REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat kebijakan kontroversial. Kali ini, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang bertujuan menghalangi upaya negara-negara bagian dalam menegakkan undang-undang yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memerangi perubahan iklim.

Langkah ini menjadi bagian dari serangkaian kebijakan pemerintahan Trump yang fokus pada peningkatan produksi energi domestik dan penentangan terhadap inisiatif perubahan iklim yang didominasi oleh Partai Demokrat. Perintah ini dikeluarkan hanya beberapa jam setelah Trump memerintahkan peningkatan produksi batu bara.

Dalam perintah eksekutif terbarunya, Trump menginstruksikan Jaksa Agung AS untuk mengidentifikasi berbagai undang-undang negara bagian terkait perubahan iklim, inisiatif Layanan Sosial dan Teknologi (LST), keadilan lingkungan, serta emisi karbon. Lebih jauh, perintah tersebut mengarahkan untuk mengambil langkah-langkah aktif dalam memblokir implementasi kebijakan-kebijakan tersebut.

"Banyak negara bagian yang telah memberlakukan atau sedang dalam proses memberlakukan kebijakan perubahan iklim atau energi yang memberatkan dan bermotif ideologis, yang berpotensi mengancam dominasi energi Amerika serta keamanan ekonomi dan nasional kita," demikian bunyi perintah eksekutif yang dikeluarkan pada Rabu (9/4/2025).

Secara spesifik, Trump menyoroti undang-undang yang berlaku di New York dan Vermont yang mengenakan denda kepada perusahaan bahan bakar fosil atas kontribusi mereka terhadap perubahan iklim. Ia juga menyinggung kebijakan pembatasan dan perdagangan emisi di California serta tuntutan hukum yang diajukan oleh sejumlah negara bagian yang berupaya meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan energi atas peran mereka dalam pemanasan global.

Menanggapi langkah agresif dari Gedung Putih, dua gubernur dari Partai Demokrat yang memimpin Aliansi Iklim AS, Kathy Hochul dari New York dan Michelle Lujan Grisham dari New Mexico, menyatakan penolakan keras. Mereka menegaskan bahwa negara bagian tidak akan kehilangan otoritas mereka dan tidak akan terintimidasi oleh perintah eksekutif tersebut.

"Kami akan terus memajukan solusi untuk krisis iklim sambil melindungi hak-hak dasar warga Amerika untuk mendapatkan udara dan air bersih, menciptakan lapangan kerja dengan gaji yang layak, menumbuhkan ekonomi energi bersih, serta memastikan masa depan kita lebih sehat dan aman," tegas kedua gubernur dalam pernyataan bersama mereka.

Aliansi Iklim AS merupakan koalisi yang terdiri atas 24 gubernur yang memiliki komitmen kuat terhadap aksi iklim. Di sisi lain, American Petroleum Institute, sebuah organisasi perdagangan yang mewakili industri minyak dan gas, justru memberikan pujian atas perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden Trump.

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) mendorong perubahan paradigma hukum untuk menghadapi bencana. Perubahan paradigma hukum diperlukan untuk merespons krisis ekologis secara efektif serta tetap mengutamakan perlindungan ekosistem alam.

Hal itu diungkapkan CEO IOJI Mas Achmad Santosa dalam sambutannya saat diskusi Nilai dan Praktik Hukum Adat untuk Penyelamatan Ekosistem dan Kedaulatan Pangan di IOJI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

"Keinginan kita untuk mengembangkan paradigma hukum baru di era anthropocene, karena terbukti, paradigma hukum yang currently saat ini, yang kita sebut hukum lingkungan, hukum sumber daya alam, itu terasa sekali tidak efektif," kata Mas Achmad Santosa.

Menurut dia, perubahan paradigma hukum diperlukan untuk menempatkan manusia tidak lagi menjadi satu-satunya subjek hukum. Melainkan turut menempatkan makhluk hidup lain seperti ekosistem alam, fauna, dan flora juga sebagai subjek hukum.

"Hukum saat ini masih menempatkan manusia sebagai pusat dan subjek utama dari sistem hukum tersebut atau disebut human centered, dengan kata lain, sifat antroposentrisme yang tertanam atau embedded dalam hukum memperlakukan semua sistem kehidupan lainnya, hewan, tumbuhan, ekosistem sebagai objek untuk melayani manusia tanpa mengakui hak intrinsik non-living being," ucapnya.

"Non manusia telah direduksi menjadi objek yang semata ada untuk memenuhi kebutuhan subjek manusianya, dengan kerangka berpikir ini dibutuhkan sistem hukum yang menggunakan cara pandang tentang hubungan manusia dengan alam dan mampu mengubah pendekatan, kepada pendekatan yang inklusif untuk all living being," jelasnya.

Perubahan paradigma hukum itu diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi manusia di era antroposen. Menurutnya, era antroposen atau era di mana kerusakan ekosistem alam disebabkan sepenuhnya oleh manusia itu, telah mencapai batas-batas kritis planet.

"Para ilmuwan menyimpulkan bahwa kita sudah masuk ke era anthropocene, anthropocene ditandai dengan disrupsi anthropogenic, manusia telah merusak sistem alam dalam skala global yang mengancam kehidupan flora fauna secara keseluruhan," ujarnya.

Bahkan menurutnya, sejumlah studi menunjukkan kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas manusia telah melampaui sejumlah batas kritis planet. Mulai dari perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati hingga polusi kimia.

"Para ilmuwan mencoba mengidentifikasi melalui model planetary boundaries, sembilan batas-batas kritis, sembilan batas-batas kritis ini meliputi perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan siklus nitrogen dan fosfor, alih fungsi lahan, polusi kimia, perubahan air tawar, lalu partikel aerosol di atmosfer, penipisan lapisan ozon dan pengasaman laut," katanya.

"Berdasarkan penelitian tahun 2024, bumi telah melampaui 6 dari 9 batas planet, jadi 6 dari 9 batas planet sudah terlalui, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan siklus nitrogen dan fosfor, perubahan alih fungsi lahan, polusi kimia dan perubahan air tawar, terdapat satu batas planet yang sudah mendekati titik kritis atau tipping point yaitu pengasaman laut atau ocean acidification," ucapnya.

Karena kondisi itu, dia menilai pentingnya perubahan paradigma hukum agar manusia dapat merespons krisis ekologis secara efektif demi kelangsungan hidup umat manusia serta keseimbangan ekosistem alam dapat terus terjaga.

"Hukum di era ini harus mampu merespon krisis ekologis dengan efektif dan mengedepankan perlindungan plantery secara utuh, dan reformasi hukum lebih adaptif dan tidak hanya mementingkan manusia tetapi juga alam, dengan mempertimbangkan batas-batas planet untuk kelangsungan hidup jangka panjang umat manusia dan alam di bumi ini," ucapnya.

Lihat juga Video 'Missouri Luluh Lantak Disapu Tornado':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

REPUBLIKA.CO.ID, BERN -- Dewan Eropa menyatakan Swiss belum mengambil tindakan yang diperintahkan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Eropa untuk mengatasi perubahan iklim. Pada April 2024, Pengadilan HAM Eropa memutuskan Swiss harus mengambil lebih banyak tindakan untuk melindungi rakyatnya dari dampak perubahan iklim.

Keputusan ini diberikan dalam proses hukum yang diajukan perempuan-perempuan lanjut usia di Swiss. Pengadilan juga memutuskan Swiss "gagal menjalankan tugasnya" untuk mengatasi perubahan iklim dan mencapai target emisi.

Enam bulan setelah keputusan itu, Swiss meminta gugatan tersebut dibatalkan dengan alasan mereka sudah mematuhi kewajiban yang ditetapkan pengadilan yang berbasis di Strasbourg itu. Badan antar pemerintah yang mengawasi putusan pengadilan, Komite Menteri, mengakui Swiss sudah membuat beberapa kemajuan tetapi belum menunjukkan mereka memenuhi semua perintah pengadilan.

Aktivis lingkungan menilai keputusan pengadilan sebagai kemenangan. "Dewan Federal Swiss tidak bisa lolos dengan argumennya di Komite Menteri. Swiss harus meningkatkan kebijakan iklim untuk memulihkan pelanggaran hak asasi manusia," kata salah satu ketua Perempuan Lanjut Usia Rosmarie Wydler-Wälti, akhir pekan lalu.

Perempuan Lanjut Usia untuk Perlindungan Iklim merupakan penggugat dalam kasus ini. Kelompok itu memiliki sekitar 2.000 anggota di seluruh Swiss dengan rata-rata usia 73 tahun.

Mereka mengatakan panas ekstrem yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim mengancam hak-hak perempuan lanjut usia. Sebab, mereka salah satu kelompok paling terdampak dari pemanasan global.

Setelah pertemuan selama tiga hari pada pekan lalu, Swiss diminta untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai sejumlah topik, termasuk “langkah konkret yang diambil untuk mengurangi konsekuensi paling parah atau mendesak dari perubahan iklim di Swiss, termasuk kebutuhan perlindungan khusus, terutama bagi individu dalam situasi rentan.”

Komite Menteri, yang terdiri dari menteri luar negeri dari 46 negara anggota, akan bertemu lagi pada bulan September. Keputusan ini memicu perdebatan di Swiss, dan pemerintah mengklaim pengadilan melampaui mandatnya.

Pakar litigasi perubahan iklim di Tilburg Law School Corina Heri mengatakan keputusan untuk meminta informasi lebih lanjut adalah hal yang biasa dalam proses kepatuhan di Pengadilan HAM Eropa. “Belum ada yang final,” ujarnya.

Semakin banyak kelompok lingkungan yang frustrasi dengan apa yang mereka lihat sebagai kegagalan pejabat terpilih dalam memerangi perubahan iklim, beralih ke pengadilan untuk memperjuangkan tujuan mereka. Akhir tahun lalu, Mahkamah Internasional menangani kasus terbesar dalam sejarahnya, mendengarkan nasib beberapa negara pulau kecil yang tidak berdaya dalam menghadapi dampak menghancurkan dari perubahan iklim yang mereka rasakan mengancam kelangsungan hidup mereka.

Suhu bumi sudah naik sebesar 1,3 derajat Celsius dari masa pra-industri akibat pembakaran bahan bakar fosil. Antara tahun 1990 dan 2020, permukaan laut meningkat rata-rata global sebesar 10 sentimeter (3,9 inci). Beberapa bagian Pasifik Selatan mengalami peningkatan yang jauh lebih signifikan.

Ketidakpastian hukum dalam sektor pertambangan terus menjadi sorotan karena berpotensi merusak iklim investasi di Indonesia.

Isu ini semakin relevan setelah kasus korupsi PT Timah mencuat, di mana dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan dihitung sebagai kerugian negara dan dijadikan dasar untuk tindak pidana korupsi.

Ali Ahmudi Achyak, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), menyatakan bahwa kepastian hukum adalah kebutuhan utama bagi pelaku bisnis, termasuk di sektor tambang. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan kontradiksi.

"Hal yang paling sulit di negeri ini adalah kepastian hukum. Padahal, hal yang paling dibutuhkan oleh pelaku bisnis adalah kepastian hukum. Hal ini memunculkan kontradiksi dan berpotensi memunculkan ketidakpastian bisnis di Indonesia," ujar Ali, Selasa (24/12/2024).

Ia menyoroti adanya ketimpangan dalam penerapan hukum. Banyak pengusaha tambang yang patuh terhadap aturan justru terkena dampaknya, sementara pelaku nakal yang merusak lingkungan tetap aman. "Dalam bisnis tambang, sebenarnya sudah ada aturan jelas dalam IUP/IUPK. Tinggal pemerintah menegakkannya dan memberikan keadilan yang sama kepada para pelanggarnya," tambah Ali.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, menyebut pola perhitungan kerugian negara seperti dalam kasus PT Timah sebagai ancaman serius bagi para pelaku usaha tambang.

Dalam kasus ini, dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan dihitung sebagai kerugian negara, sehingga berujung pada tindak pidana korupsi.

"Iya benar, pola perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi timah ini akan menjadi ancaman bagi pelaku usaha tambang. Mereka pun potensial bisa dijerat dengan dalih yang serupa," jelas Bisman.

Ia menambahkan, meskipun dana jaminan reklamasi dan pascatambang tidak membebaskan perusahaan dari tindak pidana, pengaitan dampak lingkungan dengan kerugian negara menciptakan ketidakpastian hukum yang serius.

"Di satu sisi, kita mendukung pemberantasan korupsi sektor pertambangan, namun di sisi lain perlu jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha," tegas Bisman.

Tanggung Jawab Lingkungan dan Kepastian Hukum

Ali Achyak menekankan bahwa tanggung jawab atas dampak lingkungan sudah jadi tanggung jawab perusahaan dengan melakukan penghijauan kembali atau pengelolaan lahan pasca tambang, bukan kerugian negara.

"Dampak lingkungan ditanggung negara jika terkait infrastruktur dasar yang memang menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya atau terjadi force majeur (bencana alam, kerusuhan, dll)," ucapnya.

Dia pun mewanti-wanti, jika ketidakpastian hukum ini berlanjut jelas akan mengganggu iklim investasi di dalam negeri, terlebih pemerintah tengah gencar mendorong hilirisasi sektor energi atau nasional.

"Ketidakadilan dan ketidakpastian hukum ini jelas akan mengganggu iklim investasi usaha ke depan, termasuk sektor pertambangan yang sangat sensitif terhadap masalah hukum," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arief Havas Oegroseno menyatakan bahwa kerangka hukum internasional penting digunakan sebagai instrumen pemandu dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Dalam pernyataan dari akun resmi X @Kemlu_RI, Jumat, Havas menyebutkan beberapa kerangka hukum internasional sebagai instrumen pemandu yaitu Deklarasi Rio 1992, UNCLOS 1982 dan Perjanjian Paris 2015.

Havas memberikan Pernyataan Lisan Indonesia untuk proses Advisory Opinion (AO) mengenai kewajiban negara terkait perubahan iklim di Mahkamah Internasional di Den Haag, Kamis (5/12).

Havas mengatakan bahwa mengatasi tantangan perubahan iklim memerlukan kerja sama global dengan semua pihak, termasuk melalui mobilisasi akses pendanaan dan kolaborasi untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

“Sebagai negara kepulauan, Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim,” kata Havas.

Perubahan iklim tersebut akan berdampak pada lingkungan dan penciptaan lingkungan yang sehat adalah bagian dari hak asasi manusia.

Penciptaan lingkungan yang sehat itu juga telah tercantum dalam instrumen hukum domestik Indonesia, lanjut Havas.

Havas pun menegaskan bahwa AO Mahkamah Internasional terkait perubahan iklim sangat penting dalam memandu tata kelola iklim internasional.

Penyampaian Pernyataan Lisan oleh Wamenlu Havas dalam AO terkait perubahan iklim menegaskan komitmen dan peran strategis pemerintah RI dalam perkembangan norma hukum internasional, khususnya yang terkait perubahan iklim.

Sebelumnya September 2021, Vanuatu mengumumkan niatnya untuk meminta Advisory Opinion (AO) dari Mahkamah Internasional mengenai perubahan iklim.

Inisiatif tersebut diperlukan karena kerentanan Vanuatu dan kerentanan negara-negara kepulauan kecil berkembang lainnya terhadap perubahan iklim dan perlunya peningkatan tindakan untuk mengatasi krisis iklim global.

Vanuatu kemudian melobi negara-negara lain untuk mendukung inisiatif tersebut dan membentuk kelompok inti Negara Anggota PBB untuk meneruskan inisiatif tersebut di Majelis Umum.

Diskusi dalam kelompok inti tersebut menghasilkan pengembangan resolusi A/RES/77/276 yang pada akhirnya diadopsi oleh Majelis Umum pada 29 Maret 2023, dimana resolusi tersebut didukung oleh 132 negara.

Permintaan tersebut kemudian disampaikan ke pengadilan oleh Sekretaris Jenderal PBB dalam surat tertanggal 12 April 2023.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Rido Sani mengatakan Indonesia menerapkan empat langkah penting dalam mendukung litigasi iklim mulai dari pencegahan sampai penegakan hukum di pengadilan.

Berbicara dalam diskusi di Paviliun Indonesia Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) Azerbaijan, Rabu (20/11/2024), Rasio menyebut beragam kasus lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia memiliki dampak besar dalam peningkatan emisi.

Dia memberikan contoh beberapa aktivitas ilegal seperti pembalakan liar, penghancuran ekosistem mangrove dan gambut, perdagangan satwa liar ilegal serta pembakaran dan pembuangan sampah terbuka, yang berkontribusi dalam emisi yang dihasilkan sektor kehutanan dan sampah di Indonesia.

"Kami menerapkan empat pilar melawan aktivitas ilegal yang menyebabkan tantangan dalam penganan perubahan iklim dengan pilar pertama melakukan pencegahan. Bagaimana kami dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran publik," kata Rasio.

Pemerintah Indonesia melalui jajaran penegakan hukum di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga secara rutin melakukan kegiatan pengawasan lokasi pemilik izin berusaha seperti pabrik yang menghasilkan limbah serta patroli di area hutan.

Rasio menjelaskan pihaknya melakukan audit dan mengimplementasikan sanksi administrasi untuk meningkatkan ketaatan akan aturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan kehutanan. Dilanjutkan dengan penegakan hukum melalui pendekatan multi-instrumen serta pendekatan hukum restoratif jika masih melakukan pelanggaran.

"Karena banyak korporasi yang melakukan tindakan ilegal termasuk gagal menaati hukum yang meningkatkan dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan karena banyak aktivitas mereka yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca," kata Rasio.

Jakarta (ANTARA) - Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Rido Sani mengatakan Indonesia menerapkan empat langkah penting dalam mendukung litigasi iklim mulai dari pencegahan sampai penegakan hukum di pengadilan.

Berbicara dalam diskusi di Paviliun Indonesia Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) Azerbaijan, Rabu, Rasio Ridho Sani menyebut beragam kasus lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia memiliki dampak besar dalam peningkatan emisi.

Dia memberikan contoh beberapa aktivitas ilegal seperti pembalakan liar, penghancuran ekosistem mangrove dan gambut, perdagangan satwa liar ilegal serta pembakaran dan pembuangan sampah terbuka, yang berkontribusi dalam emisi yang dihasilkan sektor kehutanan dan sampah di Indonesia.

"Kami menerapkan empat pilar melawan aktivitas ilegal yang menyebabkan tantangan dalam penganan perubahan iklim dengan pilar pertama melakukan pencegahan. Bagaimana kami dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran publik," kata Rasio dalam diskusi dipantau daring dari Jakarta pada hari ini.

Pemerintah Indonesia melalui jajaran penegakan hukum di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga secara rutin melakukan kegiatan pengawasan lokasi pemilik izin berusaha seperti pabrik yang menghasilkan limbah serta patroli di area hutan.

Rasio menjelaskan pihaknya melakukan audit dan mengimplementasikan sanksi administrasi untuk meningkatkan ketaatan akan aturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan kehutanan. Dilanjutkan dengan penegakan hukum melalui pendekatan multi-instrumen serta pendekatan hukum restoratif jika masih melakukan pelanggaran.

"Karena banyak korporasi yang melakukan tindakan ilegal termasuk gagal menaati hukum yang meningkatkan dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan karena banyak aktivitas mereka yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca," demikian Rasio Ridho Sani.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Contoh bagaimana pendapatan dari aksi pembalakan liar dapat digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan penambangan dan perkebunan liar serta berbagai kegiatan ilegal lain

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia telah melaksanakan strategi multi instrumen hukum untuk menangani kasus terkait lingkungan hidup dan kehutanan sebagai bagian dari upaya menekan emisi gas rumah kaca (GRK).

Dalam diskusi di Paviliun Indonesia Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) Azerbaijan, Rabu, Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan strategi multi instrumen hukum itu disertai juga kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bersama kementerian dan lembaga seperti Kepolisian RI dan Kejaksaan untuk menangani beragam kasus.

"Penyelidikan pencucian uang itu penting untuk melawan tindakan ilegal terkait lingkungan hidup dan kehutanan karena kebanyakan keuntungan finansial yang didapat dari aktivitas ilegal biasanya digunakan untuk aktivitas ilegal lain," kata Rasio Ridho Sani dalam diskusi yang dipantau daring dari Jakarta pada hari ini.

Dia memberikan, contoh bagaimana pendapatan dari aksi pembalakan liar dapat digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan penambangan dan perkebunan liar serta berbagai kegiatan ilegal lain.

Untuk itu, Rasio menyoroti pentingnya penggunaan berbagai rezim hukum baik pidana maupun perdata sebagai bagian dari pendekatan multidoor, yang menggunakan berbagai aturan perundang-undangan untuk menangani kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

"Sudah banyak inisiatif dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait litigasi iklim termasuk apa yang kami sebut sebagai strict liability untuk memastikan korporasi atau individu yang aktivitasnya merusak lingkungan bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan," jelasnya.

Dia juga menyampaikan bahwa Indonesia sudah melakukan langkah serius menangani kasus hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berkait dengan pencucian uang. Selain juga berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung serta Mahkamah Agung untuk menyusun pedoman untuk penanganan kasus lingkungan hidup dan kehutanan.

Hasilnya, kata Rasio Ridho Sani, tingkat kebakaran hutan dan lahan serta kemunculan titik panas (hotspot) di Indonesia sudah berkurang drastis sejak penegakan hukum dilakukan dari luasan 2,6 juta hektare terbakar pada 2015 menjadi 204.894 hektare pada 2022 dan 1,1 juta hektare pada 2023.

Pihaknya juga sudah berhasil memenangkan sejumlah kasus terkait penanganan sampah ilegal, termasuk penahanan pelaku atau pengelola tempat pembuangan akhir (TPA) ilegal serta denda yang mencapai miliaran rupiah.

Baik kasus kebakaran hutan dan lahan serta penanganan sampah ilegal, kata Rasio, jika tidak ditangani dapat berkontribusi dalam peningkatan emisi GRK baik karbon maupun metana dan menghalangi Indonesia mencapai target iklimnya.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Sejumlah pemimpin dunia dan ilmuwan iklim ternama menyerukan reformasi proses pertemuan conference of the parties (COP) melalui surat terbuka.

Pada hari kelima, Jumat (16/11/2024), KTT Iklim COP29 menyelenggarakan panel tingkat tinggi tentang iklim dan perdamaian.

Namun, perdebatan seputar perlunya reformasi proses COP telah menjadi pusat perhatian di Baku.

Dalam surat terbuka, lebih dari 20 pakar termasuk mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Mantan Presiden Irlandia Mary Robinson, mantan kepala iklim PBB Christiana Figueres mengatakan bahwa meskipun telah mencapai banyak kemajuan, proses COP perlu dirombak.

Surat tersebut menyerukan tujuh reformasi utama mulai dari pelacakan pendanaan iklim yang kuat, integrasi bukti ilmiah terbaru, hingga pertemuan yang lebih kecil dan lebih sering.

Selain itu, mereka juga mendesak kriteria kelayakan yang ketat bagi negara tuan rumah COP.

Di sisi lain, Presiden COP29 Mukhtar Babayev mengatakan, KTT tersebut berjalan dengan baik.

Dia menyanjung kesepakatan awal mengenai Pasal 6.4 dalam Perjanjian Paris tentang pasar karbon internasional yang sudah disepakati dalam COP29.

"Pekerjaan awal 6.4 memberi kita motivasi tambahan untuk memenuhi semua kewajiban atau pokok bahasan lainnya," kata Babayev, sebagaimana dilansir Euronews.

Rumit

Babayev berujar, pembicaraan difokuskan pada tujuan kolektif terukur baru yang akan menggantikan target pendanaan iklim sebelumnya sebesar 100 miliar dollar AS per tahun yang ditetapkan pada tahun 2009.

Berdasarkan Perjanjian Paris, negara-negara sepakat untuk menetapkan target pendanaan iklim baru pada tahun 2025.

"Kami mengadakan banyak pertemuan di sini dan sekarang suhu diskusi sedang sangat panas," kata Babayev.

Kemajuan dalam perjanjian untuk tujuan pendanaan iklim baru sedang terjadi. Namun, Babayev mengakui situasinya masih rumit.

"Kami telah menerima sinyal positif dari lembaga keuangan internasional untuk meningkatkan kontribusi mereka selama dua tahun ke depan. Dan saya pikir itu sinyal yang bagus."

Dia menambahkan, semua kekuatan benar-benar terkonsolidasi untuk mencapai kesepakatan pendanaan iklim di COP29 Baku.

"Tetapi ini benar-benar rumit dan kami masih berusaha berbicara dengan para pihak untuk menavigasi proses ini," papar Babayev

Semua mata tertuju pada apa yang akan terjadi dalam beberapa hari mendatang.

Pekan kedua akan menjadi pekan yang krusial dalam menentukan seberapa besar pencapaian COP ini dan tingkat komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam memenuhi tujuan Perjanjian Paris.

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) dan Yayasan nirlaba Indonesia Pijar Foundation bersama dengan 20 tokoh muda membangun rekomendasi aksi kolaborasi energi dan iklim.

Bertempat di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/10), Indonesia Future Network (IFN) edisi Future Energy and Climate mengumpulkan 20 tokoh muda energi dan iklim dari berbagai latar belakang untuk membahas rekomendasi aksi kolaborasi dalam iklim dan energi.

IFN Future Energy and Climate dibuka oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Perubahan iklim nyata, bukan mitos, dan awareness harus dibangun mulai sekarang agar ke depannya akan mudah dan dalam IFN saya melihat semangat generasi muda yang mau terlibat dan mencari inovasi untuk transisi energi," kata Moeldoko dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sementara, Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menekankan pentingnya mendukung transisi energi.

"Transisi energi menuju net zero emission harus dilakukan untuk menjamin ketahanan energi, mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dan memitigasi perubahan iklim. Ini adalah sebuah keniscayaan jika kita ingin sukses dan tumbuh di masa depan," ujar Rachmat.

Sedangkan, Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan pengembangan energi terbarukan adalah prioritas utama bagi masa depan energi Indonesia.

"Kami berupaya menciptakan sistem yang lebih efisien untuk mendukung investasi energi terbarukan, termasuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi hambatan biaya. Ini akan membuka jalan bagi energi yang lebih terjangkau dan berkelanjutan di Indonesia," kata Eniya.

Menambahkan perspektif pentingnya peran generasi muda, Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Percepatan Inovasi Pemuda dan Olahraga Hasintya Saraswati mengatakan pemuda harus menjadi bagian aktif dalam proses penanganan krisis iklim.

"Pemuda merupakan subjek penting dalam proses penanganan krisis iklim karena mereka juga merupakan generasi yang akan terdampak. Kami berharap melalui IFN, pemuda dapat berperan aktif di dalam proses ini," ujar Hasintya.

Sejalan dengan itu, Direktur Kebijakan Publik Pijar Foundation Cazadira Fediva Tamzil menyampaikan krisis iklim merupakan isu kompleks yang memerlukan sinergi antara inovasi dan regulasi.

"Kami berharap IFN menjadi jembatan dialog dan aksi nyata antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas masyarakat," tuturnya.

IFN merupakan kolaborasi antara Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Pijar Foundation dan Perkumpulan Warga Muda.

Merespons nyata berbagai tantangan nasional dan global, IFN hadir sebagai forum kolaboratif bulanan yang mempertemukan pemerintah, pemimpin
muda, dan sektor swasta untuk merumuskan aksi-aksi solusi nyata.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024