KOMPAS.com - Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) mendesak Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas untuk segera menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 217 Tahun 2024.

Putusan tersebut menetapkan pemulihan status badan hukum PSHT di bawah kepemimpinan Muhammad Taufiq, yang sebelumnya pernah diterbitkan Kemenkumham namun kemudian ditarik.

"Kita sangat mengharapkan kepada Menteri Hukum untuk menindaklanjuti putusan tersebut dengan memulihkan kembali badan hukum PSHT yang pernah diterbitkan oleh Kemenkumham tetapi kemudian di-takedown (dihapus)," ujar Ketua Umum PSHT Muhammad Taufiq saat acara Halal Bihalal Pengurus Pusat PSHT di Museum Purna Bhakti Pertiwi, TMII, Jakarta Timur, Minggu (20/4/2025).

Apa Dasar Hukum Tuntutan PSHT?

Taufiq menjelaskan, selain putusan PTUN, terdapat pula dasar hukum kuat dari putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) Nomor 68 Tahun 2022 yang memperkuat posisinya sebagai pihak yang sah mendaftarkan badan hukum PSHT.

PTUN Jakarta bahkan telah mengirimkan surat Nomor 614 tertanggal 11 Februari 2025 kepada Menkumham, yang juga ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Surat tersebut berisi permohonan pemulihan objek sengketa kepengurusan PSHT agar dikabulkan.

"Kami minta Menkum segera mematuhi dan melaksanakan perintah PTUN tersebut untuk mewujudkan kepastian hukum," tegas Taufiq.

Mengapa Dualisme Kepengurusan PSHT Merugikan?

Taufiq menuturkan, dualisme kepengurusan PSHT menimbulkan dampak signifikan, terutama dalam pengembangan karier atlet pencak silat dari PSHT.

Ia menyampaikan, banyak atlet dari PSHT yang terhambat untuk berpartisipasi dalam berbagai kejuaraan karena konflik legalitas organisasi.

"Adanya dualisme kepengurusan menyebabkan kedua pengurus tidak boleh ikut dalam aktivitas Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), terutama yang terkait dengan organisasi," paparnya.

Bahkan, di sejumlah daerah, atlet PSHT dilarang mengikuti kompetisi pencak silat.

"Ini kan mengganggu kita untuk memberi kontribusi pada kemajuan pencak silat di Indonesia," tambahnya.

Ia juga menyebut bahwa pihaknya telah menempuh berbagai jalur untuk menyelesaikan masalah ini secara damai.

Adapun upaya audiensi telah difasilitasi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), tapi belum membuahkan hasil.

"Kami sekuat tenaga menjaga saudara-saudara kita untuk tidak ramai-ramai datang ke sana (kantor Menkumham) dulu. Karena kita ingin melalui jalur-jalur yang lebih soft (lunak), karena bagaimanapun juga PSHT juga turut andil dalam mendirikan Indonesia," ujarnya.

Bagaimana Pandangan IPSI terhadap Masalah Ini?

Ketua Harian Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI), Benny Sumarsono, yang turut hadir dalam acara Halal Bihalal, menyatakan bahwa dualisme kepengurusan PSHT sangat memengaruhi perkembangan pencak silat nasional.

Ia berharap permasalahan hukum ini segera selesai agar Indonesia dapat mengirimkan atlet terbaiknya dalam ajang Sea Games dan kompetisi internasional lainnya.

"Kenapa harus segera diselesaikan? Karena kami ingin mengirim atlet pencak silat dalam kejuaraan di Sea Games di tahun ini," kata Benny.

Ia menambahkan, penyelesaian masalah dualisme ini akan menjadi langkah penting untuk mengembalikan kejayaan pencak silat Indonesia.

Kita sangat mengharapkan kepada Menteri Hukum untuk menindaklanjuti putusan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) mendesak Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas untuk segera menindaklanjuti penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No 217 Tahun 2024 terkait pengesahan kembali pendirian Badan Hukum PSHT di bawah kepemimpinan Muhammad Taufiq.

"Kita sangat mengharapkan kepada Menteri Hukum untuk menindaklanjuti putusan tersebut dengan memulihkan kembali badan hukum PSHT yang pernah diterbitkan oleh Kemenkumham tetapi kemudian di-takedown (dihapus)," kata Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammad Taufiq di sela-sela Halal Bihalal Pengurus Pusat PSHT di Museum Purna Bhakti Pertiwi TMII, Jakarta Timur, Minggu.

Sehingga, lanjut dia, PSHT yang telah memiliki dualisme kepengurusan dapat kembali bersatu dengan dasar hukum yang pasti dan tetap.

Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No 68 Tahun 2022 dan penetapan PTUN Jakarta No 217 Tahun 2024 itu, maka yang berhak mendaftarkan diri badan hukum PSHT adalah Muhammad Taufiq.

Saat ini, lanjut dia, PTUN Jakarta telah mengirimkan surat No 614 tertanggal 11 Februari 2025 kepada Menteri Hukum RI yang ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani yang pokok isinya permohonan atas pemulihan objek sengketa (kepengurusan PSHT) untuk dikabulkan.

"Kami minta Menkum segera mematuhi dan melaksanakan perintah PTUN tersebut untuk mewujudkan kepastian hukum," tuturnya.

Taufiq menuturkan pascaputusan PK MA Tahun 2022 itu pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kemenkumham, bahkan difasilitasi Menko Polhukam untuk bertemu. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut atas putusan PK MA tersebut.

"Kami sekuat tenaga menjaga saudara-saudara kita untuk tidak ramai-ramai datang ke sana (kantor Menkum) dulu. Karena kita ingin melalui jalur-jalur yang lebih soft (lunak), karena bagaimanapun juga PSHT juga turut andil dalam mendirikan Indonesia," ujarnya.

Dia pun meminta ada timbal balik dari penyelenggara negara untuk memperhatikan putusan PK MA dan PTUN Jakarta itu karena dengan adanya dualisme kepengurusan sangat mengganggu pengembangan karier atlet pencak silat, khususnya dari PSHT.

"Adanya dualisme kepengurusan menyebabkan kedua pengurus tidak boleh ikut dalam aktivitas Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), terutama yang terkait dengan organisasi," paparnya.

Bahkan, tambah Taufiq, di beberapa daerah atlet dari PSHT tidak diizinkan untuk ikut berkompetisi dalam kegiatan kejuaraan pencak silat.

"Nah, ini kan mengganggu kita untuk memberi kontribusi pada kemajuan pencak silat di Indonesia," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Harian PB IPSI Benny Sumarsono yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan, dualisme kepengurusan PSHT yang terjadi memang membuat pencak silat Indonesia seperti kehilangan.

Benny berharap permasalahan yang terjadi di PSHT bisa segera diselesaikan. Terlebih, putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah dikeluarkan bisa segera mengakhiri dualisme yang terjadi.

"Kenapa harus segera diselesaikan? Karena kami ingin mengirim atlet pencak silat dalam kejuaraan di Sea Games di tahun ini," katanya.

Dia pun berharap dualisme kepengurusan PSHT dapat segera diselesaikan agar pencak silat bisa kembali juara di berbagai kompetisi.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Seorang tahanan di Palembang, Sumatera Selatan, bernama, Mareda Gosta melaporkan istrinya yang kedapatan berselingkuh ke polisi. Sang istri berinisial IPP ketahuan berselingkuh setelah digerebek oleh warga sekitar.

Kuasa hukum korban Muhammad Daud (51) mengatakan, penggerebekan tersebut terjadi di rumahnya, Kecamatan Kalidoni Palembang pada Senin (17/2/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.

"Klien kami (korban) melaporkan perselingkuhan istrinya ke polisi. Saat ini, kami wakili karena korban sedang menjalani masa tahanan di rutan," ungkapnya, Kamis (27/2/2025).

Daud menjelaskan, istri korban bersama terduga selingkuhannya yang berinisial HTL digerebek warga bersama ketua RT dan Bhabinkamtibmas Polsek Kalidoni di rumah korban. Saat itu, IPP tak mengaku telah menyembunyikan pria tak dikenal di rumah tersebut.

"Pada saat kejadian, warga beserta pihak berwajib menggerebek terlapor IPP di rumah mereka atas dugaan melakukan perzinahan saat lelakinya sedang ditahan. Namun, istri korban menyangkal," jelasnya.

Warga kemudian mencari HTL hingga ditemukan. Kemudian, kata Daud, IPP masih berkelit dan mengaku pria tersebut adalah keluarganya.

"Kemudian dikonfirmasilah ke klien kami. Pengakuan korban, dia tidak mengenal HTL sama sekali. Bukan kerabatnya atau (kerabat) istrinya," tutur Daud.

Mengetahui informasi tersebut, tahanan atas kasus kepemilikan senpi ilegal itu merasa tidak senang dan melaporkan perselingkuhan IPP ke polisi melalui Daud.

"Harapannya semoga kedua terlapor dapat diproses hukum," katanya.

Kepala SPKT Polrestabes Palembang AKP Heri membenarkan pihaknya menerima aduan tersebut. Berdasarkan keterangan kuasa hukum korban, terlapor diduga melakukan tindak pidana pasal 284 KUHP mengenai tindak pidana Perzinahan.

"Benar, sudah kami terima laporan korban melalui kuasa hukumnya. Saat ini berkasnya telah diserahkan ke tim penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang," ujarnya.

Video: Viral Dokter Koas di Palembang Dianiaya, Diduga gegara Jadwal Piket

Video: Viral Dokter Koas di Palembang Dianiaya, Diduga gegara Jadwal Piket

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mengadakan diskusi publik terkait harmonisasi dalam mengoptimalkan tata kelola royalti. Mereka berharap tak ada lagi kasus seperti Ari Bias melawan Agnez Mo lagi.

Dalam diskusi itu, LMKN mengundang para stakeholders seperti pemilik hak yang merupakan pemberi kuasa kepada LMK (pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, di antaranya adalah pelaku pertunjukan dan produser fonogram), perwakilan dari pemerintah, perwakilan dari penyelenggara acara live event/konser musik, para akademisi dan praktisi hukum serta perwakilan dari asosiasi dan komunitas. Mereka semua didatangkan untuk memberikan pendapat dan sarannya terkait dengan bagaimana melakukan harmonisasi tata kelola performing right.

Dharma Oratmangun selaku Ketua LMKN mengatakan temu dialog itu bukan mengintervensi masalah yang sedang panas antara Ari Bias dengan Agnez Mo. Justru, untuk menghormati proses hukum yang berlangsung.

"Proses hukum mencari ketetapan berkeadilan saling menghargai proses yang ada dan ada otoritas tersendiri dari proses peradilan tersebut. Kami dengar ada proses kasasi, kita hargai proses tersebut yang dilakukan bukan hanya Ari Bias tapi kita juga garis bawahi harmonisasi tata kelola pendistribusian royalti ini selaras dengan perintah undang-undang dalam rangka pengelolaan dan pendistribusian semakin tepat dan bermartabat," ujarnya saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

"Forum ini kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab dari masukan yang ada kami simpulkan bahwa seluruh stakeholder merasa berkepentingan untuk duduk bersama pencipta, penyanyi, para promotor dan pengguna menghargai apa yang diperintahkan undang-undang," lanjutnya.

Terkait kasus Ari Bias melawan Agnez Mo, LMKN punya sikap tegak lurus terhadap regulasi dan peraturan undang-undang. Namun, ia berharap ke depannya penyanyi dan pencipta lagu tak saling bentur.

"Sikap LMKN tetap lurus pada regulasi dan peraturan perundangan yang berlaku. Kalau ada kata nggak sepakat pakai jalur hukum untuk dapatkan keputusan hukum berkeadilan, intinya semua seluruh stakeholders menghendaki situasi iklim kondusif dan sehat. Kedua, jangan dibenturkan antara pencipta lagu, penyanyi, pelaku industri, promotor yang ada dalam ekosistem industri musik Tanah Air," tutur Dharma.

LMKN akan terus mengkampanyekan sadar hukum kepada semua pihak yang ingin membuat acara maupun keramaian terhadap kegiatan yang menghadirkan musik untuk melapor. Sebab dari situ, royalti akan tersalurkan dengan baik.

"Langkah berikutnya kampanyekan sadar hukum. Perintah utama dari undang-undang bayar royalti, sesimpel itu. Kasus ini kalau lihat dari putusan nggak bayar royalti. Bukan kasus ini saja, kita hargai penuh para pencipta lagu, penyanyi mencari keadilan. Intinya sejak awal menyurati PT dimaksud untuk juga menjelaskan kewajiban biar itu proses hukum kita nggak intervensi. Kampanye sadar hukum bayar royalti," kata Dharma.

Video: Ahmad Dhani Heran Royalti Pertunjukan 2023 Cuma Rp 900 Juta

Video: Ahmad Dhani Heran Royalti Pertunjukan 2023 Cuma Rp 900 Juta

Pendaftaran SNBP 2025 tengah dibuka hingga 18 Februari 2025 mendatang. Per Sabtu, 8 Februari 2025 pukul 21.03 WIB, sudah ada 224.165 siswa melakukan pendaftaran hingga tahap pemilihan program studi (prodi).

Berdasarkan data tersebut, siswa yang telah melakukan finalisasi data ada 127.650 siswa. Kemudian dari jumlah tersebut, ada 113.522 siswa memilih prodi jenjang S1 pada pilihan pertamanya.

Bagi siswa yang masih belum melakukan pendaftaran SNBP 2025, bisa mempertimbangkan referensi kampus dan prodi. Salah satunya pilihan prodi di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pada SNBP 2024 lalu, pendaftar yang memilih UGM ada 29.223. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.821 peserta diterima.

Untuk tahun ini, berdasarkan data https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/, UGM menyediakan 94 prodi di SNBP 2025. Prodi tersebut tersebar di jenjang sarjana hingga sarjana terapan.

Jurusan dengan Daya Tampung Terbanyak di UGM untuk SNBP 2025

1. Hukum

Daya tampung: 96

Peminat di SNBP 2024: 1.504

2. Ilmu dan Industri Peternakan

Daya tampung: 90

Peminat di SNBP 2024: 278

3. Kehutanan

Daya tampung: 90

Peminat di SNBP 2024: 477

4. Farmasi

Daya tampung: 72

Peminat di SNBP 2024: 1.540

5. Biologi

Daya tampung: 68

Peminat di SNBP 2024: 250

6. Psikologi

Daya tampung: 68

Peminat di SNBP 2024: 1.614

7. Kedokteran Hewan

Daya tampung: 60

Peminat di SNBP 2024: 390

8. Kedokteran

Daya tampung: 53

Peminat di SNBP 2024: 2.159

9. Teknik Mesin

Daya tampung: 51

Peminat di SNBP 2024: 508

10. Kedokteran Gigi

Daya tampung: 47

Peminat di SNBP 2024: 624

Video Survei LSI: 41,6% Masyarakat Nilai Penegakan Hukum Berjalan Positif

Video Survei LSI: 41,6% Masyarakat Nilai Penegakan Hukum Berjalan Positif

Presiden Prabowo Subianto kembali ke Tanah Air usai melakukan kunjungan kerja dari Mesir Kairo. Tiba di Jakarta, Prabowo langsung menggelar rapat terbatas di Lanud Halim Perdanakusuma.

Dikutip Biro Sekretariat Presiden, Senin (23/12/2024), pesawat kepresidenan yang membawa Prabowo mendarat pukul 10.45 WIB. Kedatangan Prabowo setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8) di Kairo, Mesir.

Di bawah tangga pesawat, tampak menyambut kedatangan Prabowo antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Terlihat menyambut pula Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra. Turut mendampingi Prabowo dalam penerbangan tersebut yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo Subianto kembali ke Tanah Air usai melakukan kunjungan kerja dari Mesir Kairo, Senin (23/12/2024). (Cahyo-Biro Pers Sekretariat Presiden)

Selanjutnya, Prabowo melakukan rapat terbatas dengan para pejabat penyambut di ruang tunggu naratetama Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo membahas persiapan keamanan menjelang Natal 2024 dan tahun baru 2025 yang menjadi puncak pergerakan massa dan aktivitas masyarakat sehingga memerlukan langkah-langkah keamanan untuk memastikan ketertiban dan keamanan publik.

Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajarannya yang terus berusaha keras memastikan Natal dan tahun baru berjalan lancar.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut Prabowo menekankan pentingnya mitigasi antisipasi bencana. Prabowo menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak dan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait perkembangan cuaca terkini.

Jakarta (ANTARA) - Mantan narapidana terorisme (napiter) Iskandar alias Abu Qutaibah alias Guru Kendo alias Alex mengungkapkan kemenangan Hayat Tahrir Al-sham (HTS) di Suriah bukan berkat kerja keras mujahidin khilafah saja melainkan karena bersatunya warga Suriah yang majemuk.

Iskandar menilai bahwa saat ini di Suriah banyak faksi-faksi yang juga sedang berjuang melawan pemerintahan rezim Bashar Al-Assad.

Mereka yang berjuang bersama HTS merupakan kalangan masyarakat lintas etnis dan kelompok agama yang ada di Suriah.

Bersatunya kalangan masyarakat lintas etnis dan agama terjadi karena banyak yang menjadi korban rezim Bashar Al-Assad, salah satunya kelompok Kristen Ortodoks.

“HTS ini tidak terbentuk secara langsung, melalui proses-proses yang sangat panjang, maka terbentuk kelompok HTS. Kelompok HTS terdiri dari berbagai macam kelompok perjuangan yang ada di Suriah,” ujar Iskandar dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, Jumat.

Iskandar yang aktif menjadi pembicara dalam pencegahan ekstremisme, dan radikal terorisme itu menjelaskan bahwa kondisi yang terjadi di Suriah membuat kelompok HTS menjadi cukup moderat, dan mengakomodir kelompok atau agama lain.

Menurut dia, HTS mendapatkan dukungan dari masyarakat Suriah karena memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintah diktator dan kejam, yaitu Bashar al-Assad.

Dia menilai hal itu juga dibuktikan dengan munculnya negara negara lain yang mulai menjalin hubungan diplomatik dengan pemerintahan baru di Suriah, seperti Inggris, Amerika, Qatar, dan Turki.

Namun Iskandar meminta masyarakat untuk berhati-hati dengan munculnya isu propaganda yang berpotensi memperluas konflik di Suriah. Hal tersebut kerap terjadi dan tidak jarang berhasil menghasut masyarakat Indonesia dalam pusaran informasi yang sesat.

“Tetapi bisa saja bahwa kelompok-kelompok ekstrem ini memanfaatkan situasi kemenangan HTS ini untuk kembali ke Suriah,” ujarnya.

Karena itu dia menilai perlu adanya forum diskusi dan seminar yang lebih banyak tentang apa yang terjadi di Suriah agar masyarakat tidak mudah sesat paham.

"Karena banyak di kalangan masyarakat yang tidak mengerti persoalan ini, dan mudah terpengaruh dengan isu-isu tentang jihad global dan pembentukan khilafah,” kata Iskandar.

"Jangan sampai narasi hijrah dan khilafah Islam di Suriah ini kembali menguat dan memperdaya masyarakat seperti munculnya ISIS,” katanya.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melakukan sosialisasi bersama perangkat desa di Deli Serdang. Sosialisasi ini berkaitan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyeludupan Manusia (TPPM).

"Sosialisasi ini sebagai bentuk peran negara untuk melindungi warga negara dalam upaya pencegahan TPPO dan TPPM melalui edukasi dan penyebaran informasi," ungkap Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Medan Reny Elisabeth Munthe, Kamis (21/11/2024).

Dalam sosialisasi tersebut, Kabid Inteldakim Kantor Imigrasi Medan Josua Pahala juga memaparkan terkait peran dari Desa Binaan Imigrasi yang memiliki peran penting dalam upaya preventif dalam penindakan TPPO dan TPPM.

Tak hanya itu, Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Pemkab Deli Serdang Feri Hardian juga turut memaparkan terkait bagaimana peran pemerintah kabupaten dalam melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang berasal dari Deli Serdang.

Selain sosialisasi, Imigrasi Medan juga melakukan peluncuran Buku Pedoman Pencegahan TPPO dan TPPM. Buku tersebut berisikan pengertian, dampak, tanda dan gejala perdagangan manusia dan penjelasan mengenai langkah-langkah pencegahan.

detikers dapat mengakses buku tersebut dalam bentuk ebook di https://drive.google.com/file/d/1gJCWDN2gyPUl6CyKkHIh4o-jNDCIFjg3/view.

"Dalam buku ini kami jelaskan apa itu TPPO dan TPPM. Berdasarkan survei yang kami lakukan, kami cuma minta 150 orang, 62,6% mengaku tidak mengerti, kalangan mahasiswa yang menjawab banyak yang tidak mengerti. Buku ini penting untuk kami hadirkan," kata Reny.

"Kita mau mencoba menyelamatkan keluarga kita,rakyat Indonesia. Dalam buku ini kita juga jelaskan apa peran masyarakat, peran Direktorat Jenderal Imigrasi dan apa peran Pemkab," pungkasnya.

Kata Ketua Banggar soal Anggaran Sosialisasi Makan Bergizi Gratis Rp 10 M

Kata Ketua Banggar soal Anggaran Sosialisasi Makan Bergizi Gratis Rp 10 M

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) membuka program magang Kemensetneg 2025 untuk siswa SMK dan mahasiswa D3, D4, serta S1. Pendaftaran dibuka sampai 6 Desember 2024 mendatang.

Magang Kemensetneg terbagi dalam 2 periode per tahun. Periode pertama akan berlangsung sepanjang Januari-Juni 2025, dengan ketentuan peserta melakukan magang minimal 2 bulan pada periodenya.

Jadwal Magang Kemensetneg 2025

• Pendaftaran magang: 15 November - 6 Desember 2024
• Seleksi unit kerja: 9-15 Desember 2024
• Pengumuman hasil seleksi: 16-20 Desember 2024

Syarat dan Ketentuan

• Siswa SMK atau mahasiswa D3/D4/S1 aktif.
• Masa magang minimal 2 bulan dalam periode Januari-Juni 2025.
• Kemensetneg tidak menyediakan akomodasi bagi pemagang.
• Proses seleksi hingga pelaksanaan magang tidak dipungut biaya.

Cara Daftar Magang Kemensetneg 2024

• Pelamar membuat akun pada sistem 'Olimpus Kemensetneg'.
• Isi biodata dan unggah dokumen pendukung pada Olimpus.
• Mendaftar pada lowongan yang dibuka.
• Unit kerja dan Pusat Pengembangan Kompetensi ASN (PPKASN) Kemensetneg menggelar seleksi unit kerja.
• Pelamar yang lolos maupun tidak lolos seleksi akan diberitahukan via email.

Lowongan Magang Kemensetneg 2025

Ada 77 jabatan pada berbagai unit kerja yang dibuka pada rekrutmen magang Kemensetneg 2025. Berikut jenis-jenis jabatannya:

• Multimedia
• Teknologi informasi dan jaringan
• Tenaga bantuan kesehatan
• Desain interior
• Teknisi listrik
• Administrasi perkantoran
• Analis hukum
• Penerjemah konten publikasi
• Asisten kontributor website dan YouTube
• Asisten konten kreator
• Analis politik/hukum
• Web dan android programmer
• Arsiparis
• Akuntansi
• Pariwisata
• Manajemen bisnis/ekonomi
• Teknisi bangunan gedung
• Pustakawan
• Pengelola benda seni
• Pemandu kunjungan istana
• Network engineer
• Editor (konten kreator media sosial)
• Pengawas gedung dan bangunan
• Videografer (konten kreator media sosial)
• Analis gedung dan bangunan
• Teknisi kendaraan
• Desain grafis
• Kehumasan
• Editor audiovisual
• Tata hidang
• Sekretaris
• Penata pergudangan
• Landscape administrasi
• Kurator
• Pustakawan
• Administrasi umum
• Humas
• Kesekretariatan
• Fotografer dan videografer
• Konten kreator
• Pranata keprotokolan
• Analis sistem informasi/IT
• Analis perencanaan anggaran
• Analis kebijakan
• Pengolah data
• Pranata komputer
• Analis SDM aparatur
• Data mining expertise

Perlu diketahui, satu jenis jabatan di atas dapat tersedia di beberapa unit kerja. Lokasi unit kerja dapat meliputi Jakarta, Bogor, hingga Yogyakarta.

Informasi lowongan magang Kemensetneg 2025 lebih lanjut dapat diakses di laman https://olimpus.setneg.go.id dan akun Instagram @ppkasn.kemensetneg. Semoga bermanfaat, detikers!

5 Orang Jadi Tersangka TPPO Ferienjob, 3 di Antaranya Kerja di Universitas

5 Orang Jadi Tersangka TPPO Ferienjob, 3 di Antaranya Kerja di Universitas