Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia 2024 diperingati hari ini. Mantan Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, pun berharap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menyelesaikan tiga pekerjaan rumah (PR) HAM. Apa saja?

"Pandangan saya, di hari HAM ini sepertinya pemerintahan Prabowo-Gibran mesti membereskan beberapa PR yang tempo hari ditinggalkan oleh Pak Jokowi, gitu lho, kenapa PR itu penting dibereskan? Supaya pemerintahan hari ini memang bekerja untuk HAM," ujar Amiruddin kepada detikcom, Selasa (10/12/2024).

Amiruddin mengatakan ada tiga PR utama yang harus segera diselesaikan dan diperbaiki pemerintahan kali ini. PR pertama, Amiruddin meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada aparat. Sebab, menurut Amiruddin Komnas HAM sering mendapat aduan tentang perilaku aparat yang dinilai masyarakat meresahkan.

Kemudian PR kedua adalah pemerintah diharapkan membuat program jelas untuk memenuhi hak korban pelanggaran HAM berat. Amiruddin berharap program mengenai hak korban ini dibuat jelas dan harus dilaksanakan.

"Kedua, PR yang harus betul-betul dibereskan sesegera mungkin yaitu memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM berat yang serius, artinya pemerintahan ini mesti men-deliver program untuk para korban dengan program yang jelas. Bukan sekedar janji-janji, tapi betul-betul program yang jelas," katanya.

Lalu, PR ketiga adalah Prabowo diminta menciptakan suasana aman dan damai di Papua. Menurutnya, kasus di Papua tidak terlalu mendapat perhatian khusus dari pemerintah sebelumnya.

"PR yang sangat mendesak dan PR besar sesungguhnya yaitu menciptakan situasi kondusif dan damai di Papua, supaya korban tidak jatuh terus. Tiga ini kan di masa Pak Jokowi agak kurang diperhatikan, saya berharap pemerintahan hari ini membereskan PR-PR ini," ucapnya.

Selain itu, dia juga berharap Presiden Prabowo Subianto membuat Peraturan Presiden (Perpres) baru mengenai pemulihan korban. Hal ini bertujuan untuk memperbarui Keppres sebelumnya.

"Kan penyelesaian kasus HAM Pak Jokowi membuat Keppres bahwa akan memulihkan hak-hak korban. Itu kan terbengkalai, yaitu PR besar hari ini adalah bagaimana hak korban itu betul-betul bisa terpenuhi maksimal di masa pemerintahan Pak Prabowo. Pak Prabowo sepertinya perlu mengeluarkan Peraturan Presiden yang baru ya," ucapnya.

Harapan untuk Kementerian HAM

Terkait adanya Kementerian HAM, Amiruddin berharap Kementerian HAM segera merampungkan program-programnya ke depan. Dia berharap Kementerian HAM benar-benar membenahi infrastuktur pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia.

"Kementerian ini kan harus sebagai eksekutif menyelesaikan masalah. Jadi kita harap Kementerian HAM punya semacam road map atau blue print pemajuan dan perlindungan HAM," katanya.

Terakhir, Amiruddin juga meminta pemerintah menjamin demokrasi berjalan baik di Indonesia.

"Satu lagi yang mesti jadi perhatian Presiden, HAM ini kan bisa berjalan baik kalau demokrasinya berjalan baik. Pemerintahan ini mesti ada komitmen menjaga demokrasi berjalan dengan baik di Indonesia," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh setiap tanggal 10 Desember menjadi momentum seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam pemenuhan hak-hak dasar di Indonesia.

“Peringatan Hari HAM Sedunia harus menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam melindungi dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara, tanpa terkecuali,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia menyebut peringatan Hari HAM Internasional harus menjadi pengingat bahwa semua individu memiliki hak asasi yang sama.

Oleh karena itu, semua pemangku kebijakan bertugas untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia.

Dia pun menegaskan bahwa HAM merupakan fondasi penting bagi pembangunan bangsa yang inklusif dan berkeadilan sebab HAM tidak hanya soal kebebasan sipil dan politik.

"Tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan hak keadilan dalam hukum. Semua ini harus bisa didapatkan setiap warga negara Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, Puan menilai masih banyak tantangan pemenuhan HAM di Indonesia, terutama dalam memastikan bahwa kelompok-kelompok termarjinalkan tidak terpinggirkan.

Untuk itu, kata dia, Pemerintah harus lebih proaktif dalam menjangkau masyarakat yang rentan seperti, perempuan kepala keluarga, anak-anak jalanan, penyandang disabilitas, hingga masyarakat adat, yang selama ini belum menjadi prioritas dalam setiap penyusunan kebijakan.

“Maka kami berharap pemerintah bisa memberi langkah konkret dalam memastikan masyarakat termarjinalkan mendapatkan hak-hak yang sama, terutama di sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hukum, dan sosial budaya,” tuturnya.

Ketua DPR RI dua periode itu menekankan bahwa negara wajib hadir untuk memenuhi hak semua lapisan masyarakat sebab setiap anak bangsa berhak bermimpi dan meraih cita-cita. Begitu pula masyarakat marjinal yang harus menjadi subjek pembangunan, tak hanya sekedar menjadi objek belas kasihan.

"Negara wajib hadir untuk memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat miskin, serta lapangan kerja yang bermartabat untuk semua orang,” katanya.

Dia pun mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha, untuk bersama-sama mendukung pemenuhan HAM yang diupayakan negara demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Semua pihak harus mengambil peran dalam memastikan HAM ditegakkan di setiap aspek kehidupan. DPR akan terus mengawal kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat, dan saya berharap masyarakat juga ikut berperan aktif dalam menyuarakan isu ini,” ucapnya.

Senada dengan tema Hari HAM Sedunia 2024 "Our Rights, Our Future, Right Now", Puan mengatakan pemenuhan HAM bagi masyarakat harus bisa diberikan saat ini juga, termasuk bagi masyarakat yang terdampak perang seperti di Palestina hingga Ukraina.

“Hari HAM ini juga harus menjadi refleksi bagi masyarakat global bahwa pelanggaran HAM masih terus terjadi di berbagai belahan dunia. Kita menyaksikan kejahatan kemanusiaan yang merampas hak-hak individu terus digencarkan,“ terangnya.

Dia menambahkan hadirnya Kementerian Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu upaya yang dapat membawa kemajuan dalam penegakan HAM di Indonesia.

“Kita berharap hadirnya Kementerian HAM dapat meningkatkan perbaikan mekanisme pengaduan HAM, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat marginal. Kami di DPR pun memfasilitasi dengan pembentukan Komisi baru terkait bidang HAM ini,” paparnya.

Dia berharap peringatan Hari HAM Sedunia 2024 dapat menjadi pengingat terhadap pentingnya persatuan dan kesetaraan dalam masyarakat.

DPR pun memastikan siap berkolaborasi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk terus memperjuangkan HAM demi dunia yang lebih baik.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen kita dalam menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat bagi semua. Bersama, kita bisa memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan hak-haknya yang terpenuhi dan dihormati,” kata Puan.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024