Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kasus mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). KemenHAM menduga adanya pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus ini.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Dirjen PDK HAM) Kementerian HAM Munafrizal Manan dalam konferensi pers di KemenHAM, Rabu (7/5/2025). Munafrizal mengatakan hal itu usai KemenHAM menggali sejumlah informasi ke pelapor, terlapor, hingga sejumlah lembaga lain.

"Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh Pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997, Kementerian HAM berpendapat adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus ini," kata Munafrizal.

Pertama, yaitu ada dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usulnya. Ada pula dugaan pelanggaran anak terkait hak mendapat pendidikan.

"Dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul, identitas, hubungan keluarga, dan orang tuanya, bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis, memperoleh pendidikan umum yang layak dan dapat menjamin masa depannya, dan mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ucapnya.

Kemudian, ada dugaan kekerasan fisik yang mengarah pada penganiayaan. Ada pula dugaan kekerasan seksual, hingga dugaan praktik perbudakan modern.

"Adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia berdasarkan fakta peristiwa yang disampaikan oleh Pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997," sebutnya.

Lebih lanjut, temuan dari KemenHAM, OCI menerima penyerahan anak untuk dititipkan dan dibesarkan. Namun informasi ini perlu pencarian fakta lebih lanjut terkait kebenarannya.

"Sejak tahun 1970 OCI menampung anak-anak yang berusia 2 sampai 6 tahun yang ditempatkan di beberapa rumah milik HM yang selanjutnya dilatih dan diarahkan menjadi pemain sirkus di OCI," ucapnya.

"Sejak ditampung oleh OCI, sebagian besar pemain sirkus tidak mengetahui kejelasan asal-usul keluarganya, siapa orang tuanya, dan hubungan kekeluargaannya," tambahnya.

Seperti diketahui, sebelumnya muncul kabar sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) di Taman Safari Indonesia diduga dieksploitasi. Awal mula dugaan itu mencuat ketika mantan para pemain OCI datang ke kantor Kementerian HAM.

Mereka datang untuk mengadukan soal dugaan eksploitasi tersebut. Dugaan eksploitasi kemudian diusut Kementerian HAM.

Saat audiensi, mereka diterima oleh Wamen HAM Mugiyanto, Selasa (15/4). Mereka mengaku mendapat kekerasan hingga dugaan perbudakan selama menjadi pemain OCI.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Narapidana di penjara tak bisa jajan makanan enak, seperti pizza, es krim, atau ngopi. Namun di penjara ini beda cerita. Mereka bisa belanja di supermarket dengan uang monopoli!

Kebijakan penjara di setiap negara tentunya berbeda. Di Inggris, penjara terbesar bernama HMP Oakwood yang berlokasi di Featherstone, Staffordshire baru saja mencuri perhatian berkat inisiatif kebijakan mereka yang menguntungkan para narapidana.

Mengutip Mirror UK (22/4/2025), bulan lalu HMP Oakwood resmi membuka supermarket Iceland di dalam penjara! Tujuannya membantu narapidana untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan luar, setelah mereka bebas nantinya.

Narapidana bakal diberikan uang kertas gaya Monopoli untuk berbelanja di supermarket. Mereka bisa beli pizza merek Chicago Town dan es krim Ben & Jerry's yang terkenal nikmat.

Tak hanya itu, di supermarket dalam penjara ini, narapidana juga bisa ngopi di kedai bernama Hopeful Grounds. Para baristanya juga narapidana yang memang sudah terlatih untuk menyajikan kopi.

Narapidana bisa mendapat uang monopoli tersebut jika berkelakuan baik. Uang yang mereka terima bisa mencapai 25 pound sterling atau sekitar Rp 560 ribu untuk dibelanjakan di penjara Kategori C, yang harganya lebih murah daripada di gerai Iceland lain.

HMP Oakwood, penjara di Inggris yang menyediakan fasilitas supermarket. Foto: Mirror UK

Jaringan supermarket tersebut juga menawarkan pekerjaan kepada beberapa narapidana saat mereka mendekati akhir masa hukuman, untuk membantu memudahkan mereka kembali ke dunia kerja setelah dibebaskan.

HMP Oakwood merupakan salah satu dari 15 penjara swasta di Inggris dan Wales yang dikelola oleh firma keamanan G4S. Charlie Taylor selaku kepala inspektur mengatakan langkah ini bekerja luar biasa efektif di penjara HMP Oakwood.

Tahun lalu, Taylor memuji penjara tersebut atas budaya inisiatif yang dipimpin oleh narapidana. Selain itu ia juga menyebut HMP Oakwood sebagai penjara terbaik yang pernah dilihatnya selama menjabat sebagai kepala inspektur.

Mengenai inisiatif supermarket di dalam penjara, Ellen Hericx selaku kepala manajer ketenagakerjaan Iceland mengatakan pada The Times, "Banyak narapidana, ketika mereka masuk penjara berpikir, 'Siapa yang akan mempekerjakan saya?' Jadi, ketika mereka dapat kesempatan kedua (bekerja), mereka akan memanfaatkannya dengan sepenuh hati."

Jaringan supermarket Iceland mempekerjakan narapidana yang sudah bebas di Inggris. Foto: Mirror UK

Menurut Ellen, ketika narapidana kembali ke dunia kerja, mereka cenderung tidak akan melakukan kesalahan karena mereka memiliki struktur, rutinitas, dan stabilitas dari apa yang biasa dijalani di penjara. Mereka umumnya bersyukur karena tidak menyangka bisa dapat kesempatan kerja lagi.

Sementara itu, Carly Balis selaku kepala bidang ketenagakerjaan HMP Oakwood bakal bantu mengidentifikasi narapidana yang sekiranya cocok bekerja di supermarket Iceland. Laporannya akan diserahkan pada Paul Cowley, direktur Iceland yang memimpin proyek bertajuk Second Chance tersebut.

Di bawah kepemimpinannya, supermarket Iceland telah membantu para mantan narapidana di seluruh Inggris untuk kembali bekerja. Saat ini Iceland mempekerjakan sekitar 350 mantan narapidana, sementara 300 lainnya mendapat tawaran pekerjaan sebelum mereka dibebaskan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengajak seluruh generasi muda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk memperkuat dan melaksanakan peran-peran strategis dalam pembangunan bangsa.

Yusril saat menghadiri acara Dies Natalis Ke-78 HMI di Jakarta, Jumat (14/3), menyampaikan HMI dapat berkontribusi dalam mencetak pemimpin masa depan melalui berbagai program kaderisasi.

"HMI dapat melatih anggotanya untuk menjadi pemimpin yang berintegritas, kompeten, dan memiliki visi kebangsaan yang kuat," kata Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Sejalan dengan tema acara "HMI untuk Kedaulatan Bangsa", Yusril berharap seluruh jajaran pengurus dan anggota dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan utama pembentukan HMI, yaitu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.

Sebagai bangsa yang besar, kata dia, Indonesia telah membuktikan dirinya memiliki sumber daya yang melimpah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa HMI harus mampu menjawab tantangan global dan dunia modern untuk lebih cermat dan strategis dalam menjaga kedaulatan serta mewujudkan kemandirian bangsa di segala sektor, baik pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dies Natalis Ke-78 HMI dibuka langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar (PB) HMI Periode 2024-2026 Bagas Kurniawan.

Selain itu, dihadiri juga oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy, dan Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN-KAHMI) Ahmad Doli Kurnia.

Hadir pula Ketua Umum PB HMI dari masa ke masa, seperti Anas Urbaningrum (1997-1999), Fajar Zulkarnain (2006-2008), dan Raihan Ariatama (2021-2023).

Dalam kesempatan tersebut, Menko Yusril juga menerima penghargaan sebagai alumni HMI berprestasi dan berdedikasi dalam pembangunan bangsa.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengajak seluruh generasi muda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk memperkuat dan melaksanakan peran-peran strategis dalam pembangunan bangsa.

Yusril saat menghadiri acara Dies Natalis Ke-78 HMI di Jakarta, Jumat (14/3), menyampaikan HMI dapat berkontribusi dalam mencetak pemimpin masa depan melalui berbagai program kaderisasi.

"HMI dapat melatih anggotanya untuk menjadi pemimpin yang berintegritas, kompeten, dan memiliki visi kebangsaan yang kuat," kata Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Sejalan dengan tema acara "HMI untuk Kedaulatan Bangsa", Yusril berharap seluruh jajaran pengurus dan anggota dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan utama pembentukan HMI, yaitu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.

Sebagai bangsa yang besar, kata dia, Indonesia telah membuktikan dirinya memiliki sumber daya yang melimpah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa HMI harus mampu menjawab tantangan global dan dunia modern untuk lebih cermat dan strategis dalam menjaga kedaulatan serta mewujudkan kemandirian bangsa di segala sektor, baik pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dies Natalis Ke-78 HMI dibuka langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar (PB) HMI Periode 2024-2026 Bagas Kurniawan.

Selain itu, dihadiri juga oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy, dan Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN-KAHMI) Ahmad Doli Kurnia.

Hadir pula Ketua Umum PB HMI dari masa ke masa, seperti Anas Urbaningrum (1997-1999), Fajar Zulkarnain (2006-2008), dan Raihan Ariatama (2021-2023).

Dalam kesempatan tersebut, Menko Yusril juga menerima penghargaan sebagai alumni HMI berprestasi dan berdedikasi dalam pembangunan bangsa.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Tim kuasa hukum Kepala Desa Kohod Arsin menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan Polri dengan menetapkan kliennya sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

"Klien kami sudah mendengarkan proses penetapan tersangka dan beliau sangat menghormati penetapan ini. Dia juga percaya bila Bareskrim telah melakukan hal-hal yang dianggap itu bagian dari proses hukum," kata Kuasa Hukum Kepala Desa (Kades) Kohod, Yunihar, saat dikonfirmasi di Tangerang, Rabu.

Ia mengatakan bahwa dengan adanya penetapan tersangka oleh Bareskrim Polri, pihaknya akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku dan hal tersebut pun telah disampaikan kepada kliennya.

"Sejauh ini kami juga masih menunggu surat resmi perihal penetapan tersangka klien kami dan memang klien kami sudah mengetahui informasi itu," katanya.

Tim kuasa hukum Kades Kohod juga mengatakan bahwa untuk langkah ke depan mengenai rencana-rencana hukum dipastikan belum ada upaya lanjutan setelah penetapan tersangka kepada kliennya tersebut.

"Untuk rencana lanjutan, kita akan menunggu dahulu sampai surat (penetapan tersangka) diterima secara resmi. Kita nanti akan pelajari sebagai tanggapan atau upaya apa yang kami akan lakukan," katanya.

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada Selasa (18/2), menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

"Kita menetapkan Saudara A (Arsin) selaku Kades Kohod sebagai tersangka," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Djuhandhani Rahardjo Puro.

Dalam hal ini, penyidik juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya, yaitu UK selaku Sekretaris Desa Kohod, SP selaku penerima kuasa, dan CE selaku penerima kuasa.

Ia mengatakan bahwa empat orang itu diduga telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod, dan dokumen lainnya yang dibuat oleh kades dan sekdes Kohod sejak Desember 2023 sampai November 2024.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Pakar Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Farida Patittingi merespons viral sejumlah eksekusi lahan yang memiliki sertifikat hak milik (SHM). Salah satunya ruko di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang baru-baru ini dieksekusi usai sengketa berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Secara umum, Farida menjelaskan bahwa rincik memang merupakan salah satu bukti kepemilikan lahan. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah.

"Dalam penjelasannya diatur beberapa alat bukti atau alas hak pembuktian hak lama yang bisa dijadikan untuk melakukan pendaftaran tanah. Termasuk tadi, rincik, tapi yang sebelum tahun 1960, itu diakui sebagai bukti kepemilikan," kata Farida kepada wartawan usai menghadiri forum group discussion (FGD) di Jalan Nusantara, Selasa (18/2/2025).

Menurutnya, penggunaan rincik sebagai alas hak adalah hal wajar. Pasalnya, pembuktian kepemilikan lahan masyarakat sejak dahulu menggunakan hukum adat.

"Masyarakat hukum adat yang memang lebih banyak pembuktian atas hak tanah itu pada penguasaan fisik, bukti dia ada di situ terus menerus, turun temurun dan masyarakat mengakui kepemilikannya satu sama lain," katanya.

"Dulu kan sistem hukum kita berdasarkan hukum adat, hak ulayat. Jadi hak ulayat itu hak bersama dalam hukum adat kemudian bertumbuh atau lahir hak-hak bersifat individual. Biasanya disebut tanah bekas milik adat," sambung Farida.

Belakangan, kata dia, sengketa juga disebabkan karena adanya sertifikat lebih dari satu dalam satu bidang tanah. Dia menduga hal ini disebabkan karena pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki sistem publikasi negatif.

"Sistem pendaftaran tanah kita menganut sistem publikasi negatif. Sistem publikasi negatif itu, kantor pertanahan dia bersifat pasif, jadi tidak melakukan verifikasi secara materiil atau keyakinan data yang diajukan pemohon. (Jika) Itu adalah data yang benar sepanjang secara administratif bukti-bukti itu bisa menunjukkan bahwa itu benar secara administratif. Hukum administrasinya benar," katanya.

Menurutnya, BPN harus memiliki sistem yang dapat mendeteksi sertifikat ganda atau lebih dari satu. Namun, kenyataannya saat ini celah ini dimanfaatkan pihak tertentu untuk menguasai suatu lahan.

"Seharusnya BPN memiliki sistem yang terbangun untuk dapat memverifikasi bukti yang diajukan karena kadang-kadang double tapi biasa hasil penelitian menunjukkan kadang satu bidang tanah muncul lebih dari satu sertifikat karena lain lagi yang mengajukan, beda dengan yang pertama. Kalau ada yang merasa berhak dia lagi diberikan," kata Farida.

Sementara soal adanya dugaan rincik palsu, dia mengaku hal itu merupakan ranah hukum yang berbeda. Sehingga harus pula dibuktikan secara hukum yang lain.

"Kalau palsu kan proses atau ranah hukum yang berbeda lagi kan. Jadi harus dibuktikan dulu kepalsuannya," jelasnya.

Meski demikian, dia mengaku tak bisa berkomentar lebih jauh soal klaim pihak bersengketa di ruko Jalan AP Pettarani yang menyebut rincik diduga palsu. Pasalnya, hal itu butuh pembuktian lebih lanjut.

"Kalau itu saya tidak bisa komentari karena masalah pembuktian karena masalah palsu dan tidak palsu harus dibuktikan," jelasnya.

Pakar Hukum UMI, Prof Laode Husein juga menanggapi penggusuran Gedung Hamrawati itu merupakan langkah untuk mengakhiri proses sengketa. Pasalnya, sengketa itu telah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Dasarnya adalah keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Semua bukti-bukti dan alas hak sudah diuji di pengadilan sampai pada tingkat kasasi. Putusan kasasi bahkan sampai pada upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, itu sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Ketika sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yah harus dilaksanakan untuk mengakhiri sengketa ini," ujarnya.

Meski demikian, kata Husein, pihak yang kalah tetap masih bisa mengajukan langkah hukum Peninjauan Kembali (PK) jika ada bukti baru. Jika berhasil maka pengadilan akan melakukan pemulihan.

"Gunakanlah sarana hukum yang ada, kalau memang ada bukti hukum yang baru silakan gunakan untuk upaya hukum luar biasa yang kedua. Saya kira (eksekusi tidak terburu-buru) karena sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kalau toh nanti upaya hukum luar biasa berikutnya digunakan, ada pemulihan," pungkasnya.

PN Klaim Sudah Sesuai Prosedur

Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nawir mengklaim proses eksekusi ruko tersebut sudah sesuai prosedur. Sebelum digusur, kata Nawir, pihak yang menguasai lahan tersebut telah disurati untuk melakukan pengosongan.

"Semua pelaksanaan proses eksekusi itu sudah sesuai SOP. Mulai dari awal, itu berperkara, kemudian dilakukan aanmaning atau peneguran, sesuai SOP yang ada di pengadilan sampai pelaksanaan eksekusi," katanya.

Soal klaim pihak ahli waris yang kalah sengketa memiliki SHM, Nawir enggan menanggapinya.

"Itu bukan kewenangan kami untuk memberikan jawaban karena itu sudah masuk teknisnya. Kami hanya bagian administrasi mohon maaf yah," singkatnya.

Sebelumnya diberitakan, ahli waris buka suara usai ricuh eksekusi rumah toko (ruko) dan bangunan di Jalan AP Pettarani, Makassar. Ahli waris mengklaim memiliki sertifikat hak milik (SHM) atas nama Hamat Yusuf.

Kuasa hukum ahli waris Saladin Hamat Yusuf, Arif Hamat Yusuf mengatakan pihaknya telah menyurat ke kepolisian, pengadilan negeri, hingga Badan Pertanahan Negara (BPN) sebelum eksekusi dilakukan. Pihaknya kini akan menyurat ke Presiden Prabowo Subianto untuk meminta keadilan.

"Namun pelaksanaan eksekusi tetap dijalankan, sehingga kami akan sampaikan keberatan kami kepada bapak Presiden Republik Indonesia," kata Arif Hamat Yusuf kepada wartawan, Minggu (16/2).

Video Protes Warga Saat Eksekusi Lahan di Cangehgar Palabuhanratu

Video Protes Warga Saat Eksekusi Lahan di Cangehgar Palabuhanratu

Jika perlu, HMI kirim 1.000 kader ke luar negeri setiap tahun untuk mencapai gelar master dan doktor berbagai bidang ilmu. HMI harus berinvestasi pada sumber daya manusia (SDM) yang tangguh untuk membangun masa depan bangsa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2024-2026 untuk menciptakan kader progresif dan bersaing di bidang sains dan teknologi.

"Jika perlu, HMI kirim 1.000 kader ke luar negeri setiap tahun untuk mencapai gelar master dan doktor berbagai bidang ilmu. HMI harus berinvestasi pada sumber daya manusia (SDM) yang tangguh untuk membangun masa depan bangsa," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan dengan PB HMI di Jakarta (30/1), Yusril yang aktif di HMI pada era 1970-an tersebut meminta supaya HMI bisa memperkuat kerja sama dalam membangun jaringan dengan mahasiswa Islam di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina, untuk bersaing di dunia internasional.

Ia pun mengungkapkan kerinduannya terhadap berbagai gerakan pemuda, khususnya HMI yang progresif, karena itu dalam pertemuan dengan PB HMI itu didiskusikan penguatan jaringan mahasiswa Islam di Asia Tenggara dan pokok-pokok gerakan HMI saat ini.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum (Ketum) PB HMI Bagas Kurniawan meminta masukan dari Menko Yusril sebagai kader senior HMI untuk memperkuat peran HMI dan memunculkan kader-kader terbaik ke depan yang dapat berkontribusi untuk negara.

Didampingi Sekjen Muhammad Jusrianto, Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi Pembangunan Ibnu Tokan, Kabid Hukum Pertahanan dan Keamanan Rifyan Ridwan Saleh, serta Kabid Hubungan Internasional Muhammad Arsy Jailolo, Bagas berpendapat saat ini semakin sedikit kader-kader HMI yang menjadi tokoh atau mendapatkan posisi di pemerintahan.

"Dari pengamatan saya dalam 10-15 tahun terakhir, jumlahnya terus berkurang. Kami berharap ke depannya, kader-kader HMI akan kembali tampil dan menjadi pemimpin nasional," ujar Bagas.

PB HMI, lanjut Bagas, sedang fokus pada upaya membangun SDM unggul untuk Indonesia Emas 2045 melalui berbagai kegiatan.

Beberapa upaya yang sering dilakukan HMI, kata dia, yakni penelitian, pendidikan, sertifikasi, hingga advokasi.

Untuk agenda terdekat, HMI akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan hingga Malam Puncak Perayaan Dies Natalis Ke-78 HMI pada 5 Februari 2025.

Isu tentang pengembangan SDM juga disampaikan Sekjen PB HMI Muhammad Jusrianto yang menyebut pentingnya membangun dan mempersiapkan SDM profesional dan siap bersaing di era disruptif.

"Anak muda tak boleh tertinggal, apalagi para pemuda Muslim. Olehnya kita harus membangun sistem pengembangan SDM yang kuat dan berdaya saing, manajemen kaderisasi sebagai salah satu cara untuk mencapai Indonesia Emas," tutur Jusrianto menegaskan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) berkunjung ke kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI). Kedua pihak membahas soal sinergi dalam transformasi hukum berkeadilan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas senang dengan kunjungan ini. Menurutnya, ini adalah salah satu cara menyampaikan aspirasi.

"Kami senang, adik-adik PB HMI mau berdialog dan bertukar pikiran di kantor. Sebab ini adalah langkah maju bagi organisasi, sebab sebagai mitra kritis dan strategis pemerintah. Kader-kader HMI harus tetap menjaga idealisme dan independensinya, salah satu caranya adalah dengan menyampaikan aspirasi. Baik secara langsung kepada kami, maupun di ruang publik," kata Menkum dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI Rifyan Ridwan Saleh juga menegaskan bahwa kehadiran mereka ke Kementerian Hukum kali ini untuk menyampaikan aspirasi. Sebab ada banyak aspirasi dan program yang akan mereka sinergikan.

"Kami datang bukan dengan tangan kosong, kami membawa puluhan aspirasi dari rakyat dan juga membawa gagasan-gagasan kami untuk bersinergi, berkolaborasi dengan Kemenkum untuk memperkuat bangunan hukum nasional," tegas Rifyan.

Lebih lanjutnya, beberapa aspirasi tersebut seperti masalah hukum yang kian kompleks, harmonisasi dan evaluasi regulasi. Pihaknya mendorong urgensi pembentukan beberapa RUU, penegakan hukum yang masih tumpul ke atas tajam ke bawah atau kasus yang menanti viral terlebih dulu.

"Masalah hukum kita makin kompleks, regulasi kita masih probelamtik bahkan sejak masih pada proses pembentukannya ada kesan by order, sementara UU yang seharusnya sudah disahkan belum terselsaikan. Penegakan hukum kita juga masih menunjukkan fakta oknum-oknum yang tebang pilih atau menunggu viral dulu baru di proses, belum lagi dengan berbagai isu mafia besar yang bermain dibelakang layar," jelas Rifyan.

Rifyan juga menambahkan bahwa negara kita saat ini melawan oligarki-oligarki kuat, mereka menjadi sponsor dan investor beberapa oknum di pemerintahan. Bahkan ia menduga, ada orang-orang yang menjadikan hukum sebagai alat untuk melanggengkan kepentingannya.

Senada dengan hal tersebut, Menkum menyampaikan siap berkolaborasi dengan HMI untuk menyukseskan reformasi hukum untuk supremasi hukum nasional.

"Saya sangat senang jika HMI siap berkolaborasi untuk membangun sistem hukum Indonesia menjadi lebih responsif, masukan dari semua pihak pun sangat dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat. Cara berpikir masyarakat juga memengaruhi sistem hukum. Kenyataannya masyarakat memiliki kepentingan, kepentingan untuk keadilan dan kesejahteraan," tegas Menkum.

Jika ingin aman dalam kepemilikan sebidang tanah, pemilik harus memiliki sertifikat hak milik (SHM). Namun bukan berarti sebuah SHM tak bisa dibatalkan.

SHM memang merupakan status kekuatan hukum tertinggi untuk kepemilikan tanah. Sehingga tidak mudah untuk diganggu gugat. Akan tetapi, ternyata SHM tersebut bisa saja dibatalkan.

Pengacara Properti Muhammad Rizal Siregar menjelaskan status SHM pada sebuah bidang tanah bisa saja dibatalkan jika ada pihak yang mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya.

"(SHM) Bisa dibatalkan sepanjang ada yang mengakui (perorangan/badan hukum) kepemilikan hak atas tanah dimaksud," katanya kepada detikcom.

Nah, untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut bisa dilakukan melalui pengadilan.

"Dan memastikan pembuktiannya bisa melalui pengadilan, apakah BPN (Badan Pertanahan Nasional) keliru menerbitkan hak, atau pemilik sertipikat yang memalsukan hak dasar sebelum sertipikat terbit," paparnya.

Dilansir dari Hukum Online, pembatalan sertifikat hak atas tanah dapat dilakukan melalui pengadilan dan juga BPN. Jika dilakukan melalui pengadilan, nantinya akan ada surat keputusan pembatalan hak atas tanah.

Menurut Pasal 104 ayat (2) Permen Agraria/BPN 9/1999, surat keputusan pembatalan hak atas tanah diterbitkan jika ada cacat hukum administratif dan/atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Adapun, yang menjadi objek pembatalan hak atas tanah meliputi:
- surat keputusan pemberian hak atas tanah
- sertifikat hak atas tanah
- surat keputusan pemberian hak atas tanah dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.

Sementara itu, jika mengajukan pembatalan sertifikat hak atas tanah di luar pengadilan, kamu bisa mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN melalui kantor pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Hal tersebut diatur dalam pasal 110 jo. Pasal 108 ayat (1) Permen Agraria/ BPN 9/1999.

Permohonan dapat dilakukan jika diduga ada cacat hukum administratif dalam penerbitan sertifikat itu. Berdasarkan Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999, berikut ini yang dimaksud dengan cacat hukum administratif.

- Kesalahan prosedur;

- Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;

- Kesalahan subjek hak;

- Kesalahan objek hak;

- Kesalahan jenis hak;

- Kesalahan perhitungan luas;

- Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;

- Data yuridis atau data data fisik tidak benar; atau

- Kesalahan lainnya yang bersifat administratif

Itulah penjelasan singkat terkait pembatalan sertifikat hak atas tanah. Semoga bermanfaat!

KPK telah memeriksa mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Franky Sompie. Ronny diperiksa oleh penyidik KPK terkait data perlintasan Harun Masiku ke luar dan dalam negeri.

"Penyidik mendalami tentunya perihal pengetahuan yang bersangkutan terkait data perlintasan saudara HM dan seputar tugas-tugas beliau sebagai Dirjen Imigrasi pada saat itu," kata jubir KPK, Tessa Mahardhika, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Tessa mengatakan Ronny diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi dengan tersangka Harun Masiku (HM), Hasto Kristiyanto (HK), dan Donny Tri Istiqomah (DTI).

"Ya betul, yang bersangkutan hari ini dimintai keterangan sebagai saksi untuk surat perintah penyidikan atas nama tersangka HM, HK, dan DTI," kata dia.

"Jadi, untuk pemeriksaannya tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan," tambahnya.

Pantauan detikcom di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Ronny terlihat selesai diperiksa pukul 15.31 WIB, Jumat (3/1/2025). Ronny mengatakan dia diperiksa terkait peristiwa yang terjadi pada 2020.

"Ya memang pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang ya tanggung jawab saya ketika tahun 2020 saya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi," kata Ronny di gedung KPK, Jumat (3/1).

Dia menyebutkan Harun Masiku tercatat ke luar negeri pada 6 Januari 2020. Harun Masiku kemudian masuk lagi ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

"Saat di mana tanggal 6 Januari, Harun Masiku melintas ke luar negeri, dan juga 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia," ujarnya.

Ronny mengatakan ada 22 pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dia tak menjelaskan detail apa saja yang ditanyakan penyidik.

"Tadi ada pertanyaan, jumlah pertanyaan ada 22. 22 pertanyaan yang diberikan kepada saya," sebutnya.

KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) meminta masyarakat percaya ke KPK dalam menangani kasus hukum Hasto Kristiyanto.

"Semuanya warga negara sama dimata hukum. Kasus Pak Hasto ini bukan baru sekarang bergulir. Bahkan dari beberapa tahun lalu sudah bergulir," ujar Waketum PKN Gerry Hukubun dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).

"Menurut saya kita harus berikan kepercayaan penuh terhadap KPK untuk menangani proses hukumnya," lanjut Gerry.

Menurutnya, jika Hasto tidak bersalah, maka keadilan akan berbicara. Namun, bila Hasto terbukti terlibat dalam kasus suap, maka masyarakat harus menghormati hukum.

"Tapi jika terbukti, maka sudah seharusnya sebagai warga negara yang baik yang sama dimata hukum, menghormati hukum kita. Tidak ada yang spesial dimata hukum," tutur Gerry.

Penetapan tersangka Hasto itu termuat dalam surat perintah penyidikan bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024. Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Tipikor.

KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan dalam upaya penangkapan Harun Masiku. Penetapan tersangka itu berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

KPK juga telah secara resmi mengumumkan penetapan tersangka Hasto Kristiyanto dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Ketua KPK Setyo Budiyanto menjabarkan peran krusial Hasto dalam skandal suap tersebut.

"Perbuatan saudara HK bersama-sama saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agus Setiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada dapil 1 Sumsel padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan tepatnya dari Toraja," kata Setyo.

Dalam proses pemilihan legislative tahun 2019, Harun Masiku mendapatkan suara sebanyak 5.878 suara. Angka itu jauh di bawah caleg PDIP lainnya bernama Rizky Aprilia yang mendapatkan suara 44.402. Di momen itu, Rizky seharusnya meraih kursi DPR menggantikan caleg PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Setyo mengatakan Hasto secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky sebagai caleg DPR terpilih. Dia membuat sejumlah langkah agar posisi Nazarudin bisa digantikan oleh Harun Masiku.

"Saudara HK secara paralel mengupayakan agar saudari Rizky mau mengundurkan diri agar diganti dengan saudara HM. Namun upaya terdebut ditolak oleh saudara Rizky Aprilia," jelas Setyo.

Hasto dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Tipikor. Hasto juga dijerat sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan.

Seorang narapidana di Inggris mulai diadili oleh pengadilan setempat atas tuduhan percobaan penyerangan terhadap predator seks Reynhard Sinaga di dalam penjara tempatnya ditahan. Narapidana itu didakwa atas tindak penyerangan yang menyebabkan cedera tubuh.

Narapidana bernama Jack McRae itu, seperti dilansir BBC, Rabu (18/12/2024), dituduh berupaya memicu cedera tubuh parah terhadap Reynhard dalam tindak penyerangan yang terjadi di dalam penjara HMP Wakefield, West Yorkshire, pada 4 Juli 2023 lalu.

McRae yang berusia 32 tahun dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Leeds via video-link dari HMP Frankland, tempatnya ditahan saat ini. Dia didakwa atas percobaan menyebabkan cedera tubuh yang serius terhadap orang lain, atau disebut grievous bodily harm (GBH) di Inggris.

Dalam persidangan perdana itu, McRae tidak mengajukan pembelaan apa pun untuk perbuatannya terhadap Reynhard.

Oleh pengadilan, McRae juga dijerat tiga dakwaan penyerangan yang menyebabkan cedera tubuh yang nyata atau actual bodily harm (ABH), satu dakwaan percobaan menyebabkan cedera tubuh yang nyata (ABH), dan satu dakwaan penyerangan terhadap sipir penjara.

Semua tindak penyerangan itu terjadi di dalam penjara HMP Wakefield antara Mei dan Agustus 2023 lalu.

McRae dipindahkan dari HMP Wakefiled ke penjara Frankland di Co Durham setelah dia melakukan rentetan penyerangan tersebut. Dia disebut juga melakukan penyerangan terhadap sejumlah narapidana lainnya, termasuk narapidana kasus pemerkosaan anak.

Tidak dijelaskan lebih lanjut soal jenis penyerangan seperti apa yang dilakukan McRae terhadap Reynhard. Namun dakwaan GBH yang dijeratkan terhadapnya mengindikasikan tindak penyerangan yang memicu dampak buruk yang parah yang mengakibatkan konsekuensi fisik atau psikologis jangka panjang. Sedangkan dakwaan ABH mengindikasikan dampak buruk yang melebihi rasa sakit atau ketidaknyamanan yang bersifat sementara.

Lihat juga Video: Sederet Fakta Predator Seks Cabuli-Sodomi 35 Anak di Pasaman Sumbar

[Gambas:Video 20detik]

Setelah persidangan perdana selesai digelar, pengadilan memerintahkan McRae untuk menghadiri sidang lanjutan pada 16 Januari mendatang.

Tindak penyerangan terhadap Reynhard itu terjadi saat dia sedang menjalani masa hukuman penjara seumur hidup, dengan hukuman minimum 40 tahun penjara, di HMP Wakefield.

Dia mendekam di penjara sejak tahun 2020, setelah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Manchester. Dia dinyatakan terbukti bersalah dalam 159 kasus pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria, selama rentang waktu 2,5 tahun mulai dari 1 Januari 2015 hingga 2 Juni 2017.

Hakim Suzanne Goddard saat menjatuhkan putusan pada saat itu, seperti dilansir BBC, menggambarkan Reynhard sebagai "predator seksual setan" yang "tidak akan pernah aman untuk dibebaskan."

Lihat juga Video: Sederet Fakta Predator Seks Cabuli-Sodomi 35 Anak di Pasaman Sumbar

[Gambas:Video 20detik]