat. Keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk memastikan bahwa kebebasan rakyat tidak disalahgunakan dan hukum tidak dijadikan alat penindasan.

Di Indonesia, tantangan ini semakin nyata, mengingat kedinamisan politik dan hukum yang sering kali berada dalam tarik menarik kepentingan. Hal itu diungkapkan olehnya saat mengajar mata kuliah 'Pembaharuan Hukum Nasional', Program Doktor Ilmu Hukum di Kampus Universitas Borobudur di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

"Keseimbangan antara demokrasi dan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa kebebasan rakyat tidak disalahgunakan dan hukum tidak menjadi alat penindasan," kata Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (4/5/2025).

"Negara harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan independen, serta bahwa kebebasan berpendapat dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dijamin. Hanya dengan keseimbangan ini, Indonesia dapat menjadi negara yang benar-benar demokratis dan berkeadilan," sambungnya.

Dia memaparkan demokrasi tanpa hukum dapat dengan cepat berubah menjadi anarki. Ketika kebebasan berpendapat, berkumpul, dan menyatakan diri tanpa batasan hukum, ruang publik bisa dipenuhi dengan suara yang saling bertentangan sehingga pada akhirnya berpotensi menciptakan konflik.

"Demokrasi memberikan ruang bagi partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Namun, tanpa penegakan hukum yang kuat, demokrasi dapat disalahgunakan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi atau golongan, yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan," ujar Bamsoet.

Dia menjelaskan, di sisi lain, hukum tanpa demokrasi bisa menjadi alat penindasan yang kejam. Negara dapat memberlakukan undang-undang yang mengekang kebebasan sipil dengan dalih menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum.

Dalam sistem semacam ini, hukum tidak lagi melindungi hak-hak individu, melainkan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan membungkam oposisi.

Berdasarkan laporan World Population Review 2023, beberapa negara dengan indeks demokrasi terendah, seperti Korea Utara, Suriah, dan Myanmar, menunjukkan bagaimana hukum digunakan untuk menindas rakyat.

Di negara-negara ini, hukum tidak berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia, melainkan untuk memperkuat kekuasaan rezim yang berkuasa.

"Untuk mencapai keseimbangan antara demokrasi dan hukum, Indonesia harus memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan independen. Artinya, lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, KPK dan pengadilan, harus bebas dari campur tangan politik dan ekonomi. Selain itu, pengawasan terhadap lembaga penegak hukum perlu diperkuat oleh lembaga-lembaga independen untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan," tutup Bamsoet.

'Simak juga Video: Pantun Bamsoet di Sidang Akhir MPR: Pohon Beringin di Persimpangan Jalan'

(anl/ega)

Jakarta: Sebanyak 2.160 calon mahasiswa baru (camaba) Universitas Indonesia (UI) dari total 32.133 peserta berhasil lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, yakni 2.105 dari 27.754 peserta.

Menurut Direktur Penerimaan Mahasiswa Baru UI, Luthfiralda Sjahfirdi, tahun ini, program studi UI dari rumpun Sains, Teknik, dan Kesehatan (Saintekes) yang paling banyak diminati peserta SNBP adalah Pendidikan Dokter dengan 2.056 pendaftar.

Sedangkan dari rumpun Sosial Humaniora (Soshum) adalah Ilmu Hukum dengan 1.787 pendaftar. Dari total peserta yang diterima, sebanyak 352 camaba UI merupakan pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP)-Kuliah.

Ia berharap melalui seleksi tingkat nasional ini, UI mampu menjaring siswa-siswa berprestasi yang bersungguh-sungguh ingin menuntut ilmu. “UI yakin calon-calon mahasiswa ini akan menjadi penerus calon pemimpin bangsa. Oleh karena itu, bagi adik- adik yang belum lolos seleksi, jangan berkecil hati karena masih ada jalan lain, seperti Seleksi Nasional Berbasis Tes dan jalur Mandiri. Tetap semangat, persiapkan diri sebaik- baiknya untuk mengikuti jalur seleksi lainnya,” kata Luthfiralda.

Sebelumnya, Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mengumumkan keputusan ini berdasarkan hasil Rapat Seleksi dan Alokasi Penetapan Hasil Jalur SNBP Tahun 2025 yang diadakan pada 14–15 Maret 2025.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto menyampaikan, daya tampung SNBP tahun ini mencapai 20% dari total kuota penerimaan. Sebanyak 181.425 peserta lolos untuk 146 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terdiri atas 76 PTN akademik, 44 Vokasi, dan 26 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Baca juga: 3 Prodi UNJ dengan Persaingan Terketat di SNBP 2025, Berani Kompetisi di SNBT?

“Kami mengucapkan selamat kepada adik-adik yang telah diterima pada jalur SNBP. Tentu ini adalah prestasi yang tinggi karena merupakan hasil kerja keras adik-adik selama bertahun-tahun. Kami juga mewajibkan para peserta yang diterima untuk mengambil kesempatan ini karena ini adalah jalur seleksi khusus berbasis prestasi, sehingga yang diterima tidak bisa mendaftar untuk jalur SNBT ataupun Mandiri,” ujar Brian.

Dengan memasukkan nomor pendaftaran dan tanggal lahir, para peserta dapat mengakses hasil seleksi melalui laman https://pengumuman-snbp.snpmb.id dan PTN mirror https://snbp.ui.ac.id/. Camaba UI yang lolos seleksi SNBP TA. 2025/2026, diwajibkan untuk mengunggah rapor di laman penerimaan.ui.ac.id pada 19–21 Maret 2025 mulai pukul 12.00 WIB.

Selanjutnya, di laman yang sama, pengumuman verifikasi rapor SNBP akan dilaksanakan pada 26-27 Maret 2025 mulai pukul 09.00 WIB.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

Detikers sudah menentukan jurusan apa dan kampus mana yang akan diambil pada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025?

Salah satu cara untuk menentukan perguruan tinggi tujuan adalah dengan melihat peringkat universitas berdasarkan jurusan tertentu. Misalnya, kalian bisa mengetahuinya melalui QS World University Rankings (WUR) by Subject 2025.

Secara khusus dalam artikel ini akan dipaparkan kampus mana saja yang memiliki jurusan terbaik bidang ilmu hukum. Bagi kalian yang ingin mengambil jurusan ini, ayo simak peringkatnya!

Universitas Terbaik Ilmu Hukum Versi QS WUR by Subject 2025

1. Universitas Indonesia
2. Universitas Airlangga
3. Universitas Gadjah Mada
4. Universitas Diponegoro
5. Universitas Padjadjaran
6. Universitas Brawijaya

Penilaian Pemeringkatan

QS World University Rankings by Subject 2025 diluncurkan memberi peringkat universitas untuk 55 jurusan. Ini dia poin-poin indikator yang dinilai dalam pemeringkatan tersebut:

1. Reputasi Akademis

Nilai reputasi akademis dinilai dari tanggapan para akademisi. Indikator tersebut memperlihatkan universitas mana yang dianggap unggul oleh akademisi lain untuk penelitian di area tertentu. Hasil dari survei akademisi kemudian disaring berdasarkan bidang keahlian tertentu yang diidentifikasi oleh responden.

2. Review dari Perusahaan

Indikator review dari perusahaan diambil dari tanggapan survei dari para pemberi kerja. Mereka mengidentifikasi perguruan tinggi yang mereka anggap unggul untuk lulusannya direkrut. Mereka juga diminta untuk mengidentifikasi bidang ilmu yang mereka pilih untuk rekrutmen.

3. Sitasi Penelitian Per Makalah

Semua data sitasi untuk indikator ini bersumber dari Elsevier Scopus. Ambang batas publikasi minimum juga ditetapkan untuk setiap subjek guna menghindari potensi anomali yang berasal dari sejumlah kecil makalah yang banyak dikutip.

Ambang batas publikasi minimum dan bobot yang diterapkan pada indikator sitasi disesuaikan supaya mencerminkan pola publikasi dan sitasi yang berlaku dalam disiplin ilmu tertentu.

4. Indeks H

Indeks H atau H-index adalah cara untuk mengukur produktivitas dan dampak akademisi atau departemen. Indeks H didasarkan pada kumpulan makalah akademisi yang paling banyak dikutip dan jumlah kutipan yang diterima dalam publikasi lain.

5. Jaringan Penelitian Internasional

Indeks international research network (IRN) atau jaringan penelitian internasional mencerminkan kemampuan lembaga untuk melakukan diversifikasi geografi jaringan penelitian internasional melalui kemitraan penelitian berkelanjutan dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya.

Itulah beberapa universitas terbaik bidang ilmu hukum di Indonesia. Ada kampus yang ingin kalian tuju, detikers?

(nah/nwk)

JAKARTA - Perbandingan daya tampung dan peminat Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Diponegoro (Undip) melalui jalur SNBT 2025 diulas di artikel ini. Mana kampus pilihanmu?

Diketahui, pendaftaran Ujian Tertulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes ( UTBK SNBT ) 2025 dibuka pada 11-27 Maret 2025. Para pejuang SNBT 2025 bisa mencatat jadwal berikut ini:

1. Registrasi akun siswa: 13 Januari-27 Maret 2025
2. Pendaftaran UTBK SNBT: 11-27 Maret 2025
3. Pelaksanaan UTBK: 23 April-3 Mei 2025
4. Pengumuman hasil SNBT: 28 Mei 2025
5. Masa unduh sertifikat UTBK : 3 Juni-31 Juli 2025

Salah satu prodi yang banyak peminatnya pada SNBT 2024 adalah Ilmu Hukum. Berikut ini SindoNews tampilkan perbandingan daya tampung dan peminat Prodi Ilmu Hukum di UI, Unpad, dan Undip.

Daya Tampung dan Peminat Prodi Ilmu Hukum UI, Unpad, dan Undip

1. Universitas Indonesia (UI)
Daya Tampung 2025: 171
Peminat 2024: 3.883

2. Universitas Padjadjaran (Unpad)
Daya Tampung 2025: 147
Peminat 2024: 3.684

3. Universitas Diponegoro (Undip)
Daya Tampung 2025: 276
Peminat 2024: 4.520.

Demikian informasi tentang perbandingan daya tampung dan peminat Prodi Ilmu Hukum UI, Unpad, dan Undip. Semoga artikel ini bermanfaat bagi para pejuang SNBT 2025.

Malang -

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda Mahasiswa Jawa Timur deklarasi menolak RUU yang dinilai memperburuk sistem hukum di Indonesia. Mereka menegaskan perlunya perbaikan yang lebih substansial, yakni bukan soal kewenangan kelembagaan yang diperluas.

Deklarasi disampaikan di tengah forum diskusi yang digagas Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI). Diskusi ini dihadiri berbagai aktivis, praktisi hukum dan mahasiswa di Hotel Pelangi Dua, Jalan Simpang Gajayana, Kota Malang, Kamis (20/2/2025).

Hadir sebagai narasumber dari akademisi dan praktisi hukum, di antaranya Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Merdeka (Unmer) Malang, Dr. H. Supriyadi, S.H., M.H., Advokat sekaligus Praktisi Hukum, Firdaus, serta Aktivis Syarif Hidayatullah.

Dalam forum itu, para peserta membedah pasal yang dinilai rancu dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam sistem peradilan di Indonesia.

Firdaus selaku praktisi hukum menilai, penambahan wewenang kejaksaan dalam materi RUU Kejaksaan harus dipertimbangkan lebih banyak. Adanya materi dalam aturan tersebut, semakin memperjelas tumpang tindih kewenangan dan dapat memperburuk sistem hukum yang ada.

"Sebuah pekerjaan yang semakin dilebarkan justru membuatnya semakin tidak jelas dan lepas dari tanggung jawab. Seharusnya, bukan memperlebar kewenangan institusi, melainkan memperkuat pengawasan," kata Firdaus.

Firdaus juga menyoroti Pasal 28, di mana memberikan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan. Menurut Firdaus, hal ini menjadi persoalan serius karena penyidikan seharusnya merupakan kewenangan kepolisian.

"Kejaksaan juga diberi wewenang untuk menghentikan penyidikan. Ini rancu, karena dua instansi diberikan kewenangan yang tumpang tindih. Dalam praktiknya, hal ini justru akan menyulitkan penyelesaian perkara," tegasnya.

Menurut Firdaus, hal tersebut tidak boleh dilakukan di sebuah negara demokrasi. Sebab, setiap warga negara dan atau lembaga diposisikan setingkat dan apabila melakukan kasus tindak pidana, segera diproses hukum seperti halnya bila ada anggota kepolisian yang diduga melakukan korupsi, maka langsung ditangkap dan diproses.

"Namun dalam RUU Kejaksaan, satu perkara yang ditangani polisi dan bisa diberhentikan oleh Kejaksaan. Lalu, siapa yang bertanggung jawab? Ini tidak jelas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum," bebernya.

Sebagai solusi, Firdaus menekankan perlunya perbaikan yang lebih substansial. Yakni bukan soal kewenangan kelembagaan yang diperluas. Melainkan memasukkan Komisi Pengawasan Kejaksaan (KPK).

"Itu yang seharusnya diatur, bukan malah menambah tumpang tindih kewenangan," tambahnya.

Sementara itu, Dr. H. Supriyadi, S.H., M.H., dari Universitas Merdeka Malang menambahkan, perubahan dalam sistem hukum harus didasarkan pada efektivitas dan kepastian hukum, bukan justru menimbulkan kebingungan baru.

"Jika sistem ini tetap dipaksakan, dikhawatirkan akan semakin menambah ketidakpastian dalam proses penegakan hukum," ujar Supriyadi terpisah.

Di akhir diskusi, seluruh peserta yang hadir menyatakan sikap dengan melakukan deklarasi penolakan RUU Kejaksaan.

Mereka menilai, rancangan ini justru dapat melepas tanggung jawab dan semakin membuat runyam sistem peradilan di Indonesia.

"Kami menolak karena ini bukan sekadar soal regulasi, tetapi soal kepastian hukum bagi masyarakat. Sistem yang tumpang tindih hanya akan merugikan rakyat," tegas Syarif Hidayatullah.

Deklarasi para aktivis, praktisi hukum dan mahasiswa Jawa Timur menjadi bentuk perlawanan akademik dan aspirasi dari kalangan mahasiswa serta praktisi hukum yang berharap agar pemerintah dan legislatif mempertimbangkan kembali rancangan aturan tersebut sebelum disahkan.

Dengan adanya kritik dan masukan dari berbagai pihak, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat berjalan lebih transparan, adil, dan bertanggung jawab.

(irb/hil)

Jakarta -

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) membuka program studi baru yakni S1 Ilmu Hukum. Prodi ini termasuk ke dalam rumpun Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum.

"Keputusan ini bukan hanya sebagai langkah pengembangan akademik, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan program studi hukum yang semakin berkembang serta kebutuhan lulusan di bidang kerja yang terkait dengan hukum itu sendiri," tulis keterangan UNJ dalam laman resminya, dikutip Selasa (18/2/2025).

Peluncuran prodi ini sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Rektor UNJ Nomor: 1865/UN39/HK.02/2024. Prodi S1 Ilmu Hukum UNJ sudah bisa dipilih calon mahasiswa lewat Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025.

Siswa bisa memilikinya lewat Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBP) maupun jalur Seleksi Mandiri. Adapun kuota S1 Ilmu Hukum UNJ tahun ini sebanyak 100 mahasiswa.

Sekilas Tentang Prodi S1 Ilmu Hukum UNJ

Keunggulan Prodi S1 llmu Hukum UNJ

Mengutip unggahan Instagram @unj_official, berikut keunggulan prodi Ilmu Hukum UNJ:

• Fokus pada legal drafting sehingga lulusan akan dibekali keterampilan merancang regulasi hukum yang berkualitas.
• Dosen berpengalaman dan profesional. Mahasiswa akan diajarkan langsung oleh para ahli hukum di berbagai bidang, seperti hukum tata negara, hukum perundang-undangan, hukum
• Islam, hukum pidana, hukum perdata, dan lainnya.
• Kurikulum inovatif dan berorientasi profesi dengan tujuan menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia hukum.

Visi dan Misi Ilmu Hukum UNJ

Visi: Menjadi institusi Pendidikan Tinggi Hukum berkelas dunia yang unggul, cerdas dan bermanfaat, yang mengabdi pada kepentingan bangsa.

Misi:

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum yang unggul dan berdaya saing internasional dalam memajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
- Melaksanakan penelitian hukum yang berguna bagi bangsa dan negara serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak kepada masyarakat lokal, nasional, regional dan global.
- Mengembangkan dan menerapkan tata kelola institusi prodi Ilmu Hukum yang baik dan mampu beradaptasi dan bersinergi dengan institusi nasional dan internasional secara berkelanjutan.
- Melaksanakan kerja sama untuk pengembangan prodi Ilmu Hukum baik nasional maupun internasional yang berguna dan memberi manfaat bagi masyarakat dunia
- Mempersiapkan lulusan yang memiliki kompetensi bidang hukum terutama dalam perancangan dokumen hukum (legal drafter) yang beretika, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan hukum yang dinamis di sektor publik maupun swasta.
- Membangun kolaborasi strategis dengan berbagai lembaga hukum, pemerintah, dan swasta untuk mengaplikasikan keahlian legal drafting dalam penyusunan kebijakan publik, regulasi maupun kontrak.

Akreditasi Jurusan S1 Ilmu Hukum UNJ

Prodi S1 Ilmu Hukum UNJ mempunyai akreditasi sementara. Hal ini seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 143/Sk/BAN-PT/Ak.P/I/2025 tentang Status Terakreditasi Sementara Program Studi Ilmu Hukum UNJ. Masa berlakunya akreditasi ini hingga 21 Januari 2030.

Prospek Karier Lulusan Ilmu Hukum

• Perancang peraturan perundang-undangan
• Analis hukum
• Praktisi hukum
• Jurnalis hukum
• Hakim
• Jaksa
• Konsultan hukum
• Dosen
• Staf legal
• Arbiter
• Mediator
• Pegawai negeri sipil (PNS)
• Pengusaha jasa konsultasi hukum
• Notaris

Cara Cek Kuota S1 Ilmu Hukum UNJ di SNPMB 2025

1. Buka laman SNPMB yakni https://snpmb.bppp.kmedikbud.go.id/snbp/daftar-ptn-snbp atau https://snpmb.bppp.kmedikbud.go.id/snbt/daftar-ptn-snbt
2. Pilih "PTN Akademik"
3. Setelah daftar PTN akademik muncul, scroll ke bawah hingga menemukan Universitas Negeri Jakarta
4. Klik pada tulisan Universitas Negeri Jakarta
5. Laman kemudian akan menampilkan data pilihan jurusan beserta daya tampung di SNBP/SNBT 2025 dan jumlah peminatnya pada SNBP/SNBT 2024.

Demikian informasi seputar prodi baru UNJ yakni S1 Ilmu Hukum. Detikers tertarik memilihnya di SNPMB 2025?

(cyu/nah)

Jakarta -

Seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) dari Aceh hingga Papua telah mengumumkan daya tampungnya untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025. Terdapat 76 PTN akademik, 44 PTN vokasi, dan 4 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) di dalamnya.

Setiap PTN mencantumkan daya tampung program studi (prodi) diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), hingga sarjana (S1).

Informasi ini dapat digunakan untuk siswa eligible SNBP 2025 dalam menentukan prodi pilihan. Nah, bagi kalian yang ingin mengambil prodi di Universitas Indonesia (UI), detikedu telah menghimpun sejumlah prodi dengan daya tampung terbanyak.

Prodi dengan Daya Tampung Terbanyak SNBP UI 2025

Pada SNBP 2025, UI menawarkan 79 prodi. Ini dia deretan prodi dengan daya tampung terbanyak:

1. S1 Ilmu Hukum

• Daya tampung: 114
• Peminat 2024: 1.634

2. S1 Manajemen

• Daya tampung: 76
• Peminat 2024: 1.545

3. S1 Akuntansi

• Daya tampung: 70
• Peminat 2024: 1.368

4. S1 Ilmu Psikologi

• Daya tampung: 66
• Peminat 2024: 1.274

5. S1 Pendidikan Dokter

• Daya tampung: 60
• Peminat 2024: 1.720

6. S1 Teknik Industri

• Daya tampung: 52
• Peminat 2024: 659

7. S1 Ilmu Komputer

• Daya tampung: 50
• Peminat 2024: 1.133

8. S1 Sistem Informasi

• Daya tampung: 50
• Peminat 2024: 926

9. S1 Ilmu Keperawatan

• Daya tampung: 49
• Peminat 2024: 616

10. S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat

• Daya tampung: 42
• Peminat 2024: 508

11. S1 Ilmu Ekonomi

• Daya tampung: 42
• Peminat 2024: 437

12. S1 Teknik Sipil

• Daya tampung: 40
• Peminat 2024: 494

13. S1 Teknik Mesin

• Daya tampung: 40
• Peminat 2024: 429

Walau demikian, sebagian PTN belum dapat menampilkan daya tampung prodi di kampusnya. Apabila calon peserta atau guru melakukan cek kapasitas prodi melalui laman resmi SNPMB, kampus yang belum melampirkan daya tampung akan menampilkan keterangan "(sedang dalam proses)".

Sebagai contoh berdasarkan pantauan detikedu (23/1/2025) pukul 15.04 WIB, di Universitas Syiah Kuala daya tampung untuk 76 prodi yang ditawarkan belum diperlihatkan. Oleh sebab itu, kalian perlu terus memantau laman SNPMB pada menu SNBP, submenu Daya Tampung SNBP.

Itulah sejumlah prodi di UI dengan daya tampung terbanyak pada SNBP 2025. Pilih dengan bijak ya!

(nah/nwk)

Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum menjadi salah satu program yang banyak diminati calon mahasiswa. Meski begitu, calon mahasiswa harus berhati-hati agar bisa memilih Prodi Ilmu Hukum yang sesuai kualifikasi.

"Masyarakat harus hati-hati dan jeli memilih Prodi Ilmu Hukum yang ditawarkan oleh universitas dan sekolah tinggi hukum," kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur (Unbor), Megawati Barthos, melalui keterangan tertulis, Selasa, 7 Januari 2025.

Salah satu yang bisa menjadi rujukan, kata Megawati, adalah status akreditasinya. Akreditasi adalah proses penilaian dan pengakuan yang dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan bahwa perguruan tinggi memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab melakukan akreditasi perguruan tinggi adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Akreditasi perguruan tinggi mencakup berbagai aspek, seperti:

• Kurikulum
• Proses pembelajaran
• Tenaga pendidik
• Fasilitas belajar
• Proses penjaminan mutu
• Tata kelola institusi

Peringkat akreditasi perguruan tinggi dibagi menjadi tiga, yaitu Baik, Baik Sekali, dan Unggul. Akreditasi Unggul adalah peringkat tertinggi yang diberikan kepada perguruan tinggi yang memenuhi kriteria akreditasi.

Akreditasi memiliki banyak manfaat bagi mahasiswa dan orang tua, di antaranya:

• Menjamin bahwa pendidikan yang dijalani akan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman
• Memberikan gambaran yang lebih jelas tentang mutu pendidikan, tingkat kompetensi tenaga pengajar, dan fasilitas yang tersedia

"Akreditasi yang diberikan BAN-PT adalah satu rujukan dan syarat mutlak yang harus diperhatikan dalam memilih perguruan tinggi yang berkualitas," kata Megawati.

Dia melanjutkan, untuk dapat diterima di lapangan pekerjaan, penyesuaian bahkan untuk promosi jabatan sebaiknya memilih prodi atau universitas yang terakreditasi Unggul.

Megawati mengatakan Unbor bisa menjadi pilihan. Alasannya, Prodi Ilmu Hukum Unbor sudah terakreditasi Unggul untuk semua jenjang, baik untuk S1, S2, dan S3. "Bahkan secara universitas pun sudah terakreditasi Unggul," ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

Jakarta: Universitas Borobudur membuka Program Studi (Prodi) Magister dan Doktor Ilmu Hukum. Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur Prof Faisal Santiago mengatakan kedua program studi itu sudah berstatus terakreditasi Unggul.

"Animo masyarakat mendaftar tinggi karena prodi kami sudah terakreditasi Unggul pertama di lingkungan LLDikti3 (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III) Jakarta," kata Faisal melalui keterangan tertulis yang diterima Sabtu, 23 November 2024.

Kedua prodi ini memiliki pengajar antara lain Prof Zudan Arif Fakrulloh, Prof Surya Jaya, Prof Ade Saptomo, Prof Zainal Arifin, Prof Arif Hidayat, Prof Tundjung, Prof Suparji, Prof Abdullah, Prof Laksanto, Dr Bambang Soesatyo, Dr Ahmad Redi, Dr Evita, Dr Boy Nurdin, Dr KMS Herman, Dr Binsar Jon Vic, Dr Rony F Sompie, Dr Azis Budianto, Dr Richard, Dr Irfan, Dr Muchlas Rowi, Dr Tina Amelia, Dr Subianta Mandala, Dr Yongki, Dr Andreas, Dr Hidayati, dan Dr Luthfi.
"Semuanya pakar hukum dan mempunyai keahlian yang akan terus membantu mahasiswa menyelesaikan tesis serta disertasi agar bisa selesai dan lulus tepat waktu," kata Faisal.

Prodi Magister dan Doktor Ilmu Hukum juga menawarkan belajar di kampus world class university. Dan itu bagian dari akademik yang harus dilaksanakan.

"Setiap mahasiswa dalam kelulusannya harus dan wajib mem-publish minimal dua karya ilmiah international di jurnal bereputasi," kata Kaprodi Magister Ilmu Hukum, Dr Azis Budianto.

Magister Ilmu Hukum Universitas Borobudur mendapatkan nilai akreditasi 367 dan Magister Ilmu Hukum 375 dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Kemudian, kedua prodi ini juga sudah mendapakan ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 yang menandakan tata kelola sudah berjalan baik dan berkualitas.

Saat ini jumlah mahasiswa aktif sebanyak 125 untuk Magister Ilmu Hukum dan 426 untuk Doktor Ilmu Hukum.

Untuk calon mahasiswa baru, tes dan wawancara akan dilaksanakan gelombang 1 pada 8 Pebruari 2025 dan gelombang 2 pada 1 Maret 2025. Perkuliahan dilaksanakan pada 14 Maret 2025.

Tersedia beasiswa

Beragam mahasiswa ditawarkan. Semua profesi bisa mendapatkannya, seperti polisi, TNI, advokat, anggota DPR, anggota DPRD, bupati, gubernur, hakim, jaksa, notaris, ASN, karyawan swasta, hingga dosen.

Saat ini alumninya sudah berjumlah 287. Beberapa di antaranya adalah Ronny F Sompie, Tjoetjoe S Hernanto, Darmadi Durianto, Solihin, Lukman Maruf, Ahmad Sahroni, Teguh Samudera, Umar Aris, hingga Firman Fready.

"Ini bukti Prodi Magister dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur diminati," kata Faisal.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)