Jakarta -

Mensesneg sekaligus juru bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyampaikan dukacita Presiden Prabowo Subianto atas insiden kecelakaan maut di Purworejo dan Padang Panjang, serta insiden tenggelamnya kapal feri di wilayah perairan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Prasetyo mengatakan sudah mendapat perintah dari Prabowo agar berkoordinasi dengan jajaran terkait dalam penanganan korban.

"Pertama, tugas kita yang mendalam dan keprihatinan atas beberapa kejadian kecelakaan yang terjadi di Purworejo, kemudian terjadi di Padang Panjang, ada juga kapal feri yang tenggelam dan Bapak Presiden mengatensi betul kejadian-kejadian tersebut dan sudah memerintahkan kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait, terutama Menhub, Kapolri untuk, satu, tentu penanganan-penanganan terhadap semua korban," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prasetyo menekankan pentingnya pengawasan mitigasi kendaraan agar tidak menyebabkan kecelakaan. Dia menyebut Prabowo telah memerintahkan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar seluruh jajaran melakukan proses identifikasi yang lebih intensif.

"Kedua, tentu ini harus dipikirkan mitigasinya. Jadi diharapkan kepada jajaran terkait untuk meningkatkan pengecekan kelayakan jalan terhadap moda-moda transportasi kita, terutama yang bertonase besar, supaya kita berharap kejadian-kejadian ini tidak sudah terulang," ujar Prasetyo.

"Proses-proses pengecekan kir, pajak, kelayakan jalan kepada seluruh pihak terkait Bapak Presiden kemarin memberikan petunjuk kepada Menteri Perhubungan dan Bapak Kapolri untuk semua jajaran melakukan proses-proses identifikasi dan pengecekan lebih intensif," sambungnya.

Diketahui, peristiwa kecelakaan maut terjadi di jalan Purworejo-Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, pada Rabu (7/5) siang.Dilaporkan ada 11 orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka.

Selain itu, kecelakaan maut juga terjadi di Jalan Lintas Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa (6/5/2025). Sebanyak 12 orang dilaporkan tewas.

(fca/idn)

Teheran -

Otoritas Iran menghukum gantung seorang warganya yang dinyatakan bersalah telah melakukan spionase untuk badan mata-mata Israel, Mossad. Warga Iran yang dieksekusi mati ini juga dituduh terlibat dalam pembunuhan seorang kolonel Garda Revolusi tahun 2022 lalu.

Laporan situs berita Mizan Online milik otoritas kehakiman Iran, seperti dilansir Reuters dan AFP, Rabu (30/4/2025), mengumumkan Mohsen Langarneshin telah dihukum gantung pada Rabu (30/4) pagi waktu setempat.

Langarneshin digambarkan sebagai "mata-mata tingkat tinggi" yang mendukung operasi intelijen Mossad di dalam wilayah Iran. Dia dinyatakan bersalah atas spionase dan karena bekerja sama dengan intelijen Israel.

Menurut Mizan Online, Langarneshin juga dituduh terlibat dalam beberapa kasus, termasuk kematian seorang kolonel Garda Revolusi Iran, Sayad Khodai, pada Mei 2022 lalu.

"Selama dua tahun menjadi mata-mata (...) dia bertanggung jawab atas tindakan-tindakan penting, termasuk mendukung operasi teroris dan hadir di lokasi pembunuhan Sayad Khodai," demikian dilaporkan media pemerintah Iran.

Disebutkan juga bahwa Langarneshin juga memberikan dukungan operasional untuk serangan terhadap pusat industri di Isfahan, yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan Iran.

Langarneshin, menurut media pemerintah Teheran, telah mengakui semua dakwaan yang dijeratkan terhadapnya.

Iran yang terlibat perang bayangan selama puluhan tahun dengan Israel, telah menghukum mati banyak orang yang dituduh memiliki hubungan dengan Mossad dan memfasilitasi operasional intelijen Tel Aviv di negara tersebut, terutama pembunuhan atau tindakan sabotase yang bertujuan merusak program nuklir Teheran.

Eksekusi mati terhadap warganya yang dituduh jadi mata-mata Israel ini dilakukan saat Iran terlibat dalam perundingan nuklir dengan Amerika Serikat (AS). Awal pekan ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Abbas Araghchi menuduh Israel berupaya menggagalkan perundingan nuklir Iran-AS.

(nvc/idh)

Sanaa -

Kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman menyebut serangan udara Amerika Serikat (AS) menghantam sebuah pusat penahanan migran yang ada di wilayah Saada, yang dikuasai kelompok tersebut. Diklaim oleh Houthi bahwa sedikitnya 30 orang tewas akibat gempuran militer Washington tersebut.

"Sebanyak 30 jenazah telah dikeluarkan dari reruntuhan pusat penahanan bagi para migran Afrika," sebut Kementerian Dalam Negeri Houthi dalam pernyataannya, seperti dilaporkan Al-Masirah TV yang dikelola oleh Houthi, dan dilansir AFP, Senin (28/4/2025).

Disebutkan dalam pernyataan itu bahwa puluhan orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat serangan udara yang menghantam area Saada.

"Tim pertahanan sipil dan Bulan Sabit Merah terus melanjutkan upaya mereka di lokasi kejahatan Amerika tersebut," demikian dilaporkan Al-Masirah TV.

Houthi yang merupakan bagian dari "poros perlawanan" Iran terhadap AS dan sekutunya, Israel, menggambarkan diri mereka sebagai pembela Gaza selama perang berkecamuk antara Tel Aviv dan Hamas sejak Oktober 2023 lalu.

Houthi secara rutin meluncurkan rudal dan mengerahkan drone tempur ke wilayah Israel, juga menyerang kapal-kapal kargo yang melintasi rute perdagangan utama di perairan Laut Merah dan sekitarnya.

Militer AS melancarkan operasi militer terhadap Houthi sejak Januari 2024 dalam upaya menghentikan serangan kelompok tersebut.

Sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat pada Januari tahun ini, serangan-serangan militer Washington semakin intensif, dengan serangan dilancarkan hampir setiap hari selama sebulan terakhir terhadap posisi-posisi Houthi di wilayah Yaman.

Media afiliasi Houthi dalam laporannya pada Minggu (27/4) menyebut serangan udara AS menghantam area ibu kota Sanaa pada malam hari, hingga menewaskan sedikitnya dua orang dan melukai beberapa orang lainnya, termasuk wanita dan anak-anak.

Serangan AS paling mematikan terjadi sepekan lalu, dengan laporan Houthi menyebut 80 orang tewas akibat serangan udara yang menghantam area pelabuhan bahan bakar Ras Issa di wilayah Hodeidah bagian barat.

(nvc/ita)

Surabaya -

Aiptu LC, oknum Polres Pacitan telah dipecat dari kepolisian dan terancam kurungan pidana. Namun, ia mengajukan banding terkait vonis etik tersebut.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan penanganan pidana terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh LC ditangani penyidik dari Polda Jatim. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bid Propam Polda Jatim LC melakukan pencabulan pencabulan sebanyak 4 kali.

"Yang terakhir adalah pencabulan dan persetubuhan. Jadi, mungkin rekan-rekan perlu kita luruskan bahwa yang bersangkutan ini bukan melakukan tindak pidana lain, namun melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap salah satu tahanan wanita," kata Jules, Minggu (27/4/2025).

Meski begitu, LC tak asal menerima putusan itu. Ia langsung mengajukan banding terkait vonis PTDH yang dijatuhkan kepadanya.

"Kemudian yang bersangkutan diberikan kesempatan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Ternyata yang bersangkutan masih mengajukan banding," ujarnya.

Jules menegaskan Bid Propam Polda Jatim akan mempertimbangkan hal itu. Kendati telah menjatuhkan sanksi etik secara tegas pada LC.

"Tentu ini nanti juga akan menjadi pertimbangan dari penyidik pada teman-teman Propam ya. Yang jelas, tindakan tegas akan diberikan saksi tegas terhadap yang bersangkutan," imbuh polisi dengan 3 melati di pundaknya itu.

Sejak 21 April 2025, LC telah ditetapkan tersangka untuk kasus pidana. Kini, ia tengah menjalani kurungan pidana usai dipecat dari kepolisian.

(pfr/iwd)

NEW DELHI - Pemandangan damai di padang rumput Baisaran di Pahalgam, Jammu & Kashmir, yang kerap dijuluki "Mini Swiss" oleh warga setempat, berubah menjadi medan pembantaian pada Selasa (22/4/2025). Wilayah yang diserang itu di bawah kendali India.

Kelompok militan bersenjata dari The Resistance Front (TRF), yang disebut-sebut sebagai afiliasi Lashkar-e-Taiba (LeT), menembaki rombongan wisatawan Hindu yang tengah berwisata, menewaskan sedikitnya 26 orang dan melukai lebih dari 20 lainnya?termasuk perempuan dan anak-anak.

Serangan ini terjadi sekitar pukul 14.30 waktu setempat di kawasan pegunungan tanpa jalan raya, yang hanya dapat diakses dengan berjalan kaki atau menunggang kuda.

Para pelaku, yang diduga berasal dari kelompok yang didukung Pakistan, menyergap para wisatawan yang sedang berpiknik, menembakkan peluru selama 15 hingga 20 menit, sebelum melarikan diri ke dalam hutan lebat melalui jalur perbukitan sempit.

?Kami Disuruh Sampaikan ke Modi?

Pallavi Rao, salah satu korban selamat, menceritakan bagaimana suaminya, Manjunath Rao, ditembak mati di depan putra mereka.

?Saya berkata pada mereka, ?Kalian sudah bunuh suami saya. Bunuh kami juga'. Salah satu dari mereka menjawab, ?Kami tidak akan membunuhmu?pergilah dan sampaikan ini pada Modi,?? ucap Pallavi sambil menangis.

Pesan tersebut dianggap sebagai ancaman langsung kepada Perdana Menteri India Narendra Modi dan upaya menyebarkan teror di kalangan wisatawan Hindu.

Meskipun tidak ada pasukan keamanan di padang rumput tersebut?berbeda dengan penjagaan ketat di kota Pahalgam di bawahnya?warga lokal Muslim dilaporkan turut membantu para wisatawan.

?Beberapa warga Kashmir mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan kami,? ujar seorang turis dari Mumbai. Mereka membantu membawa korban ke bawah menggunakan tandu darurat karena ambulans tidak bisa mencapai lokasi.

Banda Aceh -

Enam pasangan non-muhrim yang diduga berbuat mesum diamankan tim gabungan yang dipimpin Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal di sebuah hotel. Illiza mengaku penertiban akan terus dilakukan untuk mencegah pelanggaran syariat Islam di ibu kota Provinsi Aceh.

Illiza mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran syariat. Dia memastikan semua pelanggar akan diproses diproses hukum.

"Nggak ada yang kebal hukum di Kota Banda Aceh baik itu pelanggaran syariat maupun pelanggaran lainnya," kata Illiza kepada wartawan di Balai Kota Banda Aceh, Selasa (15/4/2025).

Mantan anggota DPR RI asal Aceh itu menyebutkan pihaknya berencana kembali menghidupkan tim 'pageu gampong' untuk mencegah pelanggaran syariat di desa-desa. Penertiban disebut akan terus dilakukan untuk menjaga Kota Banda Aceh dari pelanggar syariat.

Dalam razia yang berlangsung dinihari tadi, Illiza mengaku sempat berbicara dengan perempuan yang diamankan di sebuah hotel di kawasan Peunayong. Saat itulah tangisnya pecah sehingga dia harus berhenti berbicara beberapa saat.

"Saya sebetulnya sebagai seorang ibu, sebagai perempuan saat saya diskusi dengan salah seorang di situ saya bilang nggak tega tapi saya bilang inilah yang terbaik dari Allah," jelasnya dengan suara terbata-bata.

"Artinya memang saya nggak terbayangkan begitu terlalu berat bagi saya untuk menjalankan hal yang sama seperti dulu, tapi memang nggak ada pilihan, nggak ada pilihan bagi saya kecuali menjalankan dengan sungguh-sungguh," lanjutnya sambil menangis.

Illiza mengaku harus berpikir untuk kembali berani melakukan penertiban pelanggar syariat. "Memang tidak mudah, siapapun itu saya berpikir hal ini tidak mudah. Saya berharap masyarakat kita ini betul-betul mau sadar karena kasusnya terlalu berat saya lihat dengan ekstasi, narkoba, pesta miras dengan musik. Ini sudah rusak sekali peradaban kita," ujar politikus PPP itu.

Sebelumnya, razia yang berlangsung Selasa (15/4/2025) dinihari menyasar eks Terminal Keudah dan hotel di kawasan Peunayong. Razia digelar setelah Pemko Banda Aceh menerima banyak laporan tentang dugaan pelanggaran syariat Islam di ibu kota Provinsi Aceh.

Saat mendatangi bekas Terminal Keudah, tim gabungan menemukan minuman keras serta satu pasangan yang diduga menikah siri. Keduanya dibawa ke kantor polisi syariah untuk dimintai keterangan.

Setelahnya, tim bergerak ke sebuah hotel yang diduga terdapat pasangan non-muhrim. Di sana Illiza menemukan enam pasangan yang diduga mesum.

"Kita mendapatkan banyak muda mudi berpasangan non muhrim yang khalwat, ikhtilat dan pesta ekstasi. Ada 6 pasangan yang kita amankan," kata Illiza kepada wartawan saat ditemui di Balai Kota Banda Aceh.

Dari 12 orang yang diamankan, enam di antaranya disebut positif menggunakan narkoba sehingga diserahkan ke BNN. Illiza menyebutkan pihaknya juga akan melakukan tes HIV-AIDS terhadap mereka yang diamankan.

(agse/nkm)

Dalam hal sisi hak asasi manusia, itu (SKCK) memang sangat merugikan

Purwokerto (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Prof Hibnu Nugroho menilai pemberlakuan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) layak dihapus karena tidak selaras dengan hak asasi manusia (HAM) dan berpotensi menghalangi hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan.

"Dalam hal sisi hak asasi manusia, itu (SKCK) memang sangat merugikan," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.

Oleh karena itu, dia mengaku sepakat dengan usulan penghapusan layanan penerbitan SKCK yang selama ini dilayani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini, SKCK merupakan catatan seseorang sebagai bukti bahwa yang bersangkutan berperilaku baik atau tidak pernah melakukan tindak kriminal atau kejahatan berdasarkan data kepolisian.

Menurut dia, pemberlakuan SKCK membatasi hak asasi manusia dan sangat merugikan terutama bagi mantan narapidana ketika hendak mencari pekerjaan yang layak.

Ia mengatakan perilaku pencari kerja sebenarnya dapat terlihat saat yang bersangkutan menjalani wawancara, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak perusahaan selaku pengguna.

Bahkan, kata dia, SKCK dapat menjadikan stigma negatif bagi orang-orang yang mempunyai catatan-catatan negatif karena pernah melakukan tindak kriminal atau kejahatan.

Padahal, lanjut dia, belum tentu pekerjaan yang diinginkan orang itu selaras dengan apa yang dilakukan ataupun pekerjaan tersebut selaras dengan penggunanya.

"Jangan sampai orang mau berusaha, sudah mendapatkan stigma negatif dulu, itu yang tidak boleh. Padahal saat sekarang, mantan narapidana kasus korupsi boleh mencalonkan diri dalam pilkada, kenapa mantan narapidana lainnya harus terkendala dalam mencari pekerjaan karena adanya catatan negatif dari kepolisian," kata Hibnu menegaskan.

Sebelumnya, Kementerian HAM berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang berisi usulan agar SKCK dihapus karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat (21/3).

"Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis," kata Nicholay.

Dia menjelaskan usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan narapidana residivis.

Mantan narapidana kembali dibui karena kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum. Mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Cirebon -

Tepat di hari kedua Lebaran Idulfitri 2025, suasana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cirebon, Jawa Barat, masih dipadati pengunjung yang ingin bersilaturahmi dengan warga binaan. Kunjungan keluarga dan kerabat ini menciptakan momen haru, di mana banyak warga binaan melepas rindu dengan sanak saudara mereka.

Dari pantauan, antrean panjang pengunjung terlihat di pintu masuk lapas yang berlokasi di Jalan Kesambi, Kota Cirebon. Petugas lapas pun tampak sibuk melayani para pengunjung, memastikan pemeriksaan barang bawaan demi keamanan. Meski harus menunggu giliran, para pengunjung tetap antusias untuk bertemu dengan keluarga mereka di dalam lapas.

Tidak hanya sekadar menerima kunjungan, suasana di dalam lapas pun terasa lebih hidup dengan hiburan musik yang disajikan petugas yang berkolaborasi dengan warga binaan. Alunan musik ini memberikan nuansa hangat, membuat momen pertemuan semakin berkesan di tengah suasana Lebaran.

Salah seorang pengunjung, Iis (33), mengaku ini adalah pengalaman pertamanya mengunjungi lapas untuk menjenguk seorang teman yang tengah menjalani masa hukuman. Ia membawa makanan kesukaan temannya sebagai bentuk perhatian di hari yang spesial ini.

"Ya ingin silaturahmi aja kan suasana Lebaran, jenguk teman di dalamnya, ya ini bawa makan kesukaannya aja," ujar Iis singkat, Selasa (1/4/2025).

Kepala Lapas Kelas I Cirebon, Nanang Samsudin, menjelaskan bahwa selama masa kunjungan Lebaran, pihaknya memberikan kelonggaran bagi pembesuk. Jika pada hari biasa kunjungan dibatasi hanya untuk empat orang, maka khusus Lebaran, setiap warga binaan diperbolehkan menerima hingga tujuh orang pengunjung.

Nanang juga mengungkapkan bahwa jumlah pengunjung mengalami peningkatan signifikan. "Pada hari pertama Lebaran, jumlah kunjungan meningkat sekitar 20-30 persen dibandingkan hari biasa. Namun, jika dibandingkan dengan hari normal di luar Lebaran, peningkatannya bisa mencapai 70 persen," ujarnya.

Dengan adanya kebijakan ini, pihaknya berharap para warga binaan tetap bisa merasakan kehangatan momen Lebaran bersama keluarga mereka, meskipun dalam keterbatasan.

"Kami pihak lapas terus berupaya memberikan pelayanan terbaik agar kunjungan berjalan tertib dan lancar, serta tetap menjaga keamanan di dalam lingkungan lapas," pungkasnya.

(sud/sud)

Pagar Alam -

Ratusan warga binaan di Lapas Kelas III Pagar Alam mengikuti salat Id di lapangan Lapas. Pelaksanaan salat Id tahun ini berjalan dengan lancar.

Pantauan di lapas tersebut, para warga binaan sudah mulai memenuhi bawah tenda yang sudah disediakan sejak pukul 06.30 WIB. Selain, petugas lapas juga ikut membaur bersama warga binaan melaksanakan salat Idul Fitri.

Setelah melakukan salat Id, para warga binaan saling bersalam-salaman sesamanya, maupun kepada petugas.

Kelapas Kelas III Pagar Alam, Muhammad Rolan mengatakan dalam pelaksanaan salat Idul Fitri 1446 H diikuti oleh seluruh warga binaan yang berjumlah 146 orang.

"Yang mengikuti salat Id, seluruh warga binaan dan ada petugas lapas juga. Sejumlah 146 orang," katanya Senin (31/3/2025).

Namun, kata dia, ada sejumlah orang yang masih berstatus tahanan yang tidak mengikuti salat Id. Meski begitu, pelaksanaan salat Id di sana berjalan dengan lancar dan hikmat.

"Iya Alhamdulillah dilaksanakan tadi pagi berjalan lancar. Yang mengikuti salat, seluruh warga binaan kecuali yang masih status tahanan," ujarnya.

"Semoga kita semua sebagai insan yang beriman dapat menjadi manusia yang suci kembali setelah 1 bulan berpuasa menahan hawa nafsu," harapnya.

(dai/dai)

Kupang -

Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) menduga ada pelaku lain dalam kasus pencabulan anak oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Komnas HAM menemukan fakta baru keterlibatan seorang perempuan berinisial V sebagai perantara jasa layanan seksual kepada Fajar.

Fakta tersebut menjadi salah satu dari tujuh temuan Komnas HAM yang mendalami kasus tersebut. Temuan-temuan itu lantas menjadi dasar Komnas HAM untuk merekomendasikan beberapa hal kepada Kapolri, Gubernur NTT, Wali Kota Kupang, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Menemukan dan mengungkap peran Saudari V yang diduga perantara dan penyedia jasa layanan untuk saudara Fajar," ujar Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, dalam siaran pers yang diterima detikBali, Sabtu (29/3/2025).

Menurut Uli, tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak oleh Fajar melibatkan peran serta perantara dan dilakukan melalui aplikasi MiChat. Kemudian, Fajar melibatkan V sebagai perantara untuk mencari anak di bawah umur.

"Saudari V kemudian meminta saudari F (Stefani Doko Rehi atau Fani) untuk mengaku sebagai anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada Fajar," jelas Uli.

Selanjutnya, Uli berujar, Fajar juga meminta Fani untuk dibawakan anak perempuan yang lebih muda dengan alasan suka bermain dengan anak perempuan. Fani kemudian membawa I (6), ke Hotel Kristal Kupang yang kemudian terjadinya pencabulan hingga merekam dan menyebarluaskan videonya ke situs pornografi Australia.

"(Rekaman video asusila dan disebarluaskan) tanpa diketahui Fani saat Fajar mencabuli dan merekam perbuatan
asusial tersebut," ungkap Uli.

Uli meminta Mabes Polri dan Polda NTT untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap Fajar. Terutama pemeriksaan kesehatan terkait penyakit menular seksual. Sebab, hasil pemeriksaan kesehatan terhadap salah satu korban anak, positif terinfeksi penyakit menular seksual.

Temuan lain, Fajar diduga tujuh kali memesan kamar di beberapa hotel di Kota Kupang untuk mencabuli anak di bawah umur.

"Setidaknya terdapat tujuh kali pemesanan kamar di beberapa hotel di Kota Kupang atas nama saudara Fajar," ujar Uli.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan sejumlah temuan tersebut, Komnas HAM menegaskan telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Fajar. Menurut Uli, Fajar selaku aparat penegak hukum saat itu menggunakan relasi kuasa untuk mencabuli korban yang masih berusia 6 tahun.

"Kemudian merekam aktivitas pencabulan tersebut dan menyebarluaskan hasil rekaman tersebut," ujar Uli.

Bentuk perbuatan melanggar HAM lainnya adalah tindakan asusila yang dilakukan oleh Fajar terhadap dua korban remaja, yang masing-masing berusia 13 dan 16 tahun.

"Eksploitasi yang dilakukan oleh Saudara Fajar patut diduga terlaksana secara sistematis dan melibatkan perantara yang harus diungkap keberadaan dan peran sertanya oleh Polda NTT dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak oleh Saudara Fajar," kata Uli.

Berdasarkan hal itu, Komnas HAM menilai Fajar telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak anak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dan eksploitasi.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

(hsa/gsp)

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Yani, ibunda dari Farrel Mahardika Putra dan Nayaka Rivanno Attalah, mengatakan, aksi kedua anaknya menawarkan ginjal untuk dijual dilakukan secara spontan.

Kakak adik itu nekat ingin menjual ginjal demi bisa membebaskan Yani yang sempat ditahan akibat kasus penggelapan dana di Polres Tangerang Selatan (Tangsel).

“Itu kan spontanitas mereka sendiri, ya kan? Coba kalau kejadiannya di diri Mbak, apa yang bisa dilakukan untuk orangtua? Nah, seperti itu yang mereka lakukan, spontanitas mereka kakak adik,” ujar Yani saat ditemui Kompas.com, Senin (24/3/2025).

Ia mengaku tidak memaksa anak-anaknya melakukan aksi ekstrem tersebut.

“Oh, enggak ada (tuntutan dari polisi). Itu spontanitas dia aja,” kata dia.

Tindakan itu dilakukan karena kedua anaknya merasa tidak memiliki kekuatan secara ekonomi untuk menghadapi perkara hukum yang menyeret sang ibu.

Mereka merasa kesenjangan antara keluarga mereka dan pihak pelapor membuat perjuangan mencari keadilan terasa berat.

“Mungkin karena dia tahu keadaan orang-orang yang dilawan ini adalah orang yang berada. Mungkin di pikiran mereka itu, dengan cara begini mereka bisa melawan," kata Yani.

"Kalau untuk kita melawan uang, kita enggak punya. Salah satunya mungkin mereka mencari keadilannya dengan cara begitu,” tambah dia.

Meski sempat menyita perhatian publik, permasalahan hukum yang melibatkan Yani kini telah berakhir secara damai.

Kuasa hukum pelapor, Paulus Tarigan, memastikan bahwa laporan terhadap Yani telah dicabut di Polsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan.

“Kami menyampaikan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai dan laporan telah dicabut,” kata Paulus.

Proses perdamaian disaksikan oleh sejumlah pihak, termasuk tokoh masyarakat dan perwakilan keluarga.

Penyerahan surat perdamaian dan pencabutan laporan dilakukan pada Kamis malam, sekitar pukul 19.30 hingga 20.30 WIB di Polsek Ciputat Timur, dan diterima langsung oleh Kapolsek Kompol Bambang Askar.

Mewakili kliennya, Paulus menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas kegaduhan yang sempat terjadi.

“Klien kami hanya menuntut keadilan dan bukan bertindak di luar hukum. Kami memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi di masyarakat akibat pemberitaan sebelumnya,” ucap dia.

Buleleng -

Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menyampaikan pendapat akhirnya atas tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) saat rapat paripurna bersama DPRD Buleleng. Ia berharap disepakatinya ketiga ranperda tersebut dapat memberikan kepastian hukum serta rasa adil bagi masyarakat.

Ketiga ranperda yang dimaksud Sutjidra, yakni Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah; Ranpera tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Pasar Argha Nayottama, Perumda Tirta Hita Buleleng, Perusahaan Umum Daerah Swatantra, dan PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda); serta Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

"Dengan disepakatinya ranperda tersebut, maka ketiga perda diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memberikan manfaat, dan juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," ujar Sutjidra di ruang sidang utama Gedung DPRD Buleleng, Senin (24/3/2025).

Sutjidra menghormati pandangan serta masukan konstruktif dari anggota dewan. Ia menilai berbagai masukan tersebut demi perbaikan dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik.

"Semua ini berkat adanya jalinan kerja sama yang baik serta saling dukung antara eksekutif dan legislatif yang dilandasi semangat untuk membangun Kabupaten Buleleng yang kita cintai," imbuh politikus PDIP itu.

Sutjidra lantas mengapresiasi kerja keras seluruh anggota DPRD Buleleng yang telah membahas ketiga ranperda tersebut. "Selanjutnya ketiga ranperda ini akan dikirim ke Pemerintah Provinsi Bali untuk mendapatkan nomor register sebelum ditetapkan menjadi perda," pungkasnya

Foto : Made Wijaya Kusuma

Ket : Bupati I Nyoman Sutjidra saat menyampaikan pendapat akhir atas Ranperda tentang pencabutan perda nomor 1 tahun 2017 tentang kerjasama daerah; Ranpera tentang Penyertaan Modal Daerahkepada Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Pasar Argha Nayottama, Perumda TirtaHita Buleleng, Perusahaan Umum Daerah Swatantra, dan PT.BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda);dan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah di ruang sidang utama GedungDPRD Buleleng, Senin (24/3/2025).

(iws/iws)