JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia DK Jakarta (Kakanwil Kemenham DKJ) Mikael Azedo Harwito audiensi dengan Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin di Kantor Wali Kota, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).

Dalam kesempatan itu, Mikael menjelaskan salah satu program dari Kementerian HAM, yaitu mainstreaming HAM atau pengarusutamaan hak asasi manusia.

Hal itu bertujuan memberikan kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia di kalangan masyarakat, maupun aparat pemerintah.

"Program mainstreaming HAM ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa hak asasi manusia menjadi prioritas dalam setiap kebijakan dan program pemerintah," kata Mikael.

Munjirin menyambut baik program ini dan menyatakan dukungannya.

"Kami berharap program ini dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Jakarta Selatan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia, saya juga akan mengundang kanwil HAM Jakarta pada rapat koordinasi pimpinan wilayah setiap minggu ketiga dalam bulan untuk menyampaikan materi mainstreaming HAM," kata Munjirin.

Audiensi itu diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan dan kerja sama dengan Pemkot Jakarta Selatan, dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta Selatan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia.

Audiensi itu turut dihadiri oleh Kabid Instrumen dan Penguatan HAM Ratna Dumasari, dan Kabid Pelayanan dan Kepatuhan HAM Rulinawaty.

Polri perlu lebih fokus dalam melindungi masyarakat, memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum. Sementara TNI perlu diarahkan untuk menangani kelompok separatis bersenjata dengan pendekatan yang terukur, profesional, dan akuntabel

Jakarta (ANTARA) - Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai aksi penyerangan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kepada para guru di Distrik Anggruk, Yahukimo, Papua Pegunungan, itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM)

“Bagaimanapun, kekerasan terhadap warga sipil tetaplah pelanggaran HAM, siapa pun pelakunya, baik negara maupun aktor bersenjata non-negara,” kata Khairul Fahmi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, aksi penyerangan oleh OPM yang menyebabkan hilangnya nyawa korban masyarakat sipil itu sebagai pola lama yang terus digunakan dengan menuduh korban sebagai mata-mata.

"Tak ada pembenaran apa pun untuk membunuh warga sipil. Apalagi mereka yang bekerja di garis depan kemanusiaan. Tuduhan sepihak tak bisa dijadikan dasar untuk menghilangkan nyawa. Ini bukan perjuangan, ini terorisme,” ujarnya.

Dia lantas berkata, "Tuduhan yang digunakan untuk membenarkan kekerasan, menebar ketakutan, dan memperkuat posisi mereka di tengah masyarakat yang sudah lama dilanda krisis kepercayaan".

Selain pelanggaran HAM, dia memandang serangan tersebut tidak hanya sekedar menyebabkan hilangnya nyawa korban, melainkan penghancuran harapan, dan penyerangan terhadap kehadiran negara pada sektor pendidikan, yang merupakan sektor paling mendasar.

Dia lantas menyebut bahwa pandangan terhadap konflik Papua saat ini sering kali kurang proporsional. Di mana, negara sering dipandang sebagai pelaku utama kekerasan, sementara tindakan brutal kelompok bersenjata dipandang sebagai ekspresi perlawanan.

Oleh sebab itu, dia menilai pemerintah dan TNI mempunyai kekhawatiran pula akan reaksi negatif dari dunia luar dan tudingan pelanggaran HAM, terutama bila terjadi ekses kekerasan oleh aparat keamanan.

Terkait dengan insiden di atas, dia pun menilai sudah saatnya pendekatan keamanan di Papua dievaluasi secara serius.

"Polri perlu lebih fokus dalam melindungi masyarakat, memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum. Sementara TNI perlu diarahkan untuk menangani kelompok separatis bersenjata dengan pendekatan yang terukur, profesional, dan akuntabel sesuai ketentuan undang-undang,” kata dia.

Sebelumnya, Kapolres Yahukimo AKBP Heru Hidayanto mengakui adanya laporan terkait penyerangan yang dilakukan KKB terhadap guru kontrak di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Dari laporan terungkap insiden itu terjadi Jumat (21/3) sekitar pukul 16.00 WIT, saat KKB melintas dan menyerang dan membunuh seorang guru.

Adapun Minggu, Tim Satgas Koops TNI Habema Kogabwilhan III berhasil mengevakuasi guru yang menjadi korban penyerangan dan pembunuhan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Minggu.

"Evakuasi dilakukan dengan pengamanan ketat mengingat kondisi di Distrik Anggruk masih sangat rawan. Tim kami harus menghadapi medan berat dan potensi gangguan dari kelompok bersenjata, namun berkat koordinasi yang baik, jenazah korban berhasil dibawa ke Bandara Dekai, Kabupaten Yahukimo, untuk proses identifikasi lebih lanjut," kata Komandan Satgas Rajawali II Koops TNI Habema Kogabwilhan III Letnan Kolonel Infanteri Gustiawan dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Evakuasi tersebut dilakukan terhadap satu jenazah guru yang tewas dan enam orang guru korban OPM lainnya yang terluka. Tujuh korban yang dievakuasi tersebut, yakni Rosalina yang ditemukan tewas dengan luka mengenaskan akibat kekerasan, tiga korban guru dengan luka berat, yaitu Vidi, Cosmas, dan Tari; serta tiga korban lainnya mengalami luka ringan, yaitu Vanti, Paskalia, dan Irmawati.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengajak seluruh generasi muda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk memperkuat dan melaksanakan peran-peran strategis dalam pembangunan bangsa.

Yusril saat menghadiri acara Dies Natalis Ke-78 HMI di Jakarta, Jumat (14/3), menyampaikan HMI dapat berkontribusi dalam mencetak pemimpin masa depan melalui berbagai program kaderisasi.

"HMI dapat melatih anggotanya untuk menjadi pemimpin yang berintegritas, kompeten, dan memiliki visi kebangsaan yang kuat," kata Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Sejalan dengan tema acara "HMI untuk Kedaulatan Bangsa", Yusril berharap seluruh jajaran pengurus dan anggota dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan utama pembentukan HMI, yaitu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.

Sebagai bangsa yang besar, kata dia, Indonesia telah membuktikan dirinya memiliki sumber daya yang melimpah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa HMI harus mampu menjawab tantangan global dan dunia modern untuk lebih cermat dan strategis dalam menjaga kedaulatan serta mewujudkan kemandirian bangsa di segala sektor, baik pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dies Natalis Ke-78 HMI dibuka langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar (PB) HMI Periode 2024-2026 Bagas Kurniawan.

Selain itu, dihadiri juga oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy, dan Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN-KAHMI) Ahmad Doli Kurnia.

Hadir pula Ketua Umum PB HMI dari masa ke masa, seperti Anas Urbaningrum (1997-1999), Fajar Zulkarnain (2006-2008), dan Raihan Ariatama (2021-2023).

Dalam kesempatan tersebut, Menko Yusril juga menerima penghargaan sebagai alumni HMI berprestasi dan berdedikasi dalam pembangunan bangsa.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengajak seluruh generasi muda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk memperkuat dan melaksanakan peran-peran strategis dalam pembangunan bangsa.

Yusril saat menghadiri acara Dies Natalis Ke-78 HMI di Jakarta, Jumat (14/3), menyampaikan HMI dapat berkontribusi dalam mencetak pemimpin masa depan melalui berbagai program kaderisasi.

"HMI dapat melatih anggotanya untuk menjadi pemimpin yang berintegritas, kompeten, dan memiliki visi kebangsaan yang kuat," kata Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Sejalan dengan tema acara "HMI untuk Kedaulatan Bangsa", Yusril berharap seluruh jajaran pengurus dan anggota dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan utama pembentukan HMI, yaitu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.

Sebagai bangsa yang besar, kata dia, Indonesia telah membuktikan dirinya memiliki sumber daya yang melimpah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa HMI harus mampu menjawab tantangan global dan dunia modern untuk lebih cermat dan strategis dalam menjaga kedaulatan serta mewujudkan kemandirian bangsa di segala sektor, baik pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dies Natalis Ke-78 HMI dibuka langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar (PB) HMI Periode 2024-2026 Bagas Kurniawan.

Selain itu, dihadiri juga oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy, dan Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN-KAHMI) Ahmad Doli Kurnia.

Hadir pula Ketua Umum PB HMI dari masa ke masa, seperti Anas Urbaningrum (1997-1999), Fajar Zulkarnain (2006-2008), dan Raihan Ariatama (2021-2023).

Dalam kesempatan tersebut, Menko Yusril juga menerima penghargaan sebagai alumni HMI berprestasi dan berdedikasi dalam pembangunan bangsa.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Aceh Tenggara -

Sebanyak 29 napi Lapas Kutacane, Aceh yang sempat kabur sudah ditangkap kembali. Tim gabungan saat ini masih memburu 23 orang yang masih buron.

"Sampai malam hari ini sudah kembali ke lapas 12 orang karena diantar keluarga dan yang sudah tertangkap berada di Polres 17 orang," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjenpas Aceh, Yan Rusmanto kepada detikSumut, Rabu (12/3/2025).

Satu orang napi yang tertangkap masih dirawat di rumah sakit di Aceh Tenggara karena mengalami luka di bagian kaki. Yan juga memberikan penjelasan terkait data jumlah napi kabur yang berbeda-beda versi.

Menurutnya, total napi kabur awalnya tercatat 52 orang namun setelah dirilis dua orang kembali ke lapas sehingga dilaporkan jumlahnya 50 orang. Tak lama berselang, tertangkap satu orang lagi sehingga muncul versi 49 orang yang kabur.

"Jadi yang belum kembali 23 orang sehingga total keseluruhan yang kabur 52 orang," ujar Yan.

Insiden kaburnya napi menyebabkan kerusakan signifikan berbagai fasilitas perkantoran dan infrastruktur di dalam Lapas Kutacane. Tim gabungan terdiri dari petugas lapas, warga binaan pemasyarakatan (WBP), TNI dan Polri disebut telah membersihkan puing-puing, memperbaiki fasilitas yang rusak, serta memperkuat sistem keamanan guna mencegah kejadian serupa di masa depan.

"Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan perbaikan fasilitas berjalan dengan lancar, ini juga menjadi bukti solidnya sinergitas dengan TNI & Polri. Kami juga berharap ini menjadi pembelajaran bagi WBP untuk lebih bertanggung jawab dan tidak mengulangi perbuatan yang merugikan banyak pihak," jelasnya.

Sebelumnya, napi Lapas Kutacane, Aceh ramai-ramai kabur dari penjara. Informasi diperoleh detikSumut, napi tersebut kabur sekitar pukul 18.20 WIB, Senin (10/3/2025). Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Beberapa napi yang kabur tidak mengenakan baju hanya memakai celana. Mereka lari ke arah warga yang sedang berada di lokasi.

Sejumlah petugas berusaha menangkap para napi. Namun mereka sebagian berhasil lolos. Aksi napi tersebut menyita perhatian warga sehingga arus lalulintas di lokasi macet.

"Tadi saya lihat langsung (mereka kabur) karena pas lagi beli takjil," kata seorang warga Aceh Tenggara, Fahmi.

Fahmi mengaku melihat para napi keluar dari pintu depan lapas. "Tadi sore menjelang buka puasa napinya kabur," jelas Fahmi.

(agse/afb)

Jakarta (ANTARA) - Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai Revisi UU TNI akan memperjelas atau mempertegas posisi dan tugas personel TNI di instansi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menurut Fahmi sejak awal BNPT terbentuk, banyak personel TNI yang sudah menempati posisi tertentu di instansi tersebut, antara lain di bidang penyelidikan, pengamanan, penggalangan, dan strategi pemberantasan terorisme.

Unsur kepolisian, lanjut Fahmi, juga bergerak di ranah yang sama namun lebih meluas karena mereka memiliki wewenang penegakan hukum.

"Yang menjadi persoalan adalah belum adanya dasar hukum dalam UU TNI yang secara eksplisit mengatur masuknya prajurit TNI ke dalam BNPT," kata Fahmi saat dikonfirmasi ANTARA, di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut dikarenakan UU TNI disusun sebelum BNPT berdiri. Kondisi itulah yang membuat belum adanya dasar hukum TNI yang mengatur keterlibatan dengan BNPT dalam menanggulangi terorisme.

Padahal, Fahmi menilai salah satu tugas utama TNI yakni mengatasi aksi terorisme yang mengancam kedaulatan negara.

"Pasal 7 UU TNI sudah mengatur tentang peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk mengatasi aksi terorisme, termasuk dalam konteks aksi separatis dan pemberontakan bersenjata, maupun yang terkait dengan keamanan pelayaran dan penerbangan," jelas Fahmi.

Kini posisi TNI mulai difasilitasi dalam RUU TNI yang telah dibahas oleh DPR dan Kementerian Pertahanan. Fahmi menilai hadirnya RUU TNI ini tidak akan menyingkirkan Polri sebagai leading sector penegakan hukum bidang terorisme.

"Revisi ini pada akhirnya lebih kepada memperjelas peran masing-masing di bawah naungan BNPT, bukan mengambil alih kewenangan atau cawe-cawe," tutup Fahmi.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan ada 15 kementerian/lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif TNI. Salah satu institusi tersebut yakni BNPT.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI yang membahas Revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/3).

Adapun satu dari tiga hal krusial yang bakal direvisi dalam UU TNI adalah terkait masuknya prajurit aktif TNI ke kementerian/lembaga.

"Sebagaimana yang kita semua tahu, bahwa dalam UU sudah tercantum 15 institusi yang bisa diduduki oleh prajurit aktif TNI yang seperti yang ada di dalam UU 34 yang sekarang sedang berlaku," kata Sjafrie.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Aceh Tenggara -

Sebanyak 50 tahanan Lapas Kutacane, Aceh kabur menjelang waktu berbuka puasa. Para tahanan disebut sempat menyuarakan tuntutan mereka sebelum kabur.

"Salah satu tuntutan mereka adalah adanya bilik asmara di dalam lapas. Untuk mengadakan hal itu, kewenangan ada di pusat," kata Kepala Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Andi Hasyim dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).

Menurutnya, saat kejadian petugas keamanan hanya enam orang sementara jumlah tahanan yang menghuni lapas tersebut berjumlah 362 orang. Para tahanan disebut membobol dua pintu serta atap penjara.

"Ada tiga pintu dalam kondisi terkunci semua. Dua mereka bobol. Tahanan yang kabur didominasi napi narkoba," jelasnya.

Dia menyebutkan, tahanan yang kabur berjumlah 50 orang namun 12 orang sudah ditangkap kembali. Beberapa tahanan diamankan di Polres Aceh Tenggara.

Sebelumnya, tahanan Lapas Kutacane, Aceh ramai-ramai kabur dari penjara. Mereka melarikan diri menjelang waktu berbuka puasa.

Informasi diperoleh detikSumut, tahanan tersebut kabur sekitar pukul 18.20 WIB, Senin (10/3/2025). Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Beberapa tahanan yang kabur tidak mengenakan baju hanya memakai celana. Mereka lari ke arah warga yang sedang berada di lokasi.

Sejumlah petugas berusaha menangkap para tahanan. Namun mereka sebagian berhasil lolos. Aksi tahanan tersebut kabur menyita perhatian warga sehingga arus lalulintas di lokasi sempat macet.

"Tadi saya lihat langsung (mereka kabur) karena pas lagi beli takjil," kata seorang warga Aceh Tenggara, Fahmi.

Fahmi mengaku melihat para tahanan keluar dari pintu depan lapas. "Tadi sore menjelang buka puasa tahanannya kabur," jelas Fahmi.

(agse/nkm)

Jakarta -

Sejumlah napi Lapas Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh, ramai-ramai kabur dengan cara melompat pagar depan dan lari ke arah keramaian. Aksi kabur itu dilakukan mereka menjelang waktu berbuka puasa.

Usai kejadian tersebut, petugas pun melakukan pencarian. Dari puluhan orang yang kabur, sebagian di antaranya telah ditangkap kembali. Sementara lainnya sedang diburu oleh petugas.

Berikut detikSumut rangkum tiga fakta terkait kaburnya para tahanan Lapas Kutacane.

1. Viral di Media Sosial

Aksi para napi kabur dari Lapas Kutacane viral di media sosial. Dilihat detikSumut dari video beredar, Senin (10/3/2025), para napi tampak berlarian ke arah jalan raya.

Beberapa di antaranya tidak mengenakan baju hanya bercelana pendek. Selain itu, beberapa orang keluar penjara melalui atap bagian depan yang dibobol. Napi tersebut ada yang lari ke arah samping serta belakang.

Beberapa polisi yang berada di lokasi berusaha menangkap para napi tersebut. Aksi kaburnya narapidana tersebut menyita perhatian warga. Lalu lintas di sekitar lokasi tampak macet.

Kasatreskrim Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara Iptu Bagus Pribadi membenarkan kejadian tersebut. Pihak masih memburu para tahanan kabur.

"Sekarang lagi kita amankan mereka," kata Bagus saat dimintai konfirmasi detikSumut.

2. Kabur Jelang Buka Puasa

Para napi itu diketahui melarikan diri menjelang waktu berbuka puasa. Informasi diperoleh, napi tersebut kabur sekitar pukul 18.20 WIB, Senin (10/3). Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

"Tadi saya lihat langsung (mereka kabur) karena pas lagi beli takjil," kata seorang warga Aceh Tenggara, Fahmi.

Fahmi mengaku melihat para napi keluar dari pintu depan lapas. "Tadi sore menjelang buka puasa napinya kabur," jelas Fahmi.

3. Napi yang Kabur 50 Orang, 12 Sudah Ditangkap Kembali

Napi yang kabur berjumlah 50 orang. Dari jumlah tersebut, 12 di antaranya sudah ditangkap kembali.

"12 orang sudah tertangkap, yang belum tertangkap 38 orang," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto, Senin (10/3).

Rusmanto mengatakan napi yang belum tertangkap masih diburu tim gabungan. Menurutnya, jumlah napi di lapas tersebut berjumlah 368 orang.

"Jumlah narapidana di dalam lapas saat ini 318 orang," ujar Yan.

(dhm/dhm)

Jakarta -

Narapidana (napi) Lapas Kutacane, Aceh, ramai-ramai kabur sore tadi menjelang buka puasa. Mereka melompat pagar depan dan lari ke arah keramaian warga.

"Tadi sore menjelang buka puasa napinya kabur. Banyak yang keluar dari pintu depan lapas," kata seorang warga Aceh Tenggara, Fahmi, dilansir detikSumut, Senin (10/3/2025).

Kasatreskrim Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara Iptu Bagus Pribadi membenarkan kejadian tersebut. Pihak masih memburu para tahanan kabur.

"Sekarang lagi kita amankan mereka," kata Bagus.

Dilihat detikSumut dari video beredar, Senin (10/3/2025), sejumlah napi tampak berlarian ke arah jalan raya. Beberapa di antaranya tidak mengenakan baju hanya bercelana pendek.

Selain itu, beberapa orang keluar penjara melalui atap bagian depan yang dibobol. Napi tersebut ada yang lari ke arah samping serta belakang. Beberapa polisi yang berada di lokasi berusaha menangkap para napi tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

(taa/jbr)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang Reformasi Birokrasi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Hery Susanto menekankan bahwa perombakan birokrasi yang transparan dan efisien merupakan syarat utama untuk meningkatkan daya saing global.

"Kualitas birokrasi yang baik menjadi fondasi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mempercepat pertumbuhan ekonomi," kata Hery dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Hery dalam seminar nasional yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna membahas strategi Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap (MIT) di Jakarta, Rabu (12/2).

Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti rendahnya produktivitas tenaga kerja, tingginya biaya produksi, dan minimnya nilai tambah dalam industri nasional.

Sekretaris Jenderal KAHMI Syamsul Qomar menambahkan bahwa regulasi yang lebih sederhana dan proses perizinan yang cepat sangat dibutuhkan guna memperlancar arus investasi.

"Regulasi seharusnya menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, bukan penghambat," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha agar sektor swasta dapat lebih berperan dalam pembangunan ekonomi.

Pada kesempatan sama, Staf Ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdul Hakim menjelaskan bahwa pemerintah telah menerapkan sejumlah langkah nyata untuk menyederhanakan birokrasi, salah satunya melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Digitalisasi menjadi solusi dalam memotong rantai birokrasi yang panjang dan meningkatkan transparansi pelayanan publik," tambah Abdul.

Dengan sistem yang lebih efisien, diharapkan investasi dapat lebih mudah masuk, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi Riyatno mengungkapkan bahwa meskipun realisasi investasi tahun 2024 meningkat 20,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, masih ada tantangan besar dalam menjamin kepastian hukum bagi investor.

"Kepastian hukum dan keamanan investasi harus dijamin agar Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang kompetitif,” tutur Riyatno seraya menyoroti pentingnya penanganan kasus premanisme di kawasan industri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menegaskan bahwa pengembangan industri berbasis energi hijau menjadi salah satu strategi utama dalam mengatasi MIT.

"Hilirisasi sumber daya alam dan transisi menuju energi terbarukan akan meningkatkan nilai tambah ekspor serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil," jelas Eniya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga mendukung target pemerintah untuk mencapai net-zero emissions pada 2060.

Di sisi lain, Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan mengungkapkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam menciptakan kebijakan yang mendukung investasi, terutama di sektor berbasis sumber daya alam.

"Kolaborasi yang erat antara dunia usaha dan pemerintah akan mempercepat penciptaan ekosistem investasi yang lebih efisien dan produktif," ujar Dany.

Sebagai hasil dari seminar ini, para pemangku kepentingan sepakat untuk mempercepat reformasi birokrasi melalui digitalisasi, mendorong investasi di sektor strategis, serta memperkuat penegakan hukum guna menekan malaadministrasi.

Rekomendasi strategis yang dihasilkan diharapkan dapat memperkokoh tata kelola pemerintahan yang lebih baik sehingga Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah dan mencapai status negara maju pada dekade mendatang.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari menyatakan, pemerintah menyalahi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menunjuk periwra TNI aktif, Mayjen Novi Helmy Prasetya, menjadi Direktur Utama Bulog.

"(Penempatan Novi jadi Dirut Bulog) Itu melanggar ketentuan Undang-undang TNI dan Undang-undang Dasar ya, soal bagaimana ketahanan keamanan wilayah kewenangannya hanya ada di ruang pertahanan dan keamanan," kata Feri kepada Kompas.com, Minggu (9/2/2025).

Feri tidak memungkiri bahwa UU tidak melarang TNI menduduki jabatan sipil.

Namun, berdasarkan UU, tentara aktif hanya dapat mengisi jabatan sipil yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan.

Pasal 47 UU TNI menyebutkan, prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang
membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Dengan demikian, menurut Feri, penunjukkan Novi sebagai Dirut Bulog melanggar UU TNI karena Bulog tidak masuk daftar jabatan sipil yang dapat diduduki perwira aktif.

"Undang-undang TNI membuka ruang militer untuk menjabat di jabatan sipil, sepanjang itu jabatan yang sudah ditentukan di pasal 47 UU TNI. Di luar itu tidak bisa, dan Bulog bukanlah salah satunya (yang termasuk diperbolehkan)," kata Feri.

Senada dengan Feri, pengamat militer Khairul Fahmi menilai penempatan Novi sebagai Dirut Bulog bahkan dapat menciptakan ambiguitas hukum.

Hal ini berpotensi mengganggu netralitas TNI, yang pada akhirnya dapat memengaruhi independensi dan objektivitas TNI dalam menjalankan tugas-tugas utamanya.

"Tantangannya, undang-undang dan peraturan yang ada saat ini mengharuskan prajurit aktif untuk mengundurkan diri atau pensiun sebelum menduduki jabatan sipil, termasuk di BUMN seperti Bulog," kata Khairul kepada Kompas.com, Minggu.

"Memang ada beberapa potensi dampak yang kemudian perlu diperhatikan, terutama dalam hal profesionalisme TNI," ujar dia.

Di lain sisi, ia menduga pemerintah memiliki persepsi bahwa Bulog memiliki kaitan erat dengan urusan ketahanan pangan dan logistik strategis, yang dalam beberapa hal dapat beririsan dengan tugas-tugas pertahanan.

Karena itu, menurut Khairul, bisa saja penempatan Mayjen Novi dipandang sebagai langkah strategis untuk memanfaatkan kecakapan, kedisiplinan, dan pengalaman militer dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan negara.

"Secara keseluruhan, meskipun penempatan prajurit dalam jabatan strategis seperti Bulog bisa dimaknai sebagai kebutuhan negara, langkah ini harus tetap berlandaskan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada," kata dia.

Adapun sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengganti jajaran direksi Perum Bulog.

Pergantian itu tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-30/MBU/02/2025 tertanggal 7 Februari 2025.

Sosok yang diganti salah satunya pada posisi Dirut Bulog, Wahyu Suparyono.

Wahyu diganti oleh seorang perwira TNI aktif, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.

Adapun Novi Helmy saat ini masih menjabat Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI.

Jika perlu, HMI kirim 1.000 kader ke luar negeri setiap tahun untuk mencapai gelar master dan doktor berbagai bidang ilmu. HMI harus berinvestasi pada sumber daya manusia (SDM) yang tangguh untuk membangun masa depan bangsa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2024-2026 untuk menciptakan kader progresif dan bersaing di bidang sains dan teknologi.

"Jika perlu, HMI kirim 1.000 kader ke luar negeri setiap tahun untuk mencapai gelar master dan doktor berbagai bidang ilmu. HMI harus berinvestasi pada sumber daya manusia (SDM) yang tangguh untuk membangun masa depan bangsa," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan dengan PB HMI di Jakarta (30/1), Yusril yang aktif di HMI pada era 1970-an tersebut meminta supaya HMI bisa memperkuat kerja sama dalam membangun jaringan dengan mahasiswa Islam di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina, untuk bersaing di dunia internasional.

Ia pun mengungkapkan kerinduannya terhadap berbagai gerakan pemuda, khususnya HMI yang progresif, karena itu dalam pertemuan dengan PB HMI itu didiskusikan penguatan jaringan mahasiswa Islam di Asia Tenggara dan pokok-pokok gerakan HMI saat ini.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum (Ketum) PB HMI Bagas Kurniawan meminta masukan dari Menko Yusril sebagai kader senior HMI untuk memperkuat peran HMI dan memunculkan kader-kader terbaik ke depan yang dapat berkontribusi untuk negara.

Didampingi Sekjen Muhammad Jusrianto, Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi Pembangunan Ibnu Tokan, Kabid Hukum Pertahanan dan Keamanan Rifyan Ridwan Saleh, serta Kabid Hubungan Internasional Muhammad Arsy Jailolo, Bagas berpendapat saat ini semakin sedikit kader-kader HMI yang menjadi tokoh atau mendapatkan posisi di pemerintahan.

"Dari pengamatan saya dalam 10-15 tahun terakhir, jumlahnya terus berkurang. Kami berharap ke depannya, kader-kader HMI akan kembali tampil dan menjadi pemimpin nasional," ujar Bagas.

PB HMI, lanjut Bagas, sedang fokus pada upaya membangun SDM unggul untuk Indonesia Emas 2045 melalui berbagai kegiatan.

Beberapa upaya yang sering dilakukan HMI, kata dia, yakni penelitian, pendidikan, sertifikasi, hingga advokasi.

Untuk agenda terdekat, HMI akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan hingga Malam Puncak Perayaan Dies Natalis Ke-78 HMI pada 5 Februari 2025.

Isu tentang pengembangan SDM juga disampaikan Sekjen PB HMI Muhammad Jusrianto yang menyebut pentingnya membangun dan mempersiapkan SDM profesional dan siap bersaing di era disruptif.

"Anak muda tak boleh tertinggal, apalagi para pemuda Muslim. Olehnya kita harus membangun sistem pengembangan SDM yang kuat dan berdaya saing, manajemen kaderisasi sebagai salah satu cara untuk mencapai Indonesia Emas," tutur Jusrianto menegaskan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025