Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat laporan ada penegak hukum yang memberantas korupsi mendapatkan ancaman. KPK menilai tugas memberantas korupsi memang memiliki tantangan tersendiri.

"Penanganan perkara korupsi tentunya punya kompleksitas masing-masing," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025). Budi ditanya apakah KPK jadi salah satu penegak hukum yang mendapat ancaman.

Budi menjelaskan, kompleksitas itu bukan hanya di penindakan, tapi juga dalam tugas-tugas KPK lainnya. Untuk itu, KPK terus bersinergi dan berkonsolidasi.

"Mengintegrasikan antara strategi-strategi tersebut, sekaligus bersinergi kepada seluruh stakeholder, baik antar APH, Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, dan juga BUMN, BUMD," kata dia.

"Sehingga harapannya hambatan dan tantangan itu bisa kita sama-sama selesaikan," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan, selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara bisa diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Simak juga Video Prabowo: Tiap Hari Kita Bongkar Korupsi, Ada Penegak Hukum Diancam

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara berhasil diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

Prabowo mengatakan kekayaan negara harus diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Dia bertekad akan terus menyelamatkan kekayaan negara.

"Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan ini sumpah saya, ini tekad saya dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat, kita sudah selamatkan," kata Prabowo.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun, Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mopbilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Tonton juga "Prabowo Sebut Banyak Kekuatan Ingin Indonesia Terpecah Belah" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Aksi pemalakan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) terhadap investor marak terjadi di Indonesia. Yang terbaru, pelakunya justru sesama pengusaha, yakni Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cilegon Cs diduga meminta jatah proyek ke PT Chandra Asri Alkali.

Aksi meminta jatah preman (japrem) itu terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial. Dalam video itu, sejumlah orang mengaku perwakilan Kadin dan meminta jatah proyek pabrik kimia Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC).

"Tanpa lelang! Harus jelas porsinya, Rp5 triliun untuk Kadin, Rp3 triliun untuk Kadin, tanpa lelang. Bagi!" kata orang di video yang mengklaim diri perwakilan Kadin Cilegon tersebut.

Pembangunan pabrik kimia yang dipalak ini ternyata proyek strategis nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto. Hal lain yang bikin publik terkejut adalah aksi premanisme itu dilancarkan organisasi pebisnis, bukan ormas yang selama ini kerap berkeliaran mengganggu investor.

Kejadian menggegerkan itu langsung direspons Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dengan membentuk tim investigasi untuk mengusut kejadian tersebut.

Pemerintah pun juga buru-buru bersikap. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mempertemukan PT PT Chandra Asri Alkali dengan petinggi Kadin.

"Ini sudah beberapa bulan ramai kita dengar bahwa terjadinya aksi-aksi baik itu dari kelompok masyarakat maupun organisasi dan lain-lain yang itu cukup meresahkan, mengganggu, terhadap kegiatan iklim investasi," kata Todotua di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Rabu (14/5).

Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan kemitraan usaha. Pemerintah akan memfasilitasi pengusaha lokal untuk terlibat di proyek-proyek investasi.

Terkait tindak lanjut terhadap kasus pemalakan Kadin Cilegon, pemerintah menyerahkan ke kepolisian. Polda Banten turun tangan mengusut kejadian tersebut.

Kasus pemalakan pengusaha bukan kali ini saja terjadi. Intensitas yang meningkat membuat pemerintah sampai membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas pada 6 Mei 2025. Namun, praktik ini tetap subur.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Rejalam mengatakan premanisme di dunia bisnis adalah salah satu indikator bahwa hukum tidak berjalan. Pemerintah dinilai gagal menghadirkan kepastian hukum untuk para investor. Hal ini berbahaya untuk perekonomian Indonesia.

"Itu pasti berdampak minat investasi. Orang enggak mau investasi ketika tidak ada kepastian hukum. Pemalakan itu salah satu indikator tidak berjalannya hukum," kata Piter saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (14/5).

I menyarankan pemerintah membenahi penegakan hukum. Bila tidak dilakukan, dia khawatir investor semakin enggan masuk ke Indonesia. Aksi japrem Kadin Cilegon Cs terhadap PSN Prabowo semakin menunjukkan aksi premanisme sudah tak pandang bulu karena proyek negara pun disikat.

"PSN saja tidak ada kepastian hukumnya. PSN itu proyeknya negara. Kalau negara saja tidak ada kepastian hukumnya, apalagi swasta?" ucap Piter.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho mengatakan pemalakan terhadap pengusaha di Indonesia sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Japrem menimbulkan biaya produksi tersembunyi atau hidden cost bagi investor, yang membebani dunia bisnis dari usaha kecil sampai perusahaan besar.

"Nah, kalau kita ukur, kurang lebih (hidden cost premanisme) itu ada 20-50 persen terhadap biaya produksi. Jadi cukup besar. Semakin besar itu, semakin membuat investasi yang ada saat ini itu tidak bisa menggerakkan perekonomian secara menyeluruh," kata Andry saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (14/5).

Andry memperkirakan perusahaan besar bisa terkena jatah preman sekitar 20 persen, bahkan UMKM bisa sampai 50 persen biaya produksi karena tidak punya biaya untuk membayar jasa keamanan penangkal premanisme.

Dana japrem, kata Andry, tampak dalam ICOR (incremental capital output ratio) di mana skor Indonesia 6,33 pada 2023. Skor ICOR Indonesia dimaknai setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi diperlukan tambahan investasi 6,33 persen. Nah, semakin tinggi skornya, berarti semakin tak efisien investasi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, suburnya japrem menjadi cerminan kegagalan pemerintah menghadirkan iklim investasi yang baik. Pembentukan Satgas Premanisme justru membuktikan kegagalan itu.

"Satgas premanisme ini menurut saya (menunjukkan) suatu kegagalan koordinasi yang dibuat lintas sektor kementerian/lembaga dan juga aparat penegak hukum terkait terkait. Jadi aparat penegak hukum ternyata tidak berani untuk menindak yang bisa dikatakan praktik-praktik yang sudah mengarah ke pidana," ujarnya.

Andri berharap Satgas Premanisme bisa menyelesaikan persoalan pemalakan terhadap pengusaha. Namun, dia menilai perlu ada hasil cepat untuk memulihkan kepercayaan investor.

"Mungkin satu bulan ini sudah harus ada keberhasilan yang bisa dilihat. Kenapa? Yang kita takutkan adalah investor akan pindah satu per satu. Yang ada di dalam akan pindah keluar, yang dari luar tidak berani masuk ke dalam," kata Andry.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membentuk Tim Penegakan Hukum Kelebihan Dimensi dan Muatan (KDM) Nasional. Pembentukan tim ini adalah langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan kendaraan angkut barang, yakni over dimension and overload.

"Kami tidak akan menolerir lagi praktik KDM yang sudah lama merugikan negara, membahayakan keselamatan, dan merusak infrastruktur. Dengan pembentukan tim ini, penegakan hukum akan lebih terarah, sistematis, dan tegas," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (13/5/2025).

Dia menjelaskan Tim Penegakan Hukum KDM akan menjadi ujung tombak dalam menindak kendaraan-kendaraan yang melanggar aturan dimensi dan muatan. Hal ini disampaikan Agus kepada wartawan di sela kegiatan survei jalur, antisipasi kemacetan libur panjang Hari Waisak di Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Tim Penegakan Hukum KDM, terang mantan Wakapolda Jateng ini, terdiri atas personel Direktorat Lalu Lintas di tingkat polda, Satlantas di tingkat polres, dan akan bersinergi dengan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya. Agus menegaskan tim akan fokus menertibkan, menindak langsung, serta mengedukasi terkait pelanggaran hukum kepada pemilik dan pengemudi kendaraan angkutan barang.

Foto ilustrasi. Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memimpin rapat. (dok. Korlantas Polri)

Masih kata Agus, dasar hukum penindakan antara lain Pasal 277 UU Nomor 22 Tahun 2009, yang berbunyi 'kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dilarang beroperasi'. Sanksi dari pasal tersebut adalah pidana satu tahun atau denda maksimal Rp 24 juta.

Kemudian Pasal 307, yang berbunyi 'pengemudi atau pemilik kendaraan yang mengangkut muatan berlebih dikenakan pidana dua bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu. Selanjutnya Pasal 169 ayat 1, yaitu 'modifikasi kendaraan tanpa izin resmi dikenakan pidana dua bulan atau denda Rp 500 ribu'.

"Zero KDM bukan wacana. Ini adalah komitmen Polri demi keselamatan publik, keadilan usaha, dan keberlanjutan infrastruktur nasional. Kami akan jalankan ini secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan," tegas Agus.

Selain razia di titik-titik rawan, pelabuhan, dan kawasan industri, Korlantas Polri juga akan menerapkan pendekatan teknologi, seperti pengawasan berbasis kamera e-TLE, integrasi jembatan timbang digital, serta pelaporan masyarakat berbasis aplikasi. Agus menerangkan kendaraan KDM menyebabkan kerusakan jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan menciptakan ketidakadilan dalam dunia usaha angkutan.

"Oleh karena itu, kami membentuk tim khusus yang akan bekerja terintegrasi dan lintas wilayah," ucap Agus.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho (dok Korlantas Polri)

Tim Penegakan Hukum KDM akan aktif melakukan razia terfokus di titik-titik rawan KDM, kawasan industri, jalan nasional, dan pelabuhan logistik. Kegiatan ini juga akan didukung digitalisasi data kendaraan, integrasi sistem jembatan timbang, serta pelaporan publik berbasis aplikasi.

"Kami tegaskan, ini bukan sekadar penindakan, tapi upaya pembenahan sistemik. KDM adalah tindak pidana lalu lintas dan pelanggaran yang merugikan negara. Kami akan tindak tegas tanpa pandang bulu," tutur dia.

"Korlantas juga mengajak pelaku usaha angkutan untuk mulai bertransformasi ke armada legal dan patuh aturan. Kolaborasi antara aparat, pemerintah, dan swasta adalah kunci mengakhiri era KDM di Indonesia," pungkas mantan Direktur Lalu Lintas Polda Jateng ini.

Simak juga video "Prabowo Apresiasi Pengamanan Mudik, Kakorlantas: Ini Menambah Semangat Kami" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Manchester United menjamu West Ham United pada lanjutan Liga Inggris. Hasil akhir, Setan Merah keok 0-2!

Manchester United vs West Ham United tersaji di Old Trafford, Minggu (11/5) malam WIB. West Ham unggul duluan di babak pertama lewat sontekan Tomas Soucek. Skor 1-0 buat tim tamu sampai turun minum.

Di babak kedua, Jarrod Bowen cetak gol kedua West Ham di menit ke-57. Skor tuntas 2-0 buat kemenangan The Hammers.

Atas hasil itu, West Ham naik ke peringkat ke-15 Klasemen Liga Inggris sementara dengan 40 poin dari 36 laga. Manchester United turun ke peringkat ke-16 dengan 39 poin.

Jalannya pertandingan

Manchester United menguasai laga di 20 menit pertama. Sayangnya belum ada peluang berbahaya yang tercipta.

Gol pertama West Ham!

West Ham United justru memimpin duluan di menit ke-26. Kudus bergerak di sisi kiri dalam kotak penalti dan lepas umpan di depan gawang. Soucek tidak mempan dikawal Amass, masih bisa menyepak bola dengan tumitnya untuk jebol gawang Setan Merah.

Manchester United coba merespons. Apa daya, tuan rumah kesulitan di kotak penalti lawan.

Tidak ada peluang berbahaya dari kedua tim sampai turun minum. West Ham sementara memimpin 1-0.

Babak kedua dimulai, West Ham mengancam duluan. Sepakan keras Ward-Prowse di dalam kotak penalti masih mengarah ke Bayindir dan bisa diamankan.

Manchester United membalas di menit ke-54. Mount lepas tembakan menyambut bola liar dari sudut sempit, tapi Areola bisa menepisnya.

Gol kedua West Ham!

West Ham tambah keunggulan di menit ke-57, via Bowen. Wan-Bissaka mampu merebut bola di tengah lapangan dari Ugarte, Kudus langsung bawa bola menusuk ke kotak penalti.

Kudus menendang bola, membentur Lindelof. Si kulit bundar mengarah ke Wan-Bissaka, lalu melepas umpan ke Bowen yang tidak terkawal. Nama terakhir menyepak bola tanpa cela.

Garnacho yang baru masuk nyaris bikin peluang. Bola lambung terlalu tinggi untuk disambarnya di tiang jauh.

Peluang emas Hojlund di menit ke-74! Satu lawan satu dengan Areola, tembakan Hojlund masih bisa ditepis. Semenit kemudian, gantian Maguire yang nyaris jebol gawang West Ham, tapi sundulannya masih melebar.

Tiada gol tambahan tercipta setelahnya. Setan Merah kalah 0-2 dari The Hammers.

Susunan pemain

Manchester United: Bayindir, Mazraoui, Shaw (Lindelof 52'), Yoro (Maguire 52'), Amass, Mainoo, Ugarte (Dorgu 59'), Amad (Eriksen 83'), Fernandes, Mount (Garnacho 59'), Hojlund

West Ham: Areola, Coufal (Emerson 83'), Todibo (Mavropanos 83'), Kilman, Cresswell, Wan-Bissaka, Rodriguez (Alvarez 64'), Ward-Prowse, Soucek, Bowen (Fullkrug 73'), Kudus (Soler 73').

Manchester United menjamu West Ham United di lanjutan Liga Inggris. Babak pertama tuntas, skor sementara 1-0 untuk keunggulan The Hammers.

Manchester United vs West Ham United tersaji di Old Trafford, Minggu (11/5) malam WIB. Di kubu tuan rumah, Kobbie Mainoo dan Mason Mount diplot jadi penyerang sayap dalam skema 3-4-2-1, sementara full back diisi oleh Diallo dan Amass dan kiper Bayindir turun sebagai starter.

West Ham unggul duluan di babak pertama lewat sontekan Tomas Soucek. Skor 1-0 buat tim tamu sampai turun minum.

Jalannya pertandingan

Manchester United menguasai laga di 20 menit pertama. Sayangnya belum ada peluang berbahaya yang tercipta.

Gol pertama West Ham!

West Ham United justru memimpin duluan di menit ke-26. Kudus bergerak di sisi kiri dalam kotak penalti dan lepas umpan di depan gawang. Soucek tidak mempan dikawal Amass, masih bisa menyepak bola dengan tumitnya untuk jebol gawang Setan Merah.

Manchester United coba merespons. Apa daya, tuan rumah kesulitan di kotak penalti lawan.

Tidak ada peluang berbahaya dari kedua tim sampai turun minum. West Ham sementara memimpin 1-0.

Susunan pemain

Manchester United: Bayindir, Mazraoui, Shaw, Yoro, Amass, Mainoo, Ugarte, Amad, Fernandes, Mount, Hojlund

West Ham: Areola, Coufal, Todibo, Kilman, Cresswell, Wan-Bissaka, Rodriguez, Ward-Prowse, Soucek, Bowen, Kudus.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Mahkamah Konstitusi memutuskan pelaku hoaks bisa dipidana jika menyebabkan kerusuhan fisik, hingga tiga orang tewas dalam kecelakaan di KM 189 ruas Tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

MK: Sebar hoaks dapat dipidana jika timbulkan kerusuhan di ruang fisik

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tindakan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memuat pemberitahuan bohong atau hoaks dapat dipidana jika menimbulkan kerusuhan di ruang fisik, bukan di ruang digital.

Ihwal tersebut merupakan penjelasan MK atas makna kata "kerusuhan" dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya di sini.

KPK panggil saksi kasus dugaan suap proyek pengerukan pelabuhan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang saksi terkait kasus dugaan suap dalam proyek pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan.

“Atas nama DVG, karyawan swasta,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada jurnalis di Jakarta, Selasa.

DVG diketahui merupakan seorang karyawan swasta bernama David Gunawan.

Baca selengkapnya di sini.

Polda Metro tangkap pembunuh wanita muda di penginapan Bekasi

Petugas dari jajaran Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan terhadap wanita muda berinisial WD (21) yang dilakukan di sebuah penginapan di Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Tadi malam pukul 22.30 WIB ditangkap di rest area Mudusari, Jalan Raya Pamanukan, Subang. Inisial pelaku MA. Ditangkap oleh Jatanras Polda Metro Jaya," kata Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Pol Mustofa di Cikarang, Selasa.

Dia mengatakan pelaku merupakan warga Jakarta yang melakukan perjalanan darat dengan maksud hendak melarikan diri ke luar kota sebelum akhirnya ditangkap di wilayah Subang.

Baca selengkapnya di sini.

Bareskrim Polri telah olah TKP di lokasi hilangnya Iptu Tomi Marbun

Tim Pusat Identifikasi (Pusident) Bareskrim Polri mengatakan telah melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi hilangnya Iptu Tomi Marbun di Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat.

“Dalam kegiatan ini, kami menerjunkan sebanyak tujuh personel, dan bergabung bersama kami adalah tim identifikasi dari Polda Papua Barat yang dipimpin oleh Dirkrimum Polda Papua Barat, yaitu Kombes Pol. Novia Jaya,” kata Kasubbid Dokidentkrim Pusident Bareskrim Polri AKBP dr. Adek Candra dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Tidak hanya melakukan olah TKP, Adek mengatakan bahwa tim gabungan juga melakukan pemindaian di lokasi tempat hilangnya Iptu Tomi, pemotretan dan dokumentasi menggunakan drone, serta rekonstruksi kejadian dengan pengecekan pada lokasi-lokasi yang sebelumnya menjadi area kegiatan Iptu Tomi dan timnya dalam upaya pencarian kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Baca selengkapnya di sini.

Tiga orang tewas dalam kecelakaan di Tol Cisumdawu Sumedang

Tiga orang tewas dalam kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan di KM 189+400 ruas Tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Selasa sekitar pukul 10.00 WIB.

Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat AKBP Wira mengatakan kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan minibus Hiace dan mobil boks.

"Kendaraan yang terlibat Hiace dan mobil boks merek Hino," kata Wira saat dikonfirmasi di Bandung.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Kasat Tahti Polres Pacitan berinisial Iptu LC telah ditahan di Polda Jatim karena diduga memperkosa tahanan perempuan. Ia bakal diproses sidang oleh Bidropam Polda Jatim.

"Dan saat ini yang bersangkutan telah diproses dan telah ditahan oleh Propam Polda Jawa Timur," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abas, Sabtu (19/5/2025).

Jules menambahkan, pelaku bakal diproses hukum. Namun, ia tak menyebutkan secara pasti kapan dan seperti apa proses hukum yang bakal dilakukan pihaknya.

"Secepatnya akan disidangkan oleh Propam Polda Jatim, serta yang bersangkutan," imbuhnya.

Polisi dengan 3 melati dipundaknya itu menegaskan pelaku bakal disanksi tegas berupa pemecatan, ini jika terbukti melakukan pemerkosaan.

"Dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) maupun sangsi hukum lainnya," tuturnya.

Sebelumnya, oknum polisi dari Polres Pacitan berinisial Iptu LC melakukan aksi kekerasan seksual pada korban berusia 21 tahun. Korban merupakan tahanan di Mapolres Pacitan yang dibekuk pada 5 Februari 2025 dan diduga sebagai muncikari anak di salah satu hotel Pacitan.

Video Veronica Tan Cek TKP Pemerkosaan di RSHS: Ruangannya Berantakan

Video Veronica Tan Cek TKP Pemerkosaan di RSHS: Ruangannya Berantakan

Dalam hal sisi hak asasi manusia, itu (SKCK) memang sangat merugikan

Purwokerto (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Prof Hibnu Nugroho menilai pemberlakuan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) layak dihapus karena tidak selaras dengan hak asasi manusia (HAM) dan berpotensi menghalangi hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan.

"Dalam hal sisi hak asasi manusia, itu (SKCK) memang sangat merugikan," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.

Oleh karena itu, dia mengaku sepakat dengan usulan penghapusan layanan penerbitan SKCK yang selama ini dilayani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini, SKCK merupakan catatan seseorang sebagai bukti bahwa yang bersangkutan berperilaku baik atau tidak pernah melakukan tindak kriminal atau kejahatan berdasarkan data kepolisian.

Menurut dia, pemberlakuan SKCK membatasi hak asasi manusia dan sangat merugikan terutama bagi mantan narapidana ketika hendak mencari pekerjaan yang layak.

Ia mengatakan perilaku pencari kerja sebenarnya dapat terlihat saat yang bersangkutan menjalani wawancara, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak perusahaan selaku pengguna.

Bahkan, kata dia, SKCK dapat menjadikan stigma negatif bagi orang-orang yang mempunyai catatan-catatan negatif karena pernah melakukan tindak kriminal atau kejahatan.

Padahal, lanjut dia, belum tentu pekerjaan yang diinginkan orang itu selaras dengan apa yang dilakukan ataupun pekerjaan tersebut selaras dengan penggunanya.

"Jangan sampai orang mau berusaha, sudah mendapatkan stigma negatif dulu, itu yang tidak boleh. Padahal saat sekarang, mantan narapidana kasus korupsi boleh mencalonkan diri dalam pilkada, kenapa mantan narapidana lainnya harus terkendala dalam mencari pekerjaan karena adanya catatan negatif dari kepolisian," kata Hibnu menegaskan.

Sebelumnya, Kementerian HAM berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang berisi usulan agar SKCK dihapus karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat (21/3).

"Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis," kata Nicholay.

Dia menjelaskan usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan narapidana residivis.

Mantan narapidana kembali dibui karena kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum. Mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum dan pembangunan Universitas Airlangga (Unair) Hardjuno Wiwoho mengatakan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem hukum.

Ia menuturkan pengesahan RUU Perampasan Aset dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Dengan memberikan wewenang lebih besar kepada lembaga penegak hukum, RUU ini diharapkan dapat mempercepat proses perampasan aset dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaannya," ujar Hardjuno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Maka dari itu, diua berpendapat terdapat urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset, mengingat kelemahan regulasi saat ini yang menghambat pemulihan aset negara dan memberikan peluang bagi koruptor untuk menyembunyikan kekayaannya.

Sebelumnya saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4), Presiden Prabowo Subianto menjawab berbagai pertanyaan, salah satunya mengenai RUU Perampasan Aset.

Presiden telah menunjukkan kemarahan terhadap praktik korupsi yang merajalela. Namun, Hardjuno menilai pernyataan Presiden belum menyentuh inti permasalahan secara konkret, terutama terkait nasib RUU Perampasan Aset yang hingga kini belum disahkan.

Dengan demikian, ia berharap Presiden bisa menunjukkan keseriusan pemberantasan korupsi di tanah air dengan segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Dia merasa RUU Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat dan mendapatkan legitimasi serta dukungan dari masyarakat, memperkuat upaya pemberantasan korupsi, dan mewujudkan sistem hukum yang lebih adil di Indonesia.

Pasalnya, kata dia, RUU tersebut sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk menutup celah kejahatan ekonomi lantaran menggunakan pendekatan non-conviction based asset forfeiture atau aset bisa dirampas meski belum ada putusan pidana, selama bisa dibuktikan bahwa itu hasil kejahatan.

"Apalagi dalam kasus yang sulit dituntaskan secara pidana, karena pelaku menyembunyikan atau mengalihkan aset dengan cerdik. Ini penting agar negara tidak selalu kalah cepat dari koruptor yang sudah menyiapkan pelarian sejak awal,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa keberanian negara dalam menindak korupsi akan menjadi cermin keberanian bangsa ini menatap masa depan.

Namun demikian, Hardjuno tetap menekankan bahwa RUU itu bukan berarti bebas risiko, sehingga tetap diperlukan kehati-hatian, pengawasan ketat, dan mekanisme hukum yang adil dalam pelaksanaannya.

“Kita tidak boleh gegabah. Tapi jangan pula takut mengambil langkah hanya karena ada risiko,” ujar Hardjuno.

Adapun RUU Perampasan Aset masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029. Namun, RUU itu tak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menginginkan RUU tentang Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2026.

Untuk mencapai hal itu, kata Sturman di Jakarta, Rabu (4/12/2024), RUU yang masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2025 harus selesai dibahas di DPR.

RUU yang masuk prioritas pada tahun 2025 terfapat sebanyak 41 RUU, yang diusulkan oleh 13 komisi di DPR, Baleg, pemerintah, hingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan data penerima amnesti masih diverifikasi. Supratman mengatakan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) yang melakukan proses verifikasi tersebut.

"Sementara yang kita proses itu adalah amnesti. Amnesti sekarang masih diverifikasi oleh Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, setelah selesai baru kemudian kami lapor kepada Presiden," kata Supratman usai menghadiri open house Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2025).

Supratman mengatakan data penerima amnesti akan menyesuaikan surat edaran dari Mahkamah Agung (MA). Dia mengatakan data terakhir penerima amnesti yang diterima sebanyak 700 orang.

"Data terakhir itu dari 100 ribu kemudian turun ke 44 ribu, karena kami juga verifikasi. Kemudian turun lagi ke 19 ribu, yang terakhir saya dapatkan data dari Direktur Pidana yang untuk pengguna narkoba mungkin hanya jumlahnya kecil sekali yang memenuhi syarat sesuai dengan keputusan atau surat edaran MA mungkin hanya sekitar 700 orang," ujarnya.

Koruptor dan Bandar Narkoba Tak Mungkin Dapat Amnesti

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan narapidana (napi) korupsi dan bandar narkoba tidak akan menerima amnesti. Agus mengatakan amnesti diberikan sesuai klasifikasi napi yang sudah ditentukan.

"Masih naik turun (jumlah penerima amnesti) karena ini kan mau Lebaran, pasti ada juga yang lain sebagainya. Namun kami pastikan bahwa remisi itu ditujukan kepada yang memenuhi klasifikasi yang sudah ditetapkan sebagaimana apa yang disampaikan," kata Agus di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (25/2).

"Nggak mungkin kepada pelaku korupsi yang dampaknya luas kepada masyarakat kita berikan. Demikian juga terhadap bandar narkoba, nggak akan mungkin juga akan diberi amnesti oleh Bapak Presiden," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Suasana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sukabumi yang berlokasi di Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi cukup berbeda di momen Hari Raya Idulfitri. Lapas ini membuka 'open house' untuk keluarga narapidana (napi).

Pantauan detikJabar, Senin (31/3/2025) pukul 11.30 WIB suasana di depan lapas ramai oleh keluarga yang ingin menjenguk anggota keluarganya yang terlibat pidana. Mereka tampak duduk sambil membawa bingkisan khas makanan Lebaran dan menunggu nomor antrean dipanggil petugas.

Sejumlah keluarga yang hadir mengaku bersyukur dengan adanya program kunjungan ini. Entin (30) warga Cisaat, yang datang untuk menemui suaminya di Lapas Sukabumi, tidak bisa menyembunyikan rasa harunya.

"Alhamdulillah, akhirnya bisa ketemu langsung setelah sekian lama. Kami bawa ketupat dan opor supaya bisa makan bareng. Meski hanya 15 menit, ini sudah cukup buat kami melepas rindu," ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Hal yang sama dirasakan oleh Rahmat (50), warga Cibadak, yang datang bersama istrinya untuk bertemu putranya yang sudah dua tahun menjalani masa tahanan.

"Senang sekali bisa melihat dia dalam keadaan sehat. Kami bawa kue kering biar tetap bisa merasakan lebaran. Tadi di dalam ngobrol-ngobrol saja sambil makan bareng meskipun cuma sebentar," ucap dia.

Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi Budi Hardiono menyatakan bahwa kunjungan keluarga ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai 31 Maret hingga 2 April 2025 dari pukul 09.00-15.00 WIB. Namun, jika dalam periode tersebut masih terjadi kepadatan, pihak lapas akan mempertimbangkan penambahan satu hari kunjungan.

"Kami sudah menyiapkan panitia dan sarana prasarana yang diperlukan. Seluruh layanan ini kami pastikan gratis," ujar Budi kepada detikJabar di lokasi.

Suasana momen lebaran di Lapas Kelas IIB Sukabumi Foto: Siti Fatimah/detikJabar

Pihaknya juga menetapkan prosedur kunjungan yang ketat demi keamanan dan menghindari penyelundupan barang-barang terlarang. Proses dimulai dengan pendaftaran, penggeledahan badan dan barang bawaan, penggantian sandal, serta pengawasan di ruang kunjungan.

Setiap warga binaan diperbolehkan menerima lima anggota keluarga dalam satu sesi kunjungan. Jika jumlah pengunjung lebih dari itu, maka kunjungan akan dibagi menjadi dua kloter.

"Kami kasih waktu minimal 15 menit, tapi kalau keadaan tidak terlalu padat, bisa sampai 20-25 menit," jelasnya.

Keluarga yang datang mayoritas membawa makanan khas Lebaran seperti kue kering, ketupat, dan opor ayam agar bisa menikmati momen makan bersama di area kunjungan. Untuk keamanan, semua makanan yang masuk akan dipindahkan ke wadah plastik bening di ruang penggeledahan.

Area kunjungan sendiri menggunakan lapangan dalam lapas, yang biasanya dipakai untuk olahraga dan ibadah. Dengan konsep ruang terbuka, diharapkan interaksi keluarga bisa lebih nyaman dan hangat.

"Kami ingin mereka tetap merasakan kebersamaan Idulfitri, meskipun dalam keterbatasan," tutupnya.