JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bakal mengelola sejumlah aset negara, misalnya Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan Hotel Sultan.

Menurutnya, hal itu karena pengelolaan aset perlu dibenahi, meski tidak ada kesulitan berarti ketika pengelolaan sejumlah aset selama ini berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Kalau berjalan lancarnya (pengelolaan di bawah Kemensetneg), iya. Tetapi setelah satu, coba kita pelajari di situ, kami merasa ada sesuatu yang perlu kita benahi di situ," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Namun, berdasarkan hasil analisis menggunakan tim audit internal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hasil pengelolaan selama ini belum optimal.

Ia meyakini, Danantara bisa mengelola aset-aset tersebut lebih optimal.

"Jadi kita berharap kalau kemudian ini kita semua cara berpikirnya sama dengan BUMN, kita serahkan ke Danantara, kita berharap bisa dikelola oleh teman-teman di Danantara yang jauh lebih profesional, sehingga memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada bangsa dan negara kita," ucapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pengelolaan Hotel Sultan disertakan ke Danantara lantaran masih berada di kawasan GBK.

Adapun sengketa lahan yang terjadi di Hotel Sultan tinggal menunggu waktu untuk selesai.

"Tunggu waktu, tinggal itu akan kembali ke pengelolaan ke negara," jelas Prasetyo.

Prasetyo bilang, mekanisme penyerahan aset negara tersebut kemungkinan berbeda dengan penyerahan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasalnya, GBK merupakan Badan Layanan Umum (BLU) milik lembaga pemerintah.

"Kalau ini kan pasti berbeda dengan BUMN. Jadi proses-proses pengalihan pengelolaannya tentu berbeda secara teknis maupun secara administratif," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Layanan Umum (BLU) milik Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yakni Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mengaku belum mendapat respons dari PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo.

Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi A. Kusumo menjelaskan bahwa hingga saat ini PT Indobuildco belum memenuhi tuntutan somasi Kemensetneg yang meminta untuk segera melakukan pengosongan Hotel Sultan.

“Sampai saat ini PT Indobuilco belum melaksanakan tuntutan Setneg dalam somasi,” kata Adi kepada Bisnis, Senin (24/3/2025).

Pada saat yang sama, Adi menjelaskan bahwa somasi tersebut merupakan salah satu upaya penyelamatan aset negara yang hingga saat ini masih terus bersengketa.

Adi menyebut, apabila PT PT Indobuildco terus tidak merespon somasi itu maka pihaknya bakal segera membawa masalah tersebut untuk kembali menempuh jalur hukum.

“Untuk selanjutnya akan dipertimbangkan menempuh langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut pemerintah telah melayangkan somasi kepada PT Indobuildco untuk segera mengosongkan Hotel Sultan.

Nusron menjelaskan, apabila somasi itu tidak diindahkan maka proses eksekusi bakal dilakukan dalam waktu dekat.

“Biasanya kalau sudah somasi ya sebentar lagi eksekusi, kalau tidak diindahkan,” jelasnya.

Nusron juga sempat menjelaskan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) PT Indobuildco atas Hotel Sultan yang tertuang dalam HGB Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora telah berakhir pada 4 Maret 2023 dan 3 April 2023.

Dengan demikian, status tanah tersebut otomatis kembali pada HPL Nomor 1 Tahun 1989 atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia c.q. Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) sudah melayangkan somasi ke perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, untuk mengosongkan Hotel Sultan.

Nusron menyebut somasi dilayangkan sekitar Desember 2024. Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) menembuskan surat itu ke Kementerian ATR/BPN.

"Sudah ada somasi dari Setneg kepada sana, somasi dari Setneg untuk mengosongkan," kata Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (19/3).

Langkah selanjutnya, sambung Nusron, adalah eksekusi. Kendati demikian, politikus Partai Golkar itu tak tahu kapan rencana istana melakukan eksekusi.

"Biasanya kalau sudah somasi, ya nanti lagi eksekusi kalau enggak diindahkan," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Nusron menyebut kepemilikan Hotel Sultan bukan hak guna usaha (HGU), melainkan hak guna bangunan (HGB). Sementara itu, hak pengelolaan (HPL) hotel tersebut dimiliki Kementerian Sekretaris Negara.

Sengketa kepemilikan Hotel Sultan berlangsung bertahun-tahun antara PT Indobuildco dengan Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK).

Perselisihan bermula saat pemerintah menilai hak guna bangunan (HGB) Indobuildco atas Hotel Sultan sudah habis. Dengan begitu, lahan itu harus dikembalikan kepada PPKGBK yang berada di bawah Setneg.

Indobuildco tak terima dengan hal itu dan menggugat PPKGBK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Selain itu, gugatan juga dilayangkan kepada Pusat lMenteri Sekretaris Negara, Menteri ATR/BPN, dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Pada 24 Juni 2024, PN Jakpus menolak gugatan itu melalui putusan perkara nomor 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Perusahaan Ponco Sutowo itu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tetapi ditolak. Pada 20 September 2024, mereka melayangkan kasasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik lahan tempat berdirinya hotel mewah di Jakarta Pusat, Hotel Sultan, masih berlanjut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, perusahaan Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, mendapatkan somasi dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Somasi yang dilayangkan pada Desember 2024 itu berisi tentang perintah pengosongan hotel.

"Somasi dari Setneg untuk mengosongkan," kata Nusron saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025).

Sementara bila somasi pengosongan tersebut tidak digubris, Nusron mengatakan bahwa langkah selanjutnya adalah eksekusi.

"Biasanya kalau sudah somasi ya nanti dieksekusi kalau enggak diindahkan," ucap Nusron.

Sebagai informasi, konflik ini bermula setelah habisnya Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora yang dipegang oleh PT Indobuildco sebagai alas hukum penguasaan kawasan Hotel Sultan pada awal tahun 2023.

Pengelolaan lahan selanjutnya dikuasakan kepada Kemensetneg Negara sesuai dengan Hak Pengelolaan (HPL) 1/Gelora Tahun 1989 yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN.

Namun demikian, Indobuildco yakin bahwa mereka memegang alas hak yang sah karena telah mengajukan perpanjangan HGB yang hingga saat ini belum ada pernyataan penolakan atau masih dikaji oleh BPN.

Kemudian, serangkaian upaya pengosongan lahan dilakukan oleh PPK GBK, seperti pemasangan spanduk, portal, dan tembok beton. Hal tersebut yang lalu menjadi alasan Indobuildco melayangkan sederet gugatan.