Saya telah memerintahkan kepada Deputi Gakkum untuk memberikan pendelegasian terutama kepada teman-teman provinsi, teman-teman yang memiliki tugas lingkungan hidup di tingkat provinsi untuk melakukan penegakan hukum...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk ikut melakukan pengawasan dan penegakan hukum sebagai bagian dari implementasi tata lingkungan hidup di tingkat tapak.

Dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengembangan SDM LH di Tangerang Selatan, Banten, Selasa, Menteri LH Hanif menyebut pembinaan dan pengawasan pengendalian lingkungan hidup secara berjenjang sampah ke tingkat daerah dimulai dari tata lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan serta penegakan hukum.

"Saya telah memerintahkan kepada Deputi Gakkum untuk memberikan pendelegasian terutama kepada teman-teman provinsi, teman-teman yang memiliki tugas lingkungan hidup di tingkat provinsi untuk melakukan penegakan hukum kepada unit-unit yang izinnya diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup," ujar Menteri Hanif.

Dengan pembinaan dan pengawasan, lanjut dia, maka memastikan semua unit yang ada di tingkat tapak dapat dikontrol oleh petugas lingkungan hidup di tingkat tapak. Dengan demikian pengawasan dapat dilakukan oleh petugas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk kegiatan yang izinnya dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup.

Pembinaan dan pengawasan itu diperlukan, kata dia, ketika Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Kegiatan pembangunan ekonomi tersebut, lanjutnya, akan menyentuh sendi-sendi lingkungan hidup.

Untuk itu dia meminta para pemangku kepentingan untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) pengendali lingkungan hidup untuk mempersiapkan pengawasan dan pembinaan sampai ke tingkat tapak.

"Pada saat kemudian SDM-nya kita tidak siapkan sekarang dengan detail, kita tidak akan pernah tahu berapa keperluan SDM pengendali lingkungan hidup dan belum bisa mengukur berapa pengawas lingkungan yang dibutuhkan," ucap Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) mengatakan hukum adat dapat menjadi inspirasi dalam penyusunan aturan nasional untuk menjaga lingkungan. IOJI menilai banyak masyarakat adat yang berhasil menjaga lingkungan dengan menggunakan hukum adat.

Hal itu disampaikan oleh Chief Executive Officer IOJI, Mas Achmad Santosa, dalam diskusi bertajuk 'Nilai dan Praktik Masyarakat Hukum Adat dalam Penyelamatan Ekosistem Indonesia' di The Ocean Justice House, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Achmad awalnya mengatakan aturan melindungi lingkungan hidup merupakan persoalan rumit. Dia mengatakan banyak pihak yang menganggap aturan yang sudah ada malah gagal melindungi lingkungan.

"Hukum lingkungan ini sudah banyak komunitas mengatakan gagal di dalam mengatasi sifat keurgenan dan kedaruratan dari alam," ujar Achmad.

Dia mengatakan banyak masyarakat adat yang melakukan praktik merawat lingkungan dengan dasar hukum adat. Dia mengatakan praktik yang hidup di masyarakat adat itu seharusnya bisa menjadi inspirasi bagi peraturan tingkat nasional dan global.

"Bagaimana ini bisa menginspirasi hukum nasional dan bagaimana bisa menginspirasi hukum regional dan bagaimana bisa menginspirasi hukum internasional ke tingkat global," ujar mantan Plt Pimpinan KPK ini.

Dia mengatakan masyarakat adat juga menghadapi tantangan dalam menjaga lingkungan mereka. Dia mengatakan masyarakat adat saat ini berupaya mempertahankan nilai-nilai dan praktik kehidupan yang positif tetap terjaga.

Kisah Masyarakat Ada di Sulsel dan Maluku Lindungi Ekosistem

Diskusi ini juga menghadirkan masyarakat Kajang yang berada di Tanatoa, Bulukumba, Sulawesi Selatan, untuk berbagi kisah melindungi lingkungan mereka. Masyarakat adat Kajang memegang teguh ajaran leluhur yang disebut 'Pasang Ri Kajang' yang berarti pesan di Kajang.

"Pasang Kajang ini artinya pesan atau hukum yang masih berlaku sampai hari ini yang memang tidak bisa dilanggar oleh masyarakat adat. Karena Pasang ini menjadi pedoman hidup yang tertinggi di masyarakat adat Kajang yang sampai hari ini masih kita junjung tinggi," kata Perwakilan Perempuan Adat Tanatoa Kajang, Ramlah.

Simak juga Video 'Apresiasi Pemred detikcom Atas Komitmen Menteri LHK Jaga Lingkungan-Hutan':

Ramlah menyebut masyarakat Kajang belum bisa menerima peradaban luar. Bagi mereka, hidup sederhana seperti leluhur lebih baik dibandingkan dengan hidup modern.

Ramlah mengatakan banyak pesan cara hidup sederhana, menjaga hutan, hingga bagaimana hubungan dengan Tuhan dan sesama. Jika aturan itu dilanggar, maka akan ada sanksi adat.

Dia mengatakan masyarakat Kajang menganggap hutan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Dia menyebut masyarakat Kajang terus berusaha melestarikan hutan dengan aturan-aturan adat seperti larangan menebang pohon, berburu satwa, merusak rumah lebah, bahkan mencabut rumput.

"Di sana itu warga masyarakat adat yang ada di Kajang itu memang masih patuh terhadap aturan-aturan adat yang ada di sana. Masyarakat adat itu sudah tahu di dalam pasang bahwa hutan itu adalah selimutnya dunia, itu yang perlu dijaga," paparnya.

Masyarakat adat Haruku di Maluku Tengah juga berbagi kisah mereka menjaga lingkungan lewat 'Sasi' atau larangan mengambil hasil bumi dalam jangka waktu tertentu. Sosok yang bertanggung jawab untuk mengelola pranata ini adalah Kewang.

"Kalau ini (alam) tidak dijaga, kita tidak rapat dengan baik dan tidak jaga dengan baik, maka satu waktu nanti, kita termasuk, ya, orang yang paling miskin di dunia. Karena penduduk kita kecil, cuma hanya 11 kampung," kata Kepala Kewang Adat Haruku, Eliza Marten Kissya.

"Kalau banyak-banyak kita tidak menjaga sumber daya alam ini dengan baik, maka kita tidak akan bertahan. Maka anak cucu kita akan kelaparan, nanti besok dan lusa," sambungnya.

Atas dedikasinya, Eli meraih penghargaan Kalpataru 2022 kategori pembina lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Eli menegaskan dirinya dan masyarakat adat Haruku akan sekuat tenaga menjaga lingkungan demi masa depan anak cucu mereka.

"Kalau tambang jadi dikelola, awas masyarakat jangan diusir. Ini adalah kendaraan saya. Terus saya menyatakan kepada mereka bahwa kalau sudah dikasih Kalpataru untuk penyelamatan lingkungan, kenapa dikasih lagi tanah untuk merusak lingkungan. Ini sih dua hal yang berbeda dan dua hal yang sangat tidak masuk akal. Sudah dapat penyelamatan lingkungan, dikasih tanah untuk merusak lingkungan," tuturnya.

Simak juga Video 'Apresiasi Pemred detikcom Atas Komitmen Menteri LHK Jaga Lingkungan-Hutan':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Meulaboh (ANTARA) - Forum Bangun Investasi Aceh (ForBINA) meminta Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Aceh tidak tebang pilih dalam penegakan hukum konservasi di daerah ini, termasuk kasus matinya gajah liar di Aceh Barat yang terjadi pada Rabu, 1 Januari lalu.

“Tidak ada sanksi hukum terhadap perusahaan ketika ditemukan gajah mati dalam areal izin perkebunan seperti yang terjadi di Aceh Barat,” kata Direktur ForBINA Aceh Muhammad Nur dalam keterangan yang diterima di Aceh Barat, Selasa.

Seperti diberitakan sebelumnya, BKSDA Provinsi Aceh memastikan matinya seekor gajah betina di konsesi PT Sapta Pesona Jaya Abadi di kawasan Desa Baro Paya-Desa Sibintang, Kecamatan Panton Reue, Kabupaten Aceh Barat pada 1 Januari 2025, murni karena sakit dan kakinya terjatuh ke lumpur.

“Benar ada kematian gajah di Aceh Barat, satwa ini mati karena kakinya yang terluka jatuh ke dalam lumpur,” kata Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata yang dihubungi ANTARA melalui saluran telepon Whatsapp dari Aceh Barat, Sabtu (4/1).

Ia menjelaskan seekor gajah yang mati tersebut berjenis kelamin betina dan berusia sekitar 30 tahun.

Muhammad Nur menyebutkan sepanjang tahun 2024, tercatat 180 kasus konflik antara manusia dan satwa liar. Jumlah ini menurun 21 persen dibandingkan tahun 2023, yang mencatat 218 kejadian.

Dalam periode lima tahun terakhir atau dari tahun 2019 hingga 2024, tercatat 896 konflik satwa-manusia di Aceh. Angka ini cukup memprihatinkan, terutama karena kebijakan pemerintah belum mendukung upaya konservasi secara maksimal.

Beberapa tahun belakangan ini, kata dia, kasus kematian gajah juga pernah terjadi di Aceh Utara. Beda halnya jika satwa dilindungi tersebut mati di lahan perkebunan masyarakat, maka proses hukum dilakukan oleh pihak BKSDA.

Padahal, dalam Qanun Aceh No 11/2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar, kata Muhammad Nur, cukup tegas disebutkan ada sanksi administrasi terhadap perusahaan yang memegang izin yang melanggar dan/atau lalai yang menimbulkan ancaman terhadap keselamatan satwa liar, dapat diberikan sanksi administrasi berupa penghentian sementara pelayanan administrasi, penghentian sementara kegiatan di lapangan, dan pencabutan izin.

"Namun, sejauh ini BKSDA belum berani melakukan itu, hanya berani dengan rakyat kecil," Muhammad Nur.

Ia menjelaskan catatan buruk lainnya dalam hal penanganan konflik agraria dalam kawasan konservasi sebagaimana yang terjadi di suaka marga satwa rawa Singkil.

Menurutnya, penggunaan aparat keamanan dalam menertibkan perkebunan masyarakat bukanlah cara dan strategi yang tepat diberlakukan di Aceh. Mengingat Aceh memiliki riwayat konflik berkepanjangan dan krisis lahan pertanian, dikhawatirkan akan lahir konflik baru antara warga dengan BKSDA.

“Masih banyak strategi lain yang dapat di pakai lebih humanis dan tidak merugikan masyarakat kecil. Perilaku perusakan dan pemusnahan komoditas perkebunan masyarakat merupakan prilaku arogansi yang harus segera dihentikan oleh BKSDA,” katanya.

Muhammad Nur meminta Pemerintah Aceh untuk mendesak pemerintah pusat segera mengevaluasi kinerja BKSDA di Aceh.

Pihaknya juga meminta BKSDA menghormati hak masyarakat adat dan kearifan lokal yang berlaku di Aceh.

"Melindungi kekayaan spesies kunci juga bagian dari investasi besar Indonesia, maka ForBINA menilai kegagalan BKSDA ini harus menjadi perhatian khusus Kementerian untuk menyikapikonservasi BKSDA di Aceh," ucapnya.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Rido Sani mengatakan Indonesia menerapkan empat langkah penting dalam mendukung litigasi iklim mulai dari pencegahan sampai penegakan hukum di pengadilan.

Berbicara dalam diskusi di Paviliun Indonesia Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) Azerbaijan, Rabu (20/11/2024), Rasio menyebut beragam kasus lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia memiliki dampak besar dalam peningkatan emisi.

Dia memberikan contoh beberapa aktivitas ilegal seperti pembalakan liar, penghancuran ekosistem mangrove dan gambut, perdagangan satwa liar ilegal serta pembakaran dan pembuangan sampah terbuka, yang berkontribusi dalam emisi yang dihasilkan sektor kehutanan dan sampah di Indonesia.

"Kami menerapkan empat pilar melawan aktivitas ilegal yang menyebabkan tantangan dalam penganan perubahan iklim dengan pilar pertama melakukan pencegahan. Bagaimana kami dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran publik," kata Rasio.

Pemerintah Indonesia melalui jajaran penegakan hukum di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga secara rutin melakukan kegiatan pengawasan lokasi pemilik izin berusaha seperti pabrik yang menghasilkan limbah serta patroli di area hutan.

Rasio menjelaskan pihaknya melakukan audit dan mengimplementasikan sanksi administrasi untuk meningkatkan ketaatan akan aturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan kehutanan. Dilanjutkan dengan penegakan hukum melalui pendekatan multi-instrumen serta pendekatan hukum restoratif jika masih melakukan pelanggaran.

"Karena banyak korporasi yang melakukan tindakan ilegal termasuk gagal menaati hukum yang meningkatkan dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan karena banyak aktivitas mereka yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca," kata Rasio.