JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri RI mencalonkan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Pancasila, Eddy Pratomo, sebagai hakim International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) atau Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut.

Pencalonan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Arief Navan Oegroseno, dalam konferensi pers, Jumat (9/5/2025).

"Professor Eddy Pratomo sebagai calon hakim Hukum Laut Internasional atau ITLOS dengan masa kerja tahun 2026-2035," kata Arief.

Arief menjelaskan, proses pencalonan sudah dalam tahap proses dan akan dilakukan pemungutan suara untuk pencalonan pada tahun 2026.

Sebab itu, Arief mengatakan, masih ada banyak waktu untuk mempersiapkan lobi bagi pencalonan Eddy sebagai hakim ITLOS.

Arief mengatakan, alasan Indonesia mengajukan Eddy sebagai calon hakim adalah karena Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS).

Indonesia disebut telah banyak melaksanakan kewajiban dari konvensi tersebut, namun belum pernah ada orang Indonesia yang menduduki jabatan sebagai hakim dalam penegakan hukumnya sejak disepakati pada 1982.

"Di sisi lain, Indonesia juga ingin merefleksikan kepentingan negara-negara berkembang, khususnya negara dari kawasan Asia Tenggara, yang seharusnya memiliki keterwakilan di sana," imbuhnya.

"Apalagi Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan akan sangat ideal apabila kepentingan negara-negara berkembang atau negara kepulauan itu juga bisa terefleksikan dalam komposisi Hakim Internasional Hukum Laut yang ada di Hamburg," ucapnya lagi.

Profil Eddy Pratomo

Eddy Pratomo adalah Guru Besar Hukum Internasional Universitas Pancasila yang kini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum kampus tersebut.

Selain aktif mengajar, Eddy Pratomo juga pernah menjadi anggota Tim Penasihat dalam Penetapan Batas Maritim Indonesia untuk periode 2020-2024.

Tak hanya itu, dia juga dikenal sebagai diplomat senior dan ahli diplomasi maritim Indonesia.

Eddy telah banyak makan asam garam dalam dunia diplomasi maritim.

Dia pernah menjabat Direktur Jenderal Hukum Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri.

Eddy juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Republik Federasi Jerman, hingga utusan khusus Presiden RI untuk penetapan batas maritim RI-Malaysia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arif Havas Oegroseno menyatakan bahwa meningkatnya ketegangan dan potensi konflik laut di dunia memberi peluang untuk menyempurnakan hukum laut internasional.

“Kita perlu lihat lagi bagaimana aturannya di laut, dan (isu tersebut menunjukkan adanya) campuran antara hukum perang dan hukum laut, dan ini tidak mudah,” ucap Havas usai memberikan sambutan dalam agenda peringatan kontribusi dan pemikiran Hasjim Djalal di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Selasa.

Menurut Wamenlu, kondisi ketegangan di laut yang berpotensi pecah menjadi konflik saat ini jauh lebih tinggi daripada 10 hingga 20 tahun yang lalu.

Selain ketegangan yang belum mereda di Laut China Selatan, ketegangan juga meningkat di laut Timur Tengah, Laut Baltik, hingga Laut Utara. Selain itu, terjadi pula mobilisasi kapal-kapal perang di Samudera Hindia, kata dia.

Mengingat kompleksnya isu hukum laut internasional terkait penanganan ketegangan dan konflik yang terjadi, Havas menyatakan bahwa pihaknya akan melaksanakan kajian internal terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

Apalagi, isu tersebut bukan hal yang pernah dibahas secara mendalam sebelumnya, kata dia, menambahkan.

“Diskusi pemulanya sudah dilakukan meski masih internal. Langkah selanjutnya, kami akan undang pakar-pakar dari universitas untuk berdiskusi terkait hal ini,” ucap Wamenlu RI.

Sebelumnya pada agenda yang sama, mantan wakil menteri luar negeri RI Dino Patti Djalal menegaskan pentingnya Indonesia untuk terus memimpin inisiatif dalam perjuangan diplomasi terkait hukum laut internasional.

Terlebih, Indonesia merupakan salah satu arsitek Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 yang diperjuangkan oleh Hasjim Djalal sebagai Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat itu.

“Indonesia harus terus menjadi pelopor, penggerak, dan pemimpin dalam diplomasi hukum internasional,” kata Dino via daring.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sebagai salah satu arsitek Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, Indonesia harus terus memimpin inisiatif dalam perjuangan diplomasi terkait hukum laut internasional, kata mantan wakil menteri luar negeri RI Dino Patti Djalal.

“Indonesia harus terus menjadi pelopor, penggerak, dan pemimpin dalam diplomasi hukum internasional,” kata Dino dalam sambutannya mewakili keluarga Hasjim Djalal via daring dalam agenda peringatan kontribusi dan pemikiran Hasjim Djalal di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Selasa.

Warisan perjuangan yang ditinggalkan ayahandanya dalam bidang hukum laut internasional, khususnya melalui UNCLOS 1982, berhasil menunjukkan posisi Indonesia sebagai pendobrak dan pemimpin yang disegani, kata Dino.

Dino melanjutkan, Hasjim Djalal memiliki cita-cita luhur untuk memperjuangkan Indonesia supaya menjadi negara maritim yang kuat, dan UNCLOS 1982 yang dicetuskannya membuat dunia mengakui konsep negara kepulauan, yang merupakan ciri khas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Tugas kita selanjutnya adalah bagaimana dengan modal tersebut kita bisa menjadi bangsa maritim yang punya perkapalan kuat, angkatan laut yang kuat, dan bisa menguasai dengan nyata nilai-nilai ekonomi di laut kita,” kata pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu.

Ia kemudian menyoroti inisiatif Hasjim Djalal dalam menyelenggarakan lokakarya terkait Laut China Selatan lebih dari 30 tahun lalu telah memberi dasar bagi proses diplomasi untuk menyelesaikan sengketa di kawasan.

Dino pun mendorong supaya Indonesia terus memperjuangkan terwujudnya kesepakatan lokakarya tersebut dalam bentuk kerja sama substansial di Laut China Selatan.

Mantan duta besar RI untuk Amerika Serikat itu juga mengajak diplomat Indonesia agar terus memperjuangkan kepentingan nasional dengan tetap memperhatikan kebermanfaatannya di tingkat global, sebagaimana yang dicontohkan Hasjim Djalal melalui “perpaduan antara nasionalisme, multilateralisme, dan globalisme.”

Lahir pada 1934, Hasjim Djalal adalah diplomat senior Indonesia yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1981—1983, kemudian Kanada pada 1983—1985, dan untuk Jerman pada periode 1990—1993.

Hasjim adalah salah satu diplomat Indonesia yang berperan dalam penyusunan UNCLOS 1982 dan berjasa memperjuangkan gagasan negara kepulauan serta wawasan nusantara, sebagaimana diamanatkan Deklarasi Djuanda 1957, supaya diakui komunitas internasional.

Hasjim Djalal wafat pada 12 Januari 2025 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, dalam upacara pemakaman yang dipimpin Menlu RI Sugiono.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025