Kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel), terjadi karena petugas melakukan razia handphone (HP) dalam lapas. Lantas bagaimana respons Gubernur Sumsel Herman Deru soal kejadian itu?

Herman Deru mengaku sudah mendapat informasi bahwa kerusuhan yang terjadi di lapas tersebut karena petugas merazia HP. Menurutnya, HP memang dilarang sejak awal seseorang masuk ke dalam lapas.

"Saya memonitor masih dari jalur informal, dari medsos dan berita. Tapi saya mendapat informasi agak akurat karena razia HP, sebenarnya nggak perlu dirazia, tapi memang dilarang sejak awal untuk masuk (HP)," ujar Deru.

Over kapasitas lapas yang mencapai 200% secara keseluruhan di Sumsel juga menjadi penyebab kericuhan sulit tertangani. Deru menyebut akan menyampaikan hal tersebut kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Sebagai wakil pemerintah pusat, tentu akan saya sampaikan terkait over kapasitas ini kepada kementerian yang membidangi kemasyarakatan," katanya.

Selain itu, dia juga ingin mencari tahu penyebab pelanggaran masyarakat sehingga berakibat pada over kapasitas lapas di Sumsel. Dia meminta Badan Kesbangpol Sumsel untuk merincikan jenis-jenis pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi.

"Kemudian yang paling penting mencari tahu kenapa over kapasitas, jangan salahkan gedungnya tapi kenapa banyak terjadi pelanggaran (hukum). Persoalan ini saya minta Kesbangpol mencari tahunya, apakah banyak karena narkoba atau tindak pidana lainnya," ungkapnya.

Menurutnya, dengan mengklasterkan jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan tahanan akan diketahui apa penyebab terbanyaknya. Kemudian, penanganan SDM masyarakat juga akan dilakukan.

"Makanya saya mau cari tahu dulu, dari over kapasitas ini pelanggaran apa yang terbanyak. Kita cari tahu dulu ya," ungkapnya.

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumhamimipas) Republik Indonesia (RI) Yusril Ihza Mahendra, memberikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru yang telah memberikan perhatian atas tumbuh kembangnya syiar Islam di Provinsi Sumsel.

"Saya ingin menggunakan kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih tanpa setinggi-tingginya kepada Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru yang telah memberikan perhatian serius terhadap tumbuh kembang pendidikan keagamaan di Provinsi Sumatera Selatan. Kerja-kerja seperti ini apabila dijalani dengan ikhlas tentu dapat menjadi benteng moral bagi masyarakat," kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).

Hal itu disampaikan secara virtual pada pelantikan Dewan Perwakilan Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid (DPW BKPRMI) Sumsel masa bakti 2025-2030 di Rumah Dinas Gubernur Griya Agung Palembang, Kamis (8/5).

Yusril mengatakan ia pun ambil bagian dalam mendirikan badan hukum Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia pada tahun 1997 bersama rekan-rekan yang lainnya.

"Semua mereka adalah peletak dasar bagi berdirinya BKPRMI sekarang yang masih ada maupun yang sudah pulang ya tetap mempunyai satu keinginan bahwa BKPRMI tetap eksis di tengah-tengah masyarakat dan memberikan pengajaran pendidikan kepada anak-anak dan generasi muda Islam dan mendekatkan mereka kepada masjid sebagai pusat kegiatan umat yang ada di lingkungan kita masing-masing dari desa desa dan kampung sampai di kota-kota besar di seluruh tanah air," ucap Yusril.

Atas dilantiknya kepengurusan Dewan Perwakilan Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid (DPW BKPRMI) Sumsel masa bakti 2025-2030, secara khusus Yusril menyampaikan ucapan selamat dan tetap berharap organisasi ini lebih memasifkan kegiatan dakwah di tengah masyarakat.

"Semoga kegiatan ini akan menambah kegiatan dakwah yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam yang lain dan kerjasama yang baik antara ormas-ormas Islam dalam menyampaikan dakwah Islam, itu sangatlah penting untuk kemajuan dan kemaslahatan bagi kita bersama ," tegas Yusril.

Sementara itu Gubernur Herman Deru dalam arahannya memberikan apresiasi, dan dukungan penuh kepada BKPRMI Sumsel dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan kemasyarakatan.

"BKPRMI Sumsel memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan berintegritas. Saya yakin dengan pengurus baru ini, BKPRMI Sumsel akan semakin maju dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Sumatera Selatan," ujar Herman Deru.

Ia berharap agar BKPRMI Sumsel dapat menjadi wadah bagi pemuda dan remaja masjid untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah dan nasionalisme.

"Pemuda dan remaja masjid memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Saya percaya BKPRMI Sumsel akan menjadi garda terdepan dalam membangun karakter bangsa yang kuat dan berakhlak mulia," tambah Herman Deru.

Herman Deru mengatakan Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2045. Sebanyak 60% penduduknya adalah penduduk produktif. Namun demikian bonus demografi berupa jumlah penduduk ini jika tidak dibarengi antara kuantitas dan kualitas ini akan menjadi musibah. Oleh sebab itu, kata Herman, hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak.

"Kita jangan menjadi lemah hanya karena sesuatu yang terjadi di lapangan. Dengan ketulusan yang ada di kita semua, maka jumlah guru mengaji akan merata. Begitu pula dengan pemerataan jumlah rumah tahfidz di seluruh daerah harus merata," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum DPP BKPRMI, Nanang Mubarok mengucapkan syukur ia bisa hadir menjadi saksi pada pelantikan dan pengukuhan DPW BKPRMI Sumsel. Oleh karenanya ia berpesan kepada para pengurus yang baru saja dilantik bahwa tanggung jawab para ustadz-ustadzah ada di pundak para pengurus DPW BKPRMI Sumsel.

"BKPRMI ini organisasi yang sudah berdiri sejak 48 tahun. Dari hasil berkeliling di Indonesia, di tahun 2025 ini masih kami menjumpai para guru mengaji yang gajinya hanya 50 ribu saja. Padahal mereka bekerja dengan ikhlas. Saya mengajak semua untuk membantu para guru ngaji ini. Mari angkat nasib para guru ngaji ini dengan program sejuta cinta untuk guru mengaji," ujarnya.

Ketua Umum DPW BKPRMI Sumsel masa bakti 2025-2030, Firdaus mengatakan pelantikan ini merupakan kali kedua dilantik untuk masa jabatan yang kedua.

"Pelantikan hari ini sepuluh kali lipat wibawanya dibanding pelantikan saya yang pertama. Ada satu kata yang saya pegang dari arahan pak Gubernur pada saat itu, yakni tentang masalah keumatan dan program yang menjadi pekerjaan rumah bagi semua", ucapnya.

Ia juga menjelaskan, secara kasat mata yang bisa dilihat dari hasil kerja BKPRMI adalah adanya TK/TPA di Sumsel. Saat ini ada 2.500 TPA yang di upgrade menjadi TPA Hafidz.

"Guru mengaji dan seluruh anggota BKPRMI se-Sumsel berjumlah 26.207 orang. Mereka inilah yang berperan memberantas buta aksara Al Quran. Selain itu BKPRMI Sumsel mendapat juara ke-6 Fasi tingkat nasional di Bekasi. Kemudian terdapat 29 badan usaha masjid dan ada 300 juta rupiah donasi untuk Palestina," ungkapnya.

Pengukuhan DPW BKPRMI Sumsel itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten/kota se-Sumsel dengan DPD BKPRMI se-Sumsel, dan juga launching gerbang tahfidz yang ditandai dengan pemukulan rebana.

Pengukuhan DPW BKPRMI Sumsel ini dihadiri oleh Staf Khusus Bidang Internasional Kemenko Kumhamimipas Ahmad Usmarwi Kaffah, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Se-Sumsel, Kanwil Kementerian HAM, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, dan Kanwil Ditjen Imigrasi, Bupati/Walikota se-Sumsel, Forkopimda Sumsel, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemuda Sumatera Selatan.

Lihat juga Video: Gubernur-Kapolda Sumsel Temui Massa Aksi May Day, Terima Tuntutan Buruh

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebut penyerahan 42 sertifikat tanah seluas 32.782,5 hektare untuk Puslatpur Kodiklat TNI AD di wilayah Ogan Oomering Ulu (OKU) Raya untuk kepastian hukum lahan yang dimiliki pemerintah.

"Penyerahan sertifikat ini tentu menjadikan kepastian hukum Puslatpur semakin kuat. Diharapkan lahan Puslatpur yang 8.000-9.000 hektare berada di OKU Timur dapat semakin terjaga batas wilayahnya," ujar Deru, Rabu (13/3/2025).

Dalam sambutannya Deru menyebut Puslatpur kerap dijadikan lokasi latihan tempur skala internasional. Hal itu menjadi momen yang ditunggu masyarakat. Bukan hanya menjadi salah satu wisata, latihan yang diadakan ikut mendongkrak roda perekonomian masyarakat setempat.

"Saya minta pelatihan antar negara tetap dilakukan di sini, karena sangat menopang perputaran ekonomi di sini. Ini bahkan jadi wisata bagi orang-orang dari kabupaten sekitar," jelasnya.

Deru menyebut lahan Puslatpur berada di wilayah OKU Raya yaitu Kabupaten OKU, OKU Timur dan OKU Selatan. Meskipun merupakan lahan latihan militer, keberadaan Puslatpur cukup dekat dan bersahabat dengan warga sekitar.

Dia menjadi saksi selama 10 tahun menjadi Bupati OKU Timur (2005-2015), hubungan Puslatpur dengan masyarakat sekitar terjalin dengan baik.

"Dalam kapasitas Saya waktu itu sebagai bupati, kemitraan terus terlaksana. Dan tidak pernah ada konflik," jelasnya.

Hubungan baik berlanjut saat menjadi Gubernur Sumsel 2018-2023. Menurutnya, sebagai paru-paru kota dia juga pernah mengucurkan bantuan hingga Rp21 miliar untuk membangun jalan dan fasilitas komplek.

Sementara Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan sejak awal dirinya mendapat tugas dari Presiden menyelesaikan sejumlah dokumen terkait aset TNI secara keseluruhan. Ada 649 titik yang harus diselesaikan karena ada sebagian aset ini sudah beralih ke masyarakat, diserobot pengusaha, belum jelas dan masih diduduki masyarakat.

"Setelah 3 bulan kini ada 92 titik yang sudah kita selesaikan," ujar Nusron.

Dalam penyelesaiannya, Nusron menyebut tetap memanusiakan masyarakat. Apalagi mereka yang sudah terlanjur menempati lahan tersebut selama puluhan tahun. Pihaknya pun terus berupaya mencari jalan tengah dengan merangkul masyarakat bukan memusuhi.

"Karena itu kita buat skema-skema salah satunya semua aset TNI kami terbitkan HPL. Ini hak yang paling tinggi dari SHM, HGB," tambahnya.

Kalaupun di atas lahan tersebut sudah terlanjur diduduki masyarakat dan menghindari konflik, lanjutnya, maka akan ditawarkan HGU atau hak pakai dengan persetujuan TNI. Sehingga menjadi solusi agar masyarakat terlindungi namun aset TNI tidak hilang.

Sementara Kepala Staf TNI angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersyukur karena Menteri ATR/BPN langsung turun menyelesaikan persoalan tanah milik TNI termasuk Puslatpur.

"Kami di TNI AD kami fight pertahankan karena memang punya negara. Beberapa kali bersinggungan dengan masyarakat dan kami telusuri ada koordinatornya. Ini akan kami benahi dan akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana lahan itu berproduksi dan pro ke masyarakat sekitar," jelasnya.

Video: Perahu Getek Terbalik di Sungai Rawas, 2 Orang Ditemukan Tewas

Video: Perahu Getek Terbalik di Sungai Rawas, 2 Orang Ditemukan Tewas