Canberra (ANTARA) - Tarif-tarif yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) berisiko membawa dunia kembali ke "hukum rimba," di mana negara-negara kecil dan lemah menjadi pihak yang paling menderita, kata Duta Besar (Dubes) China untuk Australia Xiao Qian dalam artikel yang diterbitkan dalam harian lokal The Australian pada Jumat (25/4).

Baru-baru ini, AS tanpa pandang bulu memberlakukan tarif terhadap semua mitra dagangnya, memaksa mereka untuk memulai apa yang disebut sebagai negosiasi tarif resiprokal dan menuntut setiap negara untuk memberikan konsesi yang signifikan, ungkap Xiao, seraya menyerukan kepada masyarakat internasional untuk tetap menerapkan kewaspadaan tingkat tinggi terhadap tindakan semacam itu.

"Jika AS dibiarkan bertindak sewenang-wenang, dunia akan kembali ke 'hukum rimba', di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan semua negara akan menjadi korban," ujar Xiao.

Delapan puluh tahun lalu, sebagai respons terhadap kehancuran Perang Dunia II, negara-negara mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencegah perang, menyelesaikan perselisihan, dan mendorong pembangunan global.

Sejak saat itu, kata Xiao, sistem internasional yang berpusat pada PBB berdasarkan hukum internasional telah memungkinkan semua negara, terlepas dari skala atau kekuatannya, untuk berinteraksi secara setara dalam kerja sama dan kompetisi global, yang mendorong kemajuan bersama.

Saat ini, sebut dia, AS secara terang-terangan memberlakukan tarif terhadap seluruh dunia dan menjalankan politik hegemonik serta penindasan unilateral di bidang ekonomi dan perdagangan.

"Dalam menghadapi hegemoni, sikap patuh dan kompromi tidak akan menghasilkan apa-apa dan konsesi yang berlebihan hanya akan membuat pihak penekan menjadi semakin berani, yang pada akhirnya akan berujung pada kekalahan bersama dan kegagalan dalam menyelesaikan masalah," ujarnya.

Ia mengatakan China merupakan pendukung teguh multilateralisme dan tatanan internasional berbasis aturan, yang secara konsisten mengadvokasi penyelesaian perbedaan melalui dialog dan negosiasi.

Dalam menghadapi intimidasi sepihak AS, Xiao menyatakan China akan dengan tegas melindungi hak-haknya dan membantu mencegah kembalinya dunia tanpa hukum, di mana kekuatan yang menentukan kebenaran.

Pewarta: Xinhua
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025

Mamuju -

Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) mengamankan tiga warga negara asing (WNA) asal China karena diduga melanggar administrasi keimigrasian. Dua orang merupakan investor tambang dan satu lainnya kapten kapal.

"Ketiga orang asing kami amankan hanya untuk dimintai keterangan," ujar Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Tikim) Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju Muhammad Adam kepada wartawan, Kamis (24/4/2025).

Ketiga WNA tersebut masing-masing berinisial ZZ (54), WZ (32), dan HZ (57). Mereka diamankan di Kabupaten Pasangkayu pada Rabu (23/4).

"Saat ini (ketiganya) masih dilakukan pemeriksaan di ruang penyidikan Kantor Imigrasi," terangnya.

Sejauh ini, lanjut Adam, belum ditemukan pelanggaran serius dari ketiga WNA tersebut. Dokumen keimigrasian mereka juga dinyatakan lengkap namun, ada perbedaan antara wilayah kerja dan domisili yang tertera dalam dokumen.

"Secara administrasi, ketiganya terdaftar di Jakarta, tapi mereka melakukan aktivitas kerja di Kabupaten Pasangkayu. Ini yang menjadi perhatian kami," jelasnya.

Ia menuturkan pemeriksaan ini dilakukan secara persuasif. Pihaknya hanya memberikan pengarahan agar ketiga WNA itu bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Pemeriksaan ini hanya sebatas memberikan pemahaman soal regulasi yang benar. Kami ingin memastikan mereka bekerja sesuai aturan di lokasi kerja," imbuhnya.

(hsr/hsr)

IDXChannel - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent mendorong Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia untuk melakukan perombakan besar-besaran.

Dilansir dari Politico pada Kamis (24/4/2025), Bessent menyatakan AS tidak akan mundur dari kedua lembaga keuangan internasional itu.

"America First tidak berarti America Alone," kata Bessent dalam pidatonya di sela-sela Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia.

Dalam pidatonya, dia mengkritik IMF karena terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengatasi perubahan iklim, isu gender, dan isu sosial lainya, sementara gagal meminta pertanggungjawaban negara-negara yang diberi pinjaman uang untuk melaksanakan reformasi ekonomi.

"IMF dan Bank Dunia memainkan peran penting dalam sistem internasional," kata Bessent.

"Dan Pemerintahan Trump ingin bekerja sama dengan mereka — selama mereka dapat tetap setia pada misi utama mereka," katanya.

Bessent menguraikan beberapa perubahan yang diinginkan AS di IMF dan Bank Dunia. Ia mengatakan Bank Dunia harus menghentikan diskriminasi terhadap sejumlah sumber energi, terutama bahan bakar fosil dan energi nuklir. Bessent juga mengkritik status negara berkembang yang disematkan Bank Dunia terhadap China.

"Meskipun telah mengorbankan banyak pasar Barat, kebangkitan China berlangsung cepat dan mengesankan," kata Bessent.

"Tetapi jika China ingin memainkan peran dalam ekonomi global, maka negara itu perlu naik kelas," katanya.

China juga mendominasi krtitik Bessent tentang IMF. Dia mengatakan lembaga itu perlu mengambil sikap yang lebih tegas terhadap praktik ekonomi Beijing.

"IMF perlu memanggil negara-negara seperti China yang telah menjalankan kebijakan yang mendistorsi ekonomi global dan praktik mata uang yang tidak transparan selama beberapa dekade," kata Bessent. (Wahyu Dwi Anggoro)

Washington DC -

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan perombakan besar-besaran terhadap Departemen Luar Negeri (Deplu) AS. Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio menyebut departemen yang dipimpinnya itu telah menjadi terlalu "gemuk" dan tidak efektif.

Rubio, seperti dilansir AFP, Rabu (23/4/2025), mengumumkan restrukturisasi Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (22/4) waktu setempat. Langkah itu, sebut Rubio, akan memangkas posisi-posisi dan mengurangi kantor divisi dalam departemen tersebut, termasuk kantor demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Rubio menyebut langkah itu sebagai perombakan besar-besaran dalam tubuh Departemen Luar Negeri AS, yang telah lama menjadi momok bagi kalangan konservatif AS, meskipun garis besarnya tidak sedrastis beberapa rencana kebijakan yang telah beredar.

"Dalam bentuknya saat ini, Departemen ini gemuk, birokratis, dan tidak dapat menjalankan misi diplomatiknya yang penting di era baru persaingan kekuatan besar ini," kata Rubio dalam pernyataannya, merujuk pada persaingan yang terjadi antara AS dan China.

"Birokrasi yang meluas menciptakan sistem yang lebih bergantung pada ideologi politik radikal daripada memajukan kepentingan nasional inti Amerika," sebutnya, yang dipandang sebagai sindiran untuk kritikan sayap kanan soal demokrasi AS dan promosi HAM.

Salah satu perubahan utama yang dilakukan adalah penghapusan sebuah divisi -- yang sekarang dipimpin oleh Wakil Menlu AS -- yang bertanggung jawab atas "keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia".

Divisi itu akan digantikan oleh kantor baru yang mengatur "koordinasi bantuan luar negeri dan urusan kemanusiaan", yang akan menyerap fungsi Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) -- yang disingkirkan sejak awal periode kedua Trump dengan penghapusan lebih dari 80 persen programnya.

Kantor baru itu akan mengawasi sebuah biro yang mengatur "demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama". Hal ini merupakan pergeseran dari biro "demokrasi, hak asasi manusia, dan tenaga kerja" yang saat ini ada, yang mencakup advokasi hak-hak pekerja dan perlindungan di luar negeri.

Simak juga Video 'Trump Sebut Tarif Impor China Tidak Akan Mendekati 145%':

Perombakan ini juga akan menutup Kantor Operasi Konflik dan Stabilisasi, yang kegiatannya mencakup satuan tugas yang mengantisipasi dan berupaya mencegah kekejaman di luar negeri sebelum terjadi.

Turut dihapus juga adalah kantor yang menangani kejahatan perang, yang tugasnya baru-baru ini mencakup pendokumentasian perlakuan Rusia terhadap warga sipil di Ukraina. Kantor bernama resmi Kantor Keadilan Pidana Global itu sebelumnya memantau kejahatan perang dan kekejaman di seluruh dunia.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, mengatakan bahwa berakhirnya kantor-kantor tersebut tidak serta merta berarti fungsi kantor itu akan berakhir, dan bahwa area fokus kantor itu "dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih baik, lebih cekatan, dan lebih cepat".

Simak juga Video 'Trump Sebut Tarif Impor China Tidak Akan Mendekati 145%':

(nvc/ita)

TANGERANG, KOMPAS.com - Sebanyak dua warga negara China ditangkap petugas Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang karena bekerja secara ilegal menggunakan visa kunjungan wisata.

Keduanya, berinisial XZ dan ZJ, terjaring dalam pengawasan keimigrasian di dua lokasi berbeda, yakni kawasan Green Lake City, Cipondoh, Kamis (10/2025) dan di Pantai Indah Kapuk 2 pada Jumat (11/4/2025).

“XZ ditemukan bekerja sebagai kuli bangunan dengan mengerjakan pemotongan kayu furniture, rak display, dan kusen aluminium. Sementara ZJ bertugas sebagai mandor yang mempersiapkan pembukaan operasional perusahaan,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten Hendro Tri Prasetyo dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Keduanya menyalahgunakan visa kunjungan wisata indeks B1 yang hanya diperuntukkan untuk kegiatan non-komersial, seperti wisata, pertemuan, atau pengobatan.

Selama di Indonesia, XZ menerima upah dan fasilitas tempat tinggal dari perusahaan, sedangkan ZJ difasilitasi akomodasi selama berada di Indonesia.

Tentunya ini bertentangan dengan ketentuan visa B1 dengan izin tinggal kunjungan hanya selama 30 hari.

"XZ bekerja sebagai kuli bangunan sejak Februari 2025. Sementara ZJ sudah mulai bekerja dari 12 Maret 2025," kata Hendro.

XZ dan ZJ diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pelanggaran ini diancam pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp 500 juta.

Saat ini, Imigrasi masih mendalami temuan tersebut untuk menentukan tindak lanjut.

“Jika ditemukan cukup bukti, akan dilakukan penyidikan pidana. Jika tidak, tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan akan dijalankan,” ucap Hendro.

"PB melanggar izin tinggal karena tidak sesuai prosedur keimigrasian,"

Medan (ANTARA) - Kantor Imigrasi kelas I TPI 1 Polonia, Medan, Sumatera Utara mengamankan pria berinisial PB (40) warga negara asing (WNA) asal China di wilayah itu yang melanggar izin tinggal.

"PB melanggar izin tinggal karena tidak sesuai prosedur keimigrasian," ujar Kepala Kantor Imigrasi kelas I TPI 1 Polonia Ridha Sah Putra di Medan, Kamis.

Ridha mengatakan pengamanan ini dilakukan berawal dari adanya informasi adanya WNA yang bekerja di restoran China, Kecamatan Medan Maimun, Medan.

Kemudian, petugas mengamankan WNA asal China tersebut pada Jumat (11/4) yang sebelumnya masuk ke Indonesia pada Februari 2025, setelah dilakukan operasi intelijen keimigrasian dan mengumpulkan bukti yang cukup.

"Dalam pengamanan itu, PB merupakan juru masak di restoran tersebut, dimana pekerjaan ini tidak sesuai izin yang diberikan," ucapnya.

Ridha menjelaskan, dimana PB dilakukan pemeriksaan administrasi sebagai direktur utama di salah satu perusahaan di Kota Medan yang bergerak taman rekreasi anak.

Selain itu, dalam dokumen yang didapatkan PB tinggal komplek di Kabupaten Deli Serdang.

"Setelah dilakukan pengecekan alamat perusahaan itu tidak ada, begitu juga sudah tidak tinggal di komplek tersebut," katanya.

Ridha menambahkan PB pemegang izin tinggal terbatas sebagai penanam modal asing atau investor, diketahui dalam dokumen perusahaan sebesar Rp10 miliar,

"Kami sudah melakukan pengecekan di perusahaan tersebut diduga investasi itu tidak benar," tutur dia.

Ia mengatakan pengakuan PB tersebut, dirinya ingin membuat taman rekreasi hanya saja tidak dilakukan sampai saat ini, sehingga ada rekan warga negara Indonesia mengajak menjadi juru masak tersebut.

"Dalam waktu dekat ini, kami akan melakukan tindakan deportasi dan dilakukan pencegahan maupun penangkalan," kata dia.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Teodorus Simarmata mengapresiasi atas kinerja Imigrasi Polonia upaya dalam pengawasan orang asing.

"Diharapkan kepada masyarakat yang mengetahui adanya orang asing yang mencurigakan agar memberi informasi agar dilakukan tindakan administrasi, dan konsekuensi deportasi," ucapnya.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kementerian Hukum (Kemenkum) menyampaikan capaian kinerja untuk triwulan 2025. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara yang paling tinggi mengajukan hak paten di dunia.

"Saat ini kita di Indonesia untuk merek maupun permohonan paten, berdasarkan data karena kita menggunakan data dari WIPO (Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia), kita adalah negara yang tertinggi permintaan untuk pendaftaran baik itu paten maupun merek," kata Supratman dalam paparannya di gedung Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

Kata Supratman, Indonesia mengalahkan negara besar lain, seperti Amerika dan China. Supratman menyebut hal itu sebagai bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya hak paten.

"Mengalahkan negara-negara besar termasuk Amerika, China, Korea, negara-negara industri," sebutnya.

Kemenkum, sebut Supratman, juga telah menyelesaikan proses naturalisasi terhadap enam atlet sepak bola untuk tim nasional. Mereka adalah Dion Markx, Tim Geypens, Ole Romenij, Dean James, Emil Audero, serta Joey Pelupessy.

"Bertambahnya pemain berkualitas akan membuat Timnas tampil maksimal dalam kompetisi skala internasional," kata Supratman.

Di bidang AHU, Kemenkum telah menyelesaikan 2.900.948 permohonan atau sebesar 99,57% dari total 2.913.595 permohonan yang masuk. Permohonan itu terkait layanan hukum perdata, hukum pidana, badan usaha, hukum tata negara, dan otoritas pusat dan hukum internasional.

Kemenkum juga telah menyelesaikan 2.179 proses harmonisasi PP di bidang polhukhankam, pemimipas, komdigi, kesejahteraan masyarakat, perekonomian, serta peraturan daerah hingga Maret 2025. Capaian harmonisasi ditargetkan dipercepat dengan adanya aplikasi e-Harmonisasi.

"E-Harmonisasi memiliki beberapa keunggulan, yaitu instansi pengusul dapat mengajukan permohonan secara daring, dengan jangka waktu hanya 5 hari kerja, dan prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel," ujar Supratman.

(ial/whn)

China resmi mengumumkan akan mengurangi jumlah impor film AS. Hal itu diumumkan Badan Perfilman Nasional China di laman resmi mereka pada Kamis (10/4) menyusul perang tarif yang terjadi antara negara mereka dengan AS.

Salah satu juru bicara Badan Perfilman Nasional China mengonfirmasi hal tersebut setelah ditanya mengenai kenaikan tarif AS atas barang-barang China akan memengaruhi impor film AS.

Ia menyatakan AS telah membuat kekeliruan dengan mengenakan tarif berlebihan kepada China dan meyakini itu akan mengurangi niat baik penonton China terhadap film-film Hollywood.

"Tindakan keliru pemerintah AS untuk menyalahgunakan tarif pada China pasti akan semakin mengurangi dukungan penonton domestik terhadap film-film Amerika," kata Administrasi Film China dalam sebuah pernyataan tanggapan.

"Kami akan mengikuti hukum pasar, menghormati pilihan penonton, dan mengurangi jumlah film AS yang diimpor secara moderat," kata juru bicara tersebut seperti diberitakan Global Times.

Juru bicara tersebut juga menekankan bahwa China sebagai pasar film terbesar kedua di dunia tetap berkomitmen pada keterbukaan tingkat tinggi.

Mereka menekankan bakal tetap memperkenalkan film-film luar biasa dari lebih banyak negara untuk memenuhi permintaan pasar.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara kedua negara karena tarif hukuman yang dikenakan pemerintah AS atas impor dari China terus melonjak.

Spekulasi tentang larangan film Hollywood mencuat sejak Selasa (8/4) setelah beberapa blogger Cina yang berpengaruh menyuarakan larangan penayangan film Hollywood yang sejalan dengan pertimbangan otoritas untuk melawan ancaman tarif terbaru dari AS.

Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian kala itu masih enggan menyampaikan keputusan terkait hal tersebut.

"Kami tidak mengomentari apa yang telah dikatakan di Internet. Saya hanya menjelaskan posisi China dengan jelas. Kami akan terus mengambil tindakan tegas untuk melindungi hak dan kepentingan kami yang sah dan sesuai hukum."

Lanjut ke sebelah...

Setelah rencana tersebut diumumkan, beberapa netizen Cina menyuarakan dukungan untuk keputusan tersebut. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa sebenarnya tidak menyukai produk film studio AS terkini.

Data pasar telah menggambarkan penurunan daya tarik film-film Hollywood di China bahkan sebelum pengumuman terbaru.

Hingga Rabu (9/4) sekitar 10 film AS telah dirilis di China sepanjang 2025, tapi hanya Captain America: Brave New World dan A Minecraft Movie yang meraup lebih dari 100 juta yuan.

Pakar dari Akademi Pusat Kebudayaan dan Administrasi Pariwisata Sun Jiashan mengatakan China sebagai pasar siap memainkan peran yang lebih signifikan dalam membentuk masa depan sinema global.

"Keputusan Badan Perfilman Nasional China untuk mengurangi impor film Amerika sejalan dengan lintasan pertumbuhan sinema domestik dan mencerminkan lanskap industri film China yang terus berkembang," kata Sun Jiashan.

Begitu pula dengan profesor Nanjing Normal University sekaligus peneliti Zhang Peng yang menyatakan penonton Cina semakin tertarik pada produksi domestik berkualitas tinggi yang selaras dengan budaya dan nilai-nilai lokal.

Film-film China, seperti The Wandering Earth dan Ne Zha 2, disebut tidak hanya meraih kesuksesan box office tetapi juga memperoleh pengakuan internasional.

"Sementara itu, ketergantungan Hollywood pada sekuel dan waralaba superhero telah menyebabkan stagnasi kreatif, yang semakin mengurangi daya tariknya," kata Zhang.

Terpisah, Presiden AS Donald Trump menertawakan keputusan China mengurangi jumlah film Hollywood yang boleh diputar di negara tersebut. Keputusan itu diambil China sebagai balasan tarif terbaru yang diterapkan Trump.

"Saya rasa saya pernah mendengar hal yang lebih buruk," jawab Trump sambil tertawa seperti diberitakan Variety pada Kamis (10/4).

Pengumuman China mengurangi impor film AS muncul setelah putaran tarif terbaru Trump. Trump mengumumkan jeda 90 hari untuk beberapa negara, tapi tetap menaikkan tarif untuk barang-barang China menjadi 125 persen dan naik lagi menjadi 145 persen per Kamis (10/4) waktu AS. 

Sementara itu, China sudah mengumumkan tarif balasan dengan mematok 84 persen untuk produk-produk AS.

Xiamen (ANTARA) - Pejabat senior Partai Komunis China (CPC) Chen Wenqing mengatakan bahwa supremasi hukum berfungsi sebagai landasan bagi kerja sama internasional yang lebih dalam dan jaminan penting bagi pembangunan bersama.

Chen, yang merupakan anggota Biro Politik Komite Sentral CPC sekaligus Kepala Komisi Urusan Politik dan Hukum Komite Sentral CPC, menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah forum internasional tentang layanan hukum Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra (Belt and Road Initiative/BRI).

Dalam beberapa tahun terakhir, China telah berupaya untuk memperkuat penegakan hukum internasional dan kerja sama yudisial, mengambil langkah-langkah konkret seperti mendirikan pengadilan komersial internasional dan meluncurkan pusat percontohan untuk arbitrase komersial internasional, kata Chen.

Dia menambahkan bahwa China bersedia bekerja sama dengan semua pihak untuk memperkuat keselarasan hukum, kebijakan, standar dan aturan, serta membangun mekanisme pertukaran dan kerja sama untuk penyelesaian sengketa lintas perbatasan dan pengembangan talenta hukum.

China berharap dapat mengintegrasikan semua sumber daya layanan hukum untuk menyediakan platform yang lebih luas bagi kerja sama multilateral di antara negara-negara mitra Sabuk dan Jalur Sutra, imbuhnya.

Pewarta: Xinhua
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua warga negara China diamankan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) pada 15-16 Maret 2025. Keduanya yang berinisial FN dan GC.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas, Yuldi Yusman mengungkapkan bahwa tindakan tersebut merupakan respons atas permintaan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar (kedubes) Republik Rakyat China kepada Ditjen Imigrasi melalui nota diplomatik.

Kedua warga negara China itu disebut tengah dicari pemerintah Negeri Panda karena terkait kasus kejahatan ekonomi.

"FN dan GC diamankan di dua lokasi berbeda di Jakarta Selatan," ujar Yuldi dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/3/2025) dikutip dari Antaranews.

Yuldi menjelaskan bahwa FN diamankan pada Sabtu, 15 Maret 2025, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

FN dikenali berdasarkan hasil analisis dari teknologi pengenal wajah (face recognition).

Namun, menurut Yuldi, pada alamat di Kebayoran Baru tersebut, tim hanya mendapati FN.

Kemudian, berdasarkan informasi FN, rekannya yang berinisial GC sedang berada di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Selanjutnya, tim kemudian membawa FN ke Ditjen Imigrasi untuk meminta keterangan lebih lanjut.

Yuldi mengatakan, tim selanjutnya mencoba mendatangi kantor dimaksud di daerah PIK, namun GC tidak ditemukan.

Hingga pada Minggu, 16 Maret 2025, Ditjen Imigrasi menerima informasi mengenai lokasi keberadaan GC yang masih berada di sekitar Jakarta Selatan. Tim kemudian menuju lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian GC

Berdasarkan informasi di lapangan, diketahui bahwa alamat tersebut merupakan tempat tinggal warga negara China atas nama YW yang telah tinggal di sana selama kurang lebih lima tahun. Saat petugas tiba, YW diketahui sedang berada di Singapura.

Asisten YW yang berhasil ditemui menginformasikan bahwa sejak malam sebelumnya, ada seorang tamu asing yang menginap di rumah tersebut.

Yuldi mengatakan, dari hasil konfirmasi kepada asisten rumah tangga (ART) dan asisten YW, tamu tersebut berhasil diidentifikasi sebagai GC

Petugas, menurut dia, langsung mengamankan dan membawa GC ke Ditjen Imigrasi. GC dan FN diketahui menggunakan Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing (ITAS TKA).

Kedua pelaku kejahatan ekonomi tersebut lantas menghuni Ruang Detensi Ditjen Imigrasi dikarenakan tidak memiliki dokumen yang sah.

Biro Keamanan Publik Xiangshui di China disebutkan telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dan Sertifikat Pembatalan Paspor keduanya pada 4 Maret 2025.

Selanjutnya, mereka dipulangkan ke China pada Kamis, 27 Maret 2025, dengan maskapai China Eastern Airlines.

“Imigrasi akan melakukan pengembangan terkait dengan perusahaan yang menjadi sponsor kedua pelaku, apabila bersalah akan kami tindak juga”, kata Yuldi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam menyebutkan bahwa FN dan GC dikenakan Pasal 75 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011.

Pasal tersebut menentukan bahwa tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan cekal dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Dia mengatakan, pemerintah China melalui Atase Kepolisian yang berada di Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Imipas yang berhasil mengamankan dan mendeportasi FN dan GC.

"Imigrasi tidak menoleransi WNA yang melanggar hukum. Kami tidak segan-segan untuk menindak tegas,” kata Godam.

JAKARTA - Kronologi penangkapan dua warga negara (WN) China berinisial FN dan GC diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam. FN dan GC yang dicari Pemerintah China terkait kasus kejahatan ekonomi.

Penangkapan itu merupakan respons atas permintaan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar China kepada Ditjen Imigrasi melalui nota diplomatik. Saffar Muhammad Godam menyebutkan FN dan GC dikenakan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

Pasal tersebut menentukan bahwa tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan cekal dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Godam menyebutkan, Pemerintah China melalui Atase Kepolisian yang berada di Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) dalam hal pengamanan dan pemulangan atau deportasi FN dan GC.

Dia menjelaskan, Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk bekerja sama dengan stakeholders terkait dalam penegakan hukum dan investigasi bersama (joint investigation), sesuai arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

?Keberhasilan pengamanan dua WNA tersebut tidak lepas dari koordinasi dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah RRT (China, red) dalam penanganan pelaku tindak kriminal. Imigrasi tidak menoleransi WNA yang melanggar hukum, kami tidak segan-segan untuk menindak tegas,? ujar Saffar dalam keterangannya, Sabtu (29/3/2025).

Sementara itu, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman menjelaskan FN dan GC diamankan di dua lokasi berbeda di Jakarta Selatan. Pada Sabtu, 15 Maret 2025, berdasarkan hasil analisis dari teknologi pengenal wajah (face recognition), Tim dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) melakukan pengawasan ke sebuah alamat di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang diduga menjadi tempat tinggal kedua WNA.

Saat itu, Tim hanya mendapati FN. ?Ketika tim kami sampai, hanya ada FN. Dia menginformasikan bahwa GC sedang di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK). Kemudian kami ketahui bahwa FN dan GC telah tinggal di alamat tersebut selama tiga tahun. Kami kemudian membawa FN ke Ditjen Imigrasi untuk meminta keterangan lebih lanjut,? ucap Yuldi.

Tim kemudian mencoba mendatangi kantor dimaksud di daerah PIK namun GC tidak ditemukan. Sekretaris GC, NT menyatakan akan kooperatif dan melaporkan keberadaan GC pada kesempatan pertama apabila telah ditemukan.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap FN, diketahui bahwa yang bersangkutan merupakan investor di PT. NCP dan menggunakan visa serta izin tinggal untuk bekerja di PT. PRS. FN mengaku memang tinggal bersama GC di kediaman Kebayoran Baru, namun tidak tahu banyak tentang keberadaan GC.

Keesokan harinya, Minggu, 16 Maret 2025, Ditjen Imigrasi menerima informasi mengenai lokasi keberadaan GC yang masih berada di sekitar Jakarta Selatan. Tim kemudian menuju lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian GC.

Berdasarkan informasi di lapangan, diketahui bahwa alamat tersebut merupakan tempat tinggal WN China atas nama YW yang telah tinggal di sana selama kurang lebih lima tahun. Saat petugas tiba, YW diketahui sedang berada di Singapura.

Asisten YW yang berhasil ditemui menginformasikan bahwa sejak malam sebelumnya ada seorang tamu asing yang menginap di rumah tersebut. Dari hasil konfirmasi kepada asisten rumah tangga (ART) dan asisten YW, tamu tersebut berhasil diidentifikasi sebagai GC.

Petugas langsung mengamankan dan membawa GC ke Ditjen Imigrasi. GC dan FN diketahui menggunakan Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing (ITAS TKA). Saat ini, kedua pelaku kejahatan ekonomi tersebut menghuni Ruang Detensi Direktorat Jenderal Imigrasi dikarenakan tidak memiliki dokumen yang sah Biro Keamanan Publik Xiangshui di Tiongkok telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dan Sertifikat Pembatalan Paspor mereka pada tanggal 4 Maret 2025.

Mereka akan dipulangkan ke China pada Kamis, 27 Maret 2025 dengan maskapai China Eastern Airlines pada pukul 23.45 WIB. ?Imigrasi akan melakukan pengembangan terkait dengan perusahaan yang menjadi sponsor kedua pelaku, apabila bersalah akan kami tindak juga," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI mengamankan FN dan GC, dua warga negara (WN) China yang dicari pemerintah Negeri Panda karena terkait kasus kejahatan ekonomi.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas RI Yuldi Yusman mengungkapkan tindakan tersebut merupakan respons atas permintaan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Republik Rakyat China kepada Ditjen Imigrasi RI melalui nota diplomatik.

"FN dan GC diamankan di dua lokasi berbeda di Jakarta Selatan," ujar Yuldi dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Pada Sabtu (15/3), ia menjelaskan berdasarkan hasil analisis dari teknologi pengenal wajah (face recognition), Tim dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian melakukan pengawasan ke sebuah alamat di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga menjadi tempat tinggal kedua warga negara asing (WNA).

Saat itu, Tim hanya mendapati FN. FN menginformasikan bahwa GC sedang di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, dan diketahui bahwa FN dan GC telah tinggal di alamat tersebut selama tiga tahun.

Selanjutnya, Tim kemudian membawa FN ke Ditjen Imigrasi untuk meminta keterangan lebih lanjut.Dia menuturkan Tim selanjutnya mencoba mendatangi kantor dimaksud di daerah PIK, namun GC tidak
ditemukan.

Sekretaris GC, NT, disebutkan telah menyatakan akan kooperatif dan melaporkan keberadaan GC pada kesempatan pertama apabila telah ditemukan.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap FN, diketahui bahwa yang bersangkutan merupakan investor di PT NCP dan menggunakan visa serta izin tinggal untuk bekerja di PT PRS.

Yuldi menyebutkan bahwa FN mengaku memang tinggal bersama GC di kediaman Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, namun tidak tahu banyak tentang keberadaan GC.

Keesokan harinya, Minggu (16/3), Ditjen Imigrasi menerima informasi mengenai lokasi keberadaan GC yang masih berada di sekitar Jakarta Selatan. Tim kemudian menuju lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian GC.

Berdasarkan informasi di lapangan, diketahui bahwa alamat tersebut merupakan tempat tinggal warga negara China atas nama YW yang telah tinggal di sana selama kurang lebih lima tahun. Saat petugas tiba, YW diketahui sedang berada di Singapura.

Asisten YW yang berhasil ditemui menginformasikan bahwa sejak malam sebelumnya, ada seorang tamu asing yang menginap di rumah tersebut. Dari hasil konfirmasi kepada asisten rumah tangga (ART) dan asisten YW, tamu tersebut berhasil diidentifikasi sebagai GC.

Petugas, sambung dia, langsung mengamankan dan membawa GC ke Ditjen Imigrasi. GC dan FN diketahui menggunakan Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing (ITAS TKA).

Saat ini kedua pelaku kejahatan ekonomi tersebut menghuni Ruang Detensi Ditjen Imigrasi dikarenakan tidak memiliki dokumen yang sah. Biro Keamanan Publik Xiangshui di Tiongkok disebutkan telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dan Sertifikat Pembatalan Paspor mereka pada 4 Maret 2025.

Selanjutnya, mereka dipulangkan ke China pada Kamis (27/3) dengan maskapai China Eastern
Airlines pada pukul 23:45.

“Imigrasi akan melakukan pengembangan terkait dengan perusahaan yang menjadi sponsor kedua pelaku, apabila bersalah akan kami tindak juga”, ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam menyebutkan FN dan GC dikenakan Pasal 75 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011.

Pasal tersebut menentukan bahwa tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan cekal dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Dia mengatakan bahwa pemerintah China melalui Atase Kepolisian yang berada di Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Imipas RI dalam hal pengamanan dan pemulangan atau deportasi FN dan GC.

Ditjen Imigrasi, kata dia, berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam penegakan hukum dan investigasi bersama (joint investigation), sesuai arahan Menteri Imipas RI

Keberhasilan pengamanan dua WNA tersebut, menurut Godam, tidak terlepas dari koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China dalam penanganan pelaku tindak kriminal.

"Imigrasi tidak menoleransi WNA yang melanggar hukum. Kami tidak segan-segan untuk menindak tegas,” ucap Godam.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025