Jakarta -

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira menanggapi rencana pemerintah menyusun kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Andreas mengatakan UU ini perlu adanya aturan penyelesaian pelanggaran HAM berat hingga pencegahan pelanggaran HAM.

"UU ini perlu untuk adanya penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM berat masa lalu, perlindungan HAM masa kini dan pencegahan terjadinya pelanggaran HAM masa yang akan datang," kata Andreas kepada wartawan, Rabu (11/12/2024).

Andreas menyebut UU tersebut sudah pernah disusun, namun dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) setelah proses judicial review. Andreas mengatakan perlu diajukan kembali jika memang rencana pembentukan UU KKR telah matang.

"UU ini dulu adalah inisiatif DPR yang kemudian sudah diundangkan, dan diajukan JR ke MK menyangkut pasal tertentu, tetapi oleh MK malah dibatalkan UU," ujar Andreas.

"Oleh karena itu, kalau memang serius sebaiknya pemerintah mengambil inisiatif untuk mengajukan kembali," lanjutnya.

Sebelumnya Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, mengungkap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan penyusunan kembali rancangan UU KKR. Dia mengatakan UU ini akan menjadi dasar penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu.

"Pemerintahan baru, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan meneruskan upaya untuk menyusun kembali Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, tanpa mengenal batas waktu surut ke belakang," ujar Yusril saat sambutan di acara puncak peringatan hari HAM sedunia Kemenham di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/12).

(fca/eva)

“Semoga peringatan malam ini menggugah kesadaran kita bersama akan pentingnya persoalan-persoalan HAM yang menjadi agenda Pemerintah baru sekarang untuk kita majukan di masa depan,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berharap momentum peringatan Hari HAM Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Desember dapat menggugah kesadaran bersama terkait pentingnya nilai-nilai HAM.

“Semoga peringatan malam ini menggugah kesadaran kita bersama akan pentingnya persoalan-persoalan HAM yang menjadi agenda Pemerintah baru sekarang untuk kita majukan di masa depan,” kata Yusril saat peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (10/12) malam.

Yusril juga berharap agar momentum ini menyadarkan semua pihak bahwa ada persoalan HAM yang perlu ditegakkan dan diselesaikan.

“Semoga peringatan ini mengilhami kita semua, ada persoalan HAM yang harus kita lindungi, kita majukan, dan kita bela bersama, terutama warga masyarakat kita yang mengalami persoalan-persoalan HAM,” ucapnya.

Di sisi lain, Menko mengimbau semua pihak untuk tidak terperangkap dalam dendam dan permusuhan terkait pelanggaran HAM berat masa lalu. Ia mengajak pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan HAM di masa lampau sambil menatap masa depan.

“Kita memang jangan terlalu banyak terperangkap oleh masa lalu. Kita harus melihat ke depan. Kita mencatat peristiwa-peristiwa masa lalu, kita menyelesaikan sejauh mungkin dapat diselesaikan, tapi janganlah kita terlibat di dalam dendam dan permusuhan,” ujar Yusril.

Dalam pidatonya, Yusril bercerita tentang perjuangan penegakan HAM di Tanah Air. Ia mengakui banyak kasus HAM yang terjadi di masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, tetapi negara tetap berupaya untuk menyelesaikannya.

Menurut dia, upaya-upaya tersebut di antaranya adalah amandemen UUD NRI Tahun 1945 dengan menuangkan pasal-pasal menyangkut hak asasi, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pengesahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Ia menjelaskan, terhadap kasus-kasus masa lalu yang buktinya masih dapat dikumpulkan, pelakunya masih bisa didakwa, dan korbannya masih dapat dihadirkan sebagai saksi di persidangan, maka pemerintah membentuk pengadilan HAM ad-hoc untuk menyelesaikannya.

“Terhadap kasus-kasus yang terjadi di masa sekarang dan di masa depan, kita berhasil membentuk pengadilan HAM biasa untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat,” sambung dia.

Sementara itu, terhadap kasus yang tidak dapat lagi direkonstruksi, Indonesia pernah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Akan tetapi, undang-undang tersebut telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai tidak memiliki kepastian hukum.

Yusril menyebut, Pemerintah akan kembali menyusun UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, tanpa mengenal batas waktu.

Pemerintah, imbuh Menko, berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sekaligus menegakkan dan menghormati nilai-nilai hak asasi.

“Ini merupakan suatu tantangan yang berat bagi kita semua. Kita harus menyelesaikan, banyak persoalan-persoalan HAM yang kita hadapi bersama, baik terjadi di masa yang lalu, masa sekarang, maupun kita harus mencegah hal-hal yang seperti itu agar tidak terulang di masa-masa yang akan datang,” kata dia.

Ia pun menegaskan bahwa pembangunan Indonesia ke depan akan berbasis HAM, sebagaimana konstitusi mengamanatkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menganggap pidato Hari HAM Sedunia yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pada Selasa (10/12/2024), sebagai "retorika kosong" yang tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Dalam pidatonya di Komnas HAM dan Kementerian HAM, Yusril membahas perkembangan penjaminan dan pemajuan HAM di Indonesia sejak sebelum Kemerdekaan hingga pasca-Reformasi.

Yusril juga menyatakan komitmen pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran berat di masa lalu, serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

"Pidato hari HAM Sedunia Menteri Yusril Ihza Mahendra hanya retorika kosong yang sangat mudah terbantahkan oleh fakta-fakta di lapangan jika pemerintah mau membuka mata," kata Yusril melalui pernyataannya, Rabu (11/12/2024).

Ia mengakui bahwa setelah Reformasi, banyak landasan hukum dan aturan telah dibuat untuk menegakkan HAM di Indonesia, tetapi realita di lapangan masih jauh dari harapan.

Usman memberikan contoh ketidaksesuaian antara pernyataan Yusril dengan kenyataan.

Yusril menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki HAM yang sama tanpa diskriminasi.

Namun, pernyataan ini muncul hanya beberapa hari setelah pemerintah Kabupaten Kuningan melarang pertemuan Jemaah Ahmadiyah pada 6-8 Desember 2024.

"Ironisnya lagi, pelarangan tersebut terjadi dua hari setelah Presiden menggaungkan pentingnya keberagaman dan kerukunan sebagai token persatuan masyarakat Indonesia," jelas Usman.

Ia menekankan bahwa ketidaksinkronan antara retorika dan realita ini harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk menegakkan komitmennya.

Usman juga menyoroti bahwa masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum diusut tuntas, serta adanya impunitas terhadap pelaku pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Lebih lanjut, Usman mengungkapkan kekhawatirannya mengenai penyempitan hak sipil dan politik di Indonesia, yang ditandai dengan maraknya kriminalisasi dan represi terhadap aksi damai, baik di jalan maupun di media sosial.

"Mereka yang menolak proyek strategis nasional pun rentan menghadapi kriminalisasi dan persekusi. Harus ada tindakan nyata dalam menegakkan HAM dan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM melalui proses hukum yang adil," ujarnya.

JAKARTA - Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong kembali menulis surat. Kali ini, surat yang diunggah di akun media sosial Instagram dan X (sebelumnya Twitter) Tom terkait Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang diperingati setiap 10 Desember.

Pada postingan tersebut tertulis bahwa akun tersebut sementara ini dikelola oleh tim atas arahan Tom melalui kuasa hukumnya. Banyak yang menyukai postingan tersebut, salah satunya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan 23.865 lainnya di Instagram.

Kuasa Hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir telah mengizinkan SINDOnews untuk mengutip surat kliennya tersebut. "Iya boleh, Mas," kata Ari dikonfirmasi SINDOnews, Rabu (11/12/2024).

Berikut surat Tom Lembong terkait Hari HAM Sedunia 2024

Hak untuk punya pekerjaan yang baik dan penghasilan yang layak. Hak untuk hidup sehat, terdidik dan bahagia. Hak untuk punya wibawa sebagai manusia, dapat menjalankan hidup sesuai nilai-nilai yang jujur dan baik, sebagaimana diajarkan semua agama.

Membela hak-hak ini yang sepanjang karir saya di pemerintahan dan di politik menjadi cita-cita saya, karena ini semua hak yang bagi saya mendasar, hak yang asasi. Hidup di dalam tahanan semakin membuka mata dan membuka hati saya pada nasib warga kita yang masih belum bisa mendapat keadilan.

Jutaan warga kita yang rindu kebebasan dari tekanan keuangan, rindu bebas dari penyakit, rindu untuk bebas dari kehinaan. Seperti saya pun merindukan kebebasan yang dirampas dari saya.

Saya akan tetap setia di garis rakyat, terutama yang tertindas dan yang terpinggirkan. Selamat Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.


Foto/X Tom Lembong



Tidak sedikit netizen yang mengomentari postingan surat Tom Lembong di media sosial X. Umumnya, mereka memberikan dukungan kepada Tom Lembong yang kini ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas kasus dugaan korupsi impor gula.

?Semangat terus pak tom dan team, semangat juga buat istri pak tom yg selalu setia mendampingi. Tuhan tidak tidur,? cuit @HNahdi*** dikutip pada Rabu (11/12/2024).

?Tetap perjuangkan kebenaran pak...Tuhan YME ga akan diam untuk anda,? kata @fajar43***.

?PERCAYALAH, siapa menghakimi, dia akan dihakimi. Jelang Natal semoga Bro Tom Lembong, keluarga dan para PH senantiasa dlm lindungan Tuhan. Amen,? ujar @albert54***.

?Semoga pak Tom dan keluarga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kebenaran akan menang, Aamiin,? ujar @merahr***.

Jakarta -

Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dan Hari Hak Asasi atau HAM Sedunia 2024, Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengajak seluruh lapisan masyarakat memerangi praktik-praktik korupsi. Menurutnya tindakan korupsi bukan hanya melanggar hukum, melainkan juga kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

"Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan terhadap HAM. Korupsi telah mengambil hak masyarakat melalui perampasan keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat," kata Abdullah dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).

"Karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sering kali hilang akibat korupsi," lanjutnya.

Hari Antikorupsi Sedunia atau Hari Antikorupsi Internasional (International Anti-Corruption Day) diperingati setiap tanggal 9 Desember yang ditetapkan melalui Konvensi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan mulai berlaku pada tahun 2005.

Pada tahun 2024 ini, PBB mengambil tema 'Uniting with Youth Against Corruption: Shaping Tomorrow's Integrity' atau 'Bersatu dengan Pemuda Melawan Korupsi: Membentuk Integritas Masa Depan' untuk peringatan Hakordia. Sedangkan Indonesia melalui KPK mengambil tema 'Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju' pada Hari Antikorupsi Sedunia 2024.

Kembali ke Abdullah. Dia menyampaikan pemberantasan korupsi di Indonesia bisa memberi dampak keadilan sosial dan mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Pasalnya korupsi tidak hanya melukai keuangan negara tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial yang tajam.

"Dampaknya paling dirasakan oleh masyarakat kecil yang semakin sulit mengakses layanan dasar. Maka menjadi kewajiban para pemangku kepentingan untuk memastikan peningkatan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," sebut Abdullah.

Selain itu, ia juga menyebut korupsi merupakan ancaman serius terhadap stabilitas dan keberlanjutan bangsa. "Perilaku korupsi tidak hanya kejahatan yang merugikan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, menghambat pembangunan, dan menciptakan ketidakadilan yang mendalam di masyarakat," imbuh dia.

Menurut Abdullah, Hakordia harus menjadi momen refleksi untuk memperkuat komitmen melawan korupsi. Tentunya melalui pendekatan hukum yang tegas, berkeadilan, dan efektif.

"Korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Oleh karenanya, penegakan hukum harus berorientasi pada efek jera, tetapi tetap berlandaskan prinsip keadilan," tutur dia.

Sementara Hari HAM Sedunia atau World Human Rights Day diperingati setiap tanggal 10 Desember. Tahun ini merupakan peringatan Hari HAM Sedunia yang ke-76 tahun, sejak ditetapkannya Deklarasi Universal HAM (DUHAM) oleh Majelis Umum PBB pada 1948.

Dalam momen Hari HAM Sedunia, Abdullah berharap penegakan hukum kasus-kasus korupsi dapat mengembalikan hak-hak masyarakat yang terabaikan karena tindak-tindak korupsi.

"Penegak hukum harus memastikan penyelamatan keuangan negara dari tindak korupsi. Ini demi menjaga hak-hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara," ucap Abdullah.

(maa/eva)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengungkapkan harapannya pada peringatan hari HAM Sedunia agar pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto mengedepankan HAM dalam bekerja.

Harapan itu disampaikan Atnike Nova Sigiro dalam acara peringatan hari HAM Sedunia di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

“Dalam kesempatan hari HAM pada tanggal 10 desember 2024 hari ini yang merupakan tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, maka kami berharap bahwa ke depan agenda hak asasi manusia sebagaimana di dalam astacita akan menjadi salah satu isu utama di dalam program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru,” kata Atnike dikutip dari YouTube Komnas HAM, Selasa.

Kemudian, Atnike menegaskan bahwa Komnas HAM siap mengawasi pemerintah hingga pelaksanaan tugas oleh aparatur negara.

Namun, menurut dia, Komnas HAM juga mendorong sinergi dengan lembaga pemerintah lainnya dalam upaya penegakkan hak asasi manusia di Tanah Air.

“Sekaligus mendorong kerja sama dan sinergi di antara kelembagaan negara agar kita dapat saling mengisi dalam upaya pemajuan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia,” kata Atnike.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan kembali komitmen pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, untuk menegakan HAM.

“Pemerintah baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sekarang ini akan meneruskan upaya-upaya penegakan Hak Asasi Manusia yang telah dirintis pemerintah-pemerintah sebelumnya,” kata Yusril dalam pidatonya dalam acara peringatan hari HAM Sedunia, Selasa.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintahan periode 2024-2029, menghormati HAM yang telah dijamin oleh konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

“Pemerintah menyadari masih banyak tugas-tugas yang belum terlaksanakan, banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi tapi satu komitmen yang teguh bagi pemerintah sekarang untuk menghormati hak sasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Yusril.

Dalam kesempatan tersebut, Yusril juga berkali-kali menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak yang sama di hadapan hukum, serta memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya.

“Saya ingin menyatakan bahwa negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang setara tanpa diskiriminasi apa pun latar belakang yang dimiliki,” kata Yusril.

“Setiap warga negara memiliki hak dalam perlindungan hak asasinya dan negara secara universal mengakui hak-hak tersebut,” ujarnya melanjutkan.

Kemudian, Yusril mengajak semua elemen menggunakan momen peringatan hari HAM Sedunia untuk terus memajukan dan menegakan HAM di Tanah Air.

“Marilah pada 25 tahun berlakunya Undang-Undang HAM ini kita memperbaharui komitmen dan tekad kita bersama untuk memajukan dan menegakan HAM di masa sekarang dan di masa-masa akan datang,” kata Yusril.

“Semoga peringatan malam ini menggugah kesadaran kita bersama akan pentingnya persoalan-persoalan HAM yang menjadi agenda Pemerintah baru sekarang untuk kita majukan di masa depan,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berharap momentum peringatan Hari HAM Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Desember dapat menggugah kesadaran bersama terkait pentingnya nilai-nilai HAM.

“Semoga peringatan malam ini menggugah kesadaran kita bersama akan pentingnya persoalan-persoalan HAM yang menjadi agenda Pemerintah baru sekarang untuk kita majukan di masa depan,” kata Yusril saat peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (10/12) malam.

Yusril juga berharap agar momentum ini menyadarkan semua pihak bahwa ada persoalan HAM yang perlu ditegakkan dan diselesaikan.

“Semoga peringatan ini mengilhami kita semua, ada persoalan HAM yang harus kita lindungi, kita majukan, dan kita bela bersama, terutama warga masyarakat kita yang mengalami persoalan-persoalan HAM,” ucapnya.

Di sisi lain, Menko mengimbau semua pihak untuk tidak terperangkap dalam dendam dan permusuhan terkait pelanggaran HAM berat masa lalu. Ia mengajak pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan HAM di masa lampau sambil menatap masa depan.

“Kita memang jangan terlalu banyak terperangkap oleh masa lalu. Kita harus melihat ke depan. Kita mencatat peristiwa-peristiwa masa lalu, kita menyelesaikan sejauh mungkin dapat diselesaikan, tapi janganlah kita terlibat di dalam dendam dan permusuhan,” ujar Yusril.

Dalam pidatonya, Yusril bercerita tentang perjuangan penegakan HAM di Tanah Air. Ia mengakui banyak kasus HAM yang terjadi di masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, tetapi negara tetap berupaya untuk menyelesaikannya.

Menurut dia, upaya-upaya tersebut di antaranya adalah amandemen UUD NRI Tahun 1945 dengan menuangkan pasal-pasal menyangkut hak asasi, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pengesahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Ia menjelaskan, terhadap kasus-kasus masa lalu yang buktinya masih dapat dikumpulkan, pelakunya masih bisa didakwa, dan korbannya masih dapat dihadirkan sebagai saksi di persidangan, maka pemerintah membentuk pengadilan HAM ad-hoc untuk menyelesaikannya.

“Terhadap kasus-kasus yang terjadi di masa sekarang dan di masa depan, kita berhasil membentuk pengadilan HAM biasa untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat,” sambung dia.

Sementara itu, terhadap kasus yang tidak dapat lagi direkonstruksi, Indonesia pernah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Akan tetapi, undang-undang tersebut telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai tidak memiliki kepastian hukum.

Yusril menyebut, Pemerintah akan kembali menyusun UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, tanpa mengenal batas waktu.

Pemerintah, imbuh Menko, berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sekaligus menegakkan dan menghormati nilai-nilai hak asasi.

“Ini merupakan suatu tantangan yang berat bagi kita semua. Kita harus menyelesaikan, banyak persoalan-persoalan HAM yang kita hadapi bersama, baik terjadi di masa yang lalu, masa sekarang, maupun kita harus mencegah hal-hal yang seperti itu agar tidak terulang di masa-masa yang akan datang,” kata dia.

Ia pun menegaskan bahwa pembangunan Indonesia ke depan akan berbasis HAM, sebagaimana konstitusi mengamanatkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

“Semoga peringatan malam ini menggugah kesadaran kita bersama akan pentingnya persoalan-persoalan HAM yang menjadi agenda Pemerintah baru sekarang untuk kita majukan di masa depan,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berharap momentum peringatan Hari HAM Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Desember dapat menggugah kesadaran bersama terkait pentingnya nilai-nilai HAM.

“Semoga peringatan malam ini menggugah kesadaran kita bersama akan pentingnya persoalan-persoalan HAM yang menjadi agenda Pemerintah baru sekarang untuk kita majukan di masa depan,” kata Yusril saat peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (10/12) malam.

Yusril juga berharap agar momentum ini menyadarkan semua pihak bahwa ada persoalan HAM yang perlu ditegakkan dan diselesaikan.

“Semoga peringatan ini mengilhami kita semua, ada persoalan HAM yang harus kita lindungi, kita majukan, dan kita bela bersama, terutama warga masyarakat kita yang mengalami persoalan-persoalan HAM,” ucapnya.

Di sisi lain, Menko mengimbau semua pihak untuk tidak terperangkap dalam dendam dan permusuhan terkait pelanggaran HAM berat masa lalu. Ia mengajak pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan HAM di masa lampau sambil menatap masa depan.

“Kita memang jangan terlalu banyak terperangkap oleh masa lalu. Kita harus melihat ke depan. Kita mencatat peristiwa-peristiwa masa lalu, kita menyelesaikan sejauh mungkin dapat diselesaikan, tapi janganlah kita terlibat di dalam dendam dan permusuhan,” ujar Yusril.

Dalam pidatonya, Yusril bercerita tentang perjuangan penegakan HAM di Tanah Air. Ia mengakui banyak kasus HAM yang terjadi di masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, tetapi negara tetap berupaya untuk menyelesaikannya.

Menurut dia, upaya-upaya tersebut di antaranya adalah amandemen UUD NRI Tahun 1945 dengan menuangkan pasal-pasal menyangkut hak asasi, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pengesahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Ia menjelaskan, terhadap kasus-kasus masa lalu yang buktinya masih dapat dikumpulkan, pelakunya masih bisa didakwa, dan korbannya masih dapat dihadirkan sebagai saksi di persidangan, maka pemerintah membentuk pengadilan HAM ad-hoc untuk menyelesaikannya.

“Terhadap kasus-kasus yang terjadi di masa sekarang dan di masa depan, kita berhasil membentuk pengadilan HAM biasa untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat,” sambung dia.

Sementara itu, terhadap kasus yang tidak dapat lagi direkonstruksi, Indonesia pernah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Akan tetapi, undang-undang tersebut telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai tidak memiliki kepastian hukum.

Yusril menyebut, Pemerintah akan kembali menyusun UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, tanpa mengenal batas waktu.

Pemerintah, imbuh Menko, berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sekaligus menegakkan dan menghormati nilai-nilai hak asasi.

“Ini merupakan suatu tantangan yang berat bagi kita semua. Kita harus menyelesaikan, banyak persoalan-persoalan HAM yang kita hadapi bersama, baik terjadi di masa yang lalu, masa sekarang, maupun kita harus mencegah hal-hal yang seperti itu agar tidak terulang di masa-masa yang akan datang,” kata dia.

Ia pun menegaskan bahwa pembangunan Indonesia ke depan akan berbasis HAM, sebagaimana konstitusi mengamanatkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

“Pemerintahan baru, di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, akan meneruskan upaya untuk menyusun kembali Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di ma

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan menyusun kembali Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka menghadirkan dasar hukum penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Yusril menyampaikan pernyataan itu dalam momentum puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 yang diselenggarakan Kementerian HAM di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (10/12) malam.

“Pemerintahan baru, di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, akan meneruskan upaya untuk menyusun kembali Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, tanpa mengenal batas waktu surut ke belakang,” kata dia.

Menurut Yusril, undang-undang yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu lahir dari hasil pembelajaran dari pengalaman Afrika Selatan. Yusril bercerita, ia dengan sejumlah tokoh HAM dan pejabat Kementerian Hukum dan HAM ketika itu datang ke Afrika Selatan untuk mempelajari pengalaman negara itu menyelesaikan kasus HAM.

“Dengan diilhami pengalaman-pengalaman Afrika Selatan, kita berhasil membentuk Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu. Walaupun dalam perjalanan belakangan, seluruh undang-undang itu dibatalkan oleh MK,” kata dia.

Akibat pembatalan itu, imbuh Yusril, cukup banyak kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang tidak dapat diselesaikan. Hingga kemudian Presiden Ketujuh RI Joko Widodo meneken peraturan terkait penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu.

Terlepas dari itu, Menko menegaskan bahwa pemerintahan baru berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Dia pun mengajak semua pihak untuk menyelesaikan persoalan HAM di masa lalu sambil menatap masa depan.

“Semoga peringatan malam ini menggugah kesadaran kita bersama akan pentingnya persoalan-persoalan HAM yang menjadi agenda Pemerintah baru sekarang untuk kita majukan di masa depan,” katanya.

Diketahui bahwa MK membatalkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006. MK menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK, dalam pertimbangannya, menilai bahwa rumusan norma maupun kemungkinan pelaksanaan norma yang ada di dalam UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak memiliki kepastian hukum untuk mencapai tujuan rekonsiliasi yang diharapkan.

Putusan MK itu dibacakan dalam sidang pleno Kamis, 7 Desember 2006 yang dipimpin Ketua MK ketika itu Jimly Asshiddiqie. Sementara itu, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna (sekarang Ketua Majelis Kehormatan MK) mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion).

Menurut Palguna, permohonan uji materi yang diajukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65), dan Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim ORBA (LPR-KROB) itu seharusnya tidak dapat diterima.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Hari Hak Asasi Manusia diperingati setiap tanggal 10 Desember di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Peringatan ini merupakan pengingat atas pentingnya perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak dasar setiap individu.

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). DUHAM menandai pertama kalinya dalam sejarah, HAM dijadikan standar umum bagi semua bangsa dan negara.

Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang mencakup berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan utama DUHAM adalah untuk memastikan setiap orang memiliki martabat, kebebasan, kesetaraan, dan perdamaian.

Tanggal 10 Desember dipilih untuk memperingati hari adopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB. Diharapkan melalui peringatan ini, masyarakat global dapat mengingat dan memperloas komitmen terhadap pelaksanaan hak asasi manusia.

Hari Hak Asasi Manusia diperingati secara global melalui berbagai kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas-komunitas lokal. Di Indonesia, hari ini digunakan untuk memperkuat dukungan untuk kebijakan dan program yang mendukung hak asasi manusia.

Meskipun Deklarasi ini sudah berusia lebih dari 70 tahun, relevansi dan tantangan untuk melindungi hak asasi manusia tetap signifikan di abad ke-21. Deklarasi ini terus dijadikan acuan dalam menangani isu-isu hak asasi manusia kontemporer.

Dewan Hak Asasi Manusia, yang dibentuk pada tahun 2006, berfungsi sebagai organ PBB yang berkomitmen untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Organ ini memainkan peran penting dalam mempertahankan standar internasional yang telah ditetapkan oleh DUHAM.

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia mengingatkan generasi saat ini tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi bagi semua orang tanpa diskriminasi. Momen ini juga menjadi kesempatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperbarui komitmen terhadap penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Pelibatan semua pihak dalam menjamin realisasi hak asasi adalah kunci dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan damai.

Konten Ini Dibuat Menggunakan Artificial Intelligence

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan negara menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negara. Hak ini dijamin tanpa ada diskriminasi.

Yusril menyampaikan hal itu saat menghadiri acara peringatan hari HAM Sedunia di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM). "Saya ingin menyatakan, negara menjamin setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang selaras tanpa diskriminasi. Setara tanpa diskriminasi apa pun latar belakang yang dimiliki," kata Yusril, Selasa (10/12/2024).

Menurut Yusril, warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Artinya, setiap warga negara juga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak dasar dari ekonomi, sosial dan budaya. "Dalam realisasinya harus terus berprogres untuk memajukan hal-hal itu," tegasnya.

Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) menegaskan komitmen menjamin HAM merupakan komitmen bersama. Oleh karenanya setiap masyarakat harus mempunyai tekad yang sama untuk menegakan HAM di masa yang akan datang.

"Marilah pada 25 tahun berlakunya Undang-Undang HAM ini kita memperbarui komitmen dan tekad kita bersama untuk memajukan dan menegakkan HAM di masa sekarang dan di masa yang akan datang," tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah orang dan pegiat HAMmenggelar parade sekaligus aksi damai dalam rangka memperingati HariHAM Sedunia di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Dalam momentum peringatan hari HAM sedunia tersebut mereka menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi HAM di Tanah Air.

Mereka jugamenuntut pemerintah untuk segera mengusut tuntas sejumlah pelanggaran HAM di Indonesia yang belum terselesaikan.