JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan pemeriksaan dan mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Pantauan Kompas.com, Hasto tiba di Gedung Merah Putih pukul 09.32 WIB. Kehadirannya menarik perhatian pedemo di depan Gedung KPK karena menggunakan bus pariwisata berwarna merah putih.

Dia juga terlihat tampil rapi dengan jas dan kaca mata hitam, serta tak menunjukkan keraguan saat turun dari bus merah putih itu.

Tak hanya itu, Hasto telihat didampingi sejumlah kuasa hukum, salah satunya Magdir Ismail. Dia pun berjalan ke Gedung KPK sambil membawa dokumen berwarna merah.

Hasto mengatakan, akan memberikan keterangan sebaik-baiknya kepada penyidik.

"Saya akan memberikan keterangan sebaik-baiknya," kata Hasto singkat kepada awak media, Senin.

Hasto juga meminta semua kader dan simpatisan PDI-P untuk tetap tenang selama pemeriksaannya sebagai tersangka di KPK.

"Kami mohon doanya dan kami mengimbau kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai untuk tetap tenang," ujarnya.

Hasto juga mengatakan, kuasa hukumnya akan menyampaikan surat kepada Pimpinan KPK terkait gugatan praperdilan yang dilayangkannya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Melalui surat tersebut, dia meminta pertimbangan Pimpinan KPK terkait proses praperdilan yang akan dijalani.

"Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses praperadilan. Kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK," kata Hasto.

Saat ditanya, terkait kesiapannya bila terjadi penahanan hari ini, Hasto tidak menjawab dan memilih terus berjalan menuju ke dalam Gedung KPK.

Kemudian, Hasto tampak duduk bersama kuasa hukumnya sambil menunggu panggilan ke ruangan penyidik.

Secara terpisah, Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy mengatakan, Hasto didampingi seratus orang kuasa hukum yang berasal dari berbagai organisasi advokat dan badan bantuan hukum.

"Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada seribu pengacara yang mengampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia," kata Ronny.

"Ada seribu, tapi di KPK ada seratus yang hadir," ujarnya lagi.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di Gedung Merah Putih KPK, sekitar 50 orang memang mendampingi Hasto di ruang tunggu.

Ronny kembali mengulangi bahwa proses hukum tersebut sarat akan nuansa politik. Meski demikian, dia mengatakan bahwa pihaknya akan kooperatif dan taat terhadap proses hukum.

"Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum hormat kepada hukum dan kooperatif," katanya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, pada Selasa, 24 Desember 2024.

Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dalam kasus Harun Masiku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy mengatakan, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto didampangi kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, selama menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Ronny mengatakan, Hasto hanya diperbolehkan didampingi satu orang kuasa hukum.

"Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Maqdir Ismail, karena hanya diperbolehkan satu orang saja," kata Ronny di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Ronny mengeklaim Hasto didampingi sejumlah kuasa hukum dari berbagai organisasi advokat dan badan bantuan hukum.

"Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia," ujarnya.

Ronny kembali mengulangi bahwa proses hukum tersebut sarat akan nuansa politik.

Meski demikian, ia mengatakan, pihaknya akan kooperatif dan taat terhadap proses hukum.

"Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum hormat kepada hukum dan kooperatif," ucap dia.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (13/1/2025).

Pantauan Kompas.com, Hasto tiba pukul 09.32 WIB WIB menggunakan bus pariwisata berwarna merah.

Ia terlihat mengenakan jas hitam sambil membawa dokumen berwarna merah, dan didampingi sejumlah kuasa hukumnya.

"Saya akan memberikan keterangan sebaik-baiknya," kata Hasto.

Hari ini, Hasto diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan eks kader PDI-P Harun Masiku.

Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, pada Selasa, 24 Desember 2024.

Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dalam kasus Harun Masiku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali merespons pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menyatakan akan mendatangi lembaga antirasuah jika Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto ditangkap.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menilai, pernyataan Megawati tersebut tidak bersifat ancaman kepada KPK, melainkan bentuk tanggung jawabnya sebagai Ketua Umum PDI-P.

"Saya mencoba melihat pidato beliau yang menyampaikan bahwa akan hadir karena beliau memiliki tanggung jawab sebagai ketua. Saya pikir tidak ada ancaman di situ," kata Tessa di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Tessa mengatakan, KPK yakin Presiden ke-5 RI itu selalu mendukung proses penegakkan hukum.

Karenanya, ia menilai tidak ada pernyataan Megawati yang bersifat mengancam lembaga antirasuah.

"Saya meyakini Ibu Megawati ini pro dengan penegakan hukum, sangat tidak masuk akal bagi saya (makanya kemarin itu) apabila ada narasi yang mengatakan Presiden Republik Indonesia yang kelima ini mengancam KPK," ujarnya.

Tessa juga mengatakan, setiap penyidikan kasus korupsi dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Setiap pemanggilan saksi terkait kasus korupsi didasari atas kebutuhan penyidik dan adanya petunjuk dari saksi tersebut.

"Siapa pun yang memang ditemukan padanya alat bukti yang cukup untuk dapat dilakukan proses penyidikan tentunya akan ditindaklanjuti oleh KPK," ujarnya.

Lebih lanjut, Tessa mengatakan, KPK tak bisa sembarangan memanggil saksi untuk mendalami kasus.

Kegiatan KPK selama lima tahun terakhir sudah diawasi dan dipantau oleh Dewan Pengawas (Dewas KPK).

"Sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh KPK khususnya penindakan akan dilaksanakan sesuai aturan hukum yang ada," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keprihatinannya terhadap penyidikan kasus korupsi yang melibatkan mantan kader partainya, Harun Masiku, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam proses penyidikan tersebut, KPK telah beberapa kali memanggil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

"Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah Sekjen saya," ujar Megawati dalam acara peluncuran buku “Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis”, yang berlangsung pada Kamis (12/12/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Megawati mendorong para praktisi hukum yang hadir untuk mengkritisi penanganan kasus Harun Masiku.

"Itu tahun 2019, coba ayo ahli hukum berani, hitung berapa semuanya yang ditahan," tambahnya.

Megawati juga menyoroti keanehan sikap dan cara berpakaian penyidik KPK, AKBP Rossa Purbo Bekti, saat memeriksa Hasto dan stafnya, Kusnadi.

Ia menduga Rossa menyadari bahwa tindakan yang diambilnya tidak sepenuhnya sesuai prosedur, termasuk saat menyita buku catatan dan ponsel pribadi Hasto dari tangan Kusnadi.

"Lalu saya bilang, siapa itu Rossa? Katanya ininya KPK, tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi sing ada depannya iku. Iya toh? Berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang enggak benar," ungkap Megawati.

"Terus saya bilang, si Rossa itu punya surat perintah enggak? Kan yang dianya turun itu kan ada ininya Pak Hasto, si Kusnadi. Dia disuruh memang bawa tasnya Pak Hasto. Jadi mereka pikir 'oh mungkin ada di dia'. Tapi kan harus ada prosesnya dong, enggak kaya ngono lho," sambungnya.