REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang mengungkapkan keinginannya untuk membongkar dugaan korupsi di kalangan pejabat negara melalui video. Hal itu setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus buronan Harun Masiku.

Prasetyo menegaskan, segala tuduhan harus berdasarkan pada fakta dan proses hukum yang jelas. "Ah ya memangnya ada? Kalau ada, ya disampaikan saja. Kan semua landasannya hukum, fakta hukumlah," ujar Prasetyo usai menghadiri agenda Perayaan Puncak Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2024) malam WIB.

Prasetyo menjelaskan, pemerintah selalu membuka ruang untuk penegakan hukum yang transparan dan tidak akan menutupi jika memang ada pelanggaran. Namun, dia meminta agar tuduhan semacam itu tidak dilontarkan tanpa dasar yang jelas.

Kabar terkait dengan rencana Hasto membongkar kasus dugaan korupsi para petinggi negara disampaikan oleh Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli melalui unggahan video di akun Instagram @gunromli, Kamis (26/12/2024). Setelah Hasto berstatus tersangka, ia mengancam akan menyebarkan video korupsi petinggi negara.

"Yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat pilihan video, itu adalah tadi yang disampaikan, itu yang pertama, 'kan ada lanjutan puluhan video, yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara, kasus korupsi," katanya.

Dalam akunya itu, dia menambahkan, "Video nanti kalau dirilis akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya sungguh mencengangkan."