"Sudah ditahan di Rutan Kelas I Makassar setelah ditetapkan sebagai tersangka,"

Makassar (ANTARA) - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar kembali menetapkan dan menahan dua orang tersangka baru inisial HH dan JTU selaku event organizer terkait dugaan tindak pidana korupsi anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

"Sudah ditahan di Rutan Kelas I Makassar setelah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar Andi Alamsyah, Senin.

Dua tersangka ini diduga terlibat tindak pidana korupsi atas pengembangan penyidik terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah KONI Makassar tahun 2022-2023.

Keduanya merupakan pimpinan event organizer pelaksana acara Malam Juara tahun 2022 di Balai Prajurit Jenderal M Yusuf pada 30 Desember 2022 usai para atlit meraih juara pada Pekan Olahraga Provinsi (Porpov) di Kabupaten Bulukumba-Sinjai 22-30 Oktober 2022. Saat ini ada sudah ada lima orang ditetapkan tersangka.

Sebelumnya, Kepala Kejari Makassar Nauli Rahim Siregar telah menetapkan tiga orang tersangka yakni Ketua KONI Makassar Ahmad Susanto, Kepala Sekretariat KONI Makassar Ratno Nur Suryadi dan Sekretaris KONI Makassar Muh Taufiq pada 9 Desember 2024.

Selain ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung ditahan di Lapas Kelas 1 Makassar selama 20 hari ke depan untuk memudahkan penyelidikan dalam kasus tersebut.

Nauli mengungkapkan, para tersangka menjalankan modus diduga memanipulasi data-data terkait dengan pencairan dana hibah senilai Rp65 miliar untuk tahun anggaran 2022-2023. Dari hasil pemeriksaan, sekitar Rp5 miliar lebih tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Ada sekitar Rp5 miliar lebih yang tidak dapat mereka dipertanggungjawabkan penggunaannya. Progres penyelidikan masih berjalan dan dari 49 saksi yang diperiksa, tidak menutup kemungkinan ada tersanga baru, paparnya.

Para tersangka disangkakan pasal 2 dan 3 ayat 1 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus ini bermula atas dugaan penyimpangan dana hibah KONI 2022/2023 dimana Pemerintah Kota Makassar memberikan dana hibah total sebesar Rp66 miliar kepada KONI untuk pengembangan prestasi atlit.

Pemberian dana tersebut diambil dari APBD Pokok sebesar Rp20 miliar dan APBD Perubahan sebanyak Rp11 miliar tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2023 diberikan Rp35 miliar.

Pemberian dana hibah tersebut berdasarkan nomenklatur APBD Makassar yang tertuang dalam penganggaran peningkatan kualitas olahraga di Kota Makassar.

Selain pengembangan penyelidikan tindak pidana dana hibah KONI Makassar, Kasi Pidsus Arifuddin Achmad menambahkan pihaknya juga sedang melakukan penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana hibah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) tahun 2023.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

MAKASSAR, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) AS, Amirullah mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum di Kejaksaan Negeri Makassar terkait status tersangka yang disematkan terhadap kliennya.

AS saat ini menjadi tersangka korupsi dana hibah dana KONI.

"Kasus KONI, ini memang sudah lama berjalan pemeriksaannya. Kalau hasil rilis dari Pak Kajari tadi, kita hormati proses hukum. Kita ikuti dan kooperatif," ujar Amirullah dikonfirmasi awak media, Senin (9/12/2024).

Kata Amirullah, pihaknya saat ini akan terus memantau perkembangan kasus tersebut guna mempertimbangkan langkah-langkah hukum yang diperlukan.

"Nanti dilihat bagaimana langkah-langkah yang kita ambil. Tentunya, kita terus berkoordinasi dengan pihak penyidik," ungkap dia.

Amirullah menyebutkan, selama kasus itu bergulir kliennya menunjukkan sikap koperatif menjadi bukti bahwa AS berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan.

"Kita mengikuti proses hukum selanjutnya. Yang jelas, klien ini kooperatif mengikuti proses hukum," kata dia.

Diketahui Kejari Makassar telah menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi dana hibah KONI. Salah satu tersangka adalah AS.

Lalu, Kepala Sekertariat KONI Makassar inisial RNS dan Sekertaris Umum KONI Makassar inisial MI.

"Kasus ini telah sampai pada tahap penetapan tersangka dan kita akan melanjutkan dengan tahapan selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka," kata Kajari Makassar Nauli Rahim Siregar saat ekspose di kantor Kejari Makassar, Senin (9/12/2024).

Kata Nauli, ketiga tersangka bakal dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP subsider Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ucap Nauli.