Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang Reformasi Birokrasi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Hery Susanto menekankan bahwa perombakan birokrasi yang transparan dan efisien merupakan syarat utama untuk meningkatkan daya saing global.

"Kualitas birokrasi yang baik menjadi fondasi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mempercepat pertumbuhan ekonomi," kata Hery dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Hery dalam seminar nasional yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna membahas strategi Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap (MIT) di Jakarta, Rabu (12/2).

Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti rendahnya produktivitas tenaga kerja, tingginya biaya produksi, dan minimnya nilai tambah dalam industri nasional.

Sekretaris Jenderal KAHMI Syamsul Qomar menambahkan bahwa regulasi yang lebih sederhana dan proses perizinan yang cepat sangat dibutuhkan guna memperlancar arus investasi.

"Regulasi seharusnya menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, bukan penghambat," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha agar sektor swasta dapat lebih berperan dalam pembangunan ekonomi.

Pada kesempatan sama, Staf Ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdul Hakim menjelaskan bahwa pemerintah telah menerapkan sejumlah langkah nyata untuk menyederhanakan birokrasi, salah satunya melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Digitalisasi menjadi solusi dalam memotong rantai birokrasi yang panjang dan meningkatkan transparansi pelayanan publik," tambah Abdul.

Dengan sistem yang lebih efisien, diharapkan investasi dapat lebih mudah masuk, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi Riyatno mengungkapkan bahwa meskipun realisasi investasi tahun 2024 meningkat 20,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, masih ada tantangan besar dalam menjamin kepastian hukum bagi investor.

"Kepastian hukum dan keamanan investasi harus dijamin agar Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang kompetitif,” tutur Riyatno seraya menyoroti pentingnya penanganan kasus premanisme di kawasan industri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menegaskan bahwa pengembangan industri berbasis energi hijau menjadi salah satu strategi utama dalam mengatasi MIT.

"Hilirisasi sumber daya alam dan transisi menuju energi terbarukan akan meningkatkan nilai tambah ekspor serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil," jelas Eniya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga mendukung target pemerintah untuk mencapai net-zero emissions pada 2060.

Di sisi lain, Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan mengungkapkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam menciptakan kebijakan yang mendukung investasi, terutama di sektor berbasis sumber daya alam.

"Kolaborasi yang erat antara dunia usaha dan pemerintah akan mempercepat penciptaan ekosistem investasi yang lebih efisien dan produktif," ujar Dany.

Sebagai hasil dari seminar ini, para pemangku kepentingan sepakat untuk mempercepat reformasi birokrasi melalui digitalisasi, mendorong investasi di sektor strategis, serta memperkuat penegakan hukum guna menekan malaadministrasi.

Rekomendasi strategis yang dihasilkan diharapkan dapat memperkokoh tata kelola pemerintahan yang lebih baik sehingga Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah dan mencapai status negara maju pada dekade mendatang.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025